Wakil Bupati Buka Sosialisasi Pendampingan Dana Desa

Tanah Datar Realitakini.com. Dalam rangka  pengawasan Dana Desa Ketua UPP (unit pemberantasan Pungutan Liar) Irwasda Polda Sumbar Kombespol K.Rahmadi SH MH  mengadakan Sosialisasi pendampingan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), program Keluarga Harapan, Beras Sejahterah dan Bantuan non tunai di Aula Kantor Bupati Tanah Datar hari rabu tanggal 06/03/2019.

Sosialisasi ini di buka secara resmi oleh Wakil Bupati. Hadir dalam acara itu Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma, Ketua UPP Saber Pungli Irwasda Provinsi Sumbar K.Rahmadi SH MH, Kapolres Tanah Datar AKBP H. Bayuaji Yudha Prajas SH, Kasdim 03/07 Tanah Datar, Wakapolres Arifin Daulay Ketua UPP Saber Pungli Kabupaten,  Para Rombongan UPP Provinsi dan Kabupaten, para Camat, Walinagari, Kapolsek, TNI, Para Babinkantibmas se Tanah Datar.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Zuldafri Darma mengatakan Sosialisasi ini di adakan untuk memberikan pendampingan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa, Program keluarga Harapan, beras sejahterah dan bantuan non tunai. Besar nya Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan nagari nagari itu bisa dilihat dari besar nya anggaran yang di berikan pemerintah kepada nagari untuk selanjut nya di gunakan sesuai dengan program yang telah di tetapkan pemerintah dan tepat sasaran.

Beliau juga mengatakan bila tidak tepat sasaran maka itu akan berpotensi nendapat kan problematika atau masalah baru seperti di ketahui Dana yang di luncurkan pemerintah ke nagari itu sangat besar sekali terdiri dari bantuan dari pemerintah pusat, Dana Propinsi, Dana kabupaten, dan dari pokir dan itu mendapat sorotan dari dari berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, LSM, dan masyarakat dalam pengelolaan nya harus sesuai dengan program yang ditetapkan pemerintah, katanya.

Wabup juga meminta kepada wali nagari dalam pengelolaan ADD harus sesuai dengan peraturan Mendagri, Menteri keuangan, dan peraturan daerah. Supaya tidak terjadi permasalahan hukum untuk itu diadakan pendampingan oleh Babinkamtibmas yang bertugas di nagari dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu Irwasda Polda Sumbar KombesPol. K.Rahmadi SH MH selaku Ketua UPP Provinsi mengatakan kedatangannya untuk memberikan sosialisasi di Tanah Datar merupakan  suatu bentuk keseriusan satuan Saber untuk mencegah Pungutan Liar di Tanah Datar.

Beliau juga mengatakan dengan Menggerahkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam mendampingi pengelolaan Dana Desa karena ini adalah program dari Presiden supaya Dana tersebut tepat sasaran. Hal ini terlihat bahwasanya selama 2018, hanya satu kali terjadi Pungutan liar di wilayah Sumatera Barat.

"Pengawasan ini pastinya menargetkan agar desa desa di daerah terpencil lebih maju guna Indonesia yang sejahtera. Untuk itu Kepolisian juga membuka laporan dari masyarakat jika terjadi pungutan di desa atau nagari wilayah di kabupaten Tanah Datar" Kata Irwasda Polda Sumbar. ( may)