Follow Us

header ads

Bupati Malang Resmikan Gedung LTSA-PMI

 Realitakini.com,-Kabupaten Malang 
Bupati Malang Drs.H.M Sanusi,M.M didampingi beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meresmikan Gedung baru Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kamis (26/12/19) pagi.

 Peresmian Gedung baru LTSA yang berlokasi tepatnya di sebelah Utara Kantor Disnaker Kabupaten Malang ini, ditandai dengan pengguntingan pita ronce melati. Dalam sambuatanya Bupati Malang menjelaskan,” gedung LTSA tersebut akan digunakan sebagai pusat pelayanan pengurusan administrasi bagi para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, juga sebagai upaya dalam mencegah adanya permasalahan legalitas calon PMI, maupun perlindungan bagi para tenaga kerja di luar Negeri. 

Hal ini, menurut Sanusi, benar-benar dapat mempermudah prosedur ataupun proses administrasi bagi calon PMI. Sebab, seluruh dokumen dan izin calon PMI, akan terselesaikan di LTSA Disnaker Kabupaten Malang. 

"Para calon PMI nanti, tidak repot lagi bolak balik mengurus administrasi serta dokumen lainnya, semuanya bisa selesai disini. Misalnya, keperluan Catatan Sipil dan Kependudukan, SKCK, Pengecekan update KTP, BPJS hingga Paspor," jelas Sanusi.
Dengan demikian, Sanusi berharap, semoga LTSA ini dapat memanjakan serta mempermudah kebutuhan para PMI di Kabupaten Malang serta, bisa menjadi sarana pendukung dalam upaya mewujudkan layanan informasi terpadu, transparan, akuntabel, mudah, murah, aman, berkualitas dan cepat. Sementara,

Kadisnaker Kabupaten Malang Drs.Yoyok Wardoyo, M.M menjelaskan, sesuai data UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenga Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Timur tahun 2018, Kabupaten Malang menduduki urutan ke-3 di Jawa Timur dalam pengiriman PMI yakni, 8.839 orang. Untuk itu, mengingat tingginya angka PMI di Kabupaten Malang, maka Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk LTSA yang bertujuan, untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi para PMI. Selain itu, pembentukan LTSA ini berdasarkan pasal 38 UU Nomor 18 Tahun 2017, pelayanan penempatan PPMI dilakukan pemerintah pusat dan pemda secara terkoordinasi dan terintegrasi, tutup Yoyok.(al)


Posting Komentar

0 Komentar