Realitakini.com-Padang
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot tajam Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD tahun 2017 hal ini di sampaikan Jumat (25/5). Di ruang siding utama DPRD sumbar pada rapat
paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD tahun 2017
Besarnya sisa anggaran pada
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.
Sedikitnya, Rp531 miliar lebih anggaran pada tahun 2017 menjadi Sisa Lebih
Penggunaan Anggaran (SILPA), padahal banyak program kegiatan pembangunan di
tahun yang sama kekurangan dana pembiayaan.
Anggota DPRD menyorot, besarnya
anggaran tidak terealisasi di beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD)
menunjukkan penyusunan program kegiatan yang belum terencana dengan baik.
Ahmad Khaidir, juru bicara Fraksi
Gerindra DPRD Sumatera Barat mengungkapkan, belanja pegawai pada pos belanja
tidak langsung merupakan yang menyisakan anggaran paling besar. Dari
alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp3,984 triliun lebih, untuk belanja
pegawai disediakan sekitar Rp2,241 triliun.
"Namun yang terealisasi hanya
sekitar Rp2 triliun lebih atau sekitar 89,26 persen sehingga tersisa anggaran
cukup besar yaitu sekitar Rp240,7 miliar," katanya.
Dia menilai, besarnya sisa anggaran
dari pos belanja pegawai tersebut disebabkan karena tidak akuratnya data dan
kebutuhan belanja pegawai di pemerintah daerah. Dia menyebutkan, belanja
pegawai yang tersisa tersebut antara lain bersumber dari kelebihan belanja gaji
dan tunjangan sekitar Rp159,5 miliar. Sebagian besar terdapat pada Dinas
Pendidikan dan Dinas Perhubungan.
Senada, juru bicara Fraksi Golkar,
Zigo Rolanda juga menyorot besarnya sisa anggaran tersebut. Dia meminta
gubernur lebih serius melakukan evaluasi terhadap OPD terutama yang tidak bisa
mencapai kinerja yang diharapkan.
"Ini harus menjadi perhatian
gubernur agar ke depan anggaran yang sudah disediakan tidak berlebih dan
program kegiatan pembangunan daerah mendapat alokasi dana yang cukup,"
tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Provinsi
Sumatera Barat Raflis menyampaikan hasil laporan Badan Anggaran terhadap
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 menyebutkan, pendapatan daerah
tercapai sebesar 98,93 persen dan realisasi belanja daerah sebesar 90,61
persen. SILPA tercatat sekitar Rp531,1 triliun lebih atau sekitar 8 persen dari
total APBD.
Target pendapatan daerah tahun 2017
sekitar Rp6,132 triliun terealisasi sekitar Rp6,07 triliun. Pengelolaan belanja
daerah, tahun 2017 disediakan Rp6,36 triliun terealisasi sekitar Rp5,76 triliun
atau 90,61 persen.
Belanja tidak langsung dialokasikan
Rp3,98 triliun lebih terealisasi Rp3,67 triliun atau 92,01 persen. Sementara
belanja langsung dengan alokasi Rp2,372 triliun lebih terealisasi Rp2,094
triliun atau 88,26 persen sehingga tersisa anggaran yang cukup besar yaitu
Rp278,389 miliar.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul
Abit dalam kesempatan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan
Rahim tersebut menyampaikan, saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi
DPRD akan menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan. Pada prinsipnya
pemerintah provinsi terus melakukan upaya perbaikan dengan mempertimbangkan
saran dan masukan dari DPRD.
"Saran dan masukan dari DPRD
akan menjadi acuan atau pertimbangan dalam rangka perbaikan kinerja pelaksanaan
program kegiatan pembangunan ke depan," ungkapnya.
Dengan penetapan Ranperda tersebut,
Nasrul menyampaikan akan melanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
untuk dievaluasi. Dia menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan pembahasan dengan cermat sehingga
kekurangan yang terjadi dapat diketahui dan diperbaiki. (wt/Plk)
Tags:
Parlemen