komisi II DPRD Sumbar laksanakan hering dengan mintra kerja ,yaitu dinas pangan dan dianas tanaman pangan dan holtikultra biso hukum dan satf ahli DPRD Sumbar .rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur . Ia mengatakan," keberadaan cadangan beras provinsi sangat penting sebagai langkah mengantisipasi kebutuhan pangan pascaterjadinya bencana di daerah itu.
“Kita saat ini melakukan pembahasan ranperda tata cara penyelenggaraan cadangan pangan yang bertujuan untuk mempermudah penyaluran cadangan beras ketika bencana terjadi,” kata dia di Padang, Rabu.(4/7/2019)
Menurut dia melalui ranperda ini pihaknya akan mengatur agar penyaluran cadangan beras dapat disalurkan dengan mudah, selain itu cadangan beras juga mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras akibat kelangkaan.Ia mengatakan ranperda ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 2018 tentang penetapan cadangan beras pemerintah daerah.
Dalam peraturan tersebut diatur cadangan beras total provinsi adalah 0,5 x jumlah penduduk provinsi x konsumsi beras per kapita dibagi 1000. Sementara untuk beras cadangan provinsi adalah 20 persen dari beras total provinsi.
“Ranperda ini harus segera disahkan menjadi peraturan daerah sesuai amanat dari pusat. Selain itu bencana dapat terjadi kapan saja sehingga kita harus siap dengan hal ini,” katanya.
Setelah melakukan pembahasan, pihaknya akan melakukan studi banding ke Yogyakarta yang telah merampungkan aturan ini lebih dahulu.
“Kita targetkan perda ini selesai dengan cepat walau pada Agustus nanti ada pelantikan anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024,” kata dia.
Ia berharap setelah aturan ini disahkna di provinsi, pemerintah kabupaten dan kota juga membuat didaerahnya sehingga ketahanan pangan dapat terjaga mulai dari kabupaten kota, provinsi dan nasional.
“Jika telah disahkan tentu kita anggarkan pembelian cadangan beras dan dititipka di Bulog. Kita harapkan pemprov menjalin sinergi positif dengan Bulog agar cadangan beras yang dititipkan tidak mengalami kerusakan,” katanya.
Tags:
Parlemen