Realita Kini

Temui Filep Wamafma, Perwakilan Guru PPPK SMA/SMK Se-Papua Barat Sampaikan Aspirasi

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOvYRSmL_Zjax3o_88qAn5pW79BFGFjyEuUlFlvdEpA1QtbRrzCMfAIMH-lAsvQHh2I-xYplaWHHye_xabzH6MpSmu3tjrCFrvDd5XzWM_wBaqlsSBG_LNGPMTDdBbEvELSbtao7s2UlhxorsfYP5ENnHfCagY-VyuRgpNn2cfrwFg9sCgZePtOGXO/s500/%20DRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOvYRSmL_Zjax3o_88qAn5pW79BFGFjyEuUlFlvdEpA1QtbRrzCMfAIMH-lAsvQHh2I-xYplaWHHye_xabzH6MpSmu3tjrCFrvDd5XzWM_wBaqlsSBG_LNGPMTDdBbEvELSbtao7s2UlhxorsfYP5ENnHfCagY-VyuRgpNn2cfrwFg9sCgZePtOGXO/w640-h384-rw/%20DRI.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Manakwar </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi dari perwakilan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yakni guru SMA/SMK se-Papua Barat, Kamis (30/3/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aspirasi itu terkait dengan keluhan tentang lambatnya SK PPPK dari provinsi yang menyebabkan hak mereka dibayar dengan tidak sesuai dan juga terlambat dibayarkan dalam waktu yang belum ditentukan. Para guru ini berharap Senator Filep Wamafma dapat memperjuangkan hak mereka kepada pemerintah pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasalnya, para guru PPPK sebelumnya juga telah menyuarakan tentang hak-hak mereka kepada pemerintah daerah hingga ke pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun hingga saat ini, keluhan tersebut belum juga mendapat jawaban pasti.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dokumen aspirasi yang dituangkan lewat persatuan guru PPPK SMA/SMK se-Papua Barat disebutkan bahwa terdapat 643 orang PPPK yang sudah berstatus lulus tes tahun 2021 lalu. Namun sebanyak 615 orang baru menerima SK dari Gubernur Papua Barat pada 8 Desember 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, 18 orang PPPK lainnya menerima SK pada 8 Desember 2022. Kemudian menyusul lagi 6 orang guru menerima SK PPPK pada 9 Maret 2023. Turunnya SK ini menyebabkan semakin banyak persoalan yang dialami para guru PPPK tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari 11 poin aspirasi yang diterima Filep Wamafma, salah satu poinnya berbunyi: “Melakukan komunikasi lintas instansi terkait kekurangan gaji kami PPPK guru SMA/SMK se-Papua Barat yang belum dibayarkan sesuai TMT 1 Mei 2022 terhitung Mei-September 2022 termasuk gabungan tunjangan dan TPP”.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menerima aspirasi itu, Filep Wamafma menyampaikan akan menindaklanjuti dan segera mencari solusi bersama dengan kementerian terkait. Dirinya berharap aspirasi para guru akan dapat terjawab sesuai dengan yang diharapkan bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berharap generasi Papua terus maju dan terdidik melalui pendidikan yang berkualitas, namun nyatanya para guru ini tidak mendapat kesejahteraan yang diharapkan. Padahal melalui guru-guru inilah akan muncul generasi-generasi yang andal di tanah Papua,” ungkap Filep.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami akan berupaya menyampaikan dan membahas aspirasi ini dengan pihak kementerian terkait dan semoga bisa didapat jalan maupun hasil yang diharapkan,” pungkasnya.( *RK)</div></div>

Temui Filep Wamafma, Perwakilan Guru PPPK SMA/SMK Se-Papua Barat Sampaikan Aspirasi

Realitakini.com-Manakwar Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi dari perwakilan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ...

Suwirpen Suib : Minta Optimal Dan Jaga Stok Pangan Untuk Komsumsi Mayarakat Selama Ramadhan 1444 H

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKzcynOzlXPG09aPDtpg6CucOZxHuRFE3z9nWkHnms6OuM7LorCFww6MYkpQRvdMa3SwQ4875-2zNnebJCSKgasaYd_GU68Kh4-sklyS_mlpbO6JQ5VOCHCefNv-bS6wgD2vIK5SlvIZtCTHdPqXgR4WnSIe2n5MF3Z2gEEa8-NwRQexzqcOWg7V11/s500/%20SPN.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKzcynOzlXPG09aPDtpg6CucOZxHuRFE3z9nWkHnms6OuM7LorCFww6MYkpQRvdMa3SwQ4875-2zNnebJCSKgasaYd_GU68Kh4-sklyS_mlpbO6JQ5VOCHCefNv-bS6wgD2vIK5SlvIZtCTHdPqXgR4WnSIe2n5MF3Z2gEEa8-NwRQexzqcOWg7V11/w640-h384-rw/%20SPN.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar</span></b><div style="text-align: justify;"><div>Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib menghadiri Focus Discussion Group terkait langkah-langkah antisipasi ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan di Istana Gubernur Sumbar, Baru-baru ini.Dalam kesempatan tersebut Suwirpen mendorong OPD terkait untuk optimal menjalankan instruksi gubernur menjaga ketersedian pangan untuk konsumsi masyarakat selama Ramadhan 1444 Hijriah.</div><div><br /></div><div>“ Ketersedian pangan dan stabilitas harga merupakan hal yang krusial dalam memasuki bulan puasa, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama ,” katanya .menegaskan, seluruh pihak terkait harus mepunyai langkah-langkah antisipasi agar kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami gangguan.</div><div><br /></div><div>"Kebutuhan pokok masyarakat harus dipastikan aman dengan harga dan rantai distribusi yang tetap stabil. Seluruh instansi terkait harus memastikan, dan harus memiliki langkah antisipasi agar tidak ada gejolak harga disebabkan kelangkaan atau kekurangan pasokan atau gangguan distribusi,” katanya.</div><div><br /></div><div>Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menginstruksikan pada seluruh jajaran OPD lingkup Pemprov Sumbar untuk memastikan ketersediaan pangan dan bahan pokok lainnya, khususnya memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H.Rapat diikuti oleh jajaran Forkopimda Sumbar, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Perwakilan Bulog Wilayah Sumbar, Asisten I Setdaprov. Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar dan OPD terkait lingkup Pemprov Sumbar</div><div> </div><div>Lebih lanjut, Gubernur mengatakan bahwa semua pihak harus mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi. Hal ini juga penting untuk meredam laju inflasi di Sumbar.Terkait inflasi, menurutnya, Pemprov Sumbar telah mengambil sejumlah langkah diantaranya dengan melakukan kerjasama antar daerah, mengoptimalkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah serta mendorong pelaksanaan operasi pasar. </div><div><br /></div><div> Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pangan Sumbar, Effendi, menjelaskan bahwa ketersediaan komoditas pokok di Sumbar secara umum aman bahkan sebagian besar komoditas mengalami surplus. Pihaknya juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kenaikan harga.Senada dengan hal tersebut, perwakilan Bulog Wilayah Sumbar menyatakan bahwa stok beras kategori public service obligation (PSO) hingga akhir April 2023 relatif aman, yakni mencapai 4.000 ton.</div><div><br /></div><div>Bulog Sumbar juga selalu berkoordinasi dengan pusat terkait pasokan pangan apabila dibutuhkan. Terkait persoalan harga harga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Novrial, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan harga ke 19 kabupaten/kota dan hingga saat ini seluruh harga komoditi pokok relatif aman meski diprediksi akan ada sedikit lonjakan di minggu awal Ramadhan nanti.Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib menghadiri Focus Discussion Group terkait langkah-langkah antisipasi ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan di Istana Gubernur Sumbar, Baru-baru ini.</div><div><br /></div><div>Dalam kesempatan tersebut Suwirpen mendorong OPD terkait untuk optimal menjalankan instruksi gubernur menjaga ketersedian pangan untuk konsumsi masyarakat selama Ramadhan 1444 Hijriah.</div><div><br /></div><div>“ Ketersedian pangan dan stabilitas harga merupakan hal yang krusial dalam memasuki bulan puasa, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama ,” katanya .Menegaskan, seluruh pihak terkait harus mempunyai langkah-langkah antisipasi agar kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami gangguan.</div><div><br /></div><div>"Kebutuhan pokok masyarakat harus dipastikan aman dengan harga dan rantai distribusi yang tetap stabil. Seluruh instansi terkait harus memastikan, dan harus memiliki langkah antisipasi agar tidak ada gejolak harga disebabkan kelangkaan atau kekurangan pasokan atau gangguan distribusi,” katanya.</div><div><br /></div><div>Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menginstruksikan pada seluruh jajaran OPD lingkup Pemprov Sumbar untuk memastikan ketersediaan pangan dan bahan pokok lainnya, khususnya memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H.</div><div><br /></div><div>Rapat diikuti oleh jajaran Forkopimda Sumbar, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Perwakilan Bulog Wilayah Sumbar, Asisten I Setdaprov. Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar dan OPD terkait lingkup Pemprov Sumbar Lebih lanjut, Gubernur mengatakan bahwa semua pihak harus mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi. Hal ini juga penting untuk meredam laju inflasi di Sumbar.</div><div><br /></div><div>Terkait inflasi, menurutnya, Pemprov Sumbar telah mengambil sejumlah langkah diantaranya dengan melakukan kerjasama antar daerah, mengoptimalkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah serta mendorong pelaksanaan operasi pasar. </div><div><br /></div><div> Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pangan Sumbar, Effendi, menjelaskan bahwa ketersediaan komodit as pokok di Sumbar secara umum aman bahkan sebagian besar komoditas mengalami surplus. Pihaknya juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kenaikan harga. Senada dengan hal tersebut, perwakilan Bulog Wilayah Sumbar menyatakan bahwa stok beras kategori public service obligation (PSO) hingga akhir April 2023 relatif aman, yakni mencapai 4.000 ton.</div><div><br /></div><div>Bulog Sumbar juga selalu berkoordinasi dengan pusat terkait pasokan pangan apabila dibutuhkan. Terkait persoalan harga harga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Novrial, menyata kan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan harga ke 19 kabupaten/kota dan hingga saat ini seluruh harga komoditi pokok relatif aman meski diprediksi akan ada sedikit lonjakan di minggu awal Ramadhan nanti. ((*RK))</div></div>

Suwirpen Suib : Minta Optimal Dan Jaga Stok Pangan Untuk Komsumsi Mayarakat Selama Ramadhan 1444 H

Realitakini.com- Sumbar Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib menghadiri Focus Discussion Group terkait langkah-la...

LaNyalla Dorong Pengawasan Berkala ASN Terkait Penggunaan Narkoba

<div><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRWIkvjxycx4ZtoS1BnwrCSxVMmUyr6Bzt7wCm47YTFiKcxNH5emTudyqCJtNzKOuPJ45gnmSOKtxnaAffjVLwi-abWRCJFXCilautA584EKdAt3IluNboSeirOf1mBC-b__3EKIodRFCTXY_Dn6coOTh8TzS4mFpNXKX_ySV-kiLerJ2MYiQlI9eN/s1600/IMG-20230330-WA0039.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1118" data-original-width="1600" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRWIkvjxycx4ZtoS1BnwrCSxVMmUyr6Bzt7wCm47YTFiKcxNH5emTudyqCJtNzKOuPJ45gnmSOKtxnaAffjVLwi-abWRCJFXCilautA584EKdAt3IluNboSeirOf1mBC-b__3EKIodRFCTXY_Dn6coOTh8TzS4mFpNXKX_ySV-kiLerJ2MYiQlI9eN/w640-h394-rw/IMG-20230330-WA0039.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini. com-Jakarta</span></b></div><div style="text-align: justify;">Setelah Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya positif menggunakan narkoba jenis sabu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta untuk dilakukan pengawas an rutin kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Penting kiranya untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala kepada ASN. Rutin harus dilaku kan, utamanya pemeriksaan terkait narkoba," kata LaNyalla, Kamis (30/3/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Senator asal Jawa Timur itu menilai kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN bukan hal yang baru. Hanya saja, hal itu jarang terungkap ke publik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Hal ini sebenarnya memprihatinkan. Selain </div><div style="text-align: justify;">menurunkan kinerja dan melawan hukum, kasus ASN yang terlibat narkoba juga menjadi preseden buruk terkait integritas ASN," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya mendukung penuh langkah awal yang diambil bagi ASN yang terlibat narkoba adalah dinonaktifkan, hingga menunggu keputusan hukum tetap atas kasusnya," tutur LaNyalla. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">LaNyalla mendorong penegakan hukum </div><div style="text-align: justify;">dengan hukuman yang berat, sehingga dapat memberi efek jera kepada pelaku. "Harus ada efek jera, agar ASN tak lagi terjebak dalam persoalan yang sama. ASN harus bebas dari narkoba," tutur LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Cheka Virgowansyah menonaktifkan sementara Kepala Bappeda inisial AA yang positif narkoba jenis sabu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat, membeberkan, kasus Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya positif sabu usai mantan sopirnya ditangkap membawa 3 paket sabu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain pimpinannya, polisi memeriksa 3 ASN di kantor yang sama dan diketahui positif narkoba jenis sabu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasusnya kini masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan untuk mengungkap kasusnya secara terang benderang.(RK*)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

LaNyalla Dorong Pengawasan Berkala ASN Terkait Penggunaan Narkoba

Realitakini. com-Jakarta Setelah Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya positif menggunakan narkoba jenis sabu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Ma...

Terbitkan SK Pemberhentian Ketua KAN, Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek Didemo Masyarakat

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIGGJAjUH9UjZ-V0kAVLFtUVWRfPEiHKeY0TpTOo2mpFLQxNbc2URBHAjHp0ENqVBvGJpncNzeiVXl5ZfB2qVtscvVorHItyGlKm1G98tyeft6y7ZaPouGYk8XFowJSYe7Oz8fK86IkRzCPhvOYKCZTbQ_6G7bQo52XeriQmqCWR9IgGz63Sn0PAIw/s500/%20Kani.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIGGJAjUH9UjZ-V0kAVLFtUVWRfPEiHKeY0TpTOo2mpFLQxNbc2URBHAjHp0ENqVBvGJpncNzeiVXl5ZfB2qVtscvVorHItyGlKm1G98tyeft6y7ZaPouGYk8XFowJSYe7Oz8fK86IkRzCPhvOYKCZTbQ_6G7bQo52XeriQmqCWR9IgGz63Sn0PAIw/w640-h384-rw/%20Kani.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Arasuak</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Sejumlah niniak mamak, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan masyarakat menggelar aksi damai (Berdemo) ke Kantor Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, Kamis (30/03/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aksi damai tersebut menuntut Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek, Suardi berhenti dari jabatannya. Dimana menurut para peserta aksi tersebut, walinagari telah melanggar konstitusi UUD 1945, hak-hak adat setempat, serta tidak lagi berdiri diatas kepentingan masyarakatnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peserta aksi Nofriyaldi Malin Sati, usai aksi damai tersebut mengungkapkan bahwa hal terburuk yang telah dilakukan Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek tersebut adalah memberhentikan Ketua KAN Simpang Tanjuang Nan Ampek, Mahyunar Datuak Nan Putiah beserta pengurus lainnya, serta mengangkat pengurus KAN baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pemberhentian Ketua KAN, Mahyunar Datuak Nan Putiah dan yang lainnya itu dilakukan oleh Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek, dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walinagari Tanjung Nan Ampek dengan Nomor: 12/2023, tentang pemberhentian kepengurusan KAN Simpang Tanjuang Nan Ampek yang lama dan pengangkatan kepengurusan KAN baru," ungkap Nofriyaldi Malin Sati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akibatnya, dilanjutkan Nofriyaldi, suasana di Simpang Tanjuang Nan Ampek tidak kondusif lagi. Menurutnya, pemerintah telah melakukan intervensi serta telah mengkerdilkan lembaga KAN, serta tidak menghargai hak-hak adat dan budaya yang telah dilestarikan secara turun temurun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nofriyaldi Malin Sati berharap agar jabatan Ketua KAN Simpang Tanjuang Nan Ampek, Mahyunar Datuak Nan Putiah tersebut dikembalikan dan pemerintah tidak melakukan intervensi-intervensi di nagari, terhadap lembaga serta pengurus KAN Simpang Tanjuang Nan Ampek itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Nofriyaldi juga mengungkapkan alasan aksi untuk memberhentikan Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek itu karena di nagari telah dilakukan berbagai bentuk mediasi, ataupun komunikasi dengan pemerintah nagari namun hal tersebut tidak pernah didengar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Bahkan sampai ada bentuk penghinaan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, yang mengakibatkan suasana tidak kondusif lagi di Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampek," ungkapnya lagi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, karena Walinagari Suardi tidak mampu menjaga kondusifnya suasana di tengah-tengah masyarakat, serta tidak mampu mengelola nagari maka para tokoh masyarakat, para tokoh adat telah mengambil keputusan untuk harus memberhentikan Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek sekarang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jika aspirasi dari aksi demo ini tidak direspon oleh pemerintah berkemungkinan akan ada aksi demo yang lebih besar, bahkan mungkin masyarakat tidak segan-segan untuk menyegel kantor Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek, dikarenakan suasananya tidak kondusif lagi," pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek Suardi saat dimintai keterangannya oleh awak media terkait terbitnya Surat Keputusan Walinagari Tanjung Nan Ampek dengan Nomor: 12/2023, tentang pemberhentian kepengurusan KAN Simpang Tanjuang Nan Ampek yang lama dan pengangkatan kepengurusan KAN baru, dirinya tak mau menjelaskan hal tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam aksi demo ke Kantor Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek tersebut, peserta aksi juga membawa baliho yang bertuliskan alasan walinagari diberhentikan. Pertama, Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek telah melanggar konstitusi UUD 1945, pasal 18 b.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua, Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 7 Tahun 2018, terkait nagari. Ketiga, walinagari telah melanggar hak-hak adat. Keempat, walinagari juga telah memberi izin untuk villa-villa yang akan menjadi sarang maksiat. Kelima, walinagari tidak memfungsikan aset nagari. (Sy)</div></div>

Terbitkan SK Pemberhentian Ketua KAN, Walinagari Simpang Tanjuang Nan Ampek Didemo Masyarakat

Realitakini.com- Arasuak Sejumlah niniak mamak, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan masyarakat menggelar aksi damai (Berdemo) ke Kantor...

Kunker Ke Kepri, PPUU DPD RI Akan Terus Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan

<div><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisMP1NHgqwpX1Xfd7VMBRLQsfnqMHyKalNlekrHXXm9q_P8R-hT1wzvqt9-ElifcHyQbVrYBath3Bew7w7hmCwLu0oHlyU4rcLJtd4rjQUSYxmFyoFgmE2DIEaseAqUXxB7P2siD4N4oSEFmN4BXX1cxVWrR_lTaJIJRSKdhp8_4PfabBWI3fO5DPo/s1600/IMG-20230330-WA0036.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="385" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisMP1NHgqwpX1Xfd7VMBRLQsfnqMHyKalNlekrHXXm9q_P8R-hT1wzvqt9-ElifcHyQbVrYBath3Bew7w7hmCwLu0oHlyU4rcLJtd4rjQUSYxmFyoFgmE2DIEaseAqUXxB7P2siD4N4oSEFmN4BXX1cxVWrR_lTaJIJRSKdhp8_4PfabBWI3fO5DPo/w640-h385-rw/IMG-20230330-WA0036.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini. com-Kepri </span></div><div style="text-align: justify;">Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau dalam rangka Penyusunan Daftar Inventarisasi Materi Usul Prolegnas Prioritas Tahun 2024 dan Evaluasi Prolegnas Tahun 2020 – 2024. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua PPUU DPD RI Dedi Iskandar Batubara mengatakan bahwa DPD RI memiliki ruang strategis dalam pengajuan hak usul rancangan undang-undang (RUU). Hal tersebut dinilai sangat berkaitan dengan kepentingan daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Oleh karena itu, pengusulan RUU oleh DPD RI selalu berdasarkan aspirasi dan kepentingan daerah," ucapnya dalam rapat di  Kantor Graha Kepri, Batam Centre, Kamis (30/3) yang dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">DPD RI, lanjut Dedi, dengan tugas konstitusional nya, saat ini memiliki tiga RUU yangmerupakan inisiatif dari DPD RI.  Ketiga RUU tersebut pun telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas Tahun 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tiga RUU tersebut diantaranya, RUU perubah an atas UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, RUU perubahan kedua atas UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan, dan RUU tentang Pemerintahan Digital," jelas Dedi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait RUU Daerah Kepulauan, Dedi pun menegaskan bahwa DPD RI akan terus memperjuangkan agar RUU tersebut dapat segera dilakukan pembahasan dan akhirnya menjadi undang-undang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam rapat tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad sangat berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang telah masuk prolegnas sejak tahun 2021 dan belum dilakukan pembahasan sama sekali, dapat tetap dilanjut kan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"RUU Daerah Kepulauan ini akan menjadi bentuk keberpihakan untuk pembangunan di daerah berbasis kepulauan seperti Kepri,” ucap Ansar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diakui Ansar, sebagai daerah kepulauan, tanpa adanya payung hukum yang jelas, dalam hal ini RUU Daerah Kepulauan sebagai undang-</div><div style="text-align: justify;">undang  , akan berpengaruh sekali pada pendapatan fiskal daerah kepulauan itu sendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Karenanya saya berharap, agar kehadiran teman- teman DPD RI ke Kepri, bisa membantu percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulau an menjadi undang-undang, yang sudah sekian lama belum ada tindak lanjut kejelasannya,” urainya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kepri Arif Fadillah berharap, adanya RUU Perubahan Kedua atas UU 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, maka potensi maritim dan sumber daya kelautan bisa lebih memberikan kontribusi pendapatan bagi kemajuan pem bangunan daerah itu sendiri.</div><div style="text-align: justify;">(*RK) </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Kunker Ke Kepri, PPUU DPD RI Akan Terus Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan

Realitakini. com-Kepri Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau dalam rangka Penyusunan Da...

Bupati Hadiri Rapat Paripurna Pertama DPRD Tanjabbar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbyP8z4Pp4nenhIdGam-esKrE0zNdCjHRU8DnulNDfAQRwwXFHlylSUoZMkg2fqbi3rGrfso46Leqe0jy7221k-O1TzCHI3b4n7UVmtKn2pqL3l7Z3f6nN7JZ9lI8ZLXJhhj6c8xpX0souUFGac8GGg4B--sk50-EKb4bFrXEDJcJKBTr7ngz_kuEl/s500/BU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbyP8z4Pp4nenhIdGam-esKrE0zNdCjHRU8DnulNDfAQRwwXFHlylSUoZMkg2fqbi3rGrfso46Leqe0jy7221k-O1TzCHI3b4n7UVmtKn2pqL3l7Z3f6nN7JZ9lI8ZLXJhhj6c8xpX0souUFGac8GGg4B--sk50-EKb4bFrXEDJcJKBTr7ngz_kuEl/w640-h384-rw/BU.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Kualatungkal </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag hadiri rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tanjabbar Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna DPRD Tanjabbar, Kamis (30/03/23).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanjabbar H. Abdullah, SE ini juga turut di hadiri unsur Forkopimda, Sekertaris Daerah, 22 Anggota Dewan, Asisten, Staf Ahli, Para Kabag di Lingkup Sekretariat Daerah serta tamu undangan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanjabbar Tahun 2022 yang di sampaikan pada hari ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan      .sebagai berikut :</div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">    </div><div style="text-align: justify;">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah,</div><div style="text-align: justify;">      bterakhir     menjadi undang-undang nomor 9 tahun 2015    </div><div style="text-align: justify;">2. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah</div><div style="text-align: justify;">      an daerah;</div><div style="text-align: justify;">3. Dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan </div><div style="text-align: justify;">    pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah </div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"LKPJ Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan rencana kerja pembangunan tahun ke dua dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjabbar Tahun 2021-2026, dan pada dasarnya program/kegiatan anggaran Tahun 2022 tentunya diarahkan untuk mewujudkan visi "Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah", kemudian mengatasi isu-isu strategis yang berkembang," tutur Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Bupati menyampaikan secara singkat peng antar dokumen LKPJ ini untuk kemudian dibahas oleh dewan bersama pemerintah daerah sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh DPRD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"LKPJ ini berisikan dasar hukum, Visi Misi kepala daerah, gambaran umum kondisi daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dijabarkan berdasarkan urusan masing-masing perangkat daerah yang berisikan capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan dan juga tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, serta capaian pelaksanaan tugas pembantuan," papar Anwar Sadat.  (*Fp-RK)</div></div>

Bupati Hadiri Rapat Paripurna Pertama DPRD Tanjabbar

Realitakini.com-Kualatungkal Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag hadiri rapat paripurna pertama dalam rangk...

Komisi- Komisi Di DPRD Sumbar Studi Ke Berbagai Daerah Di Indonesia Untuk Kemajuan Sumbar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS0RpAOVGwtpupCL40wEc31zG5yS0h0lZjKp7xH_2Haoi5nE9etT4Mz2tWgeQTRUpQo049vJ3ewbUHLuCNm7ADaN33cv4OCR-zV3TP0cSTAh3Z0OivnxDhxFVZL7XpYzG6Y1icsjjR86JG2YsOYgJbJ4bqXa_Zq0hWZpodzwU6ZVkFSNjTO_UKBwCH/s500/bk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS0RpAOVGwtpupCL40wEc31zG5yS0h0lZjKp7xH_2Haoi5nE9etT4Mz2tWgeQTRUpQo049vJ3ewbUHLuCNm7ADaN33cv4OCR-zV3TP0cSTAh3Z0OivnxDhxFVZL7XpYzG6Y1icsjjR86JG2YsOYgJbJ4bqXa_Zq0hWZpodzwU6ZVkFSNjTO_UKBwCH/w640-h384-rw/bk.jpg" width="640" /></a></div></span></b></div><div style="text-align: justify;"><div><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-  Sumbar </span></b></div><div>Komisi – komisi di DPRD Sumbar, Selama empat hari berturut-turut, dari tanggal 26-29 Maret 2023, melaksanakan studi banding ke berbagai daerah di Indonesia sesuai bidang komisi masing-masing. Studi banding ini tak lain untuk kepentingan masyarakat dan dalam upaya memajukan daerah.Komisi I yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, melakukan studi banding ke Provinsi Riau untuk menggali persiapan provinsi tetangga itu tentang bagaimana tahapan pemilu dan pilkada serentak di daerah itu</div><div><br /></div><div>.Dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt. Rajo Lelo dan Ketua Komisi I, Sawal yang juga didampingi Asisten 1 Pemprov Sumbar, Kadis Dukcapil, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, Kabiro Hukum itu, pertemuan digelar di ruang rapat kantor Gubernur Riau. Rombongan diterima Kabiro Pemerintahan & Otda Pemprov Riau serta beberapa OPD terkait.</div><div><br /></div><div>Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Riau menyatakan siap dan terus melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada serentak, walaupun terjadi gonjang ganjing di tingkat nasional soal penundaan pemilu ataupun sistem pemilu tertutup terbuka.Persiapan antara lain Pemprov Riau melalui Dukcapil selalu berkoordinasi dengan KPU setempat.</div><div><br /></div><div>Sementara Komisi II membidangi perekonomian dipimpin ketuanya Mochlasin melakukan studi banding ke Provinsi Banten, terutama menyangkut masalah Kelautan dan Perikanan di daerah itu.begitu</div><div>pun dengan Komisi III yang membidangi keuangan dipimpin ketuanya Ali Tanjung melaksana kan Studi Banding ke Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi untuk menggali tentang Pengembangan Iklim Investasi di daerah tersebut</div><div><br /></div><div>.“Investasi di Jambi belakangan ini meningkat cukup tajam,” ujar Ali Tanjung yang juga didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumbar Adib Alfikri.</div><div>Sedangkan Komisi IV yang membidangi pembangunan melakukan studi banding dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar bersama Ketua Komisi IV, Zulkenedi Said mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.</div><div><br /></div><div>Seperti disampaikan anggota Komisi IV, H. M. Nurnas, BPBD DKI Jakarta memang luar biasa dan sudah punya SOP dengan jelas dari 9 Ancaman Bencana Banjir, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Masalah Gedung, Epidemi dan Wabah Penyakit, Gelombang Pasang dan Abrasi, Cuaca Ekstrim, Kegagalan Tehnologi, Konflik Sosial dan Gerakan Tanah.</div><div><br /></div><div>Apalagi, tukuk Nurnas, BPBD DKI Jakarta juga sudah punya Command Center ruang pantau, sehingga masyarakat bisa mengakses melalui kontak 112 dan juga punya ruang belajar edukasi dan Simulasi untuk masyarakat mengatasi Kebakaran, Banjir, dan lainnya.Dari paparan Kalaksa, tambahnya, yang penting itu dalam menangani bencana harus patuh dengan SOP yang sudah ditetapkan dan tidak ada ego sektoral.</div><div><br /></div><div>“Jika semua Kalaksa BPBD di Prov/Kab/Kota seperti di DKI Jakarta, saya yakin semua itu akan cepat tertangani dengan catatan, kepala daerah jangan lupa soal dukungan anggaran,” ujar Nurnas.Sementara Komisi V yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra), melakukan studi banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.</div><div><br /></div><div>Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi V, Hj. Aida, SH saat dihubungi kemarin,masalah pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat sudah jauh lebih maju dibanding dengan daerah kita.Di Jawa Barat, katanya, meskipun penduduknya banyak, namun kepala daerahnya tak pernah melupakan masalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap anak, bahkan sampai menyiapkan perdanya.</div><div><br /></div><div>“Salut kita. Bahkan gubernurnya banyak menyiapkan produk-produk seperti perempuan juara, anak juara. Pokoknya banyaklah yang bisa dibawa pulang ke Sumbar untuk kita terapkan pula di Sumbar,” katanya. ((*RK)</div><div><br /></div></div>

Komisi- Komisi Di DPRD Sumbar Studi Ke Berbagai Daerah Di Indonesia Untuk Kemajuan Sumbar

Realitakini.com- Sumbar Komisi – komisi di DPRD Sumbar, Selama empat hari berturut-turut, dari tanggal 26-29 Maret 2023, melaksanakan stud...

Pemko Solok Gelar Rakor Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2024

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkkwPphRcTRYlwb6tAWlt8RpaO5yuEroT-BUADQnLxFyNCotCETiDaTGTG4FVS2FVeegdSeSeBkfuXKAALJa78mvc-zoX5Jd65PP2SvgY9kupGBqxCxmP4X7r2gdflJHILOTMAe0uP7ZvETF9QPaWTlvpqp6HgPH_FWSJ7_7zMXLAZXlSEDUxCNyRP/s500/rako.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkkwPphRcTRYlwb6tAWlt8RpaO5yuEroT-BUADQnLxFyNCotCETiDaTGTG4FVS2FVeegdSeSeBkfuXKAALJa78mvc-zoX5Jd65PP2SvgY9kupGBqxCxmP4X7r2gdflJHILOTMAe0uP7ZvETF9QPaWTlvpqp6HgPH_FWSJ7_7zMXLAZXlSEDUxCNyRP/w640-h384-rw/rako.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Kota Solok</b></span><div><div style="text-align: justify;">Dalam mengentas kemiskinan di Kota Solok, Kamis ( 30/03/2023), bertempat di Akmal Room, Pemerintah Kota (Pemko) Solok Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2024. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rakor tersebut dibuka langsung oleh Wakil Walikota (Wawako) Solok Ramadhani Kirana Putra, dan dihadiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta lurah Se-Kota Solok. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Wawako Solok Ramadhani Kirana Putra mengucapkan terima kasih atas tercapainya data, yang sangat detail oleh TKPKD dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah lansung ke lapangan untuk mendapatkan data ini. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah turunnya angka kemiskinan. Pemerintah Kota (Pemko) Solok sendiri selalu berkomitmen untuk menurunkan angka Kemiskinan di Kota Solok," kata Ramadhani Kirana Putra. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kami berharap, imbuhnya, program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedepannya harus difokus kan kepada data. Setelah ini saya minta ada kerangka kerja konkrit dari kita berupa tahapan kerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini masih butuh evaluasi kembali. Oleh sebab itu, upaya-upaya tersebut akan terus dievaluasi, apakah sudah tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wawako Solok berharap, kepada seluruh  lurah untuk langsung verifikasi kondisi terkini, serta selalu bekerja keras agar percepatan penaggulangan kemiskinan dapat diakukan dengan maksimal. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Salah satunya dengan mencari penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan penyebab kemiskinan. Semoga angka kemiskinan di Kota Solok dapat kita turunkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat," tutupnya. (Sy)</div></div>

Pemko Solok Gelar Rakor Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2024

Realitakini.com- Kota Solok Dalam mengentas kemiskinan di Kota Solok, Kamis ( 30/03/2023), bertempat di Akmal Room, Pemerintah Kota (Pemko) ...

Wawako Solok Serahkan SK CPNS Tamatan STTD Tahun 2022

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGjHbAxUB7fkXIEQnv2tETBdqGRzkztBFEY6Vc61iC23LR438Z4W5KimuiaudMKAVgP7pML1TVHgCFyoJWUsBf7XzJE-tL3GS_fT1BRMxj_AZPFsSuHfzsoU9WUbAWJto_VbaveJiQsJsafKx1N1HiXf1Ks5Z12ogUXjeUjeaHZ7JLfK8niAQeThtY/s500/%20ko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGjHbAxUB7fkXIEQnv2tETBdqGRzkztBFEY6Vc61iC23LR438Z4W5KimuiaudMKAVgP7pML1TVHgCFyoJWUsBf7XzJE-tL3GS_fT1BRMxj_AZPFsSuHfzsoU9WUbAWJto_VbaveJiQsJsafKx1N1HiXf1Ks5Z12ogUXjeUjeaHZ7JLfK8niAQeThtY/w640-h384-rw/%20ko.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Kota Solok </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Wakil Walikota (Wawako) Solok Ramadhani Kirana Putra, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Perhubungan lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) formasi tahun 2022. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyerahan SK CPNS tersebut dilaksanakan di Aula BKPSDM Kota Solok, Kamis (30/03/2023), dan dihadiri oleh Kepala BKPSDM, Sekretaris dan Pejabat Dinas Perhubungan Kota Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Wawako Solok mengucapkan selamat kepada yang baru saja menerima SK CPNS. "Mudah-mudahan saudara bisa bekerja dan berkontribusi, membantu terutama sekali tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan perhubungan di Dinas Perhubungan kota Solok," ucap Ramadhani Kirana Putra.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wawako Solok Ramadhani Kirana Putra juga menjelaskan, bahwa Dinas Perhubungan Kota Solok juga sedang menyesuaikan sistem kerja dengan perkembangan zaman digitalisasi yang ada saat sekarang ini. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dishub Kota Solok merupakan dinas yang berurusan melayani masyarakat dibidang lalu lintas, tentunya dengan itu kita ingin memberikan yang terbaik berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas yang ada di Kota Solok," harapnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, Dinas Perhubungan Kota Solok merupakan keluarga saudara. Bangun komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, dan berikan kerja-kerja terbaik untuk membantu capaian yang ada di Dinas Perhubungan. (Sy)</div></div>

Wawako Solok Serahkan SK CPNS Tamatan STTD Tahun 2022

Realitakini.com- Kota Solok Wakil Walikota (Wawako) Solok Ramadhani Kirana Putra, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sip...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama