Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebanyak 1790 item usulan. Item-item tersebut berasal dari aspirasi masyarakat dan hasil peninjauan dan pemantauan DPRD dalam kunjungan kerja ke kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Diharapkan, dengan masuknya item-item tersebut ke dalam pembiayaan pembangunan daerah, akan terjadi percepatan pembangunan Sumatera Barat menuju pencapaian target pembangunan daerah.Penyampaian Pokir DPRD Sumatera Barat dalam rapat paripurna, Senin (5/2). Rapat tersebut di pimpin ketua DPRD Hendra Iwan rahim,dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat Ali Asmar,seluruh SKPD dan beberapa puluh mahasiswa jurusan hukum Unanad
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menyampaikan pokok pikiran ke pemerintah provinsi. Pokok pikiran (Pokir) program kegiatan tahun 2019 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 yang dititikberatkan kepada enam prioritas.
Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 adalah dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.
“Arah kebijakan untuk tahun 2019 juga memberikan prioritas kepada pemenuhan target kinerja tahun 2018 yang belum diwujudkan,” kata Hendra.
Hendra memaparkan, enam prioritas pemenuhan target kinerja tersebut antara lain pembangunan di bidang ekonomi, bidang sumber daya manusia, bidang infrastruktur, bidang pertanian dan perikanan, pembangunan bidang pariwisata serta pembangunan industri kecil dan menengah.
Dikataka Ketua DPRD Sumbar pokok pikiran dewan yang disepakati pada tahun 2016 dan tahun 2017 masih ada yang belum terlaksana sesuai perencanaan. Dirinya berharap pokok pikiran dewan yang telah disepakati hendaknya dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
Hendra menyebutkan, pembangunan bidang ekonomi diarahkan kepada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,35 persen dan peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp43,24 juta.
“Termasuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,59 persen dan menekan angka pengangguran menjadi 6,03 persen,” tambahnya.
Pembangunan sektor pendidikan dan sektor kesehatan menjadi fokus dalam pencapaian target pembangunan di bidang sumber daya manusia. Dia menegaskan, anggaran untuk sektor pendidikan sebesar paling kurang 20 persen dan sektor kesehatan minimal 10 persen dalam belanja langsung APBD harus terpenuhi.
“Peningkatan kualitas pendidikan, penyelesaian masalah penyelenggaraan pendidikan menengah serta mewujudkan target rata-rata lama sekolah 8,58 tahun dan wajib belajar 12 tahun menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan,” lanjutnya.
Sedangkan, untuk sektor kesehatan, Hendra menyebutkan, sasaran diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,70 dan angka harapan hidup (AHH) selama 69,18 tahun.
Hendra juga mengingatkan agar meningkatkan sinergitas program prioritas pembangunan infrastruktur di daerah dengan program nasional. Sinergi penting dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan bidang infrastruktur serta mengupayakan bagaimana pembangunan bisa didanai oleh APBN sementara APBD menjadi pendamping.
Hendra menegaskan, pembangunan sektor pertanian dan perikanan juga harus menjadi perhatian serius karena sektor ini merupakan pendukung utama perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Program harus diarahkan kepada peningkatan nilai tambah produksi pertanian, industrialisasi serta meningkatkan ketahan pangan. Demikian juga di bidang perikanan, disamping peningkatan kuantitas hasil tangkap juga sudah harus mulai mengarah kepada peningkatan industri pengolahan (Wt).
Tags:
Parlemen