Latest News

Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Sorot Tajam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.


Realitakini.com-Padang
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot tajam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 hal ini di sampaikan Jumat (25/5).  Di ruang siding utama DPRD sumbar pada rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017

Besarnya sisa anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Sedikitnya, Rp531 miliar lebih anggaran pada tahun 2017 menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), padahal banyak program kegiatan pembangunan di tahun yang sama kekurangan dana pembiayaan. 

Anggota DPRD menyorot, besarnya anggaran tidak terealisasi di beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) menunjukkan penyusunan program kegiatan yang belum terencana dengan baik. 

Ahmad Khaidir, juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat mengungkapkan, belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung merupakan yang menyisakan anggaran paling besar. Dari  alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp3,984 triliun lebih, untuk belanja pegawai disediakan sekitar Rp2,241 triliun. 

"Namun yang terealisasi hanya sekitar Rp2 triliun lebih atau sekitar 89,26 persen sehingga tersisa anggaran cukup besar yaitu sekitar Rp240,7 miliar," katanya. 

Dia menilai, besarnya sisa anggaran dari pos belanja pegawai tersebut disebabkan karena tidak akuratnya data dan kebutuhan belanja pegawai di pemerintah daerah. Dia menyebutkan, belanja pegawai yang tersisa tersebut antara lain bersumber dari kelebihan belanja gaji dan tunjangan sekitar Rp159,5 miliar. Sebagian besar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan. 

Senada, juru bicara Fraksi Golkar, Zigo Rolanda juga menyorot besarnya sisa anggaran tersebut. Dia meminta gubernur lebih serius melakukan evaluasi terhadap OPD terutama yang tidak bisa mencapai kinerja yang diharapkan. 

"Ini harus menjadi perhatian gubernur agar ke depan anggaran yang sudah disediakan tidak berlebih dan program kegiatan pembangunan daerah mendapat alokasi dana yang cukup," tegasnya. 

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis menyampaikan hasil laporan Badan Anggaran terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 menyebutkan, pendapatan daerah tercapai sebesar 98,93 persen dan realisasi belanja daerah sebesar 90,61 persen. SILPA tercatat sekitar Rp531,1 triliun lebih atau sekitar 8 persen dari total APBD. 

Target pendapatan daerah tahun 2017 sekitar Rp6,132 triliun terealisasi sekitar Rp6,07 triliun. Pengelolaan belanja daerah, tahun 2017 disediakan Rp6,36 triliun terealisasi sekitar Rp5,76 triliun atau 90,61 persen. 

Belanja tidak langsung dialokasikan Rp3,98 triliun lebih terealisasi Rp3,67 triliun atau 92,01 persen. Sementara belanja langsung dengan alokasi Rp2,372 triliun lebih terealisasi Rp2,094 triliun atau 88,26 persen sehingga tersisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp278,389 miliar. 

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam kesempatan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim tersebut menyampaikan, saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan. Pada prinsipnya pemerintah provinsi terus melakukan upaya perbaikan dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari DPRD.

"Saran dan masukan dari DPRD akan menjadi acuan atau pertimbangan dalam rangka perbaikan kinerja pelaksanaan program kegiatan pembangunan ke depan," ungkapnya. 

Dengan penetapan Ranperda tersebut, Nasrul menyampaikan akan melanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Dia menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan pembahasan dengan cermat sehingga kekurangan yang terjadi dapat diketahui dan diperbaiki.  (wt/Plk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Realita Kini Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Diberdayakan oleh Blogger.