Realitakini.com-Kabupaten Malang
Meski perkara sudah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa perebutan hak, dalam hal ini obyek tanah atas nama ahli waris Almarhum Maluin Mail dan KUD Dengkol, namun sampai saat ini belum juga ada penjelasan eksekusi uang konsinyasi dari PN Kepanjen dengan alasan masih akan dilakukan Peninjauan Kembali (PK).
Meski perkara sudah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa perebutan hak, dalam hal ini obyek tanah atas nama ahli waris Almarhum Maluin Mail dan KUD Dengkol, namun sampai saat ini belum juga ada penjelasan eksekusi uang konsinyasi dari PN Kepanjen dengan alasan masih akan dilakukan Peninjauan Kembali (PK).
Padahal, sebagaimana di maksud dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen no 79/pdt.G/2016/PN.Kpn. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.330/PDT/2017/PT.SBY, jo Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No 2730K/PDT/2018, pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Sunaeni dkk selaku ahli waris Almarhum Maluin Mail. Kepada wartawan, Kuasa Hukum para ahli waris Wiwid Tuhu,Prasetyanto,S.H,.MH Selasa (21/1/2020) mengatakan, seharusnya PN Kepanjen sudah melakukan eksekusi uang konsinyasi ahli waris.
Pasalnya, putusan pengadilan sudah berlangsung lama yakni 2018 silam dan saat ini, obyek tanah tersebut sudah di alih fungsikan menjadi jalan tol.Menurut Widodo, alasan PN Kepanjen belum dilakukannya eksekusi karena akan dilakukan PK, seharusnya tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi dan putusan Pengadilan.
Kalaupun ada upaya hukum PK atas putusan MA RI ini, sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) UU No.14 tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah di ubah dengan UU No.5 tahun 2004, bahwa,"permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan", kata Wiwid.
Dengan demikian, tidak ada lagi alasan Pengadilan untuk menangguhkan pencairan uang konsinyasi sebagaimana tercantum dalam register perkara No.2/Pdt.P.Cons/2018/PN/Kpn, karena secar nyata telah ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, ujar Wiwid.
Sebab, telah jelas hak dari Sunaeni dkk untuk mendapatkan pembayaran dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas jalan Daerah.
Wiwid berharap, dengan adanya pengaduan ini, PN Kepanjen segera mungkin melakukan eksekusi, karena perkara ini terbilang sudah berlangsung lama.
"untuk itu, saya sebagai Kuasa Hukum ahli waris dkk, akan berupaya dan mendesak PN Kepanjen agar segera di lakukan ekseskusi uang konsinyasi sebesar Rp 2.500.000.000.00,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, tegas Wiwid.Hingga di tulisnya berita ini, belum ada konfirmasi dari pihak PN Kepanjen Kabupaten Malang.(al)
Tags:
Jatim