pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Di samapaikan dalam rapat paripurna DPRD sumbar . rapat tersebut di pimpin oleh ketua DPRD Sumbar Supardi . Pemerintah provinsi harus memaksimalkan seluruh potensi untuk menggenjot pendapatan serta mencari strategi menyikapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumatera Barat tahun 2020 sudah sampai kepada tahap penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi, Rabu (30/10/2019). Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum tersebut, fraksi - fraksi menyoroti soal pendapatan daerah terutama PAD. Fraksi - fraksi juga mempertanyakan upaya pemerintah mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, membuka rapat paripurna menyampaikan, proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan dalam RAPBD tahun 2020 adalah sebesar Rp6,412 triliun lebih.
"Terdiri dari PAD sebesar Rp2,487 triliun lebih dan dana perimbangan sebesar Rp3,897 triliun serta lain - lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp27,497 triliun," kata Supardi.
Proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan tersebut menurut Supardi, masih jauh lebih rendah dari proyeksi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dia menyebut, proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD adalah sebesar Rp7,859 triliun lebih.
"Oleh sebab itu, perlu terus diupayakan peningkatannya agar kebutuhan anggaran untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat terpenuhi," lanjutnya.
Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, H. M. Nurnas menyorot Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Bahkan, permintaan penambahan modal justru lebih besar dari deviden yang diberikan.
"Salah satu sumber pendapatan mestinya dari BUMD, namun kenyataannya belum memberikan kontribusi bahkan permintaan penambahan modal lebih besar dari deviden yang diberikan," kata Nurnas.
Nurfirman Wansyah, juru bicara Fraksi PKS meminta pemerintah provinsi menjelaskan secara detail mengenai rendahnya proyeksi pendapatan daerah. Demikian juga Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, juru bicara Fraksi Gerindra. Nurkhalis juga meminta pemerintah provinsi mencari strategi sebagai antisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, bahkan sampai kepada posisi 4,9 persen pada kwartal pertama tahun 2019. Ini harus disikapi oleh pemerintah provinsi dengan mengambil langkah antisipasi agar pertumbuhan bisa bertahan dan kalau bisa meningkat," katanya.
Sektor potensial sumber pendapatan daerah harus dioptimalkan dalam rangka mendongkrak PAD. Pengelolaan BUMD, aset daerah dan sumber daya alam harus terus dimaksimalkan.
Pada rapat paripurna sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit telah menyampaikan nota pengantar RAPBD tahun 2020. Dalam penyampaiannya, Nasrul Abit menyebutkan, pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp6,412 triliun lebih sementara belanja daerah diperkirakan sekitar Rp6,6 triliun. (rls)
Tags:
Parlemen