Walikota Mahyeldi: Warning Buat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Realitakini.com -Padang 

Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Padang diserahterimakan, Rabu (15/01/2020). Serah terima jabatan dari Al Amin kepada Alfiadi selaku pejabat baru tersebut disaksikan Walikota Padang Mahyeldi dan Wakil Walikota Hendri Septa dalam prosesi upacara di lapangan Mako Pol PP Padang.

Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan SKPD dan stakeholder serta para undangan.Warning Buat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus mampu membuat terobosan dalam penegakkan Perda. Setiap terobosan harus dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar bisa diikuti semua personil dan pihak manapun.

“Jangan sampai Satpol PP dikendalikan pihak lain. Semua harus mengacu SOP agar tidak rancu dalam tugasnya, ” kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Satuan (Kasat) lama Alamin kepada Kasat baru Alpiadi di Mako Pol PP Padang, Rabu (15/01/2020). Ditegaskan Mahyeldi, pihak manapun yang datang ke Satpol PP jangan sampai Dikendalikan oleh siapapun orangnya, Besar kemungkinan pihak tersebut memanfaatkan Satpol PP untuk kepentingan tertentu.

“Jangan sampai Satpol PP dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Darimana pun mereka berasal, ” tegas Mahyeldi. Walikota Padang Mahyeldi mendorong Satpol PP menjadi unit kerja terdepan, karena di pundak penegak perda ini terletak tanggung jawab ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Satpol PP harus kuat dan hebat untuk menjadikan kota ini kuat dan hebat pula.

“Jika ingin mewujudkan Kota Padang yang kuat dan hebat, Satpol PP harus kuat dan hebat, baik personil, maupun sarana prasarana dan kesejahteraan anggotanya, ” kata Mahyeldi. Kepada kasat yang baru, Mahyeldi mengharapkan segera membentuk satuan Pol PP syariah dan membuat terobosan – terobosan baru. Namun diingatkan, agar memperjelas Standar Operasional Prosedur (SOP) agar nantinya tidak rancu dalam pelaksanaan dan tidak dimanfaatkan pihak lain.

“Perjelas SOP agar tidak dimanfaatkan pihak yang memiliki kepentingan tertentu, ” ujarnya.

Walikota yang juga Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forum Bela Negara Sumatera Barat itu berpesan agar Pol PP melakukan tindakan persuasif dan pembinaan teritorial terhadap masyarakat. Hal itu guna mewujudkan satpol PP yang humanis dan berpihak terhadap kepentingan masyarakat. (W/tim hms)