Realitakini-Com-Sumbar
Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja dengan dinas
pendidikan dinas pariwisata serta kobirobina mental Rabu (5/7).Persoalan
yang dibahas ke dalam rapat tersebut dengan Dinas Pendidikan
rovinsi,yaitu beralihnya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke pemerintah
provinsi, Ketua komisi V Hidayat menegaskan, dengan persoalan itu harus
menjadi perhatian lebih serius
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 khususnya untuk tingkat
Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) menjadi perhatian khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Persoalan masih
kurangnya daya tampung SMA dan SMK terhadap tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) menjadi sorotan untuk dipecahkan bersama.
" Sekarang ini SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan Pemprov. Ini harus
menjadi perhatian yang lebih serius agar tamatan SLTP mendapatkan jaminan
kelangsungan pendidikan ke tingkat SLTA," kata Hidayat.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Endarmy menambahkan, Dinas Pendidikan
harus mencari solusi untuk memecahkan persoalan keterbatasan daya tampung
tersebut. Dari beberapa kasus yang sempat ditelusuri, ada sekolah yang jumlah
pendaftarnya membludak namun daya tampungnya hanya sedikit.
"Tentunya persoalan seperti ini harus memperoleh solusi. Ada sekolah
yang mendapat pendaftar sampai 2 ribuan sementara yang diterima hanya sekitar
400-an saja," tambahnya.
Dalam rapat dengar pendapat yang juga dihadiri oleh beberapa orang anggota
komisi V seperti Saidal Masfiuddin, Marlina Suswati, Supardi dan Sabar AS itu,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Burhasman menjelaskan,
jumlah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)
negeri dan swasta tahun 2017 ini sebanyak 92.534 orang.
"Sedangkan total daya tampung SMA, SMK dan MA negeri dan swasta yang
ada hanya sekitar 90.952 orang sehingga memang masih terjadi kekurangan daya
tampung terhadap tamatan SLTP," jelasnya.
Disamping itu, ada beberapa sekolah yang berada di bawah kementerian lain
seperti Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI), Sekolah Menengah Analis
Kimia Padang (SMAKPA), SMK PP dan SMUP Pariaman.
"Total daya tampung di sekolah-sekolah tersebut sekitar 691 orang
sehingga masih ada kekurangan daya tampung sekitar 900 orang tamatan SMP lagi,"
akunya.
Namun, secara kewilayahan, ada daerah kabupaten dan kota yang justru
kelebihan daya tampung. Diantaranya Kota Bukittinggi dan Kota Padang. Untuk
daerah tersebut, menurutnya diberlakukan sistim rayon bersama untuk beberapa
sekolah.
Menurutnya, Dinas Pendidikan akan terus melakukan upaya pembenahan dalam
pengelolaan pendidikan agar persoalan-persoalan yang terjadi bisa mendapatkan
solusi, sesuai dengan yang disarankan oleh DPRD. Anggota Komisi V Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat juga menyorot
pengelolaan Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid besar dan megah yang mestinya
nyaman dan aman itu dinilai masih dikelola secara konvensional.
"Pengelolaan Masjid Raya masih jauh dari harapan. Masjid besar dan
megah itu masih dikelola secara konvensional sehingga menjadi kurang nyaman dan
kurang aman," sorotnya.
Dia mengungkapkan, tingkat keamanan di lingkungan masjid yang belum
terjamin, masih menjadi keluhan masyarakat. Situasi kunjungan ke Masjid Raya
dimanfaatkan oleh segelintir oknum masyarakat untuk mengeruk keuntungan melalui
parkir liar.
"Ini harus diambil tindakan agar masjid sebagai sarana ibadah menjadi
lokasi yang nyaman bagi masyarakat. Jangan sampai negara kalah oleh
premanisme," tegasnya.
Kepala Biro Bintal dan Kesra Setprov Sumatera Barat, Syahril, dalam
kesempatan itu menjelaskan, sampai bulan Juni 2017 Masjid Raya Sumatera Barat
masih berstatus Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Dengan status tersebut,
tidak bisa dilakukan pembiayaan terhadap operasional masjid tersebut.
"Selama itu, sejak dioperasikan tahun 2014 lalu, biaya operasional
ditanggung melalui infak wakaf dan sadakah dari jamaah masjid," terangnya.
Sehingga, pembiayaan tidak memadai untuk melakukan pengelolaan yang lebih
optimal. Tenaga kebersihan baru bisa disediakan lima orang sementara petugas
pengamanan masih dibantu dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Untuk bisa membiayai operasional masjid dari APBD, status KDP harus
dicabut dulu dan itu sudah dilakukan. Pada APBD perubahan tahun ini kami mengusulkan
anggaran sebesar Rp385,6 juta," ujarnya.Dana tersebut antara lain untuk
biaya dua orang imam masjid, dua orang gharin, 16 petugas kebersihan dan 12
petugas pengamanan. Untuk tahun 2018, akan diusulkan anggaran sekitar Rp1,813
miliar.( WT/PLK)
Tags:
Parlemen