Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kedewanan di DPRD Kota Padang menyebutkan pencapaian retribusi di Kota Padang tidak maksimal karena ada kebocoran di sana-sini oleh OPD terkait harus pemungutan harus transparan ,sehingga kebocoran bisa dihindari. Karena itu harus segera dilakukan pendataan yang benar agar retribusimencapai targetnya. Ini bisa dikontrol ,” kata anggota fraksi PKS yang duduk dalam Komisi I, Budiman
Hal ini dikemu kakan Budiman saat menyampaikan pandangan fraksi dalam Sidang Paripurna membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait retribusi di Kota Padang, Senin (05/03). Pendapat fraksi PKS ini sejalan dengan proses ditetapkannya tiga Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perubahan Ke-tiga atas Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perubahan Ke-dua atas Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perubahan Ke-dua atas Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Perubahan yang terjadi sebagai buah diubahnya tiga Perda retribusi ini, dikatakan Budiman, diharapkan bisa menciptakan perubahan pasar yang lebih baik.
“Kami juga berharap ada muatan lokal seperti pajak pemanfaatan pulau di wilayah laut. Untuk ini perlu segera dibuat regulasinya. Perubahan yang dibuat hendaknya juga mempertimbangkan pengembangan dan percepatan pembangunan Kota Padang jangan malah jadi tehambat karena masyarakat merasa berat akan tigginya angka retribusi,” ujar Budiman.
Menurutnya, investor harus bisa tertarik dengan penerapan pungutan retribusi yang ada di Kota Padang agar tak investor melirik daerah ini.Budiman berharap “Dinas terkait harus lalukan pengawasan malsimal. Implikasi ke depan perlu dipetakan,(01/wt)
Tags:
Parlemen