Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengadakan rapat peripurna berageandakan jawaban gubenur sumabar atas petanyaan dan masukan dari fraksi praksi DPRD sumatera barat atas ran perda yang di samapikan gubenur sumbar, daimana pada tanggal 7 mai yang lau Hampir selur Fraksi DPRD sumbar menyoroti besarnya yang berulang –ulang setiap tahunya.
Fraksi DPRD juga menyorti banyaknya OPD yang tidak serius dalam dalam melaksanakan program dan kegiatan. Yang menyebabkan banyaknyak kegiatan yang tidak bias dilaksanakan .Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius Dt. Intan Bano dalam membuka Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 , Rabu (9/5)
Dikatakan Arkadius OPD agar dapat menyusun rencana kegiatan dan anggara dengan lebih seksama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Jika tidak mungkin dilaksanakan, sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam program kegiatan sehingga anggarannya bisa dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah lainnya.
Dikatakan Arkadius, belum maksimalnya pengelolaan anggaran tahun 2017 disebabkan terdapat kelemahan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah baik itu aspek perencanaan maaupun aspek pengawasan untuk itu pelaksanaan APBD tahun 2017 akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh badan Anggaran bersama TAPD sehingga pembahasan Ramperda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2017 dituntaskan menjadi lebih baik.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. LPJP APBD tersebut akan ditetapkan sebagai payung hukum berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang akan ditetapkan setelah selesai pembahasan antara DPRD dengan pemerintah daerah ungkap Wakil Ketua DPRD Sumbar dari partai Demokrat ini. Dan setealah mendengarkan jawaban dari Gubenur sumbar seluruh Fraksi DPRD Sumbar dapat menerima 4 ranperda yang samapaikan gubenur taggal 7 mai dapat menerimanya untuk di jadikan PERDA (wt).
Tags:
Parlemen