Sekdaprov Sumbar: Di Era Disrupsi Digital, Kebenaran Harus Lebih Utama Dari Kecepatan

<div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK0A24ImSbRrYIp2zdFoi07TJxQAXxGjmB4xJ-gqMNPAIpLHfEQXEzYsbR95LspTqPMx1c85D5a0NqpzU3i2YvEhsFSRCe4MkmX9eIEqwFFOyX18BUp3XBRX9w6prlC7YnmNIyC5Rd1V7BDEnsia7PInfIuHm0TOPpcsA05uSUxWasVRt3R18I5PiTnww/s500/%20Sum.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK0A24ImSbRrYIp2zdFoi07TJxQAXxGjmB4xJ-gqMNPAIpLHfEQXEzYsbR95LspTqPMx1c85D5a0NqpzU3i2YvEhsFSRCe4MkmX9eIEqwFFOyX18BUp3XBRX9w6prlC7YnmNIyC5Rd1V7BDEnsia7PInfIuHm0TOPpcsA05uSUxWasVRt3R18I5PiTnww/w640-h384-rw/%20Sum.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</b></div><div><div style="text-align: justify;">Di tengah derasnya arus disrupsi digital, kecerdasan buatan (AI), dan banjir informasi tanpa batas, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan penting nya peran pers yang berintegritas dan profesional dalam menjaga kualitas informasi publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, di era keterbukaan informasi yang nyaris tanpa filter, akurasi kerap terabaikan. Padahal dalam penyajian informasi publik, kebenaran seharusnya lebih diutamakan dibandingkan kecepatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Profesi wartawan hari ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Informasi bergerak sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Namun demikian, idealisme, integritas, dan dedikasi harus tetap menjadi acuan utama insan pers agar informasi yang disampaikan benar, berimbang, dan bertanggung jawab,” ujar Arry Yuswandi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Provinsi Sumatera Barat Periode 2024–2029 di Audi torium Gubernuran, Selasa (3/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Arry Yuswandi menilai kemajuan teknologi digital telah mengubah wajah jurnalistik secara fundamental Media cetak, penyiaran, dan daring kini berada dalam satu ekosistem digital yang saling beririsan. Karena itu, wartawan tidak cukup hanya melek teknologi, tetapi juga harus matang secara etik dan profe sional dalam pemanfaatannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Sumbar juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kiprah PWI Sumbar yang selama ini menjadi mitra aktif pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, menjaga keseimbangan informasi, serta mencerdaskan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemprov Sumbar memandang pers sebagai mitra strategis pembangunan, bukan sebagai lawan maupun alat propaganda. Kritik yang objektif dan berbasis data justru dinilai sebagai vitamin bagi pemerintah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pers di Sumatera Barat harus mampu menjadi penjaga nalar publik, menyuarakan kebenaran dengan santun, kritis tanpa mencederai persatuan, serta tegas tanpa kehilangan kearifan, sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir menegaskan PWI merupakan simbol maju atau tidaknya pers nasional. Ia menyebut tantangan pers saat ini jauh lebih berat dibandingkan masa sebelum nya, terutama akibat dominasi platform digital global dan pergeseran belanja iklan ke media sosial serta mesin pencari seperti Google.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Perubahan zaman tidak bisa dilawan, tetapi harus dihadapi dengan adaptasi. Jika pers tidak mampu menyesuaikan diri, maka eksistensinya akan semakin tergerus,” tegas Ahmad Munir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menekankan keunggulan wartawan yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan, yakni kemampu an menghasilkan karya jurnalistik berbasis pengamatan langsung, empati, dan hati nurani. Karena itu, ia mendorong PWI Sumbar menjadi pelopor pers yang merdeka, berintegritas, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua PWI Sumbar, Widia Navies menyampaikan komitmennya untuk menjadikan PWI Sumbarsebagai organisasi profesi yang tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tetapi juga memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejak terpilih melalui Konferensi Daerah pada 22 Mei 2024 lalu, pihaknya aktif mendukung program PWI Pusat dan pemerintah daerah, antara lain melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), rapat koordinasi PWI kabupaten/kota, partisipasi dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional(Porwanas), serta pengawalan informasi kebencanaan saat sejumlah wilayah di Sumbar dilanda bencana hidrome teorologi pada akhir November tahun lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berkomitmen mendukung seluruh program PWI Pusat. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami optimistis PWI Sumbar ke depan akan semakin solid dan berkontribusi lebih besar bagi daerah,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapun susunan struktur pengurus inti PWI Provinsi Sumbar Periode 2024–2029 yang baru dilantik tersebut antara lain, Ketua PWI Sumbar Widia Navies, Sekretaris Firdaus Abie, Bendahara Reviandi, serta Ketua Dewan Kehormatan Zul Efendi. Sementara itu, susunan pengurus inti IKWI Sumbar terdiri dari Ketua Erlina, Sekretaris Diani Roza, dan Bendahara Putri Festina.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di akhir kegiatan, PWI Sumbar menggelar diskusi kebencanaan bertema “Sumbar Bangkit” sebagai bentuk kontribusi pers dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus PWI dan IKWI Sumbar ini turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, Sekjen PWI Pusat Zulmansyah, Sekjen IKWI Pusat Rahma Saleh, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, serta OPD yang membidangi kehumasan se-Sumatera Barat. (adpsb/bud-)</div></div>

Sekdaprov Sumbar: Di Era Disrupsi Digital, Kebenaran Harus Lebih Utama Dari Kecepatan

Realitakini.com-Padang Di tengah derasnya arus disrupsi digital, kecerdasan buatan (AI), dan banjir informasi tanpa batas, Sekretaris Daerah...

Read more »

Reses Di Jorong IX Abam Pasaman, Ali Muda Serap Aspirasi Soal Sampah, Harga Karet, Dan Infrastruktur

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5EkkUQaIFLSNObCjYhq1cO_7wjFEN_lWkul39UFGfYsYI0zGWMFSBOYFoJKMC-G07gIpECH28spgJTai3DH0fPe2Bw9QjqjmhV85ytZtTuibhx4DWTjwgisArWHcesFHHy5HoDAeBkCMetaE-akhcFz-jvNcY-ENxOjRtVIoKmMKnUThWJfq-zVbobck/s500/qli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5EkkUQaIFLSNObCjYhq1cO_7wjFEN_lWkul39UFGfYsYI0zGWMFSBOYFoJKMC-G07gIpECH28spgJTai3DH0fPe2Bw9QjqjmhV85ytZtTuibhx4DWTjwgisArWHcesFHHy5HoDAeBkCMetaE-akhcFz-jvNcY-ENxOjRtVIoKmMKnUThWJfq-zVbobck/w640-h384-rw/qli.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pasaman </span></b><div><div style="text-align: justify;">Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, melaksanakan kegiatan reses di Jorong IX Abam, Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, pada Selasa (3/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah penyerapan aspirasi masyarakat setempat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Reses ini dihadiri oleh Kepala Jorong IX Abam, Zulfahmi, para ninik mamak Jorong IX Abam, serta ratusan masyarakat yang antusias menyampaikan berbagai persoalan dan harapan kepada wakil rakyat mereka di tingkat provinsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dialog yang berlangsung terbuka dan interaktif, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi utama. Salah satunya terkait permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Warga berharap adanya perhatian pemerintah berupa bantuan bak sampah guna menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di jorong tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan harga komoditas karet yang dinilai masih rendah dan tidak stabil. Kondisi ini sangat berdampak pada perekonomian warga, mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan karet.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aspirasi lainnya menyangkut pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan dan pembangunan jalan serta drainase, yang dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kelancaran mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Ali Muda menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ia me negaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Reses ini adalah kewajiban kami sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung suara masyarakat. Semua masukan akan kami bawa dan perjuangkan sesuai kewenangan di tingkat provinsi,” ujar Ali Muda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan reses ditutup dengan harapan masyarakat agar aspirasi yang telah disampaikan dapat segera mendapatkan solusi nyata demi peningkatan kesejahteraan warga Jorong IX Abam dan sekitarnya.(** RK)</div></div>

Reses Di Jorong IX Abam Pasaman, Ali Muda Serap Aspirasi Soal Sampah, Harga Karet, Dan Infrastruktur

Realitakini.com-Pasaman  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, melaksanakan kegiatan reses di Jorong IX Abam, Nagari Lubuak La...

Read more »

Program Makan Bergizi Gratis Hari Kedua Berjalan Di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ51NKticyLph0HU3MLSXBPuktHgouH3XEf9Cgpcf3c_KiLcxyOm9ksh2LECBVbxZmqEVDNiUsptoAKWpE-1OSTsrP0TvS3bjwV68MMiNzSFPjfKrpqF3w7AXG60dXil7ZbCzBwEiK8QE9cB0lYycV-zKQolrGj7fjDSIXQox5M1LShbu9tGQjTvOyO6k/s500/%20Bil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ51NKticyLph0HU3MLSXBPuktHgouH3XEf9Cgpcf3c_KiLcxyOm9ksh2LECBVbxZmqEVDNiUsptoAKWpE-1OSTsrP0TvS3bjwV68MMiNzSFPjfKrpqF3w7AXG60dXil7ZbCzBwEiK8QE9cB0lYycV-zKQolrGj7fjDSIXQox5M1LShbu9tGQjTvOyO6k/w640-h384-rw/%20Bil.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Asahan </span></b><div><div style="text-align: justify;">Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut memasuki hari kedua pelaksana an, Selasa (03/02/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Pada hari ini, seluruh siswa menerima paket makanan bergizi yang disiapkan sesuai standar pemenuhan gizi anak usia sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan dan kualitas belajar peserta didik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelaksanaan MBG di sekolah tersebut meliputi proses penyiapan,pendistribusian, hingga konsumsi makan an oleh siswa di lingkungan sekolah. Penyediaan makanan dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan didistribusikan kepada siswa dengan pendampingan pihak sekolah serta tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas Silau Laut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P. yang meninjau langsung pelaksanaan program tersebut me nyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari siswa. Program ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi serta meningkatkan konsentrasi belajar anak di sekolah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Usai peninjauan di sekolah, Wakil Bupati Asahan melanjutkan kegiatan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lubuk Palas – Silau Laut untuk melihat langsung kesiapan sarana dan proses pelayanan se bagai bagian dari dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Silau Laut.(RAH)</div></div>

Program Makan Bergizi Gratis Hari Kedua Berjalan Di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut

Realitakini.com-Asahan  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di UPTD SMP Negeri 2 Silau Laut memasuki hari kedua pelaksana an, Selasa (03/02/2...

Read more »

Perolehan Tanah Ex HGU PT. Danau Diatas Makmur Di Area Convention Hall Alahan Panjang

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF2JT8W2obPBZ2HA7qnGrXRAwK4aZhM2OM95mi854bJ4E2C3B5vQWBYq8OdbwEWsacqCgHxPHFqCOeJrPldIdmskBmwGT2-ocykfLTItF8xHQS7_-Wn2CI7mTEYxYnsiXmpwhA6tk-_2xGOP-gPYibCHF5ctk_olNQ52LZXOB6mp30QLf662XA3vubTj0/s500/%20Bo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF2JT8W2obPBZ2HA7qnGrXRAwK4aZhM2OM95mi854bJ4E2C3B5vQWBYq8OdbwEWsacqCgHxPHFqCOeJrPldIdmskBmwGT2-ocykfLTItF8xHQS7_-Wn2CI7mTEYxYnsiXmpwhA6tk-_2xGOP-gPYibCHF5ctk_olNQ52LZXOB6mp30QLf662XA3vubTj0/w640-h384-rw/%20Bo.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Arosuka</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan beberapa upaya dalam perolehan hak atas tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur sebagai tindaklanjut dari pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 105.000.000,- kepada PT. Danau Diatas Makmur pada tanggal 7 September 1996 melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh PT. Danau Diatas Makmur (7 Februari 1996).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihak Pemerintah Kabupaten Solok telah mengganti rugi tanah seluas 39,75 ex. Hak Guna Usaha(HGU) PT. Danau Diatas Makmur, melalui APBD dimana HGU tersebut berakhir pada tahun 2013 yang lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Sekretaris Daerah Medison S. Sos, M.Si, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Solok  telah merencanakan untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), se belum nantinya melalui beberapa tahapan,sehingga nantinya bisa diajukan untuk menjadi hak milik oleh Pemerintah Daerah (aset Pemda) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.Prosedur pengurusan tanah ex HGU PT. Danau Diatas Makmur ini telah dimulai semenjak tahun 2015- 2020. Dan proses pengurusan ini perjalanannya sudah cukup panjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Untuk prosedur pengurusan Hak Pengelolaan Lahan  (HPL) kita sudah melakukan inventarisir dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, diantaranya mengisi surat/formulir permohon an, melengkapi dokumen, bukti penguasaan tanah, dokumen tanah, foto lokasi, maupun kelengkapan dokumen administrasi lainnya yang dibutuhkan," ujar Sekda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prosedur ini juga sesuai dengan arahan KPK, dimana seluruh aset Pemda wajib diinventarisasi  guna mendapatkan kepastian hukum dan penyalahgunaan atau penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, terutama sebagai langkah  penertiban dan penyelamatan Barang Milik Daerah (BMD). Dan yang tak kalah penting adalah guna mencegah kerugian negara dan sengketa .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK juga mendorong percepatan sertifikasi dan kepastian hukum terhadap aset agar tanah tersebut tidak diklaim oleh pihak lain. Di samping itu dengan luasan yang cukup besar dan posisi yang sangat strategis, tanah yang berada di Area Alahan Panjang Resort tersebut, juga bisa terdata dan dikelola untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun dalam perjalanannya prosedur pengurusan pensertifikatan tanah  yang telah diajukan oleh- Pemkab ke Badan Pertanahan Nasional menemui kendala, karena adanya gugatan dari pihak yang- merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini mengakibatkan proses  pengukuran tanah tersebut tidak dilanjutkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai arahan KPK Pihak Pemerintah Daerah melakukan mediasi BPN dengan pihak masyarakat yang menggugat Pemda terkait kepemilikan tanah tersebut. Namun setelah melakukan beberapa kali mediasi, tidak ditemukan titik temu terkait persoalan tanah di wilayah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Sekda menjelaskan, pada tanggal 10 Januari 2025 melalui audiensi di KPK RI Jakarta,  KPK mengarahkan pihak Pemerintah Kabupaten Solok, untuk meminta pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum  ke Kejaksaan Negeri Solok selaku Jaksa Pengacara Negara dan selanjutnya hasilnya akan dijadikan dasar/pedoman untuk penetapan Hak ke pengadilan supaya memiliki kepastian hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hasil arahan dari KPK tersebut untuk selanjutnya telah dilaporkan kepada Bupati Solok. Namun Bapak Bupati masih ingin melakukan pertemuan kembali dengan pihak masyarakat yang merasa berhak atas tanah di wilayah tersebut, untuk kembali dilakukan negosiasi melalui prosedur mediasi. Namun pertemuan ini kembali menemui jalan buntu, dan tidak diperoleh kesepakatan bersama. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada Bulan November 2025 pihak Pemda telah menyurati kejaksaan meminta pendampingan hukum, mengkaji dari aspek legal yang dimiliki terkait seluruh dokumen yang dimiliki, dan pihak Pemda juga sudah melakukan pemaparan langsung di depan kejaksaan,  terkait prosedur pensertifikatan tanah ex HGU tersebut, untuk tercatat sebagai aset Pemerintah daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ini seluruh data dan dokumen yang dimiliki oleh Pemkab Solok, sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Solok dan telah dilakukan ekspose, kami masih menunggu arahan dari Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya berkasnya akan dsampaikan ke Pengadilan untuk penetapan atau memberikan kepastian hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekda menambahkan apabila dari dokumen terkait tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemda tersebut ternyata ada masyarakat yang merasa ada haknya, maka dipersilahkan menyiapkan bukti dokumen maupun saksi. Biar nanti pengadilan yang memutuskan. Jika nanti putusan pengadilan ada hak hak masyarakat di dalam lokasi tersebut tentu akan kita patuhi, tindaklanjuti sesuai aturan. Namun sepanjang tanah tersebut diputuskan pengadilan merupakan hak daerah, maka Pemda akan mengamankan tanah tersebut sebagai asset Pemkab Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemda juga tetap membuka diri untuk melakukan mediasi dan musyawarah tapi tentu dalam koridor aturan yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apapun hasil putusan pengadilan nantinya, diharapkan menjadi solusi bagi persoalan ini. Pemerintah Daerah menempuh jalur hukum (pengadilan) guna mendapat solusi terbaik, dan pemerintah juga sangat  menghargai hak-hak masyarakat/hak kaum. Maka biarkanlah nanti Pengadilan yang memutuskan. Pihak Pemerintah Kabupaten Solok berharap, seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusifitas sampai proses pengadilan selesai.( RK) <span style="font-size: medium;"><b><i>PRESS RELEASE</i></b></span></div></div>

Perolehan Tanah Ex HGU PT. Danau Diatas Makmur Di Area Convention Hall Alahan Panjang

Realitakini.com-Arosuka Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan beberapa upaya dalam perolehan hak atas tanah ex HGU PT. Danau Diatas Mak...

Read more »

Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi Ditargetkan Tuntas Dan Beroperasi Tahun 2031

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbpLmaPjTzFkxUWnWtqLXRqrNzIP6NJA3NWf2shIYWKjZWg26mpGYgP-z1fV2TJmMtv6kTXldZPz3FGB4H9aHC_CGv4efMjhgtVnqgQCQLKY04guULCS5sZVh0rRLa69iHDCswS9X_ZAXfq1PMsBg22AB1pDysSv98ZzmYNcY-rn64fB3sn2r8ZbzCwFc/s500/%20Mak.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbpLmaPjTzFkxUWnWtqLXRqrNzIP6NJA3NWf2shIYWKjZWg26mpGYgP-z1fV2TJmMtv6kTXldZPz3FGB4H9aHC_CGv4efMjhgtVnqgQCQLKY04guULCS5sZVh0rRLa69iHDCswS9X_ZAXfq1PMsBg22AB1pDysSv98ZzmYNcY-rn64fB3sn2r8ZbzCwFc/w640-h384-rw/%20Mak.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b><div><div style="text-align: justify;">Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Si cincin/Kayu Tanam–Bukittinggi dapat tuntas dan beroperasi pada tahun 2031. Target tersebut dapat dicapai sepanjang seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sejak awal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (Dirjen PI) Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng, dalam rapat lanjutan percepatan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya, di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (3/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pengoperasian ruas ini dimungkinkan pada 2031. Namun demikian, terdapat peluang percepatan men jadi 2029 sepanjang dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor dapat berjalan optimal sejak tahap awal,” tegas Rachman Arief Dienaputra.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa total kebutuhan investasi pembangunan Jalan Tol Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun. Pembangunan ruas tol tersebut akan dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat lanjutan ini membahas sejumlah tahapan teknis yang telah dan akan dilaksanakan, termasuk survei topografi, survei geoteknik serta penyusunan rekomendasi teknis sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menyikapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi sebagai bagian dari proyek strategis nasional yang sangat dibutuhkan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi, keberadaan jalan tol tersebut akan menjadi solusi jangka panjang dalam meningka tkan konektivitas antarwilayah, sekaligus mengurangi risiko gangguan lalu lintas pada jalur nasional Padang–Bukittinggi yang selama ini rawan terdampak bencana banjir dan longsor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami menyambut baik target dan komitmen pemerintah pusat dalam pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi. Infrastruktur ini sangat penting untuk memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ke depan,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, lanjutnya, siap mendukung seluruh tahapan pembangunan sesuai kewenangan daerah, termasuk dalam aspek koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap proses yang dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"InsyaAllah, kami siap mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki daerah,"tegas Mahyeldi Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna me mastikan pembangunan infrastruktur strategis dapat terlaksana secara terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Setelah ini, Mahyeldi menyebut, masih akan ada rapat lanjutan, sehingga peluang untuk penyesuaian setiap kebijakan masih sangat terbuka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain unsur Pemerintah Daerah dan Kementerian PU RI, rapat pembahasan tersebut juga dihadiriWakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, jajaran Kementerian Kehutanan RI, dan Dirut Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia. (adpsb/bud-RK)</div></div>

Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi Ditargetkan Tuntas Dan Beroperasi Tahun 2031

Realitakini.com-Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Si cincin/Kayu Tanam–Bukittinggi...

Read more »

Temui Dubes Suriah, Gubernur Mahyeldi Bahas Peluang Kerja Sama Pendidikan Dan Sister City

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge1SZj93lNsYwOZok-xuP9ic8s5m2uhqqLY_Z3dhRnBHSWnmlq71OPNAf_R0F9rDK8yynh0h09c8iUrgj_HZyzOduPTU1FuS3FP3FTPgJr_Y4867lK1zC6SGTHQ3oCtTTtTkP6NjTAIsSa68nSzk1ZLuNDwEd6zuWepMfYMrXShvtCR-hNiivWwTsTj_k/s500/alah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge1SZj93lNsYwOZok-xuP9ic8s5m2uhqqLY_Z3dhRnBHSWnmlq71OPNAf_R0F9rDK8yynh0h09c8iUrgj_HZyzOduPTU1FuS3FP3FTPgJr_Y4867lK1zC6SGTHQ3oCtTTtTkP6NjTAIsSa68nSzk1ZLuNDwEd6zuWepMfYMrXShvtCR-hNiivWwTsTj_k/w640-h384-rw/alah.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menemui Duta Besar Republik Arab Suriah untuk Indonesia, H E Abdulmonem Annan di Kantor Kedutaan Besar Suriah, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang penguatan kerja sama, khususnya di bidang pendidikan dan kemitraan antardaerah (sister city).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan itu,Gubernur Mahyeldi menyampaikan harapan agar kerja sama antara Provinsi Sumbar dan Pemerintah Republik Arab Suriah dapat dikembangkan melalui program pertukaran mahasiswa, kola borasi pendidikan, serta penjajakan kerja sama antardaerah yang saling mendukung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sumatera Barat terbuka untuk kerja sama di bidang pendidikan, termasuk pertukaran mahasiswa dan kunjungan akademik. Kami juga berharap ke depan dapat terjalin kerja sama antardaerah yang saling memberi manfaat,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Duta Besar Republik Arab Suriah, H E Abdulmonem Annan menyampaikan komitmen negaranya untuk terus memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, termasuk melalui kerja sama pendidikan, peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Suriah, serta pe luang kerja sama antarprovinsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari upaya memper erat hubungan persahabatan serta membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan antara Sumbar dan Republik Arab Suriah. (adpsb/bud-RK)</div></div>

Temui Dubes Suriah, Gubernur Mahyeldi Bahas Peluang Kerja Sama Pendidikan Dan Sister City

Realitakini.com-Jakarta  Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menemui Duta Besar Republik Arab Suriah untuk Indonesia, H ...

Read more »