Pemerintah Kota Padang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penguatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan yang merugikan negara.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menghadiri Rapat Koordinasi Peng awasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak= Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernur Sumatra Barat, Kamis (4/6/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Sumatra Barat.
Dalam forum itu terungkap sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang masih ditemukan di lapangan, mulai dari penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, modifikasi tangki kendaraan, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM subsidi untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM bagi masyarakat serta berpotensi memicu kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).Menurut Fadly Amran, pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan mengingat distribusi BBM bersubsidi memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor produktif.
Ia menilai fenomena antrean kendaraan yang sempat terjadi di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang dalam beberapa pekan terakhir, menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan agar distribusi energi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi," ujar Fadly.
Selain pengawasan lapangan, Fadly juga mendorong penguatan sistem digital dalam proses distribusi BBM subsidi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu solusi untuk menutup celah penyalahgunaan yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Langkah serupa juga menjadi perhatian BPH Migas. Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji sejumlah inovasi digital guna memperkuat pengen dalian distribusi BBM subsidi.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan sistem keamanan tambahan berupa PIN atau one time password (OTP) pada QR Code yang digunakan dalam transaksi pembelian BBM bersubsidi.
"BPH Migas tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan," jelas Chrisnawan.Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, Pertamina, dan Satgas Pengendalian BBM Subsidi guna memastikan pengawasan berjalan optimal.
Menurutnya, subsidi energi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sehingga penyalurannya harus dijaga agar tepat sasaran.
"Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait," kata Mahyeldi.
Dari sisi pasokan, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Barat memastikan kondisi stok BBM di wilayah tersebut saat ini dalam keadaan aman. Pengetatan pengawasan yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir dinilai mulai menunjukkan hasil positifSales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumatra Barat, Fakhri Rizal Hasibuan, menyebut konsumsi solar subsidi mengalami penurunan signifik an setelah operasi pengawasan diperkuat. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya antrean ken daraan di sebagian besar SPBU.
"Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang," ujarnya.Bagi Kota Padang, keberhasilan pengawasan distribusi BBM subsidi tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah. Ketersediaan energi yang terjaga akan mendukung aktivitas sektor transportasi, perdagangan, perikanan, dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, BPH Migas, dan masyarakat, distribusi BBM bersubsidi diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.(Ch)
