Breaking News
Join This Site
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran APBD 2018 Provinsi Sumbar Mencapai Rp501 Miliar

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran APBD 2018 Provinsi Sumbar Mencapai Rp501 Miliar

Realitakini.com-Padang
Belum terealisasikan pada tahun sebelumnya bantuan keuangan khusus (BKK) kota dan kabupaten  maka akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2019

"Alokasi anggaran BKK akan disalurkan melalaui APBD Perubahan baik untuk kegiatan telah dilaksanakan namun belum terbayarkan, maupun untuk kegiatan yang belum sekalipun dibayarkan,” katanya Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius dalam Rapat beragendakan mendengarkan penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. diruangan sidang utama DPRD Provinsi Sumbar. 

Dia mengatakan terkait adanya revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar tahun nomor 19 tahun  2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus hendaknya jangan mempersulit alokasi dana BKK. “Revisi itu perlu dituntaskan secara cepat karena dana BKK cukup strategis untuk pemerataan pembangunan di kabupaten dan kota," kata Arkadius.. 

Ia juga mengatakan pada 2018 dana BKK belum dapat tertampung di APBD namun pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan sehingga banyak proyek yang belum terbayarkan.Selain itu Arkadius  juga menyingung Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2018 yang mencapai Rp501 miliar, yang berasal dari sisa belanja langsung dan belanja tidak langsung.serta kelebihan pendapatan hendaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan Rancangan KUPA PPAS APBD tahun 2019 kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan pertimbangan SILPA APBD tahun 2018 harus digunakan dalam tahun berjalan. Selain alasan itu, juga disebabkan adanya beberapa program dan kegiatan yang harus dilakukan pergeseran untuk menyesuaikan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 

Sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman penyusunan APBD. Permendagri tersebut mengatur bahwa kesepakatan kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUPA PPAS APBD tahun 2019 harus diambil paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2019. Irwan Prayitno menyebutkan, percepatan pengajuan rancangan perubahan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembahasan dan penetapan perubahan APBD. Percepatan tersebut akan memacu optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga peningkatan kinerja yang diinginkan bisa dicapai ujar gubernur iwan Prayitno (Wt)

Sukseskan Asian Games 2018