Gara – Gara Covid-19 , Tiga Fraksi Di DPRD Sumbar “ Meradang” Sebut Gubernur Sumbar Tidak "Becus "

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmfaEFxjxtCdrquN6jqa3g-iL_C24Up9jsuf3cVtqTUBjlc-GVzhcZG5sup0-SilWvKvxzK_xdX8HrhQiKNHkzWQDMcd6q8U8TcF0kKhYW4sLemooJkVbbfl5QOftW2kfYZIkEd1dWoYo/s1600/Mer.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmfaEFxjxtCdrquN6jqa3g-iL_C24Up9jsuf3cVtqTUBjlc-GVzhcZG5sup0-SilWvKvxzK_xdX8HrhQiKNHkzWQDMcd6q8U8TcF0kKhYW4sLemooJkVbbfl5QOftW2kfYZIkEd1dWoYo/s640-rw/Mer.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> Covet-19 tidak haya menguncangkan dunia internasional, tapi  covet-19 juga  sempat, membaut tiga Fraksi di  DPRD Sumatera Barat  “ meradang “sampai-sampai  mengeluarkan kata–kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak "becus" menjadi ketua gugus tugas penangan covid-19 di Sumbar. Hal ini di katanya saat mengadakan jumpa pres di ruangan khusus I DPRD Sumbar, kamis (30/4), jumpa pers ini , dihadiri  hampir seluruh media yang ada di kota Padang .</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketiga Fraksi  yang mengatakan hal tersebut adalah , Fraksi Gerindra,yang di wakili oleh Hidayat  Fraksi Demokrat di wakili  Nurnas, serta Fraksi Golkar di wakil Afrizal. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jumpa pers ini dilasanakannya  karena  merasa termutivasi respon aspirasi ,harapan sebagian besar konsekwensi kami baik di didapail lintas sektoral  terkait pengangan covid-19, air itu sudah sampai di leher ujar hidayat yang memimpin jumpa pers tersebut. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini  karena sampai hari ini kamis(30/4) , hari ke delapan PSBB di berlakukan  di Sumbar ,namun bantuan lansung tunai ( BLT) yang di canagkan belum juga di cairkan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hidayat dari fraksi Gerindra DPRD Sumbar mengatakan,”kondisi masyarakat saat ini sudah sangat memprihatinkan selama mewabahnya Covid-19, ditambah lagi dengan diputuskannya pemberlakuan PSBB. Ia juga mengatakn ,”ada masalah dengan managerial gugus tugas provinsi Sumbar yang dipimpin Irwan Prayitno sehingga lambatnya penanganan Covid-19 di Sumbar khususnya masalah pencairan bantuan tunai ini,”katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> " Kalau seandainya sampai hari senin  (4/5)  batuan ini tidak juga di cairkan, kami juga sepakat akan merekomendasikan kepada presiden agar mengganti ketua  gugus tugas Sumbar, dan serahkan saja pada TNI dan Polri," pungkas Hidayat kepada </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kalau seandainya bantuan tersebut belum juga dicairkan, maka kondisi semacam ini akan berpotensi terjadinya kerusuhan sosial ditengah masyarakat," tambah Hidayat.</div> <div id="36452e720502e4da486d2f9f6b48a7bb"> </div> <script async="" src="https://click.advertnative.com/loading/?handle=6165"></script> <br /> <div style="text-align: justify;"> Senada, HM Nurnas dari fraksi Demokrat DPRD Sumbar juga menyayangkan lambannya kinerja gugus tugas Provinsi Sumbar terkait pemberian bantuan tunai pada masyarakat terdampak Covid-19. Sangat –sangat menyesarakan masyarakat, “ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Seharusnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebelum memutuskan untuk memberlakukan PSBB sudah siap dengan segala persiapannya termasuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat selama PSBB tersebut berlangsung," kata HM Nurnas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, Afrizal dari fraksi Golkar DPRD Sumbar mengaku sangat merasa kecewa dan marah kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Ia mengatakan, pemberlakuan PSBB di Sumbar adalah keputusan Gubernur Sumbar, maka dari itu Gubernur haruslah siap dengan segala resiko yang ada.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saya harap Gubernur dengan kewenangannya menunjukan kelas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, jangan haya mengisntruksikan ke kota dan kabupaten, mana datanya, tapi dengan keadaan yang begini turun lah kepangan,” katanya.(w)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Gara – Gara Covid-19 , Tiga Fraksi Di DPRD Sumbar “ Meradang” Sebut Gubernur Sumbar Tidak "Becus "

Realitakini.com-Padang  Covet-19 tidak haya menguncangkan dunia internasional, tapi  covet-19 juga  sempat, membaut tiga Fraksi di  DP...

Read more »

Komisi II DPRD Sumbar :Anggaran Peningkatan Ekomoni Rakyat Sumbar habis Direlokasikan Penanggulangan Covid-19

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo5PjRbIeHg1d5CrsUBdZG3enMDEt_WOpYyLQMROa5J7DVqT4sGM7gogKoEGCe8HKY3AYRJqWnDqdBCOV8kaCAYhsH9qYzR8JEXZNvYAg5wdYN86k3j1hxJ1HFEMXCfJmlib9iogjTnt4/s1600/rp.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo5PjRbIeHg1d5CrsUBdZG3enMDEt_WOpYyLQMROa5J7DVqT4sGM7gogKoEGCe8HKY3AYRJqWnDqdBCOV8kaCAYhsH9qYzR8JEXZNvYAg5wdYN86k3j1hxJ1HFEMXCfJmlib9iogjTnt4/s640-rw/rp.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Reakitakini.com-Padang</div> <div style="text-align: justify;"> Komisi II DPRD Sumbar mengadakan rapat dengar pendapat dengan sejumlah mitra kerja di lingkungan Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar  seperti  Dinas PPLHP, Dinas sosial ,BPDA Provinsi Sumatera  Barat dan betapa OPD di lingkungan Pemprov Sumbar terkait  pemotongan   anggaran untuk pencegahan covid-19.Rapat ini dilaksanakan senin (27/4/ 2020) di ruangan khusus DPRD Sumbar dipimpin oleh ketua komisi II  Arkadius Datuak Intan Bano.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagian besar anggaran Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di fokuskan untuk penanggulangan virus corona (Covid-19). Maka  Sumbar  akan terancam kehilangan anggaran untuk perbaikan ekonomi, usai pendemi corona berlalu.Ketua komisi II Arkadius Datuak Intan Bano mengatakan,” pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Dinas Pangan, rata-rata anggaran dialihkan sebanyak Rp 30 hingga Rp 33 miliar. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari anggaran yang relokasikan terdapat program kegiatan untuk membantu para peternak, pekebun serta petani.  Bantuan itu bertuan untuk meningkatkan hasil produksi usaha yang mereka jalankan. Karena masih dalam masa pendemi, aktivitas mereka terganggu dan akan kembali optimal usai Covid-19 berlalu </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> " Jika seluruh anggaran direlokasikan kepada penanggulangan Covid-19 dan habis, bagaimana nasib ekonomi setelah corona berlalu, " tegasnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia meminta memang saat ini,  Sumbar tengah fokus terhadap penanganan dampak corona dan menyiapkan anggaran atisipasi, seperti penanggulangan jaringan sosial dan operasional PSBB. Tidak hanya itu, anggaran penanganan pasien Covid-19 dan sarana prasarana juga menjadi fokus. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> " Jika anggaran perbaikan ekonomi tidak dipikirkan, akan menimbulkan kembali masalah baru," katanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia menjelaskan ada program untuk membantu kelompok tani atau ternak yang dibatalkan, karena adanya relokasi anggaran. Itu terjadi pada dinas perternakan dan kesehatan hewan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> " Namun itu masih diusakan agar tetap bisa terlaksana, dinas ini minta anggaran agar bisa ditambah," harapnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu Sekretaris Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Kamil mengungkapkan pembatalan bantuan untuk kelompok tani dan ternak ditandai dengan surat kepala dinas opd tersebut pada tanggal (24/4).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari sisi anggaran,dijabarkannya, belanja langsung Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar adalah RS. 50 miliar lebih dan 33 persen adalah dana pokok pikiran dewan, yang diperuntukkan untuk bantuan pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian,perternakan, perkebunan dan perikanan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> " Untuk tahun ini, kita telah menyiapkan seribu ekor sapi dan lima ratus kambing untuk 99 kelompok ternak, namun alokasi anggarannya telah direlokasikan, "katanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya adalah, pengadaan 17 ribu ayam, 10 itik dan 18 ribu ekor puyuh. Terancam tidak bisa didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota. Untuk dinas ini,  hampir 69 persen anggaran dialihkan untuk penanggulangan Covid-19(w*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Komisi II DPRD Sumbar :Anggaran Peningkatan Ekomoni Rakyat Sumbar habis Direlokasikan Penanggulangan Covid-19

Reakitakini.com-Padang Komisi II DPRD Sumbar mengadakan rapat dengar pendapat dengan sejumlah mitra kerja di lingkungan Pemerintah pro...

Read more »

Awasi Penebaran Covit -19 ,komi IV DPRD Sumbar Heiring dengan Asisten II sedarov Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixYAQV-T-Z8u7WkRRefIf7IlJBf_I3IDeqaTVAD6i-ia_oUdeWIdsyT-HeER8h8IbQc5Up4z2SiP99hoS_y9cEazDi4aw-rl-h-qB8zw2qdNIxffdzx1TE5Z7VqaV0YkmiimAQpqZ5fKY/s1600/KOMI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixYAQV-T-Z8u7WkRRefIf7IlJBf_I3IDeqaTVAD6i-ia_oUdeWIdsyT-HeER8h8IbQc5Up4z2SiP99hoS_y9cEazDi4aw-rl-h-qB8zw2qdNIxffdzx1TE5Z7VqaV0YkmiimAQpqZ5fKY/s640-rw/KOMI.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com , Padang</b></div> <div style="text-align: justify;"> Dewan perwakilan rakyat daerah  ( DPRD ) adakan rapat kerja (Hearing) dengan   asisten dua Provinsi Sumatera  Barat Dunas perhubungan  dlam rangka penaganan covid-19 Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta keseriusan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk perbatasan antara Sumbar dan provinsi tetangga dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19). Pasalnya, dari penelusuran dan informasi yang diterima para anggota Komisi IV di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing menilai upaya pemprov ke arah itu terkesan masih minim.<br /> <br /> Mario Syahjohan anggota DPRD asal Dapil VIII (Solok Selatan, Solok, Kota Solok) mengungkapkan daerah perbatasan seperti Solok Selatan – Kerinci (Provinsi Jambi) dan Dharmasraya – Muara Bungo (Provinsi Jambi) tidak lah seketat seperti yang dilansir oleh Pemprov Sumbar akhir-akhir ini.<br /> “Hanya dengan memakai thermogun (pengukur suhu tembak) kemudian dipersilakan masuk begitu saja ke Sumbar. Sementara yang datang adalah mobil barang, namun tidak dilakukan penyemprotan disinfektan. Padahal ini menyangkut nyawa masyarakat,” ujar politisi Gerindra ini dihadapan Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Heri Nofriadi dan Kepala Dinas Sosial Jumaidi dalam rangka Monitoring dan Pengawasan Penanganan Wabah Covid-19, Rabu (8/4/2020).<br /> <br />  Di kesempatan itu Mario juga mengusulkan agar sembako merupakan bantuan dampak ekonomi Covid-19 tersebut tidak sepenuhnya diganti dengan uang, dan dalam pendistribusiannya melibatkan anggota DPRD<br /> .<br /> “Kita semestinya memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan apa yang kita ingini,” ujar Mario mengungkapkan ketidaksetujuannya jika sembako diganti dengan uang. Begitu juga dengan bantuan masker medis. Menurut Mario, masker medis semestinya hanya dipergunakan oleh tim medis, sedangkan masyarakat cukup dengan masker kain. “Di tengah kelangkaan masker ini, jika bapak/ibu semua ikut memakai masker medis, apalagi yang akan dipakai tim medis,” tukasnya. Senada, Yosrizal anggota DPRD asal Dapil VI (Tanah Datar, Padang Panjang, Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya) ini mengatakan pengawasan Covid-19 di pintu masuk perbatasan Dharmasraya – Muaro Bungo (Jambi) penting sekali pengawasannya diperketat, agar lebih memberi kenyamanan bagi warga.<br /> <br /> “Ini pernah beberapa kali saya buktikan, beberapa kenderaan bahkan kenderaan saya sendiri lalu-lalang keluar masuk Dharmasraya begitu saja tanpa pengawasan,” ujar politisi PAN ini. Sementara Benny Utama anggota DPRD asal Dapil IV (Pasaman dan Pasaman Barat) selain meminta pengawasan ekstra di perbatasan, Pemprov diminta mengambil alih kewenangan Posko Covid-19 di perbatasan Sumbar-Sumut. “Semestinya itu berasal dari orang-orang provinsi karena perbatasan merupakan kewenangan Provinsi, namun tentu saja diback-up oleh kabupaten (Pasaman),” ujar politisi Partai Golkar ini. Harapan yang sama, juga datang dari Ketua Komisi IV M Iqbal, agar pengawasan di pos perbatasan perlu keseriusan untuk ditingkatkan.<br /> <br />  “Tidak semua pemilik kenderaan itu jujur dengan dirinya dan tujuannya,” kata Politisi PAN ini. Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD bersama Pemprov Sumbar dengan Mitra Kerja dalam rangka monitoring dan pengawasan penanganan Wabah Covid-19 yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV M Iqbal didampingi Wakil Ketua Komisi IV Mesra tersebut juga diikuti anggota Komisi IV lainnya Desrio Putra, Rico Alviano, Refdinal, Sabar AS, dan mewakili Pemprov Sumbar Asisten II Setdaprov Benny Warlis. (w)<br /> <div> <br /></div> </div> </div>

Awasi Penebaran Covit -19 ,komi IV DPRD Sumbar Heiring dengan Asisten II sedarov Sumbar

Realitakini.com , Padang Dewan perwakilan rakyat daerah  ( DPRD ) adakan rapat kerja (Hearing) dengan   asisten dua Provinsi Sumatera ...

Read more »

Komisi V DPRD Sumbar : Penerima Bantuan Covid-19 Jangan Tergolong Orang PKH

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvaMGmo-ZZ7Tfy19XFNF6Mh8KuRuZG34lUeraCQef5raU7rwnSp6jBuDYiW9ysalqYXhlQ501JASz8DpDGJn1fxt9cZ5aWpbLtmmG2mWs0GC8picRFUj99_dtV6ccGrhlEJo2R-pYXTOg/s1600/komis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvaMGmo-ZZ7Tfy19XFNF6Mh8KuRuZG34lUeraCQef5raU7rwnSp6jBuDYiW9ysalqYXhlQ501JASz8DpDGJn1fxt9cZ5aWpbLtmmG2mWs0GC8picRFUj99_dtV6ccGrhlEJo2R-pYXTOg/s640-rw/komis.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com – Sumbar </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Komisi V DPRD Sumatra Barat adakan rapat kerja ( Hearing) dengan Dinas Sosial Sumbar  dan Dinas Perhubungan Selasa (7/4) di ruangan  Banggar gedung baru DRPD sumbar. Rapat ini dipimpin Ketua Komisi V Muclis Yusuf Abit, pada kesempatan ini komisi V meminta pemerintah provinsi bekerja sama dengan kabupaten dan kota untuk membantu seluruh warga yang terkena dampak Covid – 19.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Karena sejak pandemi Covid-19  semua masyakat kehilangan mata pencaharian. Muclis Yusuf Abi menyampaikan pada Dinas Sosial Sumbar agar memberikan bantuan harus jelas, terukur, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerima bantuan. Jadi targetnya itu benar-benar masyarakat yang terkena dampak langsung,” Masyarakat yang akan diberi bantuan, menurutnya, bukan yang tergolong dalam program keluarga harapan (PKH), sebab mereka sudah memiliki bantuan tersendiri. “Memang kemungkinan ada dari mereka yang masuk, tapi belum tentu semuanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> ” Disamping itu H. Maigus Nasir mengatakan,” ada golongan masyarakat yang selama ini termasuk yang kurang mampu, namun akibat Covid-19 di Sumbar menjadi kesulitan mata pencarian mereka, Contohnya, tukang ojek, pedagang asongan, pedagan kecil, dan banyak yang lainnyasehingga perlu diberi bantuan ,”kata H. Maigus Nasir sabil menceritakan keadaan orang orang tersebut.“Jadi kita berharap jangan terpaku sama data PKH,tapi betul-betul kepada masyarakat yang terkena  dampak dari covid -19,” ujar Maigus Nasir. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dijelaskan juga Daswippra Dt. MJJ Alam untuk mencegah agar tidak ada masyarakat yang komplen karena tidak menerima bantuan. Pemprov juga diminta tidak kaku dengan data yang ada, sebab dampak corona melahirkan orang miskin baru yang sebelumnya tidak ada dalam pendataan. Sebelumnya Pemprov berencana memberikan bantuan kepada kepada 359.910 jiwa masyarakat yang terdampak Covid-19 di Sumbar. Angka itu didapat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten dan kota. Daswippra beharap data digunakan Dinas Sosial memang data yang akurat terhadap terdampak corona seperti sekarang, pemprov diminta berpatokan kepada laporan dari masing-masing wali nagari atau kelurahan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Data itu tidak bisa berlaku, itu dipakai saat  keadaan negara seperti biasanya. Bisa jadi lebih dari itu angkanya, yang dipakai saat ini berdasarkan laporan wali nagari dan kelurahan,” katanya. Daswippetra mengatakan ,”dalam data itu bisa saja termasuk keluarga PKH padahal dia telah memiliki bantuan tersendiri. Sementara corona mengakibatkan adanya orang miskin baru yang tidak ada dalam data tersebut, sehingga bantuan bisa saja salah sasaran nantinya(w)</div> <br /></div>

Komisi V DPRD Sumbar : Penerima Bantuan Covid-19 Jangan Tergolong Orang PKH

Realitakini.com – Sumbar  Komisi V DPRD Sumatra Barat adakan rapat kerja ( Hearing) dengan Dinas Sosial Sumbar  dan Dinas Perhubungan S...

Read more »

Ketua DPRD Sumbar: Penanganan Covid-19). Darurat Dana Pokir Dialihkan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZdh6wl4Bm6O9GTY_p9MSSk9lZeNR3iSFw0VKxs45kxvAOijy5mcqNt6da5oL7T6MxoLMdb_GqkaK4SJc2_7iVHpFvotwbao3Gy2HRoDVeQO_lVEfqcjHyoJtgMNnIbXJHZWvxKd6Rvp4/s1600/KETu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZdh6wl4Bm6O9GTY_p9MSSk9lZeNR3iSFw0VKxs45kxvAOijy5mcqNt6da5oL7T6MxoLMdb_GqkaK4SJc2_7iVHpFvotwbao3Gy2HRoDVeQO_lVEfqcjHyoJtgMNnIbXJHZWvxKd6Rvp4/s640-rw/KETu.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Realitakini.com-Padang</div> <div style="text-align: justify;"> Semakin merebaknya virus corona (covid-19). DPRD Sumbar menyikapi dengan serius kindisi yang ada. Keseriusan tersebut langsung dibicarakan dalam rapat pimpinan DPRD Sumbar, Senin (6/4/2020), diruangan khusus gedung dewan tersebut.Berkaitan dengan sosial masyarakat, DPRD Sumbar Fokus perhatian  yakni usaha dan kehidupan sehari-hari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain mendesak Gubernur agar segera memasukkan laporan anggaran darurat penanganan virus corona, DPRD Sumbar juga akan melakukan peninjauan langsung ketengah-tengah lingkungan masyarakat, untuk mendengar keluhan serta masukan langsung dari masyarakat Sumatera Barat.Dalam rapat pimpinan tersebut, semua yang hadir sepakat bila diperlukan dana pokok-pokok fikiran (Pokir) dialihkan untuk penanganan darurat corona.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kita akan segera turun kelapangan dan menampung aspirasi masyarakat, berkaitan dengan penanganan virus corona serta akan merumuskan solusi apa yang akan dimabil, sehingga pola kehidupan masyarakat masih bisa terbantu,” terang Supardi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ditambahkannya, bila nanti ada bantuan tunai untuk masyarakat, maka data yang akan diambil melalui Kelurahan, desa atau nagari, karena mereka yang lebih tahu kondisi warganya.Selain data dari tingkat pemerintahan terendah, DPRD juga akan terus nelihat perkembangan, sehingga bila diperlukan adanya pengalihan anggaran pembangunan fisik, menjadi anggaran penanggulan bisa segera dilakukan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Tadi kami sepakat dalam rapat pimpinan, bila oerlu anggaran pembangunan fisik kita alihkan pada anggaran penanggulangan wabah corona, jika itu sudah cukup mendesak,” tegas Supardi lagi.</div> <div style="text-align: justify;"> Meskipun beberapa kegiatan kedewanan, terutama berkaitan dengan sidang-sidang dihentikan, namun untuk penangan covid-19, DPRD dengan segala resikonya melakukan persidangan perombakan jadwal kegiatan dalam Bamus, untuk memberikan perhatian secepatnya pada masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kita memang meniadakan kegiatan rapat-rapat, namun karena ini urgen untuk kepentingan masyarakat, kita harus merubah jadwal melalui bamus dan ditetapkan segera, sehingga kita bisa secepatnya turun langsung ke masyarakat,” ulasnya lagi.Supardi juga mengatakan, perlunya sarana isolasi, guna tidak berkembangnya dengan cepat wabah corona di Sumbar.Saat ini, banyak pihak meminta agar diadakan isolasi lokal, namun hal tersebut belum juga bisa dilakukan, karena berbagai pertimbangan.(w*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Ketua DPRD Sumbar: Penanganan Covid-19). Darurat Dana Pokir Dialihkan

Realitakini.com-Padang Semakin merebaknya virus corona (covid-19). DPRD Sumbar menyikapi dengan serius kindisi yang ada. Keseriusan te...

Read more »

DPRD Sumbar Rencanakan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan COVID-19

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijqbm0CmMVMaFuAg6jJ92-ELMDEXEZ6DXFU1mGazZ6Tf4oVSvdJImf7-Sh77mjFPd4QCP3JDuFPGufIKgpfPnUTUZVoek8eupcUzSz_yat6Tbm55APqDBWUoTmY3pmrsCr8JRnHrBeO0A/s1600/SP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijqbm0CmMVMaFuAg6jJ92-ELMDEXEZ6DXFU1mGazZ6Tf4oVSvdJImf7-Sh77mjFPd4QCP3JDuFPGufIKgpfPnUTUZVoek8eupcUzSz_yat6Tbm55APqDBWUoTmY3pmrsCr8JRnHrBeO0A/s640-rw/SP.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang</b><br /> <div style="text-align: justify;"> DPRD Sumatera Barat merencakan untuk melalukan realokasi anggaran sebesar Rp9,2 miliar untuk penanganan COVID di daerah itu.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Hal ini di sampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi  selasa  (6/4) di rumgan pertemuan ketua DPRD  sumbar ,Realokasi anggaran itu berasal dari beberapa pos anggaran di APBD 2020 seperti perjalanan dinas luar daerah, Bimbingan Teknis maupun anggaran perbaikan gedung. Menurut dia anggaran sebesar Rp9,2 miliar ini akan digabungkan dengan penyisiran anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Hasil pengalihan anggaran DPRD juga dalam pembahasan dan bisa saja bertambah," kata dia </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia mengatakan ,”DPRD Sumbar selama 10 hari ke depan akan meninjau pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam meng antisipasi COVID-19. "Keputusan ini, merupakan hasil rekomendasi rapat pimpinan yang dilaksanakan hari," kata dia. Dia mengatakan dalam pengambilan keputusan terhadap penanganan COVID-19 telah melewati kajian panjang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Kebijakan pembatasan selektif harus berjalan optimal terutuma pada daerah perbatasan. Dia mengatakan masyarakat tengah resah terhadap ancaman wabah Covid-19 terutama dampak ekonomi yang terjadi akibat hal ini. Pemerintah telah menyediakan konsep bantuan bahan pokok untuk kelangsungan masyarakat yang mengalami gangguan ekonomi. Menurut dia bantuan itu harus tepat sasaran, dan menyasar warga yang berpenghasilan harian. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita tidak bisa terpatok kepada basis data terpadu (BDT) pada dinas sosial tapi kepada seluruh warga yang terdampak dan bekerja dengan penghasilan harian,\" kata dia. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk membangun komitmen bersama dalam pencegahan penyebaran COVId-19. Pemerintah telah mengeluarkan aturan - aturan yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita minta masyarakat mengikuti anjuran pemerintah tentang social distancing dab menjaga jarak antar orang, menghindari keramaian dan mengurangi aktivitas di luar rumah," katanya(w*r) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

DPRD Sumbar Rencanakan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan COVID-19

Realitakini.com-Padang DPRD Sumatera Barat merencakan untuk melalukan realokasi anggaran sebesar Rp9,2 miliar untuk penanganan COVID di...

Read more »

Dikunjungi Banyak Orang Gedung DPRD Sebagai Instansi Publik Di Semprot

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZCmihPJwRzUMtRPghuJd4NIu1052w5T9aEt7zhiYSf1KhxSNQ_brWPr_pIxc_36hEPgsj2q9B2g0MU62U4EFH7RSyJijDw7mlNBcbHBaBvTgn56FNv1ocSAdS9JUfinI_T7hxuBbguLg/s1600/SEM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZCmihPJwRzUMtRPghuJd4NIu1052w5T9aEt7zhiYSf1KhxSNQ_brWPr_pIxc_36hEPgsj2q9B2g0MU62U4EFH7RSyJijDw7mlNBcbHBaBvTgn56FNv1ocSAdS9JUfinI_T7hxuBbguLg/s640-rw/SEM.jpg" width="640" /></a></div> Realitakini.Com- Sumbar<br /> <div style="text-align: justify;"> Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat kembali dilakukan penyemprotan disinfektan untuk kedua kalinya, Selasa (24/3/2020). Penyemprotan dilakukan oleh petugas dari   Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi menyebutkan, penyemprotan pertama dilakukan beberapa hari lalu. Gedung DPRD sebagai instansi publik yang sering dikunjungi banyak orang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Intensitas orang keluar masuk ke gedung DPRD cukup tinggi. Baik anggota DPRD, pegawai sekretariat maupun tamu - tamu yang datang. Penyemprotan ini dilakukan untuk memastikan gedung DPRD steril dari virus," ucap Supardi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia berharap, seluruh instansi pemerintah, perkantoran swasta dan sebagainya yang sering dikunjungi banyak orang untuk melakukan penyemprotan rutin. Sebagai upaya bersama dalam gerakan mencegah penyebaran Covid-19. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita harus bersatu, bersama - sama saling mendukung dalam upaya pencegahan Covid-19. Seluruh kantor pemerintah, swasta dan fasilitas umum lainnya harus disemprot secara rutin agar steril sehingga penyebaran virus ini dapat dihentikan," kata Supardi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia menambahkan, dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19, DPRD juga sudah menunda sejumlah kegiatan yang menghadirkan banyak orang, seperti rapat paripurna dan rapat - rapat kerja. Seluruh tugas kedewanan didiskusikan dengan memanfaatkan jaringan internet menggunakan aplikasi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita menunda kegiatan sampai paling cepat tanggal 5 April mendatang, kemudian akan ditinjau lagi sesuai kondisi,"katanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Supardi juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk membangun komitmen bersama dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan aturan - aturan yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk itu ia meminta masyarakat mengikuti anjuran pemerintah tentang social distancing. Hendaknya menjaga jarak antar orang, menghindari keramaian dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Kemudian, dia juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Tidak bepergian dulu sampai kondisi dinyatakan aman oleh pemerintah. (wt*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Dikunjungi Banyak Orang Gedung DPRD Sebagai Instansi Publik Di Semprot

Realitakini.Com- Sumbar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona (Cov...

Read more »

Supardi Minta Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan,

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNi3A-JqUvaeAFSUHxYv98n1bMZQx3slGTE2IquWUtpgGLD_AYhkhOHD3jBL0MUu0liO2Cz1WGJ_LwlqkflqEN8I2Q6VzSd1srM3AB4XwrAQHHM7Z41yLMwE6BkrP2VSaiikdQPXMvCpQ/s1600/cor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNi3A-JqUvaeAFSUHxYv98n1bMZQx3slGTE2IquWUtpgGLD_AYhkhOHD3jBL0MUu0liO2Cz1WGJ_LwlqkflqEN8I2Q6VzSd1srM3AB4XwrAQHHM7Z41yLMwE6BkrP2VSaiikdQPXMvCpQ/s640-rw/cor.jpg" width="640" /></a></div> Realitakini.com.Sumbar<br /> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mendukung sepenuhnya langkah - langkah yang diambil oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) provinsi.<br /> <br /> Dukungan itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi dalam rapat bersama gubernur dan wakil gubernur serta pihak terlibat dalam Gugus Tugas PP Covid-19 provinsi di gedung DPRD, Selasa (24/3/2020).<br /> <br /> "Gugus tugas provinsi telah terbentuk diketuai oleh Gubernur. DPRD akan mendukung langkah - langkah yang diambil oleh gugus tugas, dengan mempedomani prosedur yang telah diberikan oleh gugus tugas nasional," kata Supardi.<br /> <br /> Dia meminta gugus tugas Covid-19 Provinsi untuk meningkatkan upaya pencegahan, termasuk upaya memutus mata rantai penyebaran virus. Koordinasi antar seluruh lembaga harus dilakukan, termasuk yang berkaitan dengan anggaran.<br /> <br /> Dalam pertemuan antara gugus tugas Covid-19 provinsi dengan DPRD tersebut, Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas menyampaikan berbagai perkembangan terkait penanganan Covid-19 di Sumatera Barat. Serta langkah - langkah pencegahan yang dilakukan agar virus tersebut tidak sampai menyebar di daerah ini.<br /> <br /> "Sampai saat ini di Sumatera Barat masih nol kasus, namun kita perlu meningkatkan kewaspadaan dengan mengambil langkah - langkah yang diperlukan," kata Irwan Prayitno.<br /> <br /> Dalam kesempatan itu, Irwan juga memaparkan kesiapan rumah sakit serta alat pelindung diri (APD) dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana mempersiapkan anggaran untuk penanganan selama masa darurat Covid-19.<br /> <br /> Irwan menambahkan, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, gugus tugas provinsi juga menyediakan melalui website. Gugus tugas melakukan update informasi terbaru di website sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar dan akurat.<br /> <br /> Sementara itu, kepada wartawan usai pertemuan, Irwan juga menerangkan telah menggandeng sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk pembuatan masker.<br /> <br /> "Melalui dinas terkait, kita menggandeng UMKM dalam daerah untuk pembuatan masker," ucapnya. (w)<br /> <div> <br /></div> </div>

Supardi Minta Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan,

Realitakini.com.Sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mendukung sepenuhnya langkah - langkah yang diambil...

Read more »

Gubernur Sumbar Berikan Jawaban Atas Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVlrLLkniCjBah80CPRDJ7lGzSfEwESZcvYno9jhS-_WOUgl7QGLkfb8QgxXxOz6kK_ntcQC6_Vk6Kha6H3QnsY2mku7Zkwgzb1Q65UJBdTxTop_bhLwt-xyRTPMWWBLrkfE-G-PgoAX0/s1600/pr.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVlrLLkniCjBah80CPRDJ7lGzSfEwESZcvYno9jhS-_WOUgl7QGLkfb8QgxXxOz6kK_ntcQC6_Vk6Kha6H3QnsY2mku7Zkwgzb1Q65UJBdTxTop_bhLwt-xyRTPMWWBLrkfE-G-PgoAX0/s640-rw/pr.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Sumbar </b></div> <div style="text-align: justify;"> DPRD Provinsi Sumatera Barat resmi menggunakan hak interpelasi yang diajukan oleh 15 orang anggota sebagai pengusul. Hak interpelasi DPRD Sumatera Barat digunakan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset daerah. Seperti diberitakan sebelumnya, 15 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan penggunaan hak interpelasi terhadap beberapa persoalan. Diantaranya mengenai pengelolaan BUMD dan pengelolaan aset daerah serta perjalanan dinas gubernur ke luar negeri</div> <div style="text-align: justify;"> . </div> <div style="text-align: justify;"> Namun, enam dari tujuh fraksi menyepakati hak interpelasi untuk pengelolaan BUMD dan aset daerah. Sedangkan perjalanan dinas gubernur ke luar negeri ditolak oleh seluruh fraksi. Sedangkan satu fraksi yang menolak penggunaan hak interpelasi adalah Fraksi PKS.  Dengan disepakatinya oleh mayoritas fraksi, maka DPRD provinsi Sumatera Barat menetapkan usulan penggunaan hak interpelasi secara kelembagaan. Ketetapan itu menjadi keputusan DPRD nomor 2/ SB/ tahun 2020 tertanggal 9 Maret 2020. Tanggapan dari fraksi - fraksi atas penjelasan gubernur akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan jawaban atas penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setempat, Jumat (13/3/2020). Membuka penyampaian jawaban, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan sangat mendukung penggunaan hak interpelasi tersebut. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, menurut Irwan, DPRD juga berkewajiban dan berwenang melakukan koreksi dan pengawasan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kami menyatakan sangat mendukung hak interpelasi, karena DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tujuan akhir dari penggunaan hak interpelasi tak lain adalah adanya perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Irwan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Irwan menjelaskan, konsep pengembangan BUMD ke depan adalah lebih mengedepankan kebijakan Good Coorporate Governance (GCG). Pedoman umum kebijakan GCG dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 sebagai standar minimal GCG.  "Penerapan GCG pada BUMD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan dan memaksimalkan coorporate value sehingga mendorong pengelolaan perusahaan secara lebih profesional, transparan dan efisien," terangnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> GCG secara definitif, lanjut Irwan, merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan dua hal, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu.  Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder," paparnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Supardi itu, Irwan Prayitno memaparkan panjang lebar terkait langkah - langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait penerapan GCG. Pemerintah daerah akan memperhatikan prinsip - prinsip GCG dalam hal transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.   Dalam kesempatan itu, Irwan juga membeberkan teknis penyertaan modal kepada BUMD yang mempedomani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017. BUMD diwajibkan menyusun rencana bisnis yang memuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Pemanfaaan Anggaran (RPA) ketika mengusulkan penambahan modal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan setelah terlebih dulu diperiksa oleh tim analisis investasi," ujarnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia menegaskan, selaku pemegang saham, pemerintah daerah mendorong peningkatan kinerja BUMD berdasarkan hasil analisis investasi. Hal itu dilakukan dalam rangka menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pembentuka tim analisis investasi bahkan sudah dilakukan sebelum PP 54 tahun 2017 diterbitkan," sebutnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, pemerintah provinsi juga telah membentuk tim pembina BUMD melalui keputusan gubernur nomor 500-815-2019, tanggal 8 November 2019. Anggota tim pembina terdiri dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) teknis terkait dengan tugas sesuai dengan PP nomor 54 tahun 2017. (w)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Gubernur Sumbar Berikan Jawaban Atas Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumbar

Realitakini.com-Sumbar  DPRD Provinsi Sumatera Barat resmi menggunakan hak interpelasi yang diajukan oleh 15 orang anggota sebagai pen...

Read more »

Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat,Sabut Ratusan Pengunjuk Rasa

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivNPKnFvC738LnIgWBegNIaUq31z9dacsPaydhGnCbQb9D0qhaMgFhi0xDDbUAxAa-9EY-j_LEFbhp0Ymjhq96bfuqQf1LfmHKfUzvN7a9gI-qmlJ1x9qKmZ8R-fKV72Vl2brI9Q7HS48/s1600/dem.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivNPKnFvC738LnIgWBegNIaUq31z9dacsPaydhGnCbQb9D0qhaMgFhi0xDDbUAxAa-9EY-j_LEFbhp0Ymjhq96bfuqQf1LfmHKfUzvN7a9gI-qmlJ1x9qKmZ8R-fKV72Vl2brI9Q7HS48/s640-rw/dem.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Sumbar</b></div> <div style="text-align: justify;"> Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (11/3/2020)  Aksi mahasiswa tersebut  menyuarakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law .Rombongan pendemo diterima oleh pimpinan DPRD.Unsur pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat  Supardi dan dua orang wakil ketua, Suwirpen Suib dan Irsyad Syafar. Kemudian pimpinan komisi diantaranya Muchlis Yusuf Abit dan Evi Yandri Rajo Budiman.  Mahasiswa menyampaikan, RUU tersebut hanya berpihak kepada pengusaha besar dan pengusaha asing, bukan berpihak kepada masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan berbagai alasan yang memicu penolakan terhadap Omnibus Law. Kekhawatiran terhadap lapangan kerja dan nasib pekerja, lingkungan, ekonomi dan investasi menjadi poin penting yang diteriakkan oleh mahasiswa.  Selain itu, mahasiswa juga meneriakkan kekhawatiran terhadap nasib buruh. RUU tersebut dikhawatirkan akan mengebiri hak - hak buruh dan pekerja jika disahkan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> untuk itu, mahasiswa menyatakan menolak dan meminta RUU tersebut tidak disahkan. Mahasiswa juga meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat ikut menyuarakan penolakan dan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI dan pemerintah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi menyatakan, apa yang disampaikan mahasiswa di Padang juga terjadi di sejumlah daerah dan berbagai kalangan. Mulai dari kelompok mahasiswa, kelompok pekerja dan sebagainya.  Pada prinsipnya, menurut Supardi, DPRD sangat respon dengan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Namun demikian, aspirasi tersebut akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui perwakilan di DPR RI karena kewenangannya bukan di daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "DPRD Sumbar sangat respon dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa karena persoalan ini juga terjadi di berbagai daerah. Namun, karena kewenangannya berada di pusat, aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan melalui DPR RI," kata Supardi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia menegaskan, aspirasi dari berbagai daerah terkait Omnibus Law pasti akan menjadi perhatian DPR RI. Sebab, proses lahirnya sebuah undang - undang harus melalui pembahasan di DPR. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita yakin, DPR akan membahas secara cermat sebelum dilahirkan menjadi UU. Kita berharap, pembahasan nanti dapat mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat termasuk yang disampaikan mahasiswa pada hari ini," ucap Supardi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Membawa berbagai poster dan spanduk, mahasiswa menggelar orasi di gerbang belakang gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di jalan S. Parman Ulak Karang. Aksi itu mendapat pengawalan dari sekitar 800-an personil kepolisian daerah (Polda) Sumatera Barat dan Polresta Padang. Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan lembaganya tidak punya kewenangan untuk membahas Rancangan Undang Undang Omnibus Law sehingga tidak dapat mengambil sikap untuk hal itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kami pastikan kepada adik-adik mahasiswa aspirasi mereka akan disampaikan baik kepada DPR RI maupun Presiden," kata dia</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia juga mengaperisiasi mahasiswa yang memberikan kritikan dan aspirasi dengan baik. Menurut dia persoalan RUU Omnibus Law merupakan salah satu perhatian nasional yang juga mendapat penolakan di berbagai daerah Ia mengatakan DPRD secara aturan hanya memiliki fasilitas untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI dan pemerintah pusat, bukan dalam posisi menetapkan sikap menolak atau menerima.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita tidak bisa mengambil sikap secara kelembagaan karena begitu secara aturan, kita hanya menjamin aspirasi mereka sampai ke pusat," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia memastikan besok surat pengantar akan dikirim ke DPR RI yang berisi sejumlah aspirasi mahasiswa. Menurutnya mahasiswa juga memahami posisi DPRD dalam masalah RUU Omnibus Law.Koordinator aksi Iqsan Guciano mengatakan pihaknya menginginkan agar DPRD Sumbar menyatakan sikap menolak RUU Omnibus Law. Selain itu mereka juga meminta agar setiap kebijakan berupa undang-undang agar mengikutsertakan masyarakat. Mahasiswa juga mengaku tidak puas dengan respon DPRD, namun mereka memahami memang RUU Omnibus Law merupakan wewenang DPR RI (w)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat,Sabut Ratusan Pengunjuk Rasa

Realitakini.com-Sumbar Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumat...

Read more »

Antisipasi,Virus Corona Atau Covid-19 Musuk Sumbar , DPRD Sumbar Coffe Morning.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHRwppwMM5yF3BQRi19qNH6w8apukhEDwu1HU0CJThRkRONkVOJZfDJvmHuPEtbp7eP7RtpM2vwoh2HT1obi2SLzx6qfRx8ejQXsgW-4_m-TNFBS9kIK5hrxY3ppkPQtdRUxvrtw7Es2U/s1600/sp.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHRwppwMM5yF3BQRi19qNH6w8apukhEDwu1HU0CJThRkRONkVOJZfDJvmHuPEtbp7eP7RtpM2vwoh2HT1obi2SLzx6qfRx8ejQXsgW-4_m-TNFBS9kIK5hrxY3ppkPQtdRUxvrtw7Es2U/s640-rw/sp.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realiatakini.cam –Sumbar </b></div> <div style="text-align: justify;"> Marak nya virus corona Ketua DPRD Sumbar Sumbar mengatakan,  langkah pencegahan masuknya virus corona mesti ada pembicaraan tingkat pimpinan daerah, selain itu. Kabupaten/ kota  mesti melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi,” ujarnya.Untuk membahas persoalan serius ini ,para pemimpin mesti bertemu langsung yang di kemas lansung dalam sebuah acara Coffe Morning.di DPRD Sumbar  Selasa (10/3).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Upaya  ini dilakukan untuk melahirkan rekomendasi strategis untuk kelangsungan daerah  ,dalam upaya mengantisipasi, musuknya virus corona atau Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), </div> <div style="text-align: justify;"> Acara tersebut, diahadiri oleh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda). Diantaranya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Agenda bertemu langsung ini tidak mudah, jika ada kesempatan mesti dimanfaatkan untuk membahas isu terkini, " katanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia mengatakan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Fokomipda maka para pemimpin bisa lebih optimal mengawal hal-hal yang meresahakan masyarakat. Terkait pembahasan antisipasi virus corona, DPRD merekomendasikan agar fasilitas penanggulangan mesti lebih disiapkan. Bukan hanya sekedar memperketat pengawasan pada gerbang masuk Sumbar, bandara dan pelabuhan.Dia mengatakan untuk saat ini, Sumbar memiliki dua rumah sakit untuk penanganan korban virus corona, yaitu RSUD M.Jamil Padang dan Ahmad Mochtar Bukitinggi, fasilitas dua rumah sakit itu mesti ditingkatkan termasuk ruang isolasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Untuk saat ini,  baru M Jamil yang dinilai mendekati siap Ahmad Mochtar belum," tagasnya. </div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dewan asal Dapil Payakumbuh-Limapuluh Kota ini meminta, OPD terkait agar mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat yang bisa memperkuat imun, serta cepat melaporkan jika merasakan gejala-gejala yang yang mengarah pada indikasi terdampak virus. </div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, Kapolda Sumbar Toni Harmanto mengatakan kasus penyebaran virus corona yang telah sampai di Indonesia. Oleh sebab itu, kebutuhan masker meningkat ditengah masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Sesuai hukum ekonomi, masker sendiri di Sumbar, kini dalam permintaan meningkat dan barang sedikit, sehingga harganya melambung, "katanya.  Disebutkannya, pihaknya akan menindak apabila ditemukan upaya penimbunan masker. Dan untuk pengecekannya, akan dilakukan ke sejumlah apotek yang ada." Kita telah memerintahkan, personel Ditreskrimsus akan melakukan pengecekan ke apotek-apotek di Padang. Kami meminta para penjual masker tidak memanfaatkan situasi dengan menjual masker dengan harga tinggi," katanya.(w)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Antisipasi,Virus Corona Atau Covid-19 Musuk Sumbar , DPRD Sumbar Coffe Morning.

Realiatakini.cam –Sumbar  Marak nya virus corona Ketua DPRD Sumbar Sumbar mengatakan,  langkah pencegahan masuknya virus corona mesti ...

Read more »

Enam Fraksi DPRD Sumbar Setuju, Interpelasi Gubernur Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Z4N9CZ0SflHSDiD4bGAmtIIvjmtW1nxlFrhYy5aUlgpq_GN9dlP-TuVZR7lJyqBO-UXds8CuT_auOAtehCy0RuCjkNi2axLZHU3nUhVyPFGknkGnrIBivYL2UbK6G9KfE3Px95kyJgU/s1600/Sb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Z4N9CZ0SflHSDiD4bGAmtIIvjmtW1nxlFrhYy5aUlgpq_GN9dlP-TuVZR7lJyqBO-UXds8CuT_auOAtehCy0RuCjkNi2axLZHU3nUhVyPFGknkGnrIBivYL2UbK6G9KfE3Px95kyJgU/s640-rw/Sb.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com- Sumbar </b></div> <div style="text-align: justify;"> Dewan perwakilan  rakyat daerah (DPRD) Sumbar menggelar rapat paripurna membahas persoalan interpelasi  DPRD terhadap gubeebur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Senin (9/3/2020) di ruang sidang utama,DPRD Sumbar </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat tersebut di hadiri dan pimpin lansung oleh ketua DPRD Sumbar, Supardi  dan  hadir sebanyak 56 dari total 65 orang anggota DPRD .Dalam sambutana supardi mengatakan,”sebagai mana sudah di ketahui pada tanggal 28 feburuari 2020  DPRD sebagai pengusul hak interplasi terkait keterangan kebijakan Gubernur masyaalah pengelolan BUMD dan  Aset Daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan dari jawaban yang di samapaikan oleh pengusul enam fraksi di DPRD Sumbar  yaitu Fraksi  Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PPP-Nasdem dan PDI-P-PKB. menyetujui penggunaan hak interpelasi  tersebut. Sedangkan satu fraksi lainnya, PKS menolak.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun Fraksi PAN  menyetujui hak intelasi tersebut dengan syarat , hak Interpelasi terhadap  Gubernur Sumbar hanya digunakan untuk persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Aset daerah saja. Bukan persoalan kunjungan kerja Gubernur ke luar negeri</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Fraksi-fraksi di DPRD Sumbar hanya mengingatkan gubernur agar kunjungan ke luar negeri benar-benar efektif dan bermanfaat bagi pengembangan daerah. kata Ketua DPRD Sumbar Supardi usai paripurna. Dari  65 orang anggota DPRD sumbar 46 orang setuju interpelasi soal BUMD dan aset daerah. Sementara 10 lainnya tidak setuju</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dengan hasil paripurna ini kita nyatakan bahwa interpelasi resmi jadi milik lembaga DPRD Sumbar," kata Supardi (w)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Enam Fraksi DPRD Sumbar Setuju, Interpelasi Gubernur Sumbar

Realitakini.com- Sumbar  Dewan perwakilan  rakyat daerah (DPRD) Sumbar menggelar rapat paripurna membahas persoalan interpelasi  DPRD ...

Read more »

Tolak RUU Omnibus Law Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Demo Di DPRD Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix80Nk_s5ha9uG1KN8N2BA3NpFBYpuVprLnv7BuRcVwkLZGiMdue4zaR6w4XnPfL9AEOhaee00k_y4ZMsej73M7Z4hGJTzvRuvtsHrgnIFw2xPEfdmJMYgcZB2dYuhbnR_mIZSIhvpy5U/s1600/Demo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix80Nk_s5ha9uG1KN8N2BA3NpFBYpuVprLnv7BuRcVwkLZGiMdue4zaR6w4XnPfL9AEOhaee00k_y4ZMsej73M7Z4hGJTzvRuvtsHrgnIFw2xPEfdmJMYgcZB2dYuhbnR_mIZSIhvpy5U/s640-rw/Demo.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com- Sumbar </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Ratusan mahasiswa yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi di sumbar menggelar aksi  demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (4/3/2020). Aksi itu digelar untuk menolakan terhadap Rancangan Undang - Undang (RUU) Omnibus Law,.karena tidak berpihak kepada rakyat .Mahasiswa menilai, jika RUU tersebut disahkan menjadi Undang - Undang, maka akan membawa banyak dampak buruk kepada kepentingan masyarakat</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "RUU ini banyak kelemahan dan akan membawa dampak buruk yaitu hilangnya hak - hak rakyat jika diberlakukan. Untuk itu, kami menyampaikan tuntutan agar DPR tidak mengesahkan RUU Omnibus Law," kata Alkhori Rezki, salah seorang orator dalam aksi tersebut .Aksi  tersebut  mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian itu,. Dalam aksi itu, mahasiswa membeberkan beberapa kekhawatiran jika RUU Omnibus Law disahkan. Antara lain, akan menghilangkan aturan mengenai upah minimum, menghilang kan pesangon outsorching dan kontrak kerja bebas. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, Omnibus Law juga ditenggarai akan membuka gerbang bagi masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang akan mengancam kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Hak - hak buruh juga akan terancam karena hilangnya sanksi pidana untuk perusahaan yang tidak memberikan hak buruh yang harusnya menjadi kewajibannya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Buruh tidak memiliki nilai tawar, perusahaan akan semakin mudah memecat buruh atau pekerja tanpa kompensasi yang layak sesuai hak yang seharusnya sehingga membuat kondisi kerja semakin buruk," ujarnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih jauh lagi, menurut mahasiswa, Omnibus Law juga akan memicu krisis lingkungan hidup karena investasi . Sebab dalam RUU Omnibus Law ada wacana untuk mengubah sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semula wajib AMDAL menjadi peraturan berbasis resiko. Selain itu, RUU Omnibus Law juga akan mengancam kebebasan pers.  Untuk itu, mahasiswa menuntut DPR tidak mengesahkan RUU Omnibus Law. Mahasiswa mendesak DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai representasi masyarakat untuk ikut menolak RUU tersebut. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Aksi mahasiswa itu berlangsung di luar halaman gedung DPRD. Salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bakri Bakar didampingi Sekretaris DPRD, Raflis menemui mahasiswa. Bakri Bakar menawarkan perwakilan mahasiswa untuk masuk ke gedung DPRD untuk beraudiensi namun mahasiswa tidak menerima tawaran tersebut. Mahasiswa memilih berorasi di luar gedung dan memasangkan berbagai poster bertuliskan penolakan terhadap RUU Omnibus Law di pintu gerbang dan di sepanjang pagar. Setelah beberapa jam melakukan aksi, mahasiswa akhirnya membubarkan diri. (wt)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Tolak RUU Omnibus Law Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Demo Di DPRD Sumbar

Realitakini.com- Sumbar  Ratusan mahasiswa yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi di sumbar menggelar aksi  demo di gedung Dewan P...

Read more »

Lima Belas Orang Anggota DPRD Sumbar Ajukan Hak Interpelasi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtqxYHg4-_GmMGZOcPgatCdnLYAyVgMaHfyo__7uUToEOxpSRwLSBCW90EufZdGqZ3DQic042v5zYfNZKiyS9rHPTGnK9OJv6rtQfmi012zpgn4aw-2cTUR-MZqNLN235dnkN2YqDywSs/s1600/IM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtqxYHg4-_GmMGZOcPgatCdnLYAyVgMaHfyo__7uUToEOxpSRwLSBCW90EufZdGqZ3DQic042v5zYfNZKiyS9rHPTGnK9OJv6rtQfmi012zpgn4aw-2cTUR-MZqNLN235dnkN2YqDywSs/s640-rw/IM.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com- Sumbar</b></div> <div style="text-align: justify;"> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna, terkait usulan penggunaan hak interpelasi, Jumat (28/2/2020). Rapat tersebut di hadiri dan di pimpin ketua lansung oleh ketua DPRD $upardi didampingi oleh tiga wakil DPRD ,Suwerpen Suib,Indra Datuk Rajo Lelo,dan Ustat Syafar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengusulan penggunaan hak interpelasi ini diajukan pada tanggal 21 Januari 2020 lalu oleh Fraksi Gerindra didukung oleh anggota Fraksi Golkar dan anggota Fraksi Demokrat. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menyampaikan, “hak interpelasi DPRD adalah hak meminta keterangan atau penjelasan kepada Gubernur. Tentantang perjalannya keluarnegri dengan memebawa robongan. Sebanyak 15 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk menggunakan hak interpelasi terkait beberapa persoalan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Semua ini dilakukan anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya dalam fungsi pengawasan terkait capaian target kinerja pembangunan daerah, maka 15 orang anggota DPRD dari tiga fraksi mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk mengguna kan hak interpelasi," kata Supardi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Usulan penggunaan hak interpelasi tersebut, melihat jumlah pengusul, sudah memenuhi untuk dilanjutkan ke rapat paripurna. Dengan jumlah anggota DPRD 65 orang, paling tidak diajukan oleh 10 orang dan lebih dari satu fraksi,”jelas supardi </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Supardi menambahkan pengajuan usul penggunaan hak interpelasi tersebut merupakan yang pertama kali dalam sejarah DPRD Provinsi Sumatera Barat. Supardi menggarisbawahi, perlu dipahami bersama bahwa penggunaan hak interpelasi dan hak lainya oleh DPRD adalah dalam rangka "chek and balance" dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan," ulasnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pelaksanaan hak - hak DPRD akan melahirkan sebuah rekomendasi. Tujuan dan sasarannya adalah untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Tidak ada yang "istimewa" dan tidak ada yang perlu ditakuti terhadap penggunaan hak - hak DPRD, baik hak menyatakan pendapat, hak angket maupun hak interpelasi, sepanjang tujuan dan prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan," tegasnya.(w)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Lima Belas Orang Anggota DPRD Sumbar Ajukan Hak Interpelasi

Realitakini.com- Sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna, terkait usulan penggu...

Read more »

Daring:Aturan PM 118/ 2018 Itu Kami Rasa Sangat Merugikan Pengemudi ASK

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBu4Vzv_VkbMeRGSUglMYLmu_9AOs23xE_gyXG3R8SLNE1Ju9RdNs4EbVY4Ohe_PqOS9R_9t05rjRZR_-Idzfm5biZ1XZaRAyujIH-34VUxrU2jqEikLqdYUHWo6VpTH74rYTBR3umvDI/s1600/Daring.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBu4Vzv_VkbMeRGSUglMYLmu_9AOs23xE_gyXG3R8SLNE1Ju9RdNs4EbVY4Ohe_PqOS9R_9t05rjRZR_-Idzfm5biZ1XZaRAyujIH-34VUxrU2jqEikLqdYUHWo6VpTH74rYTBR3umvDI/s640-rw/Daring.jpg" width="640" /></a></div> Realitakini.com-Sumbar<br /> <div style="text-align: justify;"> Puluhan driver angkutan dalam jaringan (daring) atau online di Padang koordinatori  Sepriandi, pengemudi ASK, kamis (27/2/2020) datangi DPRD Sumbar .Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomoe 118 tahun 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengemudi ASK diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib  Pertemuan dengan wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD. Suwirpen Suib menerima beberapa orang perwakilan pengemudi ASK, sementara puluhan pengemudi lainnya menunggu di luar halaman gedung DPRD sambil berorasi  Sepriandi, pengemudi ASK  menyampaikan ,”PM 118 tersebut dirasakan merugikan para pengemudi Angkutan Sewa Khusus (ASK) terutama mengenai pembatasan wilayah operasi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Aturan di dalam PM 118/ 2018 itu kami rasa sangat merugikan terhadap pengemudi ASK sehingga kami menyatakan menolak diberlakukan," ungkap Sepriandi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia menyatakan, PM 118 tersebut cacat hukum, kontra produktif dan bertentangan dengan aturan yang ada. Aksi tersebut menurut Sepriandi merupakan aksi yang dilakukan secara nasional oleh pengemudi ASK di seluruh Indonesia. Dia menambahkan, di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit karena sempatnya lapangan kerja, menjadi pengemudi ASK menjadi pilihan alternatif untuk menghidupi keluarga. Dimana  jadi driver ASK saat ini menjadi lapangan kerja alternatif  bagi masyarakat.  Arif, salah seorang pengemudi ASK mengungkapkan, pengemudi ASK dikenai pemotongan oleh aplikator sebesar 20 persen. Kemudian ada lagi tambahan potongan untuk asuransi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Jika pembatasan wilayah juga diberlakukan, akan semakin berat bagi driver karena tidak bisa menerima pesanan penumpang ketika berada di luar zona," ungkapnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia mencontohkan, ketika driver mendapatkan pesanan penumpang dari Padang ke Bukittinggi. Misalnya mendapat bayaran sebesar Rp300 ribu, yang sudah ditentukan di aplikasi. Dari jumlah tersebut ada potongan sebesar 20 persen atau Rp60 ribu dan asuransi Rp3 ribu, tersisa Rp237 ribu untuk biaya operasional. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Namun, driver tidak bisa mengambil lagi penumpang di Bukittinggi karena dibatasi wilayah operasional. Sehingga pulang ke Padang dalam keadaan kosong penumpang," ulasnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, tentu pengemudi akan rugi dari sisi biaya dan waktu operasional. Sebab, pengemudi harus masuk dulu ke wilayah operasional untuk dapat menerima kembali orderan penumpang.  Pengemudi ASK berharap, aspirasi mereka dapat diperjuangkan oleh anggota DPRD agar PM 118 tersebut tidak diberlakukan. Bahkan, pengemudi menyampaikan wacana agar pemerintah provinsi Sumatera Barat atau pengusaha di Ranah Minang bisa membangun aplikasi sendiri berbasis daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kalau boleh menyampaikan, bagaimana kalau pemprov atau pengusaha di Sumbar ini membangun aplikasi sendiri. Pajaknya bisa menjadi pendapatan daerah, kami berusaha sekaligus ikut memberikan kontribusi terhadap pembangunan," kata Arif diamini rekan - rekan sesama pengemudi ASK.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan pengemudi ASK. Aspirasi tersebut akan dicatat dan dibicarakan secara kelembagaan di DPRD untuk menentukan langkah selanjutnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Aspirasi yang disampaikan sudah kami catat dan akan dibahas lebih lanjut, untuk menentukan langkah yang akan diambil dalam rangka menyikapi persoalan yang disampaikan hari ini," kata Suwirpen. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia menambahkan, karena persoalan itu menyangkut dengan peraturan menteri, DPRD bisa membawa persoalan itu ke pemerintah pusat. DPRD akan menjadikannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat di daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Peraturan menteri merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, DPRD bisa menyampaikannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat di daerah sesuai kewenangan," sebutnya. (w)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Daring:Aturan PM 118/ 2018 Itu Kami Rasa Sangat Merugikan Pengemudi ASK

Realitakini.com-Sumbar Puluhan driver angkutan dalam jaringan (daring) atau online di Padang koordinatori  Sepriandi, pengemudi ASK, ka...

Read more »

Komisi V DPRD Sumbar, Tanyakan Upaya Dinas Kesehatan,Dalam Mengatasi Persolan Berobat Masyarakat Miskin

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSK-XEBlqThvs84frPtW3rMt5aND_MhZnUGYW6ik_FWgx4aMCf9I2q46ATaNg0JlEDq4fY8YDmiWoG7swjFVG46dGQcIYL34-gHAjfAeWDkGrYcKng9WyLSmaInXuIXL-iibwM52eou74/s1600/KOM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSK-XEBlqThvs84frPtW3rMt5aND_MhZnUGYW6ik_FWgx4aMCf9I2q46ATaNg0JlEDq4fY8YDmiWoG7swjFVG46dGQcIYL34-gHAjfAeWDkGrYcKng9WyLSmaInXuIXL-iibwM52eou74/s640-rw/KOM.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Sumbar </b></div> <div style="text-align: justify;"> Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat melakukan rapat kerja (Hearing) dengan Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Kamis (27/2) di ruangan rapat Komisi V DPRD Sumbar. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat tersebut dihadiri juga anggota Komisi V diantaranya H. Maigus Nasir, Khai Runas, Muklis Yusuf Lubis H. Ismed Amzis , Ahmad Rius ,Syahrul Furqan dan Siti Izzati Azis</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada kesempatan ini, Maigus Nasir mempertanyakan pada Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yulisday masih banyak ditemukan dilapangan. Dinas Kesehatan yang menaungi seluruh rumah sakait  yang ada di sumbar  seperti Kepala Rumah sakit M. Djamil Padang, Rumah Sakit Daerah Pariaman, rumah sakit Ahmat Muktar dan sebagainya ,”katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Komisi V meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan, apa upaya dalam mengatasi persolan yang banyak ditemukan dilapangan dimana masyarakat miskin yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah namun masyarakat terkait tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, dan ada juga masyarakat tersebut telah mengalami koma, namun karena tidak punya biaya untuk berobat maka dibiarkan saja sakit di rumah dan pada akhirnya meninggal dunia,” ujarnya (w*).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Komisi V DPRD Sumbar, Tanyakan Upaya Dinas Kesehatan,Dalam Mengatasi Persolan Berobat Masyarakat Miskin

Realitakini.com-Sumbar  Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat melakukan rapat kerja (Hearing) dengan Dinas Kes...

Read more »

Afrizal Desak OJK Agar Prosesnya Calon Direksi Bank Nagari

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_3inc2NJAf-OdJdYCFpPz-72UJ58Kmgwd4DGReS-QpZIEJ3gHF1ks_Kn0aikKU3wzRgA1FCJGsech4Zc0WeCaHk8RQgnwHkVX41u46b7VHwzRHygivJNZEOqShlaSCQhJ4n7DNwbQ6wA/s1600/AF.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_3inc2NJAf-OdJdYCFpPz-72UJ58Kmgwd4DGReS-QpZIEJ3gHF1ks_Kn0aikKU3wzRgA1FCJGsech4Zc0WeCaHk8RQgnwHkVX41u46b7VHwzRHygivJNZEOqShlaSCQhJ4n7DNwbQ6wA/s640-rw/AF.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com- sumbar</b></div> <div style="text-align: justify;"> Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat proses uji kepatutan dan kelayakan (UKK) calon direksi Bank Nagari.Selain mendesak OJK, DPRD juga berencana akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait perbedaan pendapat yang terjadi mengenai Bank Nagari antara DPRD dan Pemprov Sumbar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Afrizal menyampaikan desakan kepada OJK dan rencana konsultasi ke Kemendagri tersebut, usai rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait Bank Nagari, Selasa (25/2/2020).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Perbedaan pendapat antara DPRD dengan Pemprov adalah mengenai tata cara pemilihan direksi. Rencananya ini akan dikonsultasikan ke Kemendagri agar mendapatkan kesamaan persepsi," terang Afrizal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait proses UKK calon direksi Bank Nagari, Afrizal mendesak agar OJK mempercepat prosesnya. Agar kekosongan direksi tidak terlalu lama.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita mengkhawatirkan, nantinya akan berdampak kepada kinerja Bank Nagari. Jadi kita minta proses UKK ini tidak terlalu lama," ulasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perbedaan pendapat antara DPRD dengan Pemprov mengenai Bank Nagari, lanjutnya, sudah diketahui masyarakat luas. Ini perlu diluruskan, dengan jalan konsultasi ke Kemendagri. Hasil konsultasi tersebut nantinya diharapkan bisa dipahami dan dipatuhi oleh ke dua belah pihak termasuk masyarakat luas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Jangan sampai persoalan menjadi berlarut - larut yang dikhawatirkan bisa memengaruhi kepercayaan publik kepada Bank Nagari," sebutnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat dengar pendapat tersebut, terang Afrizal, memang sengaja dilakukan dalam rangka membangun kesamaan persepsi. Masing - masing pihak dapat mengemukakan pendapat, kemudian ada praktisi hukum dan pihak terkait lainnya yang memberikan pertimbangan dan pandangan untuk mengurai masalah perbedaan yang terjadi.Afrizal membeberkan perbedaan pendapat yang terjadi antara DPRD dengan pemerintah daerah mengenai Bank Nagari adalah mengenai mekanisme pemilihan direksi. Pemerintah daerah hanya mengacu kepada peraturan perbankan dan OJK dalam menentukan direksi karena Bank Nagari adalah usaha jasa keuangan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun, menurutnya, walau bagaimanapun, Bank Nagari adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ada beberapa peraturan yang berkaitan termasuk UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."Perbedaan ini harus diselesaikan, jalannya, ya konsultasi ke Kemendagri dan apa yang direkomendasikan oleh Kemendagri nantinya harus dipatuhi oleh semua pihak," tandasnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Afrizal Desak OJK Agar Prosesnya Calon Direksi Bank Nagari

Realitakini.com- sumbar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ...

Read more »

“FMM Meris” Pegusutan Korupsi Dan Koruptor Di Indonesia Bagaikan Gunung Es

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8jZF_S3hZGPmsm7RkjE8EU67BDeRCN2P34qx1OV9rsVcZsTl179Fs8pEUjgBD3L6j0-tXeMxe0Jis7uDnpjuBUJxubdwnSBBi5elolMgsnThCrCEPCtQI-4P1mRmc1TQ43jeY1IC30gE/s1600/Koruptoer.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8jZF_S3hZGPmsm7RkjE8EU67BDeRCN2P34qx1OV9rsVcZsTl179Fs8pEUjgBD3L6j0-tXeMxe0Jis7uDnpjuBUJxubdwnSBBi5elolMgsnThCrCEPCtQI-4P1mRmc1TQ43jeY1IC30gE/s640-rw/Koruptoer.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com –Sumbar </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Puluhuhan   orang yang mengatasnamakan forum masyarakt mening mendatangi  DPRD sumbar (14 /2)setelah melakukan aksi berjalan kaki dari Masjid Raya Sumatera Barat. Sesampai di DPRD massa berhenti karena pihak kepolisian menutup pagar gedung tersebut mereka berorasi  di luar pagar  dan meneriakkan tuntaskan kasus Korupsi,  tangkap para koruptor,hukun pengkorusi uang negara “</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah seorang kordinator demo mengatakan ,”Kami ke sini tidak punya kepentingan politik namun kita menyuarakan agar pemberantasan korupsi ini dapat dilakukan dengan baik terutama kasus yang sedang hangat sepeti  krupsi yang di lakukan di KPU, beberapa BUMN seperti Jiwasraya, Asabri dan lainnya,” kata juru bicara Aliansi Masyarakat Minang Sumbar Aldi Sani.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kedatangan para pendemo di sambut oleh bebrapa anggota DPRD sumbar dan minta perwakilan untuk masuk dan menyampaikan aspirasi secara langsung   di ruangan khusus dua DPRD sumbar .dan untuk penyampaian aspirasi dapat dilakukan di luar gerbang saja. Kita bawa perwakilan massa untuk ke dalam gedung menyampaikan aspirasi secara langsung</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam raungan tersebut perwalikan FMM menyampaikan,” dirinya mengaku miris melihat banyaknya penangkapan koruptor namun korupsi tetap saja terjadi. Menurut dia hal ini menunjukkan bahwa ada sistem yang lemah dalam penanganan kasus korupsi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Ini bagai gunung es,  menupuk tinggi akhir nya mencair begitu saja ,hanya sedikit yang terungkap dan banyak yang tidak. Lemahnya pengungkapan ini harus disikapi secara tegas oleh DPR, jika KPK bermasalah maka harus dikuatkan,” katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Salah seorang anggota DPRD mengatakan,” secara kelembagaan DPRD Sumbar telah menerima aspirasi dari masyarakat dan selanjutnya akan disampaikan kepada pihak terkait m,”katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

“FMM Meris” Pegusutan Korupsi Dan Koruptor Di Indonesia Bagaikan Gunung Es

Realitakini.com –Sumbar  Puluhuhan   orang yang mengatasnamakan forum masyarakt mening mendatangi  DPRD sumbar (14 /2)setelah melakukan...

Read more »

DPRD Sumbar Ambil Keputusan Raperda Retribusi Jasa Usaha Dalam Rapat Paripurna

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg57d8w1HRRt2pyi2oFiUyooOt4jqcYa7VRXTaGYfi2fOqxF7tCH9NAbQmJuqQELfpUUbmaW4qdFINM0-RIfRPvh5TgC210r2ktys-87AHzOnK-UXJI4RKD99PtVdTOF_ClB1XZd_x6Gys/s1600/pps.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg57d8w1HRRt2pyi2oFiUyooOt4jqcYa7VRXTaGYfi2fOqxF7tCH9NAbQmJuqQELfpUUbmaW4qdFINM0-RIfRPvh5TgC210r2ktys-87AHzOnK-UXJI4RKD99PtVdTOF_ClB1XZd_x6Gys/s640-rw/pps.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Sumbar</b></div> <div style="text-align: justify;"> Pengambilan keputusan terhadap perubahan Perda perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.  dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar , Senin (3/2/2020). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat tersebut di pimpin lansung  oleh  ketua DPRD  sumbar Supardi. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) penambahan objek dan peningkatan tarif retribusi hendaknya diiringi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perubahan tersebuthenfaknya  menambahan objek dan peningkatan tarif retribusi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).,”ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Penambahan objek dan peningkatan tarif retribusi harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Uang yang dibayarkan oleh masyarakat harus sebanding dengan pelayanan yang diperoleh," tegas Supardi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia menyebutkan, perubahan Perda Retribusi Jasa Usaha, mengakomodir 11 sub urusan yang telah dilimpahkan dari pemerintah kabupaten/ kota sesuai aturan perundang-undangan. Bertambahnya sub urusan tersebut membuka peluang bagi pemprov untuk menambah objek penerimaan daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia memaparkan, dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan inovasi dalam meningkatkan PAD. Oleh sebab itu, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mengelola retribusi daerah harus memiliki strategi dan kreativitas agar penerimaan daerah dari retribusi dapat ditingkatkan lagi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Meski demikian, inovasi yang dilakukan untuk memperoleh penerimaan jangan sampai menghilangkan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Seiring peningkatan, harus diimbangi dengan kualitas pelayanan," tandasnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam penandatanganan kesepakatan bersama pengambilan keputusan penetapan perubahan Perda Retribusi Jasa Usaha tersebut, hadir Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit. Supardi mengingatkan, Perda yang telah ditetapkan segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi(w./p) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

DPRD Sumbar Ambil Keputusan Raperda Retribusi Jasa Usaha Dalam Rapat Paripurna

Realitakini.com-Sumbar Pengambilan keputusan terhadap perubahan Perda perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2016 tentang Re...

Read more »

Pengakapan Ilegal loging resahkan masyarakat, Ninik Mamak Datangi DPRD Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUK9pCtsoEZg3h5H3AzYlU9rwEmMSkZGNLCiG02CBUlRqdZ0QHLv0GfP9yh62QE8SpGvWV1RHYvV7qdZ6D3f9B2zJYCNJW5ZSnBB7j9eL6bTThx1IjRKPjLGHv1q7fGDCXUmOeiw6HaaY/s1600/kms.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUK9pCtsoEZg3h5H3AzYlU9rwEmMSkZGNLCiG02CBUlRqdZ0QHLv0GfP9yh62QE8SpGvWV1RHYvV7qdZ6D3f9B2zJYCNJW5ZSnBB7j9eL6bTThx1IjRKPjLGHv1q7fGDCXUmOeiw6HaaY/s640-rw/kms.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white; color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><b>Realitakini.com-Sumbar </b> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;">Terkait kedudukan hukum (legal standing) hak hutan ulayat di daerah Sumatera Barat Aliansi niniak mamak pemangku adat salingka nagari di tiga kecamatan yakni Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Kamang Baru, dan Kecamatan Lubuk Tarok. di Kabupaten Sijunjung mendatangi  yang  diwakilai lebih kurang 60 Ninik Mamak dan Bundo Kanduang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat kamis (23/1/2020) </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;">Kedatangan mereka untuk melakukan Hearing bersama anggaota DPRD Sumbar. Sebelum hearing, perwakilan  Ninik Mamak juga menampilkan kesenian tradisional di halaman DPRD Sumbar.Hearing  ini di pimpin Elvi Andri  dan dihadiri oleh anggota DPRD Muzli M.Nur, H. Syahrul Furqon. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;">Mursal Dt Rajo Balang salah satu ninik mamak  mengatakan,” sebagai perpanjangan tangan rakyat ke pemerintah pihaknya meminta kepada anggota dewan agar bisa memperjuangkan mereka agar pemerintah menegakkan aturan terkait hutan negara, hutan adat dan hutan hak. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;">"Di Kabupaten Sijunjung tanah kami luas, tapi bukan kami yang punya. Kami di bodoh-bodohi. Dulunya pemerintah daerah minta tanah kami diserahkan ke kabupaten, tapi  samapai saat ini tidak dikembalikan lagi.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;">Dengan adanya penyerahn ini ,kalau kami lihat di lapangan yang di untungkan hanya antara pemerintah daerah dan pengusaha saja .Sedangkan kami tidak," kata   Mursal Dt Rajo Balang saat hearing dengan anggota DPRD, S</span></span><span style="background-color: white; color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;">saat ini telah banyak perubahan yang terjadi. "Dulu kami bisa mencari sesuap nasi dari  hasil hutan yang ada di daeeah kami.  Namaun sekarang jangan kan untuk mengambil hasil hutan, lewat saja kami di tangkap,”ujarnya. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white; color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;">Kami hanya mencari sesuap nasi untuk hidup, bukan mencari kekayaan. Tapi hari ini kami tidak aman untuk mencari hal itu," tuturnya. Kami mau mengikuti arturan yang dibuatt pemerintah  dan silakan  awasi kami tapi jangan permainkan kami, “ujarnya. "Besar harapan kami agar penggunaan hutan kami sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. </span></span><span style="background-color: white; color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Perjuangkan hak kami dan laksanakan  bapak bapak wakail rakyat seperti apa yang di atur, baik kehutanan atau lainnya. Kami hanya memenuhi kebutuhan hidup bukan kekayaan karena dibatasi sedemikian rupa," jelasnya. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white; color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;">Pihaknya berharap dengan penyampaian aspirasi ini, bisa memberikan solusi yang baik untuk anak kemenakan di daerah itu.Mendengarkan aspirasi tersebut , Elvi Andri mengatakan,” bahwa ninik mamak di daerah itu tersandung dengan perizinan hutan kelola sehingga mereka meminta agar Pemprov dan DPRD Submar membuatkan peta lapangan agar aktifitas ilegal mereka menjadi legal. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;">Karena penerapan zero ilegal logging di daerah Dharmasraya sudah mengganggu perekonomian masyarakat didaerah itu sebab mereka bergantung hidup dengan hutan saja.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #656565; font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><span style="background-color: white;"> DPRD Sumbar akan membawa permasalahan ini kedalam rapat pimpinan agar dapat dibahas secara tuntas sehingga masyarakat bisa melakukan langkah kongkrit kedepannya.kata Elvi Andri. (w/p) </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Pengakapan Ilegal loging resahkan masyarakat, Ninik Mamak Datangi DPRD Sumbar

Realitakini.com-Sumbar    Terkait kedudukan hukum (legal standing) hak hutan ulayat di daerah Sumatera Barat Aliansi niniak mamak pema...

Read more »