Breaking News
Join This Site
Samsat Tanah Datar Di Serbu Masyarakat Ada Apa?

Samsat Tanah Datar Di Serbu Masyarakat Ada Apa?


Realitakini.com BATUSANGKAR Berdasarkan Pergub no.28 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Atas keterlambatan Membayar pajak Kendaraan Bermotor Dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  Mutasi Masuk Dari Luar Daerah,  terhitung mulai tanggal 1 September  sampai 31 Desember 2019 untuk Wilayah Sumatera Barat. Merupakan Kabar bahagia bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Tanah Datar.

Kepala UPTD ( Unit Pelaksanat Teknis  Daerah)  Akhmad Jasmen SE, Melalui Kasubag Tata Usaha. Rivaldi, S.kom  memberikan keterangan di ruangannya di kantor bersama Samsat Tanah Datar, Sumatera Barat hari selasa  tanggal 08/10/2019.

Rivaldi mengatakan dengan DI keluarkanya Pergub no 28 tahun 2019 ada poin yang tertuang yaitu Menghapus  Sanksi Administrasi yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama denda PKB penhapusan denda ini untuk semuah tahun. pajak kendaraan yang belum di bayar, karena berdasarkan Undang Undang  no.22 tahun 2009 pemilik kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang 2 ( dua ) tahun sejak masa STNK  habis, data kendaraan akan di hapus dalam.database dan tidak akan dapat didaftarkan kembali.

"Untuk Tanah Datar sendiri sejak di keluarkan Pergub Ada peningkatan sebanyak 65 % di lihat dari wajib pajak bulan agustus dan  bulan september," kata Rivaldi.

Menurut Rivaldi terhitung  mulai tanggal 01 september sampai 31 Desember di berlakukan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Gratis Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Mutasi Masuk Dari Luar Provinsi Sumatera Barat.

Rivaldi juga mengatakan ada dua poin yang dendanya tetap di pungut yaitu kendaraan mutasi antar UPTD yaitu mutasi antar daerah dalam wilayah sumatera Barat dan poin kedua yaitu BBNKB ( Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) ke luar daerah dan poin di atas tetap di lakukan pemungutan pajaknya, kata Rivaldi (M)




Sukseskan Asian Games 2018