Wakil Ketua DPRD Iqra Chissa Putra Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban DPRD Atas Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Pendidikan Dan Perlindungan Petani

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO9QUkhPPf2L-AoR5yRP4L9yqaUzfe0wVkQCwXnuT_Q_tnVcuGm_lKdqnXUPmkXtilTC0Au7oL0E2Fwpfui_fB_y2gL1DZjdf1So0GdUlSdd2x3n130IOTmmrP6QNcbb1ZcKNC8bDKrC5UJ-JcmvcWYYSJNR35mykP__MNjPfAWPGyLFu9VYibCSKGC6w/s500/%20Mit.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO9QUkhPPf2L-AoR5yRP4L9yqaUzfe0wVkQCwXnuT_Q_tnVcuGm_lKdqnXUPmkXtilTC0Au7oL0E2Fwpfui_fB_y2gL1DZjdf1So0GdUlSdd2x3n130IOTmmrP6QNcbb1ZcKNC8bDKrC5UJ-JcmvcWYYSJNR35mykP__MNjPfAWPGyLFu9VYibCSKGC6w/w640-h384-rw/%20Mit.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</b></span><div style="text-align: justify;">DPRD Sumbar adakan Rapat Paripurna dengan  dua agenda  sekaligus. Rabu (13/5/2026), di ruang sidang utama DPRD Sumbar  di jalan Katab Sulaiman Padang . Dimana DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang dinilai penting bagi pembangunan daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.Agenda penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan gubernur terhadap Ranperda Pendidikan dan </div><div style="text-align: justify;">   Perlindungan Petani,  </div><div style="text-align: justify;">2, Jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Penyelenggaraan Jalan </div><div style="text-align: justify;">     Provinsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat ini di pimpim oleh wakil ketua  DPRD <span style="background-color: white; color: #656565; font-family: Lato, "Segoe UI", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: left;"> </span><span style="background-color: white; font-family: Lato, "Segoe UI", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: left;">Iqra Chissa Putra</span> . Ia mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari paripurna sebelumnya pada 11 Mei 2026, saat gubernur menyampaikan pendapat, saran, dan tanggapan terhadap dua Ranperda usul prakarsa DPRD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kedua Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Iqra dalam sidang paripurna.Menurutnya, gubernur memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD dalam meng usulkan perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ran perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Ranperda pendidikan, pemerintah daerah menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau, pengembangan pendidikan vokasi, pendidikan inklusif, perlindungan tenaga pendidik, hingga pendidikan aman bencana. Selain itu, aturan yang dibahas juga diminta tetap selaras dengan kewenangan daerah, kemampuan fiskal, dan kebijakan nasional agar implementasinya berjalan efektif tanpa tumpang tindih regulasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara pada Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perhatian difokuskan pada kebutuh an riil daerah, mulai dari subsidi pertanian, irigasi, pemasaran hasil tani, penyuluhan, hingga penguatan kelembagaan petani. Pemerintah berharap regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek implemen tasi di lapangan.Iqra menegaskan, berbagai catatan dan masukan dari gubernur menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Masukan tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang tepat sasaran bagi masyarakat,” katanya.Dalam rapat yang sama, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menjelaskan bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi disusun dengan mengacu pada kebijakan, norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Vasko, Ranperda tersebut diarahkan untuk mendukung konektivitas wilayah, keselamatan jalan, pengendalian kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), pengembangan sistem transportasi, hingga penguatan tata kelola infrastruktur jalan yang berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Ranperda juga akan disinkronkan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), inovasi pembiaya an infrastruktur, serta perencanaan jaringan jalan nasional dan tata ruang wilayah nasional.“Penyeleng garaan jalan provinsi diharapkan berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah di Sumatera Barat,” jelas Vasko.( Rk)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Wakil Ketua DPRD Iqra Chissa Putra Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban DPRD Atas Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Pendidikan Dan Perlindungan Petani

Realitakini.com-Padang DPRD Sumbar adakan Rapat Paripurna dengan  dua agenda  sekaligus. Rabu (13/5/2026), di ruang sidang utama DPRD Sumbar...

Read more »

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Terima Audiensi Masyarakat Terkait Pembangunan Yang Diduga Menyerupai Kelenteng Di Kawasan Wisata Mandeh,

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO8yUpGiQzOyumF5buZcsNwiziZMjcuDp8RLET1lAQToBGjHRB4gib6t_9hzw7JErp8lZr32nqnpBN0FyEI2x3j1GPSj2XQp215046hJXu1KK0okFWk3Dykj94BBWcLXyc19jKpFKIGFBjxNPWHGSsm7fMRxrBKCDnfxN98EBdfPTn6Vhy2Cm6dQWj-DM/s500/%20gan.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO8yUpGiQzOyumF5buZcsNwiziZMjcuDp8RLET1lAQToBGjHRB4gib6t_9hzw7JErp8lZr32nqnpBN0FyEI2x3j1GPSj2XQp215046hJXu1KK0okFWk3Dykj94BBWcLXyc19jKpFKIGFBjxNPWHGSsm7fMRxrBKCDnfxN98EBdfPTn6Vhy2Cm6dQWj-DM/w640-h384-rw/%20gan.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </b><div><div style="text-align: justify;">Aspirasi masyarakat terkait pembangunan bangunan yang diduga menyerupai kelenteng di kawasan wisata Mandeh, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, mengemuka dalam audiensi bersama DPRD Sumatera Barat, Selasa (13/5/2026).Audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama Ketua Komisi V Lazuardi, anggota Komisi V Mario Syahjohan, Zakzai Kasni, dan Sri Komala Dewi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir perwakilan OPD dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selat an, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata Sumbar, Dinas Pariwisata Pessel, serta Asisten II Setdakab Pessel mewakili bupati.Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa seluruh proses pem- bangunan di daerah harus tetap memperhatikan aturan hukum, kondisi sosial masyarakat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, Sumatera Barat memiliki kekhususan yang telah diakui secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang menegaskan filosofi hidup- masyarakat Minangkabau yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 disebutkan bahwa Sumatera Barat diakui dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Karena itu, setiap pembangunan dan investasi yang masuk tentu perlu memperhatikan kearifan lokal, budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat,” ujar Muhidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, DPRD Sumbar pada prinsipnya mendukung investasi dan pembangunan daerah demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun kegaduhan di tengah masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin suasana tetap kondusif. Aspirasi masyarakat harus didengar, pemerintah daerah juga harus memberikan penjelasan secara terbuka, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijaksana, melalui dialog dan musyawarah bersama,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di akhir pertemuan, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syahjohan menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menyurati Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak investor.Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik-baik, sesuai aturan dan tetap menjaga ketenangan masyarakat. DPRD Sumbar akan mengawal aspirasi warga dan meminta semua pihak menahan diri sambil menunggu kejelasan administrasi serta hasil koordinasi bersama,” tegasnya.(* Rk)</div></div>

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Terima Audiensi Masyarakat Terkait Pembangunan Yang Diduga Menyerupai Kelenteng Di Kawasan Wisata Mandeh,

Realitakini.com-Padang  Aspirasi masyarakat terkait pembangunan bangunan yang diduga menyerupai kelenteng di kawasan wisata Mandeh, Kecamata...

Read more »

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Dua Agenda Sekaligus

<div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOjCFOrXeH5bE-Pnei8e-GsmtCI9tVEgOQH624BaxJhL5fwK1lxw3zmd3ar2lHPyi9nkfY1WuLTBcjDtRj-OCBETNM5aTpPA73zJHPmP9ovJ176NsN8iRGuStMfLS6VuRAS4YpgHQOwTEncHikxI-UJT8NpXs7rzSWxPM48qclOVuu340lljqjgI7AxoY/s500/%20Ibu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOjCFOrXeH5bE-Pnei8e-GsmtCI9tVEgOQH624BaxJhL5fwK1lxw3zmd3ar2lHPyi9nkfY1WuLTBcjDtRj-OCBETNM5aTpPA73zJHPmP9ovJ176NsN8iRGuStMfLS6VuRAS4YpgHQOwTEncHikxI-UJT8NpXs7rzSWxPM48qclOVuu340lljqjgI7AxoY/w640-h384-rw/%20Ibu.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang -</b></div><div><div style="text-align: justify;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan dengan dua agenda sekaligus :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.  Penyampaian tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019       </div><div style="text-align: justify;">     tentang.Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Sekali</div><div style="text-align: justify;">     gus penyam paian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalana  </div><div style="text-align: justify;">     Provinsi, Senin (11/6/2026) di ruang Sidang Utam</div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna dipimpin lansung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Iqra Chissa  dan Nanda Satria, Sekwan Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Dahrul Idris serta anggota dewan yang hadir sesuai quorum rapat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri Gubernur Mahyeldi serta jajaran OPD dan unsur For kopimda Sumbar Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas capaian pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5 07% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Capaian tersebut merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa roda pembanqunan daerah bergerak secara positif di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan proses pemulihan pascabencana yano masih berlangsung pada saat ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertumbuhan ekonomi ini tentu tidak hadir dengan sendirinya, melainkan melalui kerja keras, konsis tensi kebijakan, penquatan tata kelola pemerintahan, serta sinerg antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami memandang bahwa capaian ini menjadi modal strategis untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Muhidi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2, Penyampai Padangan Fraksi</div><div style="text-align: justify;">    Dalam rapat tersebut. seluruh fraksi DPRD Sumbar menyampaikan berbagai catatan, kritik, dan </div><div style="text-align: justify;">    Fraksi PDI Perjuangan-PKB menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan jalan dengan</div><div style="text-align: justify;">    strategis nasional, peningkatan anggaran infrastruktur,serta pemerataan pembangunan hingga daerah</div><div style="text-align: justify;">    kendaraan ODOL dan mendorong peningkatan alokasi pajak kendaraan untuk infrastruktur jalan.</div><div style="text-align: justify;">    terisolir seperti Kepulauan Mentawai. Fraksi juga menyoroti tingginya kerusakan jalan akibat </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Fraksi NasDem menyoroti lemahnya pengawasan kendaraan bertonase berlebih, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. NasDem juga meminta kejelasan mekanisme sanksi penanganan darurat infrastruktur serta percepatan pembangunan jalan vital seperti kawasan Sicincin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fraksi Golkar menilai persoalan utama infrastruktur terletak pada arah kebijakan anggaran dan lemah nya penegakan aturan ODOL. Golkar juga menyoroti banyaknya ruas jalan rusak serta minimnya fasilitas keselamatan seperti rambu dan penerangan jalan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fraksi PKS menegaskan jalan sebagai urat nadi ekonomi dan menekankan pentingnya keselamatan serta mitigasi bencana, PKS juga menyoroti lemahnya pengawasan Rumija, keterbatasan pemeliharaan jalan, serta perlunya sanksi tegas terhadap pelanggaran muatan kendaraan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fraksi Gerindra menyoroti data kerusakan jalan yang masih tinggi serta belum teqasnya kewajiban perusahaan pengguna jalan. Gerindra juga meminta penguatan audit jalan, digitalisasi data infrastruktur, serta skema pembiayaan jangka panjang termasuk kontribusi perusahaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fraksi PPP menekankan aspek keselamatan, percepatan perbaikan jalan rusak, serta perhatian terhadap kawasan warisan dunia Sawahlunto (WTBOS). PPP juga menyoroti belum terbentuknya badan pengelola kawasan tersebut dan meminta peningkatan akses ialan wisata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat dalam tanggapannya menyampaikan bahwa Ranperda pen didikan dan petani merupakan sektor strategis yang harus disusun secara selaras dengan regulasi nasional, kemampuan daerah, dan kebutuhan masvarakat. Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan data, harmonisasi aturan, serta efektivitas implementasi di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur berharap seluruh Ranperda yang dibahas dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, tidak tumpang tindih, serta benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan lanjutan dapat menghasilkan kebijakan yang memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan pertanian, serta mendorong <esejahteraan masvarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.(* RK)</div></div>

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Dua Agenda Sekaligus

Realitakini.com-Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan dengan dua agenda se...

Read more »

Lima Bulan Pascabencana, Endarmy Soroti Jembatan Anduriang Belum Diperbaiki

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFT1mQ2FO0D2qYXGuBwQ9y4NIQJE_EkpRsPp-26NGpsm21wXl0V9QAhZax7JfV7IarsHfxRIzE31fZs_XxxEdCf4ewZ8Dm7Pnmkg9FlvvwEjFRVlHp_XugG5x7I3kQncwmASDvROKCO844nI4suiTceJNhclhJgDnTPV-owa_tA-O1pMK6LbKqA29vWcs/s500/%20END.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFT1mQ2FO0D2qYXGuBwQ9y4NIQJE_EkpRsPp-26NGpsm21wXl0V9QAhZax7JfV7IarsHfxRIzE31fZs_XxxEdCf4ewZ8Dm7Pnmkg9FlvvwEjFRVlHp_XugG5x7I3kQncwmASDvROKCO844nI4suiTceJNhclhJgDnTPV-owa_tA-O1pMK6LbKqA29vWcs/w640-h384-rw/%20END.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Endarmi anggota DPRD Sumbar saat rapat paripurna </span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b><div><div style="text-align: justify;">Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hj. Endarmy menyoroti belum diperbaikinya Jembatan Anduriang di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, meski bencana banjir bandang telah berlalu selama lima bulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Endarmy, jembatan tersebut merupakan akses vital masyarakat yang menghubungkan Nagari Anduriang dan Nagari Kayu Tanam. Sebelum rusak akibat banjir bandang, jembatan itu menjadi jalur utama warga dan pelajar untuk beraktivitas setiap hari.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jembatan ini sangat penting bagi masyarakat. Sebelum rusak, akses itu menjadi satu-satunya jalur utama warga dan pelajar di dua nagari,” kata Endarmy saat diwawancarai, Senin (11/5).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Politisi dari daerah pemilihan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu menjelaskan, hingga kini masyarakat masih menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai. Kondisi tersebut dinilai mem bahayakan, terutama saat debit air meningkat dan arus sungai deras.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski terdapat jalur alternatif, Endarmy menyebut akses tersebut memerlukan waktu tempuh lebih lama karena jaraknya cukup jauh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Akses lain ada, akan tetapi butuh waktu dan jaraknya lebih jauh,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">DPRD Dorong Jembatan Darurat</div><div style="text-align: justify;">Endarmy meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membantu aktivitas masyarakat. Ia mendorong pembangunan jembatan darurat sebagai solusi jangka pendek agar mobilitas warga kembali normal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, ia juga meminta pemerintah melakukan normalisasi sungai guna mempercepat pemulihan pascabencana di kawasan tersebut.Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat tidak terus terganggu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui, Jembatan Anduriang mengalami rusak berat setelah diterjang banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025. Hingga kini, warga masih menunggu realisasi perbaikan dari pemerintah. (*)</div></div>

Lima Bulan Pascabencana, Endarmy Soroti Jembatan Anduriang Belum Diperbaiki

Endarmi anggota DPRD Sumbar saat rapat paripurna  Realitakini.com-Padang Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hj. Endarmy menyoroti belum d...

Read more »

Wakil Ketua DPRD Sumbar: Perjuangan Pemko Padang Masuk UNESCO Creative Cities Network Bukan Sekedar Ikhtiar Besar Tapi Mengangkat Marwah Budaya Kuliner Minangkabau

<div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYSEiAmyD5ePuGFyZSfd2fcYYmBqlPHZagqYxXeh1iTToD8WVtKYrvxDEiscJZvRibnXinvRc6iLcoffwoP15IrmNP73b3xtt69l4RFzF5XimLwm7kM7Z8l_bwRmoplIgUqo-bHpf0wbROENJbFF0dfDSXuPIr3j-G-kSFnCON2urLJYTDz0idgWfFbQQ/s500/%20Kar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYSEiAmyD5ePuGFyZSfd2fcYYmBqlPHZagqYxXeh1iTToD8WVtKYrvxDEiscJZvRibnXinvRc6iLcoffwoP15IrmNP73b3xtt69l4RFzF5XimLwm7kM7Z8l_bwRmoplIgUqo-bHpf0wbROENJbFF0dfDSXuPIr3j-G-kSFnCON2urLJYTDz0idgWfFbQQ/w640-h384-rw/%20Kar.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</b></div><div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network (UCCN) kategori City of Gastronomy tahun 2027. Menurutnya, upaya tersebut menjadi momentum strategis mengangkat budaya dan kuliner Minangkabau ke panggung internasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nanda menilai, perjuangan Pemko Padang menjadikan Kota Padang sebagai kota gastronomi dunia bukanlah sekadar agenda seremoni atau pencapaian administratif semata, melainkan bagian dari ikhtiar besar mengangkat marwah budaya Minangkabau melalui kekuatan kuliner yang telah lama mendunia. “Ini bukan hanya tentang Kota Padang, tetapi tentang bagaimana Sumatera Barat memperlihatkan identitas dan kekuatan budayanya kepada dunia internasional. Kuliner Minangkabau memiliki sejarah panjang, filosofi, nilai sosial, hingga kekuatan ekonomi yang sangat besar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena itu, DPRD Sumbar memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang sedang diperjuangkan Pemko Padang,”ujar Nanda Satria saat diwawancarai,Senin (11/5).Disebut Nanda, pengakuanUNESCO  nantinya akan menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan wisata budaya dan gastronomi nasional. Dampaknya, ini  diyakini tidak hanya akan dirasakan sektor pariwisata, tetapi juga akan menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari pelaku UMKM,- industri kreatif, petani, hingga sektor jasa pendukung lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin kekayaan kuliner Minang tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga karena ekosistem budayanya yang kuat dan berkelanjutan. Tradisi seperti makan bajamba, nilai kebersamaan dalam budaya urang awak, hingga proses pengolahan makanan tradisional merupakan kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah lain,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nanda juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, komunitas kreatif, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam mengawal seluruh tahapan seleksi UCCN yang dikenal ketat dan kompetitif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita tentu berharap seluruh elemen bergerak bersama. Ini momentum besar bagi daerah.Ketika Padang berhasil masuk dalam jaringan kota kreatif dunia UNESCO, maka dampaknya akan menjadi kebangga an sekaligus peluang ekonomi yang sangat luas bagi Sumatera Barat,” tutupnya. Sekaitan dengan ini, Pemko Padang terus mempercepat langkah untuk mewujudkan visi sebagai pusat kuliner nasional sekaligus kandidat kuat representasi Indonesia dalam jejaring kota kreatif dunia, UNESCO  Creative Cities Network (UCCN), untuk kategori City of Gastronomy pada tahun 2027 mendatang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keseriusan ini mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Republik Indonesia.Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan bahwa keinginan menjadikan Kota Padang sebagai pusat kuliner nasional akan semakin memperkuat jati diri daerah tersebut sebagai wilayah dengan keberagaman gastronomi yang kaya dan bernilai jual tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan bahwa kekayaan gastronomi Minangkabau tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga mampu memenuhi standar global dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," ujar Menteri Ekraf dalam audiensi bersama jajaran Pemerintah Kota Padang di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Kamis (7/5) lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kementerian Ekraf berkomitmen untuk turun tangan langsung mendampingi daerah dalam mengoptima lkan identitas kreatifnya, guna mendongkrak reputasi ekonomi kreatif nasional di kancah dunia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sinergi ini adalah komitmen kita bersama untuk mengawal seleksi nominasi UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027. Kami akan mendampingi Pemerintah Kota Padang agar persiapan teknis serta dokumen yang disusun sesuai dengan standar internasional UNESCO," tegas Teuku Riefky Harsya. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas masukan serta kesediaan Kementerian Ekraf untuk mengawal tahapan seleksi tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia turut memaparkan kekuatan warisan budaya (cultural heritage) yang menjadi modal utama Kota Padang untuk bersaing di level global. Kekayaan tersebut tidak terbatas pada kelezatan hidangan ikonik seperti rendang, sate padang, gulai, dan sambal lado, tetapi juga mencakup tradisi sosial masyarakat seperti makan bajamba serta akulturasi budaya urang padang jalan barampek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kementerian Ekraf memberikan dukungan yang sangat krusial bagi kami untuk meningkatkan standar ekosistem kuliner berkelanjutan, mengingat Padang memiliki kekayaan kuliner yang lengkap dan telah diakui oleh dunia," ungkap Fadly Amran.Audiensi strategis ini merupakan tindak lanjut dari adendum Berita Acara Hasil Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) Kota Padang pada Februari 2026 lalu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adendum tersebut secara resmi memindahkan fokus pengembangan ekonomi kreatif Kota Padang dari subsektor seni pertunjukan ke subsektor kuliner. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang permohonan pendampingan dari daerah kepada pusat untuk menghadapi tahapan seleksi UCCN 2027, mulai dari tahapan sosialisasi, pengisian dossier, hingga seleksi administrasi dan substansi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah akselerasi ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dikawal oleh elemen kolaborasi yang solid. Turut hadir mendampingi Wali Kota Padang dalam delegasi tersebut antara lain Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yeni Yuliza, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Padang Wirdanis, Dr. Haris Satria, serta Ramani yang hadir mewakili komunitas kuliner lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dukungan penuh juga mengalir dari unsur legislatif yang terjun langsung mengawal jalannya audiensi dan memastikan dukungan regulasi serta penganggaran. Tampak hadir dalam rombongan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra, serta Anggota DPRD Kota Padang Argi Putra Finalo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika berhasil menembus dan ditetapkan dalam jaringan UCCN kelak, Kota Padang akan menyusul jejak kota-kota kreatif Indonesia lainnya yang telah lebih dahulu diakui oleh UNESCO.Kota-kota tersebut antara lain Pekalongan, Surakarta, dan Ponorogo (kota kerajinan dan kesenian), Bandung (kota desain), Ambon (kota musik), Jakarta (kota literasi), serta Malang (kota kreatif seni media). (*RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Wakil Ketua DPRD Sumbar: Perjuangan Pemko Padang Masuk UNESCO Creative Cities Network Bukan Sekedar Ikhtiar Besar Tapi Mengangkat Marwah Budaya Kuliner Minangkabau

Realitakini.com-Padang Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pada...

Read more »

Wakil Ketua DPRD Sumbar. Evi Yandri Ajak Perantau Bangun Kampung Halaman Ketika Hadiri Pelantikan IKAPAS Di Batam Periode 2025-2030

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7Wl7slfwZMiIHfT3k7hnAIyRoLNlC3E2NyH1Dwy9Lx7ZAjuEM8oaDoe05CHZmrsyFEQB_aZ2YOhsgEaDZ9OmmXjOvA7QPM8TXdlm6k7Ln1MUo58Yt4yu34VpW6OaRkbQCy26RI1RcnBgKd2l9fbfil1XL4L1C5IWfX95FGzS8EaQZCqe5pjRZFfaI9_o/s500/%20EVI.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7Wl7slfwZMiIHfT3k7hnAIyRoLNlC3E2NyH1Dwy9Lx7ZAjuEM8oaDoe05CHZmrsyFEQB_aZ2YOhsgEaDZ9OmmXjOvA7QPM8TXdlm6k7Ln1MUo58Yt4yu34VpW6OaRkbQCy26RI1RcnBgKd2l9fbfil1XL4L1C5IWfX95FGzS8EaQZCqe5pjRZFfaI9_o/w640-h384-rw/%20EVI.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman memberikan sambutan saat menghadiri Pelantikan Pengurus IKAPAS Kota Batam periode 2025-2030 di Convention Centre SMKN 1 Batam, Minggu (10/5/2026). </span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com- Batam</b></span></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Pasaman (IKAPAS) Kota Batam periode 2025-2030 serta Silaturahmi Akbar yang digelar di Convention Centre SMKN 1 Batam, Minggu (10/5/2026).Dalam kesempatan itu, Evi Yandri mengajak para perantau Pasaman yang ada di Batam untuk turut berkontribusi mem bangun kampung halaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> “Kami atas nama pimpinan DPRD mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus IKAPAS pada hari ini. Dengan kepengurusan yang sekarang, besar harapan kami IKAPAS bisa ikut ber kontribusi mem bangun kampung halaman. Suksesnya pembangunan daerah tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kepedulian para perantau,” ujar Evi Yandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengatakan, dengan kondisi APBD Pasaman yang terbatas, pemerintah daerah membutuhkan dukung an para perantau untuk mempercepat pembangunan. Karena itu, ia berharap IKAPAS Kota Batam dapat mengambil peran dalam mendukung pembangunan daerah asal.Lebih lanjut, Evi Yandri mengingatkan agar IKAPAS di bawah kepengurusan baru mampu menjadi rumah bersama bagi perantau Minang di Batam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bagi orang Minang, organisasi di rantau ibarat rumah gadang, tempat mengadu dan bermusya warah. Karena itu, kami berharap IKAPAS bisa menjalankan peran tersebut, menjadi rumah bagi saudara-saudara kita di perantauan,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra,Khairuddin Simanjuntak mengapresiasi inisiatif dan konsistensi masyarakat Pasaman di Kota Batam dalam membangun wadah kebersama an .Menurut nya, organisasi perantau seperti IKAPAS memiliki peran penting dalam mem pererat hubungan sosial dan menjaga komunikasi antarwarga Pasaman di tanah rantau.Ia menilai semangat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat Pasaman di Batam menjadi contoh positif bagi komunitas perantau lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Semangat persatuan yang ditunjukkan masyarakat Pasaman di Batam sangat luar biasa. Ini men jadi modal sosial yang kuat dalam membangun solidaritas,” ujar dewan dari Dapil Pasaman-Pasaman Barat tersebut. Khairuddin juga mengapresiasi pelantikan yang dirangkai dengan kegiatan silaturahmi akbar sehingga tidak hanya bersifat seremonial.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia berharap momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan komunikasi antar- anggota sekaligus membuka ruang kolaborasi di berbagai bidang.dapat menjadi jembatan antara- masyarakat di daerah asal dan daerah perantauan, terutama dalam mendukung pembangun an serta- pemberdayaan ekonomi.Selain itu, ia mendorong pengurus yang baru dilantik menjalan kan amanah- dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Organisasi ini harus menjadi rumah bersama, tempat berdiskusi, berbagi informasi, dan saling mem bantu antarperantau,” tambahnya.Pelantikan IKAPAS Kota Batam juga diisi berbagai ke giatan pen dukung, termasuk penampilan budaya dan ajang silaturahmi tokoh masyarakat</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Minangkabau sekaligus mengenal kan nilai-nilai adat kepada generasi muda di perantauan.Antusiasme masyarakat Pasaman di Batam terlihat tinggi menjelang pelaksanaan acara dengan dukungan berbagai elemen dan komunitas lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejumlah warga menilai kehadiran IKAPAS dapat memperkokoh persatuan sekaligus menjadi wadah koordinasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.Dengan semangat keber samaan yang terus terjaga, pelantikan IKAPAS Kota Batam diharapkan menjadi langkah awal memperkuat organisasi agar lebih solid, berdaya guna, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat Pasaman di Kepulauan Riau. (*RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Wakil Ketua DPRD Sumbar. Evi Yandri Ajak Perantau Bangun Kampung Halaman Ketika Hadiri Pelantikan IKAPAS Di Batam Periode 2025-2030

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman memberikan sambutan saat menghadiri Pelantikan Pengurus IKAPAS Kota Batam periode ...

Read more »

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, Dorong Kepala Daerah Memperkuat Kolaborasi Dengan Bank Nagari

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLHbRtiwYVVOQsY7475jB-BthIWvWmdZeqoWLo-dK0H1aOvOCS6c8bG3hwPw3REhQP3zxuF24J5yrNCp3U8t3CWJhqy6Z641Imdm9LoAVwPRYv5ZEOqvVFyo4Ay_CK5dUoeQU13h0LRgD-cpStbE-WpbPXJ8cCWiIE02su0zAErY16yzT7on9nKD8Yeuo/s500/%20DIH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLHbRtiwYVVOQsY7475jB-BthIWvWmdZeqoWLo-dK0H1aOvOCS6c8bG3hwPw3REhQP3zxuF24J5yrNCp3U8t3CWJhqy6Z641Imdm9LoAVwPRYv5ZEOqvVFyo4Ay_CK5dUoeQU13h0LRgD-cpStbE-WpbPXJ8cCWiIE02su0zAErY16yzT7on9nKD8Yeuo/w640-h384-rw/%20DIH.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-  Solok</span></b></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong kepala daerah  memperkuat kolaborasi dengan Bank Nagari untuk mendukung pembangunan daerah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor UMKM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Muhidi, penguatan bank milik daerah tersebut akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi daerah serta memperluas dukungan bagi pelaku usaha masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Penarikan Gebyar Hadiah Bank Nagari yang digelar di Kota Solok, Minggu (10/5)Muhidi mengapresiasi langkah Bank Nagari yang terus berupaya meningkat kan minat masyarakat untuk menabung melalui berbagai program dan inovasi pelayanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, pelaksanaan Gebyar Hadiah Bank Nagari memberikan manfaat ganda bagi masyarakat. Selain memperoleh layanan perbankan, nasabah juga berkesempatan mendapatkan hadiah undian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan menabung di Bank Nagari, masyarakat mendapatkan manfaat ganda. Selain berkesempatan memperoleh hadiah, dana yang tersimpan di Bank Nagari juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” ujar Muhidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia berharap Bank Nagari terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan menghadirkan berbagai ke mudahan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing di tengah ketatnya industri perbankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bank Nagari harus terus berinovasi agar pelayanan semakin maksimal, mudah diakses masyarakat, dan mampu mengikuti perkembangan digitalisasi perbankan,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Muhidi menegaskan, semakin besar kepercayaan masyarakat untuk menabung di Bank Nagari, maka semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan terhadap pembangunan daerah dan penguatan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengimbau pemerintah daerah, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), terus memperkuat kola borasi dan berkontribusi terhadap perkembangan Bank Nagari sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bank Nagari memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pe nguatan UMKM. Karena itu, Gebyar Bank Nagari ini diharapkan terus memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di akhir kegiatan, Muhidi turut menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang undian Gebyar Hadiah Bank Nagari.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selamat kepada para pemenang undian. Semoga ini semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nagari,” tutupnya.Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Mahyeldi Ansharullah, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra, serta Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian, Direktur Kredit dan Syariah Hafid Dauli, Direktur Operasional Zilfa Efrizon, Direktur Kepatuhan Sukardi, pimpinan cabang Bank Nagari, unsur Forkopimda, kepala daerah, tokoh masyarakat, dan ribuan nasabah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada penarikan undian tersebut, nasabah Bank Nagari Cabang Solok, Eri Suryatini, berhasil memenang kan hadiah utama satu unit Toyota Fortuner dari total hadiah Gebyar Hadiah Tabungan Bank Nagari senilai Rp3 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, satu unit Mitsubishi Xpander Exceed dimenangkan nasabah Bank Nagari Cabang-- Simpang Empat, Romatio Naibaho. Sedangkan nasabah Bank Nagari Syariah Cabang Solok, Rio Rusman, memperoleh satu unit Honda Brio Satya.</div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan yang dipadati ribuan masyarakat tersebut, panitia juga mengundi hadiah lima paket perjalanan umrah, tiga unit Yamaha NMAX Neo S, 56 unit Honda Vario, serta 10 keping emas masing-masing seberat 2,5 gram( *)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, Dorong Kepala Daerah Memperkuat Kolaborasi Dengan Bank Nagari

Realitakini.com-  Solok Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong kepala daerah  memperkuat kolaborasi dengan Bank Nagari untuk ...

Read more »

Ketua DPRD Sumbar ,Muhidi Terima Langsung Naskah Akademik Dan Draft RUU DIM

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5wUZEshtrlzo1-D_z04HHulGGrmhAoist36XtrgiCmkoQBw2EEv8I-ncbc4ciNmU39w1BLvh5hmrmhtwtLBciSo-H0DxCfieJLxRzBpioz8iOEobFAz1ekOraeuxDOrDTkmd8O7u_WCAGJeZ9R0qOPGKef4j5gpm0gHtd_ZxfG_ZNU4wqlNn3G3C7iAg/s500/%20CINT.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5wUZEshtrlzo1-D_z04HHulGGrmhAoist36XtrgiCmkoQBw2EEv8I-ncbc4ciNmU39w1BLvh5hmrmhtwtLBciSo-H0DxCfieJLxRzBpioz8iOEobFAz1ekOraeuxDOrDTkmd8O7u_WCAGJeZ9R0qOPGKef4j5gpm0gHtd_ZxfG_ZNU4wqlNn3G3C7iAg/w640-h384-rw/%20CINT.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang</span></b></div></span></b><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi bersama tenaga ahli DPRD mulai mengkaji gagasan pengajuan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM). Langkah awal tersebut ditandai dengan penyerahan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) DIM kepada tim ahli untuk dikaji dari berbagai aspek, mulai dari hukum, konstitusi, hingga sejarah, Senin (11/5).</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Naskah akademik dan draft RUU DIM tersebut sebelumnya diterima langsung oleh Muhidi dari Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) saat audiensi di rumah dinas KetuaDPRD Sumbar pada Jumat (8/5) lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita menindaklanjuti wacana DIM yang terus diperjuangkan BP2DIM dengan mengkaji dari berbagai aspek bersama tim ahli,” ujar Muhidi.Ia menegaskan, DPRD Sumbar ingin melihat secara komprehensif aspek hukum dan mekanisme pengajuan RUU tersebut, termasuk prosedur konstitusional yang harus ditempuh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Muhidi, langkah itu merupakan bentuk komitmen DPRD Sumbar dalam menindaklanjuti setiap gagasan strategis yang berkembang di tengah masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin melihat secara utuh bagaimana peluang dan tantangan dari gagasan Daerah Istimewa Minang kabau ini, baik dari sisi regulasi maupun dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat Sumatera Barat,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Muhidi juga menegaskan, DPRD Sumbar terbuka terhadap berbagai gagasan yang bertujuan memper kuat posisi dan kekhususan budaya Minangkabau dalam sistem pemerintahan daerah, sepanjang tetap sejalan dengan konstitusi dan regulasi nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut, tenaga ahli yang hadir di antaranya HM Nurnas, Kurnia Warman, Sayuti, dan Khairul Fahmi. Penyerahan draft turut didampingi Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, BP2DIM berharap DPRD Sumbar dapat menjadi pintu masuk dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait penguatan kekhususan Minangkabau melalui jalur konstitusional. Sebelum nya, pengurus BP2DIM menggelar audiensi bersama Muhidi di rumah dinas Ketua DPRD Sumbaruntuk membahas dorongan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BP2DIM menilai penguatan status tersebut penting untuk menjaga falsafah Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tetap menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau.Audiensi itu turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi, di antaranya Muslim Tawakal, Zulkifli Datuak Rajo Mangkuto, Yulmiati, serta Sutan Roser Nuserwan, Dziqro Fernando, dan Mistarija.(* RK)</div></div>

Ketua DPRD Sumbar ,Muhidi Terima Langsung Naskah Akademik Dan Draft RUU DIM

Realitakini.com-Padang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi bersama tenaga ahli DPRD mulai mengkaji gagasan pengajuan Daerah Istimewa M...

Read more »

Wakil Ketua DPRD Sumbar Dukung Padang Menuju Kota Gastronomi Dunia UNESCO 2027

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-L2oKaBEXnJ5e5Ko_SBIiVfpuA6L__aarGk8o-qwuRgM5UU4fQVlKCv174hx9hh023ZPeHXYweFNrU7XMXHzXZEwPW16yUeu5Fb035mbYn2jBkNGlMdjsHPIxTxlM_j9JpIm9CZsepfkPHtj94ZFFhV6R_YGqWbIJQqgORCL8_Hgi9bn0y6OXTdtMQ-M/s500/%20Nada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-L2oKaBEXnJ5e5Ko_SBIiVfpuA6L__aarGk8o-qwuRgM5UU4fQVlKCv174hx9hh023ZPeHXYweFNrU7XMXHzXZEwPW16yUeu5Fb035mbYn2jBkNGlMdjsHPIxTxlM_j9JpIm9CZsepfkPHtj94ZFFhV6R_YGqWbIJQqgORCL8_Hgi9bn0y6OXTdtMQ-M/w640-h384-rw/%20Nada.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: x-small;">Wali Kota Padang Fadly Amran didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria saat melakukan audiensi bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Kamis (7/5/2026). (Foto:  Knf ) </span><span style="font-family: "Segoe UI", "sans-serif"; font-size: 10.5pt;"> </span></p></td></tr></tbody></table>Realitakini.com- Jakarta </span></div><div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network (UCCN) kategori City of Gastronomy tahun 2027. Menurutnya, upaya tersebut menjadi momentum strategis mengangkat budaya dan kuliner Minangkabau ke panggung internasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nanda menilai, perjuangan Pemko Padang menjadikan Kota Padang sebagai kota gastronomi dunia bukanlah sekadar agenda seremoni atau pencapaian administratif semata, melainkan bagian dari ikhtiar besar mengangkat marwah budaya Minangkabau melalui kekuatan kuliner yang telah lama mendunia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini bukan hanya tentang Kota Padang, tetapi tentang bagaimana Sumatera Barat memperlihatkan iden titas dan kekuatan budayanya kepada dunia internasional. Kuliner Minangkabau memiliki sejarah pan jang, filosofi, nilai sosial, hingga kekuatan ekonomi yang sangat besar. Karena itu, DPRD Sumbar mem berikan dukungan penuh terhadap langkah yang sedang diperjuangkan Pemko Padang,” ujar Nanda Satria saat diwawancarai, Senin (11/5/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disebut Nanda, pengakuan UNESCO nantinya akan menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan wisata budaya dan gastronomi nasional. Dampaknya, ini diyakini tidak hanya akan dirasakan sektor pariwisata, tetapi juga akan menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari pelaku UMKM, industri kreatif, petani, hingga sektor jasa pendukung lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin kekayaan kuliner Minang tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga karena eko sistem budayanya yang kuat dan berkelanjutan. Tradisi seperti makan bajamba, nilai kebersamaan- dalam budaya urang awak, hingga proses pengolahan makanan tradisional merupakan kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah lain,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nanda juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, komunitas kreatif, pelaku usaha,hingga masyarakat dalam mengawal seluruh tahapan seleksi UCCN yang dikenal ketat dan kompetitif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita tentu berharap seluruh elemen bergerak bersama. Ini momentum besar bagi daerah.Ketika Padang berhasil masuk dalam jaringan kota kreatif dunia UNESCO, maka dampaknya akan menjadi kebangga an sekaligus peluang ekonomi yang sangat luas bagi Sumatera Barat,” tutupnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekaitan dengan ini, Pemko Padang terus mempercepat langkah untuk mewujudkan visi sebagai pusat kuliner nasional sekaligus kandidat kuat representasi Indonesia dalam jejaring kota kreatif dunia,-- UNESCO Creative Cities Network (UCCN), untuk kategori City of Gastronomy pada tahun 2027 men datang. Keseriusan ini mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Republik Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan bahwa keinginan menjadikan Kota Padang sebagai pusat kuliner nasional akan semakin memperkuat jati diri daerah tersebut sebagai wilayah dengan keberagaman gastronomi yang kaya dan bernilai jual tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan bahwa kekayaan gastronomi Minangkabau tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga mampu memenuhi standar global dan memberikan dampak eko- nomi nyata bagi masyarakat," ujar Menteri Ekraf dalam audiensi bersama jajaran Pemerintah Kota- Padang di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Kamis (7/5/2026) lalu. Kementerian Ekraf berkomitmen untuk turun tangan langsung mendampingi daerah dalam mengoptimalkan identitas kreatifnya, guna mendongkrak reputasi ekonomi kreatif nasional di kancah dunia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sinergi ini adalah komitmen kita bersama untuk mengawal seleksi nominasi UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027. Kami akan mendampingi Pemerintah Kota Padang agar persiapan teknis serta dokumen yang disusun sesuai dengan standar internasional UNESCO," tegas Teuku Riefky Harsya. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas masukan serta kesediaan Kementerian Ekraf untuk mengawal tahapan seleksi tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia turut memaparkan kekuatan warisan budaya (cultural heritage) yang menjadi modal utama Kota Padang untuk bersaing di level global. Kekayaan tersebut tidak terbatas pada kelezatan hidangan ikonik seperti rendang, sate padang, gulai, dan sambal lado, tetapi juga mencakup tradisi sosial masyarakat seperti makan bajamba serta akulturasi budaya urang padang jalan barampek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kementerian Ekraf memberikan dukungan yang sangat krusial bagi kami untuk meningkatkan standar ekosistem kuliner berkelanjutan, mengingat Padang memiliki kekayaan kuliner yang lengkap dan telah diakui oleh dunia," ungkap Fadly Amran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Audiensi strategis ini merupakan tindak lanjut dari adendum Berita Acara Hasil Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) Kota Padang pada Februari 2026 lalu. Adendum tersebut secara resmi memindahkan fokus pengembangan ekonomi kreatif Kota Padang dari subsektor seni pertunjukan ke subsektor kuliner. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang permohonan pendamping an dari daerah kepada pusat untuk menghadapi tahapan seleksi UCCN 2027, mulai dari tahapan sosial isasi, pengisian dossier, hingga seleksi administrasi dan substansi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah akselerasi ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dikawal oleh elemen kolaborasi yang solid. Turut hadir mendampingi Wali Kota Padang dalam delegasi tersebut antara lain Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yeni Yuliza, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Padang Wirdanis, Dr. Haris Satria, serta Ramani yang hadir mewakili komunitas kuliner lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dukungan penuh juga mengalir dari unsur legislatif yang terjun langsung mengawal jalannya audiensi dan memastikan dukungan regulasi serta penganggaran. Tampak hadir dalam rombongan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra, serta Anggota DPRD Kota Padang Argi Putra Finalo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika berhasil menembus dan ditetapkan dalam jaringan UCCN kelak, Kota Padang akan menyusul jejak kota-kota kreatif Indonesia lainnya yang telah lebih dahulu diakui oleh UNESCO.Kota-kota tersebut antara lain Pekalongan, Surakarta, dan Ponorogo (kota kerajinan dan kesenian), Bandung (kota desain), Ambon (kota musik), Jakarta (kota literasi), serta Malang (kota kreatif seni media). (***)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></div>

Wakil Ketua DPRD Sumbar Dukung Padang Menuju Kota Gastronomi Dunia UNESCO 2027

Wali Kota Padang Fadly Amran didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria saat melakukan audiensi bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku R...

Read more »

Kunker Komisi I DPRD Sumbar Lakukan Pengawasan Dan Sinkronisasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI91qjU9kC0A7YBUctJmoJ7_Jo6uVdQwlutHvoj7fjY-aq-awz6K4Jv2mMA9RSckh9tDIFNrGziwlGp4GSOoqGLwoRJ8K7z1KQ3DtluFTLo3JwVWX2hR-VXlPh5DqZXWMt-Uuu_OETamNu9Qvg5QKb3Nl5P1MA7HYhYFrTQULzljYnECcwMN4xgjbKBH8/s500/%20INJA.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI91qjU9kC0A7YBUctJmoJ7_Jo6uVdQwlutHvoj7fjY-aq-awz6K4Jv2mMA9RSckh9tDIFNrGziwlGp4GSOoqGLwoRJ8K7z1KQ3DtluFTLo3JwVWX2hR-VXlPh5DqZXWMt-Uuu_OETamNu9Qvg5QKb3Nl5P1MA7HYhYFrTQULzljYnECcwMN4xgjbKBH8/w640-h384-rw/%20INJA.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com- Payakumbuh </span></b></div><div><div style="text-align: justify;"> Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melaksana kan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Payakumbuh, terkhusus ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis (07/05/2026).Kunker Komisi I DPRD Sumbar itu dalam rangka pengawasan dan sinkronisasi kebijakan terutama terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I, Sawal, dikuti Wakil Ketua I, Abdul Rahman, Sekretaris, Bagas Panyusunan Nasution, Anggota, Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma dan Aida itu disambut Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kurniawan Syah Putra beserta jajaran Pemko Payakumbuh lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Sekda Rida Ananda mengapresiasi dan menyebut kunjungan ini sebagai bentuk sinergi strategis antara provinsi dan kota dalam percepatan transformasi digital.</div><div style="text-align: justify;">Diabetes Bukan Dari Makanan Manis! Temui Musuh Utama Diabetes</div><div style="text-align: justify;">Diabetes Bukan Dari Makanan Manis! Temui Musuh Utama Diabetes</div><div style="text-align: justify;">Satu Sendok sebelum Tidur, Turunkan 15 Kg hanya dalam 2 Minggu!</div><div style="text-align: justify;">Satu Sendok sebelum Tidur, Turunkan 15 Kg hanya dalam 2 Minggu!</div><div style="text-align: justify;">"Ini momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital, dimana Payakumbuh telah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE," Ujar Sekda Rida.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rida sampaikan jika dirinya memahami betul bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi- bagian dari upaya bersama untuk menyelaraskan visi pembangunan digital antara provinsi dan kab- upaten /kota. Kota Payakumbuh saat ini, lanjut Rida, sedang berada dalam fase akselerasi transformasi digital.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita tidak ingin sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar ingin memanfaatkan teknologi untuk memper baiki tata kelola pemerintahan yang memberi manfaat serta kemudahan bagi masyarakat Kota Paya- kumbuh sebagaimana hal ini selalu ditekankan Wali Kota Zulmaeta" Kata Sekda Rida.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rida juga mengatakan sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi menjadi salah satu prioritas utama. Pemko Payakumbuh telah memulai dengan berbagai terobosan, akan tetapi tentu masih banyak yang perlu dibenahi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Oleh karena itu, masukan dan arahan dari Komisi I DPRD Provinsi sangat kami perlukan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga ke tingkat kelurahan,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kita, lanjut Rida, sangat memahami amanat reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan pemerintah an Presiden Prabowo Subianto, terutama mengenai Satu Data Indonesia dan digitalisasi pelayanan publik dan Payakumbuh berkomitmen untuk menjadi bagian dari gerakan nasional tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Kurniawan Syah Putra memaparkan capaian indeks SPBE Kota Payakumbuh setiap tahunnya dinilai konsisten meningkat oleh Kementerian PAN-RB </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, setiap tahun indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan, ini bukti implementasi SPBE berjalan dengan baik, komitmen yang terus dijaga. Capaian itu sebagai modal untuk bergerak menuju fase transformasi digital” ujarnya. Dari sisi infrastruktur, lanjut Kurniawan, Pemko Payakumbuh telah memiliki backbone fiber optik yang saling terhubung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita juga membangun sistem redundansi untuk memastikan jika satu jalur jaringan terganggu, masih ada jalur lain sehingga layanan publik tidak berhenti. Selain itu, kita juga memanfaatkan cloud server dari Kemkomdigi sebagai bagian dari efisiensi dan keamanan data,” ujar Kurniawan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di ranah aplikasi, Kurniawan katakan jika Pemko Payakumbuh telah memiliki MyKOPAY sebagai sistem terintegrasi yang menjadi tulang punggung berbagai layanan. Ada E-Kinerja untuk penilaian kinerja pegawai secara objektif, E-SPPD untuk perjalanan dinas, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan dasawisma terintegrasi, hingga SiPADUKO untuk puskesmas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita juga mengembangkan BIG DATA (Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat) untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data,” lanjutnya. Pada 08/10/2024 lalu, ujar Kurniawan, telah dilakukan soft launching MPP Digital Kota Payakumbuh. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dimana layanan perizinan berusaha melalui OSS RBA, e-KKPR, hingga SIMPAD untuk PBB perdesa an dan perkotaan, semua sudah bisa diakses secara digital, begitu juga layanan paspor, masyarakat cukup  daftar online lewat M-Paspor" Jelas Kurnaiwan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemko Payakumbuh juga tengah mengimplementasikan program Taman Digital yang terus memperluas keterhubungan jaringan internet hingga kantor-kantor lurah, seperti di Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Target kita sederhana, dimana tidak boleh ada masyarakat kota Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital, tetunya dengan dukungan penuh dari Komisi I DPRD Provinsi, kita  optimis program dan kegiatan yang kita implemantasikan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya,” tukasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal mengapresiasi komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung reformasi birokrasi digital sebagaimana arahan prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan kunker kali ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan sinkronisasi kebijakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita ingin memastikan keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota. Paya- kumbuh menunjukkan kemajuan nyata, terutama dalam digitalisasi layanan publik" katanya. Kunker Komisi I DPRD Sumbar itu juga melakukan peninjauan sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diimplementasikan Pemko Payakumbuh, termasuk e-KKPR, Sipedati untuk PKK dan Dasawisma, serta BIG DATA.(*RK)</div></div>

Kunker Komisi I DPRD Sumbar Lakukan Pengawasan Dan Sinkronisasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Realitakini.com- Payakumbuh   Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melaksana kan kunjungan kerja...

Read more »

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman : Aspirasi KSPSI Telah Dicatat Dan Direkam Secara Resmi

<div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie1sqWVNTOCoIKdNVLL3uQYatkZe4TeiUHRYMcuBPL8-D9DEPqGF6u-nA5ZtB_6YiP-0GIH1k_orh-DmYN9TtrAuLkiJ858WowJynIIsXsy-YQsge_GLMe9J49hy-9gxf3EJjEoldQRKc48ckvVkPyryeNGpjicLUDK1p8tbhIRXPX16dU2cgDHef1buM/s500/%20Kal.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie1sqWVNTOCoIKdNVLL3uQYatkZe4TeiUHRYMcuBPL8-D9DEPqGF6u-nA5ZtB_6YiP-0GIH1k_orh-DmYN9TtrAuLkiJ858WowJynIIsXsy-YQsge_GLMe9J49hy-9gxf3EJjEoldQRKc48ckvVkPyryeNGpjicLUDK1p8tbhIRXPX16dU2cgDHef1buM/w640-h384-rw/%20Kal.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </b></div><div><div style="text-align: justify;">DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang krusial bersama KSPSI, Aliansi Mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/5/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat ini menindaklanjuti gelombang protes buruh terkait kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di Ranah Minang.Referensi Geografis</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan bahwa seluruh aspirasi telah dicatat dan direkam secara resmi. Ia melemparkan sinyal kuat untuk mengambil langkah politik yang lebih tegas jika mediasi tidak membuahkan hasil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kalau memang tidak ada jalan lain, kenapa tidak kita akan melakukan Pansus (Panitia Khusus)," tegas Evi Yandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Isu Krusial : Pelanggaran HAM dan Pidana Perusahaan Sejumlah fakta mengejutkan dan tuntutan tajam muncul dalam pertemuan tersebut antara lainPertama, Pelanggaran Hak Dasar. Anggota DPRD Sri Komala Dewi menyatakan keprihatinannya atas adanya indikasi pelanggaran HAM terhadap buruh dan belum dijalankannya Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh perusahaan. Ia mendesak koordinasi dengan pihak kepolisian untuk tindakan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Disnakertrans Sumbar, Firdaus Firman, mengakui baru 25 persen buruh di Sumbar yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Ia memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak menyetorkan iuran BPJS dapat dijerat pidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketiga, Desakan Mundur. Aliansi Cipayung mendesak Kepala Disnakertrans Sumbar untuk mengundur kan diri karena dinilai lalai dalam fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan nakal.Keempat , Mekanisme Solusi. Anggota DPRD Nurfirmansyah mendorong pemanggilan pihak perusahaan pada pertemuan selanjutnya guna mendapatkan klarifikasi dan solusi berimbang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aspirasi Pekerja (KSPSI)</div><div style="text-align: justify;">KSPSI Sumbar tidak hanya menuntut kenaikan upah, tetapi juga menyoroti perlakuan diskriminatif per usahaan serta hambatan dalam mendapatkan hak jaminan kesehatan. Mereka mendesak adanya "langkah politik dari Negara" untuk membenahi ekosistem tenaga kerja di Sumatera Barat yang dinilai tidak ber pihak pada buruh.(*Rk)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman : Aspirasi KSPSI Telah Dicatat Dan Direkam Secara Resmi

Realitakini.com-Padang  DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang krusial bersama KSPSI, Aliansi Maha...

Read more »

Sekretariat DPRD Sumbar Perkuat Budaya Disiplin Dan Pelayanan Publik

<div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjahyphenhyphenr_m8-YkvtouM7T2IVaThDUThlrLpT6NIwgceOTipYIr1EMojISFpf4hrU2qOy_GIPRNHmpukpxxw4sSOCRWIJH7YSVGL7N6RBLU7lrJtEQRijdiuv2Mr7bKmkx6P3yqxtMcvD6j3rbAS52X8vY2YW5VjAJ9fl3sGYUNmp7L4kp6_2a7IECdzK8R4/s500/%20Baj.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjahyphenhyphenr_m8-YkvtouM7T2IVaThDUThlrLpT6NIwgceOTipYIr1EMojISFpf4hrU2qOy_GIPRNHmpukpxxw4sSOCRWIJH7YSVGL7N6RBLU7lrJtEQRijdiuv2Mr7bKmkx6P3yqxtMcvD6j3rbAS52X8vY2YW5VjAJ9fl3sGYUNmp7L4kp6_2a7IECdzK8R4/w640-h384-rw/%20Baj.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</b></div><div><div style="text-align: justify;">Upaya membangun budaya kerja yang disiplin, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik terus diperkuat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Komitmen tersebut kembali ditegas kan dalam apel pagi rutin yang dipimpin Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, Kamis (7/5/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suasana apel berlangsung tertib dan penuh semangat, menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai untuk terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Maifrizon menekankan bahwa disiplin dan integritas bukan hanya kewajiban adminis tratif , melainkan budaya kerja yang harus tumbuh dalam keseharian aparatur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Disiplin dan integritas harus menjadi budaya kerja yang terus dijaga bersama. Dengan semangat keber samaan, kita optimistis pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan berkualitas,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai, soliditas antarpegawai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas ke dewanan serta menciptakan pelayanan publik yang responsif dan terpercaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena itu, seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar diminta terus memperkuat rasa tang gung jawab, kerja sama, dan etos kerja demi mendukung pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui apel rutin tersebut, Sekretariat DPRD Sumbar berharap tercipta aparatur yang semakin disiplin, profesional, dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas pelayanan publik.(*)</div></div>

Sekretariat DPRD Sumbar Perkuat Budaya Disiplin Dan Pelayanan Publik

Realitakini.com-Padang Upaya membangun budaya kerja yang disiplin, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik terus diperkuat di ...

Read more »

Pansus I Dprd Tanah Datar Kunjungi DPRD Sumbar Untuk Konsultasi Pembahasan Lkpj Terima Kunjungan

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipIsCEw0TlPf1_b22JuCauGSaZLBRYeVow_Pi99PnlGWJkGnsFFaRqp7B74vu5AsZa99xrSfjCIYGOPc_CZJDT7kdWqJ7opfZVIO-ypDyByU7vIoHK3G-aYl1gQXu7B0JFmBctCiyQQxtnrd_ypA4sLtkjh88g7KsTy1rhTFxsnJhZfo6p-ZBSuZRz400/s500/smp.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipIsCEw0TlPf1_b22JuCauGSaZLBRYeVow_Pi99PnlGWJkGnsFFaRqp7B74vu5AsZa99xrSfjCIYGOPc_CZJDT7kdWqJ7opfZVIO-ypDyByU7vIoHK3G-aYl1gQXu7B0JFmBctCiyQQxtnrd_ypA4sLtkjh88g7KsTy1rhTFxsnJhZfo6p-ZBSuZRz400/w640-h384-rw/smp.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b><div style="text-align: justify;">DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka konsultasi dan pembahasan Laporan Keterang an Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, Rabu (6/5/2026). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedatangan rombongan Pansus I DPRD Kabupaten Tanah Datar tersebut diterima Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dahrul Idris, S.STP, M.Si di ruang rapat khusus I Kantor DPRD Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pansus I DPRD Tanah Datar berdiskusi mengenai mekanisme pembahasan LKPJ, evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah, serta penguatan fungsi pengawas an DPRD terhadap jalannya pemerintahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dahrul Idris menyampaikan, LKPJ merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan pelak sanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.Menurutnya, melalui pembahasan LKPJ yang komprehensif, DPRD dapat memberikan masukan konstruktif terhadap capaian program pemerintah daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> “Konsultasi seperti ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga legislatif, se hingga tercipta kesamaan persepsi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, koordinasi antara DPRD kabupaten/kota dengan DPRD provinsi sangat diperlukan untuk saling bertukar pengalaman serta menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui kunjungan tersebut, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin solid antara- DPRD Kabupaten Tanah Datar dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang op- timal rangkuman:</div><div><div style="text-align: justify;">•  DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja Pansus I DPRD Kabupaten Tanah Datar </div><div style="text-align: justify;">    guna melakukan konsultasi terkait mekanisme pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab </div><div style="text-align: justify;">    an  (LKPJ). </div><div style="text-align: justify;">•  Diskusi tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah serta penguatan </div><div style="text-align: justify;">    fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan </div><div style="text-align: justify;">    akuntabel.</div><div style="text-align: justify;">•  Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga legislatif dalam menyamakan persepsi dan</div><div style="text-align: justify;">    langkah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang </div></div><div style="text-align: justify;">   optimal. (*Rk)</div>

Pansus I Dprd Tanah Datar Kunjungi DPRD Sumbar Untuk Konsultasi Pembahasan Lkpj Terima Kunjungan

Realitakini.com-Padang DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten T...

Read more »

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penetapan Usul Prakarsa DPRD Terhadap Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBa4i2BugFD6uZvMxGMCHl9AhAm5yGM6KsJQh3bJES8IcOOtgsy_NlwFQOhcfpvtzA_3CQmOh0nWcPT7IgStfT8lsP7dUXBJvUPuIHyWXe3IHC91DUJNHEhnhV0QD3swq3ZWZOqrswCJjXEgnxaZyGhKPuHlSQPjfaiL4zmaHt9JN6r-5UyqropgjLJf8/s500/%20Bul.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBa4i2BugFD6uZvMxGMCHl9AhAm5yGM6KsJQh3bJES8IcOOtgsy_NlwFQOhcfpvtzA_3CQmOh0nWcPT7IgStfT8lsP7dUXBJvUPuIHyWXe3IHC91DUJNHEhnhV0QD3swq3ZWZOqrswCJjXEgnxaZyGhKPuHlSQPjfaiL4zmaHt9JN6r-5UyqropgjLJf8/w640-h384-rw/%20Bul.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria (kanan) didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi saat memimpin rapat paripurna</span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-weight: bold;"> </span></span></p></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div style="text-align: justify;">DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna Penetapan Usul Prakarsa DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di ruang sidang utama dewan, Rabu (6/5/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria didampingi Sekretaris DPRD, Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Darul Idris juga didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Nanda Satria saat memimpin rapat paripurna tersebut, Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan hadir untuk merevitalisasi sistem pendidikan di Sumatera Barat agar tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh substansi mutu dan relevansi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin memastikan bahwa pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global melalui penguasaan bahasa internasional dengan kekokohan jati diri lokal melalui revitalisasi peran surau serta falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” ujar Nanda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih dari itu, ujar Nanda, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini hadir juga untuk memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta perlindungan hukum yang konkret bagi para guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas mulianya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan komitmen penganggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada pengembangan karakter Minangkabau yang religius, unggul, dan berdaya saing, kita sedang meletakkan fondasi yang kuat bagi lahirnya generasi emas Sumatera Barat yang siap memimpin di masa depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Begitu juga dengan usul prakarsa Ranperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Sumatera Barat yang menyumbang 21,37% PDRB.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa mayoritas petani kita adalah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar,” tukuknya. Kondisi ini, katanya, membuat mereka sangat rentan terhadap kemiskinan, dampak perubahan iklim, dan fluktuasi harga pasar yang seringkali merugikan saat panen raya tiba. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Oleh karena itu, Ranperda ini disusun sebagai payung hukum yang kuat untuk memberikan perlindung an nyata, mulai dari jaminan akses sarana produksi, asuransi pertanian, hingga stabilitas harga melalui sistem resi gudang demi menjaga martabat dan kesejahteraan petani kita,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain perlindungan, jelasnya, regulasi ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan kelompok tani dan adopsi inovasi teknologi yang efisien. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin mendorong petani Sumatera Barat agar tidak lagi bergerak secara individu, melainkan ber transformasi menjadi entitas ekonomi yang mandiri dan memiliki posisi tawar yang tinggi melalui- koperasi,” simpulnya.Dengan semangat kedaulatan pangan dan penghormatan terhadap kearifan lokal masyarakat hukum adat, tegasnya, DPRD berkomitmen untuk menjadikan petani sebagai subjek utama pembangunan yang berdaya di atas tanahnya sendiri demi masa depan Sumatera Barat yang lebih gemilang.Rankumannya :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><ul style="background-color: whitesmoke; box-sizing: border-box; color: #444444; font-family: sans-serif; font-size: 14.5px; list-style: disc; margin: 0px 0px 20px; text-align: start;"><li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px;">DPRD Sumatera Barat menetapkan usul prakarsa Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 guna merevitalisasi mutu pendidikan melalui integrasi standar global dan nilai kearifan lokal Minangkabau.</li><li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px;">Regulasi pendidikan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik serta menjamin keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat.</li><li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px;">DPRD Sumbar turut mengusulkan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai payung hukum untuk menjamin akses sarana produksi, asuransi pertanian, dan stabilitas harga guna meningkatkan kesejahteraan petani. (*RK)</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penetapan Usul Prakarsa DPRD Terhadap Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria (kanan) didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi saat memimpin rapat paripurna   Rea...

Read more »

DPRD Sumbar Sahkan Ranperda Penyertaan Modal PT Jamkrida

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzLlbTddrGJzYXkmi_InP25_EUBtqVu_1A9MPuV9wcVId0bpCCNL5ito0OKMSLECPYq71FhwlR14rO6LZQa-mmyMopR5g-MCcPinfVCxlzukR_saK_KEI15I1KZqsMfRezGdx5bXCB7EoV71c06mautseDyK1Xc1AmioohOEoyuWtl8Rco6zcZe3_I6UA/s500/%20Pergi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzLlbTddrGJzYXkmi_InP25_EUBtqVu_1A9MPuV9wcVId0bpCCNL5ito0OKMSLECPYq71FhwlR14rO6LZQa-mmyMopR5g-MCcPinfVCxlzukR_saK_KEI15I1KZqsMfRezGdx5bXCB7EoV71c06mautseDyK1Xc1AmioohOEoyuWtl8Rco6zcZe3_I6UA/w640-h384-rw/%20Pergi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> DPRD Tandan Tangani pengesahan Ranperda Penyertaan Modal PT Jamkrida</td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal pada PT Jamkrida Sumbar , Selasa (5/5/2026). Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi penjamin an kredit, khususnya bagi pelaku usaha di Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, didampingi Wakil Ketua Nanda Satria. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turut hadir bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Paripurna ini bertujuan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui penguatan PT Jamkrida Sumbar, pemerintah berharap semakin banyak UMKM yang dapat memperoleh kemudahan dalam jaminan kredit perbankan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam penyampaiannya, Evi Yandri menilai PT Jamkrida Sumbar selama ini telah menjalankan mandat nya dengan baik. Menurutnya, penyertaan modal dari pemerintah daerah merupakan bentuk investasi nyata untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp78.600.000.000 kepada PT Jamkrida,” ujar Evi Yandri.Ia menambahkan, dukungan permodalan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan layanan penjaminan kredit sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih luas dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apresiasi pengesahan Ranperda Penyertaan Modal PT Jamkrida Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penguatan modal PT Jamkrida Sumbar akan membuka akses pembiayaan yang lebih masif bagi UMKM lokal. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD Sumbar yang telah menyetujui Ranperda tersebut menjadi Perda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Penyertaan modal ini bertujuan memperkuat PT Jamkrida Sumbar, memperluas akses pembiayaan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Mahyeldi.Mahyeldi juga menyampaikan bahwa tambahan modal ini memungkinkan PT Jamkrida Sumbar menjalin kerja sama dengan provinsi tetangga. Selama ini, peluang kolaborasi antar daerah dinilai masih terbatas akibat keterbatasan modal perusahaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Banyak peluang yang harus kita tangkap, bahkan provinsi tetangga ingin bekerja sama. Selama ini terbatas karena modal, sekarang sudah terbuka ruang itu,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyebutkan, Jamkrida Sumbar telah menunjukkan kinerja profesional dengan berbagai prestasi di tingkat nasional. Capaian tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus memberikan dukungan permodalan agar kontribusi perusahaan terhadap daerah, termasuk peningkatan dividen, semakin maksimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menutup rapat paripurna, Mahyeldi menginstruksikan OPD terkait agar segera menindaklanjuti penetap an Perda tersebut, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat dan berdampak pada pe- ningkatan ekonomi daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Harus segera diimplementasi kan, supaya target peningkatan ekonomi dan PAD bisa tercapai,” pungkasnya.(* RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

DPRD Sumbar Sahkan Ranperda Penyertaan Modal PT Jamkrida

 DPRD Tandan Tangani pengesahan Ranperda Penyertaan Modal PT Jamkrida Realitakini.com-Padang  DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat p...

Read more »

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman ;Terima Pengunjuk Rasa KSPSI

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaTGzuVYoyjnRDvdLJr96zqRBHT9H5KS5Gq1jl0Ac3a1-P2_2ejb_9UODzcnKGYpsYpMJDJrkjXJdJ0FZd8PjbYRnI-0OhcsiS3ZqjhWwGxOveXBbMNuVH3uU2gXS60PtMA8IkKndISO68i8h_H2PJhyphenhyphenXhDj7lPO0lvai65wCCWCBB_LLtOYCiFDgIKd8/s500/%20Jent.jpg" imageanchor="1" style="font-size: large; font-weight: 700; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaTGzuVYoyjnRDvdLJr96zqRBHT9H5KS5Gq1jl0Ac3a1-P2_2ejb_9UODzcnKGYpsYpMJDJrkjXJdJ0FZd8PjbYRnI-0OhcsiS3ZqjhWwGxOveXBbMNuVH3uU2gXS60PtMA8IkKndISO68i8h_H2PJhyphenhyphenXhDj7lPO0lvai65wCCWCBB_LLtOYCiFDgIKd8/w640-h384-rw/%20Jent.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman ;Terima Pengunjuk Rasa KSPSI  ( poto Fpp)</td></tr></tbody></table><div><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang <br /></span></b><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman bersama Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon menerima pengunjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat, Senin (4/5). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Evi Yandri dalam kesempatan itu menyampaikan, DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk me nerima dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan pengunjukrasa. Apa yang kawan kawan sampai kan nanti akan kita tindaklanjuti baik yang menjadi kewenangan pe merintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah," sebut Evi Yandri. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Evi Yandri menyampaikan, aksi unjuk rasa yang disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh-- Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat bersama masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan tempat yang tepat menyampaikan aspirasi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan perwakilan dari ribuan pekerja, karyawan dan buruh yang ada di Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang sama. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat bersama masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan mereka dalam rangka Hari Buruh se Dunia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain menuntut kenaikan upah, mereka juga menyampaikan sejumlah perlakuan perusahaan tempat- mereka bekerja yang dinilai tidak berpihak kepada mereka baik persoalan pekerjaan hingga BPJS Kesehat an maupun BPJS ketenagakerjaan.  Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dibawah pengamanan per sonil kepolisian. (**)RK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman ;Terima Pengunjuk Rasa KSPSI

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman ;Terima Pengunjuk Rasa KSPSI  ( poto Fpp) Realitakini.com-Padang  Wakil Ke...

Read more »

Doni Harsiva Yandra, Dorong Pemerintah Daerah Mengoptimalkan Sumber Pembiayaan Guna Mempercepat Perbaikan Infrastruktur

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlgdXxBlbMIGVXb-X2JRxGQOqe8bKnv12rc0lcd6VmpPfP81v-Kx0CkerCFDD1E8n6lJPx0WgIhjv9dVxtLTbgsRRclD2Bm654A6YQOK4VpXeDsakN4N32BrHfFSAREIJ2BzwkdrJ4K7sM-IaAY8H3yNFUEZBOGVNnOOzshgKMb-GFmpEd2On7Y20rtGI/s500/%20Gog.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlgdXxBlbMIGVXb-X2JRxGQOqe8bKnv12rc0lcd6VmpPfP81v-Kx0CkerCFDD1E8n6lJPx0WgIhjv9dVxtLTbgsRRclD2Bm654A6YQOK4VpXeDsakN4N32BrHfFSAREIJ2BzwkdrJ4K7sM-IaAY8H3yNFUEZBOGVNnOOzshgKMb-GFmpEd2On7Y20rtGI/w640-h384-rw/%20Gog.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div style="text-align: justify;">Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah meng optimalkan sumber pembiayaan guna mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak di berbagai wilayah.Doni menegaskan, saat ini skema pembiayaan perbaikan infrastruktur masih bertumpu pada program R3P, yang difokuskan untuk penanganan pascabencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pem bangunan kembali secara terstruktur,” ujar Doni, Minggu, (3/5/2026) di Padang.Namun, Doni meng ingatkan bahwa persoalan jalan rusak sebenarnya sudah terjadi sebelum bencana melanda Sumatera Barat. Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan di Sumbar terdiri dari 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” kata Doni yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala </div><div style="text-align: justify;">Doni mengakui masih banyak infrastruktur yang rusak bukan akibat bencana dan belum mendapatkan penanganan maksimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” ujarnya.Doni menyebut, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menj adi salah satu penyebab utama lambatnya perbaikan.“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar Se mentara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dorong Manfaatkan Inpres Jalan Daerah</div><div style="text-align: justify;">Sebagai solusi, Doni mendorong pemerintah daerah memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah yang digagas pemerintah pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.Ia menilai program tersebut menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Harapan Percepatan Pembangunan</div><div style="text-align: justify;">Doni berharap pemerintah daerah lebih siap dalam perencanaan dan pengusulan program, sehingga peluang pendanaan dari pusat tidak terlewatkan.“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” ujarnya.Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan. (*RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Doni Harsiva Yandra, Dorong Pemerintah Daerah Mengoptimalkan Sumber Pembiayaan Guna Mempercepat Perbaikan Infrastruktur

Realitakini.com-Padang Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendorong pemerintah daerah meng optimalkan sumber pembiaya...

Read more »

Doni Harsiva Yandra : Narkoba, LGBT, dan Stunting Tak Bisa Dibiarkan Mengancam Sumbar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ3PKeUwN7hxg-Fa_47DXrMPjsEkDACMoOQlUAc_5bCD4WeH7LGAqdPSNJXhX1R4f7W7FV46tFKGVfn6ER4cwDAIx1fDMXpDCmlvvT0psKzP2tbTaWptXsyPrxe7veRT0KJhnOmnWliYoKwqu3fkbHZZ7zVh5N4D0lHn_cAgGjebgrUQgHwROWIOYBXs8/s500/%20Jam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ3PKeUwN7hxg-Fa_47DXrMPjsEkDACMoOQlUAc_5bCD4WeH7LGAqdPSNJXhX1R4f7W7FV46tFKGVfn6ER4cwDAIx1fDMXpDCmlvvT0psKzP2tbTaWptXsyPrxe7veRT0KJhnOmnWliYoKwqu3fkbHZZ7zVh5N4D0lHn_cAgGjebgrUQgHwROWIOYBXs8/w640-h384-rw/%20Jam.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><p class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; line-height: 115%;"><span style="font-size: x-small;">Doni Harsiva Yandra Menegaskan Ancaman Narkoba Terhadap Generasi Muda Sumatera Barat Semakin Nyata. </span></span></p></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang, </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Doni Harsiva Yandra menegaskan ancaman terhadap generasi muda Sumatera Barat semakin nyata. Ia menyoroti narkoba, fenomena sosial termasuk LGBT, serta stunting sebagai persoalan yang harus segera ditangani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penegasan itu disampaikan saat ia menerima audiensi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat ISIP dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPO) Universitas Andalas di Ruang Khusus II DPRD Sumbar, Padang pada Kamis, (30/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tiga Ancaman Serius yang Disorot Mahasiswa Dalam audiensi itu, mahasiswa menyoroti meningkatnya kasus narkoba, berkembangnya fenomena LGBT dalam dinamika sosial masyarakat, serta tingginya angka stunting di Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketiga isu tersebut dinilai bukan lagi persoalan biasa, melainkan ancaman serius terhadap kualitas gen erasi muda dan masa depan daerah. Doni Harsiva Yandra: Tak Ada Ruang untuk Pembiaran Menang gapi hal itu, Doni Harsiva Yandra menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele. Ia menyebut situasi saat ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Masalah narkoba, penyimpangan sosial, dan kenakalan remaja ini sudah mengkhawatirkan. Semua pihak harus serius menangani. Tidak boleh ada pembiaran,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Sumbar itu.</div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan akan mendorong pihak terkait untuk bergerak cepat dan menghadirkan solusi konkret.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita akan dorong pihak terkait agar persoalan ini tidak berlarut dan segera teratasi,” tambahnya.Ancam an Nyata yang Mengintai Generasi Muda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Doni, narkoba merupakan ancaman langsung yang dapat merusak masa depan generasi muda. Sementara itu, stunting berdampak pada kualitas kesehatan dan kecerdasan. Di sisi lain, fenomena sosial termasuk LGBT dalam konteks dinamika masyarakat perlu direspons melalui pendekatan edukatif dan preventif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Narkoba ini jelas merusak masa depan. Generasi muda harus dilindungi dan dibekali pemahaman yang kuat. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama, gerakan bersama,” kata Doni yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar. Ia menegaskan bahwa masa depan Sumatera Barat sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda saat ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ke depan, nasib daerah ini ada di tangan anak muda hari ini. Karena itu, mereka harus disiapkan deng an baik,” tegasnya.Dorong Aksi Nyata dan Terukur</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai langkah lanjutan, Doni Harsiva Yandra menekankan pentingnya upaya konkret dan terukur dalam menekan berbagai persoalan tersebut. Ia mendorong penguatan edukasi di lingkungan pendidi kan, pencegahan narkoba secara masif, serta percepatan penanganan stunting. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar setiap langkah yang diambil berjalan efektif dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini tidak bisa ditunda. Harus ada langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan agar generasi muda kita benar-benar terlindungi,” tutupnya. (*)</div></div>

Doni Harsiva Yandra : Narkoba, LGBT, dan Stunting Tak Bisa Dibiarkan Mengancam Sumbar

Doni Harsiva Yandra Menegaskan Ancaman Narkoba Terhadap Generasi Muda Sumatera Barat Semakin Nyata.  Realitakini.com-Padang,  Doni Harsiva Y...

Read more »

Muhidi Ketua DPRD Sumbar pimpin Rapat Paripurna Tutup Masa Sidang II Dan Buka Masa Sidang III

<div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBosyPMODcV2990iVA6WyQeGvgsI3EZu6x5J3y1EtcXRbeqnO2ItUuMg9VVA2u0u6GAhesQRsiAS5QI7ni173km2wAUIbq9-0jLn5HI0pEcHM5XEsCipUSqs8meAJcdERM4IiqVWyM9dvdnJBUntGevknAMMLmoS7KM22xAOjMYF604fnqT4brmf5Bhk0/s500/%20Mas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBosyPMODcV2990iVA6WyQeGvgsI3EZu6x5J3y1EtcXRbeqnO2ItUuMg9VVA2u0u6GAhesQRsiAS5QI7ni173km2wAUIbq9-0jLn5HI0pEcHM5XEsCipUSqs8meAJcdERM4IiqVWyM9dvdnJBUntGevknAMMLmoS7KM22xAOjMYF604fnqT4brmf5Bhk0/w640-h384-rw/%20Mas.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </b></div><div style="text-align: justify;">DPRD Sumatera Barat menutup Masa Persidangan Kedua Tahun 2025/2026 dengan membawa se jumlah aspirasi masyarakat hasil reses, yang kini mulai diarahkan untuk men dukung program pem bangunan daerah ke depan, seiring dibukanya Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026/2027.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyampaikan laporan hasil reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025/2026 dalam rapat paripurna, Rabu (29/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Muhidi menjelaskan bahwa reses yang ber langsung pada 2 hingga 12 Februari 2026 berhasil menjaring berbagai aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Aspirasi tersebut mencakup usulan baru hingga penguatan kembali program yang belum terealisasi pada masa persidangan sebelumnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan agar masuk dalam program pembangunan daerah,” ujar Muhidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, seluruh hasil reses telah dihimpun oleh Sekretariat DPRD dan secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan ke depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari sisi fungsi legislasi, DPRD Sumbar bersama pemerintah daerah telah membahas satu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, dua Ranperda inisiatif juga telah melalui tahap harmonisasi, yakni Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pada fungsi anggaran, DPRD melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan pertama tahun 2026," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD telah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Pembahasan tersebut menghasilkan sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna pada 28 April 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan," katanya. Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menekankan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari keter batasan fiskal hingga tuntutan peningkatan layanan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Diperlukan perencanaan yang matang, kebijak an yang tepat sasaran, serta koordinasi yang kuat agar program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Mahyeldi. Ia juga menambahkan, me masuki Masa Persidangan Ketiga, sejumlah agenda strategis daerah membutuhkan perhatian serius bersama, terutama dalam penetapan kebijakan, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pelaksanaan program pembangunan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Barat," harapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Muhidi Ketua DPRD Sumbar pimpin Rapat Paripurna Tutup Masa Sidang II Dan Buka Masa Sidang III

Realitakini.com-Padang  DPRD Sumatera Barat menutup Masa Persidangan Kedua Tahun 2025/2026 dengan membawa se jumlah aspirasi masyarakat hasi...

Read more »