Realitakini.com Padang
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) ingin menjadikan Bank Nagari sebagai fasilitator penyaluran dana bergulir kepada pelaku usaha sektor perikanan di wilayah Sumatera Berat (Sumbar). LPDB membutuhkan mitra strategis untuk menyalurkan dana bergulir yang jumlahnya mencapai Rp 1,5 triliun. "Bagaimana kami mendistribusikan (dana bergulir) ini ke para UKM khususnya sektor kelautan dan perikanan ini kan perlu ada fasilitator," kata Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, Warso Widanarto di sela acara Temu Bisnis Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Tahun 2017 di Jakarta, Rabu lalu
Turut Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Utama LPDB Kemas Danial, Direktur Umum dan Hukum LPDB Sutowo, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PT PNM Arief Mulyadi, Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Zirma Yusri
Dana Bergulir harus Dikembalikan
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Zirma Yusri menegaskan, dana bergulir yang didapat koperasi merupakan utang yang harus dikembalikan."Kita pun terus melakukan konsolidasi efektif untuk mengembalikan dana bergulir ke LPDB - KUMKM. Saya mengajak seluruh kepala dinas kabupaten dan kota se-Sumbar untuk mengecek rekening bank masing-masing koperasi penerima dana bergulir," ujarnya.Zirma mengakui, dari permasalahan ini ada pelajaran berharga yang bisa dipetik, yaitu harus harus ada kehati-hatian dari koperasi dalam mengelola dananya, termasuk dana bergulir.
"Kalau ingin menjadikan koperasi yang baik dan bagus serta berkembang, ya harus hati-hati dalam mengelola dananya. Selain itu, koperasi juga harus selektif memilih anggota koperasi yang akan meminjam dana koperasi", kata Zirma. Bagi Zirma, koperasi, saat menyalurkan dana bergulir kepada anggotanya juga harus selektif, menyangkut kelayakan usahanya dan bagaimana manajemen usahanya
"Koperasi harus bertanggungjawab atas penyaluran dana bergulir kepada para anggotanya", tegas Zirma.Tak hanya itu, Zirma pun meminta para pengurus koperasi untuk membuat proposal dana bergulir sesuai dengan dokumen-dokumen yang disyaratkanLPDB - KUMKM."Dinas juga harus selektif dalam menilai kesehatan sebuah koperasi di wilayahnya. Kelayakan usaha koperasi juga harus benar-benar tergambar. Kalau proposal salah dan tak sesuai persyaratan, ya tentu saja tidak akan bisa dapat dana bergulir dari LPDB - KUMKM," tegas dia.Zirma minta kalangan koperasi tidak selalu menyalahkan LPDB - KUMKM bila susah mendapatkan dana berguli
"Koperasi juga harus introspeksi diri dalam proses melengkapi persyaratan dana bergulir. Jangan kasih proposal yang menggantung, dimana koperasi tidak bisa menjelaskan detail dalam proposal terkait prospek dan kelayakan usaha. Para pembina koperasi juga harus mampu menjaga hal tersebut," pungkas Zirma. Dalam kerja sama yang baru akan dijejaki Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan menjadi lembaga keuangan perantara dalam menyalurkan dana bergulir kepada mitra di Sumbar, mengingat LPDB sebagai satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki kantor cabang di sana.Jadi kami memberikan pinjaman ke Bank Nagari untuk diteruskan kepada pelaku usaha. Itulah fungsi kemitraan kami dengan Bank Nagari, kalau Bank Nagari-nya berminat silahkan kami buka kesempatan itu," imbuh Warso
Warso mengungkapkan LPDB baru sebatas mewacanakan, namun rencana kerja sama tersebut akan bisa terealisasi apabila ada permohonan resmi dari pihak Bank Nagari. Selama ini kerja sama penyaluran dana bergulir di Sumbar, LPDB melibatkan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP)."Kami belum terima, kalau ada permohonan bisa kami tindak lanjuti, bukan hanya Bank Nagari tapi juga BPR dan sebagainya," katanya.Direktur Utama Bank Nagari, Dedy Ihsan tertarik dengan rencana kerja sama kedua belah pihak. Untuk itu, dia mengaku siap bahkan serius untuk menindaklanjuti wacana tersebut. Namun, dia enggan menyebutkan kepastian permohonan kerja sama itu diajukan ke LPDB.
"Siap mendukung, dan menyalurkan bagian dana bergulir dari LPDB," ujarnya.singkat. Akumulasi penyaluran dana bergulir LPDB tahun 2008 hingga 25 Juli 2017 di seluruh Indonesia mencapai Rp 8,34 triliun dengan jumlah minta sebanyak 4.293. Sedangkan khusus untuk wilayah Sumbar mencapai Rp 60,92 triliun dan jumlah mitra sebanyak 54 KUMKM.Rencana sebaran dana bergulir di Sumbar pada tahun ini sebesar Rp 28,78 miliar kepada 11 mitra untuk 2.308 UMKM, dengan prioritas utama pada sektor kelautan dan perikanan prioritas utama mengingat menjadi penyumbang terbesar bagi penyediaan lapangan kerja. [ wt*]
Tags:
Pariwara