Untuk mencapai pendapatan daerah (PAD) Kota Padang yang maksimal, diperlukan sinergitas, transparansi serta pengawasan yang ketat dengan aturan – aturan (regulasi) yang sangat jelas. konsep dan kemana arahnya kegiatan atau program yang ada pada OPD harus jelas . Untuk itu pemerintah harus mengingatkan kegiatan yang ada pada OPD untuk mendukung program yang berkaitan dengan RKPD untuk mewujudkan RPJMD, agar visi dan misi pemko bisa terealisasi maksimal, serta feedback nya bagi peningkatan pendapatan daerah, ” ungkap Mizwar Jambak, Jum’at( 12/5).
Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Mizwar Jambak mengatakan, kalau memang Kota Padang mau berubah, Pemko berserta jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada bersama – sama dengan legislatif harus bersinergi, sinkronisasi dalam menjalankan program yang telah disepakati bersama.
lebih lanjut Mizwar Jambak mengatakan,” masih banyak OPD yang belum bisa melaksanakan program kerjanya, bahkan hampir sebagian besar program kerja OPD merupakan copi paste saja dari program yang ada sebelumnya. Begitu juga program – program walikota, masih ada yang belum berjalan dengan optimal.
Selama ini anggaran yang telah digelontorkan dari APBD masih ada yang belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Malahan masih ada silpa pada tahun tahun anggaran sebelumnya. Artinya tidak ada kerja matang dari OPD tersebut, banyak yang gagal. Begitu juga dengan anggaran yang telah diberikan masih juga belum ada umpan baliknya, ” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini masih terjadi kebocoran kebocoran PAD, seperti di Dishub dengan retribusi parkirnya, PDAM yang masih banyak tunggakkan yang masih belum bisa ditagih. Sektor Pariwisata yang cukup besar saat ini merupakan ikon Kota Padang masih tidak jelas arah pencapaian pendapatannya sampai saat ini,” kata Mizwar.
Krena itu perlu pengawasan yang sangat ketat sekali dan tentunya perlu dibuatkan aturan – aturan yang sangat jelas. Seperti apa yang selama ini telah dibangun dan dianggarkan serta feedback apa yang didapatkan. Saat penganggaran, perlu mengkaji potensi apa yang bisa didapatkan dari anggaran yang digunakan,” jelaskan Mizwar Jambak,
, jika memang mau kota Padang lebih baik. Maka sangat perlu sinergitas semua pihak. Kalau hanya sekedar cerita – cerita saja janganlah. Ucapnya. Sekarang Zamannya kerja nyata, jangan membodoh bodohi masyarakat,” celetuknya.
Mizwar Jambak, menambahkan OPD yang tak mampu membuat inovasi baru, terobosan baru dengan kinerja yang maksimal, lebih baik mengundurkan diri saja. Karena menurut hemat nya masih banyak orang yang lebih baik untuk bisa bekerja. “Jangan sampai karena ada unsur kedekatan dengan walikota bisa menjadi kepala dinas, ini kan tidak benar. Sementara kinerja yang dilaksanakan tidak sesuai yang diharapkan.
Untuk mencapai pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang yang maksimal, diperlukan sinergitas, transparansi serta pengawasan yang ketat dengan aturan – aturan (regulasi) yang sangat jelas. Menurutnya masih banyak OPD yang belum bisa melaksanakan program kerjanya, bahkan hampir sebagian besar program kerja OPD merupakan copi paste saja dari program yang ada sebelumnya. Begitu juga program – program walikota, masih ada yang belum berjalan dengan optimal,katanya.
Selama ini anggaran yang telah digelontorkan dari APBD masih ada yang belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Malahan masih ada silpa pada tahun tahun anggaran sebelumnya. Artinya tidak ada kerja matang dari OPD tersebut, banyak yang gagal. Begitu juga dengan anggaran yang telah diberikan masih juga belum ada umpan baliknya, ” ujarnya.
saat ini masih terjadi kebocoran kebocoran PAD, seperti di Dishub dengan retribusi parkirnya, PDAM yang masih banyak tunggakkan yang masih belum bisa ditagih. Sektor Pariwisata yang digadang – gadang saat ini dan merupakan ikon Kota Padang masih tidak jelas arah pencapaian pendapatannya . Bagi OPD yang tak mampu membuat inovasi baru, terobosan baru dengan kinerja yang maksimal, lebih baik mengundurkan diri saja. Karena menurut hemat nya masih banyak orang yang lebih baik untuk bisa bekerja. “Jangan sampai karena ada unsur kedekatan dengan walikota bisa menjadi kepala dinas, ini kan tidak benar. Sementara kinerja yang dilaksanakan tidak sesuai yang diharapkan,” pungkas politisi Golkar itu (*wt)
Tags:
Parlemen