Aksi Unjuk rasa GPI Di Depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Blitar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiul0CShwLETPVKSENqK9sgxc1GkpWP6_mK3Z-R6jZzSMekO_B-YnCiZQFeqP7f68pGasMaHBBC-BG5-9BGLw3hYdBATLXYENiCGY-Kyy37VtznFhknqGN0uYqjqSzGH_fqQCOmIJP74ijy6UcEj8uu5ZdxZlqA1yzknjrddtZNOB_qnnACN2fkesomZ7k/s500/%20im.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiul0CShwLETPVKSENqK9sgxc1GkpWP6_mK3Z-R6jZzSMekO_B-YnCiZQFeqP7f68pGasMaHBBC-BG5-9BGLw3hYdBATLXYENiCGY-Kyy37VtznFhknqGN0uYqjqSzGH_fqQCOmIJP74ijy6UcEj8uu5ZdxZlqA1yzknjrddtZNOB_qnnACN2fkesomZ7k/w640-h384-rw/%20im.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar ,</span></b></div><div style="text-align: justify;">Ratusan Massa GPI Kepung PN Blitar, Soroti Dugaan Kejanggalan Putusan Sengketa Aset di Jalan Mastrip Blitar Rabu (11/02/2026)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suasana depan Pengadilan Negeri (PN) Blitar memanas, Rabu 11 Januari 2026. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi unjuk rasa, menyoroti Putusan PN Blitar Nomor 283/PDT.G/2004 yang mereka nilai menyimpan sejumlah kejanggalan serius.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagi GPI, perkara ini bukan sekadar sengketa perdata biasa. Objek yang disengketakan berupa tanah dan bangunan di Jalan Mastrip, Kota Blitar, disebut-sebut berpotensi berkaitan dengan aset daerah bahkan aset negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua GPI, Jaka Prasetya, dalam orasinya menegaskan bahwa sejak awal proses persidangan, pihaknya telah mencium adanya persoalan mendasar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Secara formil mungkin tidak ada yang dilanggar. Penggugat boleh diwakili kuasa hukum. Tapi dalam perkara bernilai miliaran rupiah dan menyangkut dugaan aset negara, absennya penggugat di persidang an patut menjadi perhatian serius majelis hakim,” tegas Jaka di hadapan massa aksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, publik berhak mempertanyakan transparansi dan kehati-hatian dalam perkara dengan nilai dan dampak sebesar itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tak hanya soal kehadiran penggugat, GPI juga menyoroti posisi tergugat dalam perkara tersebut, yakni GAPERO (Gabungan Perusahaan Rokok) Kota Blitar. Berdasarkan data yang dihimpun GPI, organisasi tersebut dinyatakan tidak lagi aktif sejak tahun 2013.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun dua tahun setelah dinyatakan tidak aktif, tepatnya pada 2015, justru muncul klaim pengakuan utang sebesar Rp10 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ironisnya, pengakuan utang itu baru dipertegas lagi melalui akta notaris pada tahun 2024. Kami mem pertanyakan dasar legalitasnya. Kalau organisasi sudah tidak aktif, siapa yang berwenang membuat atau mengakui utang?” ungkap Jaka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyebut penggugat diduga tidak menguasai dokumen penting yang menjadi dasar gugatan, ter masuk sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) maupun bukti otentik perjanjian utang-piutang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau dokumen dasarnya saja tidak jelas, lalu apa pijakan hukumnya dalam pembuatan akta tersebut? Ini yang kami minta dibuka secara terang benderang,” imbuhnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah status HGB atas objek sengketa. Berdasarkan informasi yang dikantongi GPI, HGB tersebut telah habis masa berlakunya pada 2017.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau HGB sudah habis, maka status tanahnya harus ditelusuri ulang. Sangat mungkin itu menjadi aset daerah atau bahkan aset negara. Bagaimana mungkin HGB yang sudah mati dijadikan dasar gugatan dan dimenangkan?” ujar Jaka dengan nada tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai, dalam perkara yang berpotensi menyangkut kepentingan negara, hakim semestinya me ngedepankan prinsip kehati-hatian ekstra.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini bukan sekadar menang atau kalah. Ini menyangkut aset negara. Hakim seharusnya berdiri membela kepentingan negara, bukan membiarkan aset negara berpindah melalui proses yang penuh tanda tanya,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">GPI juga menyoroti perbedaan alamat antara objek sengketa yang disebut berada di Jalan Mastrip-- dengan alamat tergugat yang tercatat di Jalan Kenongo, Kota Blitar. Perbedaan ini dinilai berpotensi memicu persoalan hukum baru, khususnya jika eksekusi dilakukan tanpa ketelitian. Massa GPI pun menyatakan sikap tegas menolak rencana eksekusi sebelum seluruh kejanggalan tersebut diuji ulang secara transparan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Menghadang eksekusi bukan berarti melawan hukum. Justru kami ingin memastikan eksekusi berjalan sesuai amar putusan. Kalau tidak sesuai, harus dikembalikan dan diuji kembali melalui sidang,” tandas Jaka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada per nyataan resmi dari pihak PN Blitar terkait tuntutan yang disampaikan GPI.</div>

Aksi Unjuk rasa GPI Di Depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Blitar

Realitakini.com-Blitar , Ratusan Massa GPI Kepung PN Blitar, Soroti Dugaan Kejanggalan Putusan Sengketa Aset di Jalan Mastrip Blitar Rabu (1...

Read more »

DAUN Ramadan Fest 2026, Sinergi BI Dan Pemprov Sumbar Jaga Stabilitas Harga Pangan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzNug0u6Zg8iPQHFFtsDkE6Ox5lgnj1K5ZOY8dYlhHTh5e4Si3Bgt4dLF39jy0BOaqscHhJmT402vbbNuIAgunyCC03pjH647onvVGn-ApYKB3X61f8cPUUstHt0HXnnEt7R_hmKG0n-sHxL_bfWYpGqDqWBweQt7NZ9ytOXWymHOa8GG7m-ZGY1Sc2s/s500/bro.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzNug0u6Zg8iPQHFFtsDkE6Ox5lgnj1K5ZOY8dYlhHTh5e4Si3Bgt4dLF39jy0BOaqscHhJmT402vbbNuIAgunyCC03pjH647onvVGn-ApYKB3X61f8cPUUstHt0HXnnEt7R_hmKG0n-sHxL_bfWYpGqDqWBweQt7NZ9ytOXWymHOa8GG7m-ZGY1Sc2s/w640-h384-rw/bro.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi pangan, penguatan ketahanan pangan daerah, serta peningkatan literasi masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan Dari Nagari Untuk Negeri (DAUN) Ramadan Fest 2026. Minggu (8/2/2026) Halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia,. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan di Sumbar menjelang bulan suci Ramadan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang, Ketua Yayasan Wakaf Ar Risalah Sumbar, pimpinan BBPOM Padang, BPJPH Sumbar, pimpinan perbankan di Sumbar, serta para pelaku usaha pangan, petani, dan UMKM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalm sambutannya saat acara pembukaan Gubernur Mahyeldi menyampaikan, bulan Ramadan identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, khususnya kebutuhan bahan pangan pokok. Jika tidak diantisipasi dengan baik dapat berdampak pada kenaikan harga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kondisi ini perlu kita antisipasi bersama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi pangan dapat dikendalikan,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan,Pemerintah Provinsi Sumbar sangat mendukung pelaksanaan DAUN Ramadan Fest2026 sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas harga pangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi adalah beras. Masyarakat Sumbar cenderung memilih beras premium, sehingga perlu kita kelola dari sisi pasokan dan distribusi,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi juga memastikan meskipun sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi, stok bahan pangan pokok di Sumbar dalam kondisi aman dan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan Pe merintah daerah terus berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur agar distribusi pangan tetap lancar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, pengendalian inflasi pangan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Salah satu upaya penting adalah memastikan pasokan beras yang cukup dan berkualitas, sekaligus mendorong konsumsi produk pangan lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Melalui kegiatan ini, kita ingin mendorong produksi dan konsumsi beras lokal yang berkualitas, se kaligus meningkatkan literasi masyarakat agar semakin bijak dalam memilih dan mengonsumsi pangan ,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram me nyampaikan Bank Indonesia memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah, baik dari sisi harga, sistem pembayaran, maupun stabilitas sistem keuangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Penguatan ketahanan pangan daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga dan men dukung akselerasi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, DAUN Ramadan Fest 2026 merupakan bagian dari program Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah proyeksi inflasi nasional sebesar 2,62 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,33 persen. Melalui sinergi dengan Bulog, BI menghadirkan program penebusan beras pulen premium dengan harga terjangkau bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan DAUN Ramadan Fest 2026 juga dirangkai dengan berbagai agenda edukatif dan promotif, seperti lomba memasak nasi goreng berbahan beras pulen, bazar UMKM binaan, kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah, perlindungan konsumen, serta layanan penukaran uang rupiah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat UMKM, meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam bertransaksi, memperkuat ekosistem halal, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat,” tutupnya.  (Adpsb/nov/bud)</div></div>

DAUN Ramadan Fest 2026, Sinergi BI Dan Pemprov Sumbar Jaga Stabilitas Harga Pangan

Realitakini.com-Padang Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi pangan, penguatan ketahanan pangan daerah, serta peningkatan literasi mas...

Read more »

Pers Sehat, Perlindungan Kuat : Meneguhkan Kesejahteraan dan Keselamatan Insan Pers Indonesia

<div><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOod5W4-Cuag-kuT_kaO7HYQLRxk7UQ2hGfCS2wndgxBHtDdvd91QXqeApSeWfTeHrSEUcg1TeFsLfCgV84blI4YkdRHttYa21ql1tK77Tatsdg8XKchTOUI0gRjIa3x4xS3HkOuGIFVYxnQH43Pzi0C_a8NNtDoLbGdrVp1aCHyOXWBo6t7-gptO7yHjK/s2080/IMG-20260211-WA0032_compress38.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1387" data-original-width="2080" height="387" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOod5W4-Cuag-kuT_kaO7HYQLRxk7UQ2hGfCS2wndgxBHtDdvd91QXqeApSeWfTeHrSEUcg1TeFsLfCgV84blI4YkdRHttYa21ql1tK77Tatsdg8XKchTOUI0gRjIa3x4xS3HkOuGIFVYxnQH43Pzi0C_a8NNtDoLbGdrVp1aCHyOXWBo6t7-gptO7yHjK/w640-h387-rw/IMG-20260211-WA0032_compress38.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Oleh : <span>Ir. Ulul Azmi, ST., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng (Praktisi K3 & Ketenagakerjaan)</span></span></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Hari Pers Nasional (HPN) 2026 mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema ini bukan sekadar slogan seremonial, melainkan refleksi mendalam bahwa kekuatan pers nasional bertumpu pada fondasi yang lebih luas dari sekadar kebebasan berekspresi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Pers yang sehat hanya dapat terwujud apabila insan pers wartawan dan pekerja media mendapatkan jaminan kesejahteraan, keselamatan kerja, serta perlindungan hukum yang memadai.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam perspektif ketenagakerjaan modern, keberlanjutan industri media sangat bergantung pada\ kualitas perlindungan terhadap sumber daya manusianya. Wartawan bukan hanya produsen berita, tetapi pekerja profesional yang menghadapi risiko fisik, psikologis, dan sosial dalam menjalankan tugas jurnalistik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Karena itu, kesehatan institusi pers harus berjalan seiring dengan kesehatan ekonomi, fisik, dan mental para pekerjanya.Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang cukup- komprehensif.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar perlindungan hak pekerja, mulai dari peng upahan layak, kepastian hubungan kerja, hingga perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aspek pengupahan dan hubungan kerja juga diperkuat melalui berbagai peraturan pemerintah, termasuk PP Nomor 35 Tahun 2021 dan PP Nomor 36 Tahun 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3),Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ke selamatan Kerja serta PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 menjadi landasan penting. Sementara itu, perlindungan risiko sosial dijamin melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2015 beserta perubahan nya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, tantangan utama bukan pada ketersediaan regulasi, melainkan pada implementasinya. Di lapangan, masih ditemukan wartawan berstatus kontributor atau freelancer tanpa perlindungan sosial memadai. Variasi kemampuan finansial perusahaan media juga memengaruhi standar pengupahan dan fasilitas kesejahteraan. Tidak semua pekerja media telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal, profesi jurnalistik memiliki risiko kerja yang khas. Wartawan kerap meliput konflik sosial, demonstrasi, bencana alam, hingga area industri berisiko tinggi. Selain ancaman fisik, terdapat pula tekanan psikososial akibat deadline ketat dan paparan peristiwa traumatis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Dalam pendekatan manajemen risiko modern, kondisi ini menuntut penerapan standar keselamatan berbasis risiko situasional, termasuk pelatihan keselamatan liputan dan penyediaan alat pelindung diri yang sesuai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Momentum HPN 2026 seharusnya menjadi titik tolak penguatan standar perlindungan profesi jurnalistik secara nasional. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan media, organisasi profesi, dan lembaga jaminan sosial untuk memastikan setiap insan pers memperoleh hak yang setara sebagai pekerja profesional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pers yang kuat adalah pers yang berdiri di atas sistem kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan. Jika ingin mewujudkan “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, maka kesejahteraan dan keselamatan insan pers harus menjadi prioritas. Sebab, di balik setiap informasi yang membangun bangsa, ada pekerja media yang layak mendapatkan perlindungan penuh dari negara dan industri tempatnya berkarya. (Tim)</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Pers Sehat, Perlindungan Kuat : Meneguhkan Kesejahteraan dan Keselamatan Insan Pers Indonesia

Oleh : Ir. Ulul Azmi, ST., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng (Praktisi K3 & Ketenagakerjaan) Hari Pers Nasional (HPN) 2026 mengangkat tema “P...

Read more »

Bupati Solok Salurkan Bantuan 1.000 Seragam Sekolah Dan Peralatan Kerja Bersama PMI Sumbar Dan PMI Kabupaten Solok Untuk Korban Banjir Ji Junjung Sirih

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrnED5XW-7eu98jzZIQSsf9aArjR4AF-Ztxv2IN9HFDLUjt-R30fg7O3m4fp40A38hSj4OVZIcKUIp3xrLn-dQj3VacEonA9GnSFdrxDDvNflqmfEldp9Zj-GxyaX6jrFOCQPg6L5iWDatFL22We-xMW3bU2L72RFOJF3tpDORSieB5D_CiRqsGOenI-I/s500/%20ADu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrnED5XW-7eu98jzZIQSsf9aArjR4AF-Ztxv2IN9HFDLUjt-R30fg7O3m4fp40A38hSj4OVZIcKUIp3xrLn-dQj3VacEonA9GnSFdrxDDvNflqmfEldp9Zj-GxyaX6jrFOCQPg6L5iWDatFL22We-xMW3bU2L72RFOJF3tpDORSieB5D_CiRqsGOenI-I/w640-h384-rw/%20ADu.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Junjung Sirih </span></b><div style="text-align: justify;">Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH menyalurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Jakarta Timur kepada korban bencana banjir di Kecamatan Junjung Sirih, bersama PMI Provinsi Sumatera Barat dan PMI Kabupaten Solok, Rabu (11/02/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bantuan tersebut disalurkan melalui PMI Kota Jakarta Timur sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan. Adapun bantuan yang diberikan berupa 1.000 set seragam sekolah untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA, serta peralatan kerja berupa cangkul, gerobak dorong, sekop, dan perlengkapan pendukung lainnya, guna membantu masyarakat dalam proses pembersihan dan pemulihan pascabencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Jakarta Timur serta PMI Kota Jakarta Timur atas kepedulian yang diberi kan kepada masyarakat Kabupaten Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selain seragam sekolah untuk anak-anak, bantuan peralatan kerja ini diharapkan dapat membantu masyarakat membersihkan lingkungan dan mempercepat proses pemulihan pascabencana. Ini adalah wujud nyata solidaritas kemanusiaan,” ujar Ketua PMI Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara PMI dan Pemerintah Kabupaten Solok dalam pe nanganan bencana. Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi kunci agar bantuan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jakarta Timur dan jajaran PMI atas bantuan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat, baik bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak maupun bagi percepatan pemulihan aktivitas masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis dan didampingi oleh pengurus PMI Provinsi SumateraBarat dan PMI Kabupaten Solok, dengan memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Solok bersama PMI berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dan kehadiran di tengah masyarakat dalam setiap upaya penanggulangan bencana serta pe layanan  kemanusiaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut menghadiri, Kepala OPD Terkait, Ketua PMI Kabupaten Solok beserta Jajaran, Camat Junjung Sirih Neni Amelia, Forkopimcam, Wali Nagari Saniang Baka, Wali Nagari Muaro Pingai, dan Wali Nagari Paninggahan.</div>

Bupati Solok Salurkan Bantuan 1.000 Seragam Sekolah Dan Peralatan Kerja Bersama PMI Sumbar Dan PMI Kabupaten Solok Untuk Korban Banjir Ji Junjung Sirih

Realitakini.com-Junjung Sirih  Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH menyalurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Jakarta Timur kepa...

Read more »

Pemprov Sumbar Hentikan Sementara Aktivitas Tambang Bermasalah Di Padang Pariaman

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-qc0WLydPuJi-WyoC2nym74u1JjT1j4DeKKyhd_vAfD3lMMZ1Ipt82XG1lAZFr0i-1tO0-8xyRJ_-RtboYF2HkmCKev8krs-YZuX_d0po6ZPrjimMWvM1Fy-43RFNGNjFxF5X1SOdKKLx8UwNfmlHFRtoDAcctNvyoM5ZC_Prq9EZ3PJrhjZ8lnQyJcw/s500/%20Apar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-qc0WLydPuJi-WyoC2nym74u1JjT1j4DeKKyhd_vAfD3lMMZ1Ipt82XG1lAZFr0i-1tO0-8xyRJ_-RtboYF2HkmCKev8krs-YZuX_d0po6ZPrjimMWvM1Fy-43RFNGNjFxF5X1SOdKKLx8UwNfmlHFRtoDAcctNvyoM5ZC_Prq9EZ3PJrhjZ8lnQyJcw/w640-h384-rw/%20Apar.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang Pariaman </span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambang an batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, setelah ditemukannya pelanggaran ketentuan perizinan yang dilakukan oleh pemegang Surat Izin Pe nambangan Batuan (SIPB).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aksi penertiban tersebut ditandai dengan pemasangan plang penghentian di lokasi penambangan dua badan usaha pemegang SIPB. Kedua badan usaha tersebut diketahui telah melakukan aktivitas pe- nambangan sebelum melengkapi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam aturan yang berlaku.-</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar, Helmi menjelaskan peng hentian sementara ini merupakan langkah lanjutan. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan pem beritahuan tertulis kepada badan usaha terkait, namun belum dipatuhi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemasangan plank penghentian ini merupakan bentuk penegakan aturan sekaligus pembinaan. Pe merintah memberikan kesempatan kepada badan usaha untuk segera melengkapi dokumen yang di persyaratkan, khususnya dokumen lingkungan UKL-UPL, sebelum kembali melakukan aktivitas penambangan,” ujar Helmi di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (10/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan sanksi penghentian penambangan bersifat administratif dan persuasif. Namun demikian, apabila kegiatan penambangan tetap dilakukan tanpa memenuhi kelengkapan syarat perizinan, maka penindakannya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jika setelah ini, masih ditemukan aktivitas penambangan tanpa kelengkapan dokumen, maka penangan annya akan ditingkatkan sesuai dengan mekanisme penegakan hukum,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Helmi menyebut hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, khususnya Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), yang menegaskan bahwa pemegang SIPB hanya dapat melakukan ke giatan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan yang disetujui, termasuk dokumen teknis dan dokumen lingkungan hidup.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemprov Sumbar berkomitmen untuk terus melakukan penataan dan pembenahan tata kelola pertam bangan secara bertahap dan berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan tertib, berkelanjutan, serta memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penertiban tersebut dilaksanakan oleh tim terpadu yang dikoordinir oleh Dinas ESDM Provinsi Sumbar, dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumbar, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumbar, serta didampingi oleh Dinas PTSP Kabupaten Padang Pariaman, Camat Lubuk Alung, dan Wali Nagari setempat. (adpsb/bud- RK )</div></div>

Pemprov Sumbar Hentikan Sementara Aktivitas Tambang Bermasalah Di Padang Pariaman

Realitakini.com-Padang Pariaman  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambang an batuan di...

Read more »

Musrenbang RKPD Padang Gelugur, Bupati Pasaman Dorong Usulan Prioritas Tepat Sasaran

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXLm6K7bcpd-PmR1kr3LsG8dmG9ZxYBe_FHeNfduFiZzwkWR-9MiMyUg2N5UyJTv6vvXji77fBPmL9VhOb_goSXvwOupd-w0VnpQQ44Qu6Dhu-XGLcMEx8rgYQpgtNhuAUBjkjFMqjUxPRmLM_jc1gGe0eZUOadLK5jbh-UQ46Fb8OmFJQkZ00JGw-Yura/s1040/IMG-20260210-WA0092_compress38.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXLm6K7bcpd-PmR1kr3LsG8dmG9ZxYBe_FHeNfduFiZzwkWR-9MiMyUg2N5UyJTv6vvXji77fBPmL9VhOb_goSXvwOupd-w0VnpQQ44Qu6Dhu-XGLcMEx8rgYQpgtNhuAUBjkjFMqjUxPRmLM_jc1gGe0eZUOadLK5jbh-UQ46Fb8OmFJQkZ00JGw-Yura/w640-h394-rw/IMG-20260210-WA0092_compress38.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-- Pasaman </div><div style="text-align: justify;">Bupati Pasaman Welly Suhery secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Rembuk Stunting tingkat Kecamatan Padang Gelugur di Aula Kantor Camat Padang Gelugur, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan dan saran terhadap arah pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut dihadiri, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil V dari Fraksi Partai NasDem Salamat, para Asisten, Kepala OPD, Kepala Bappeda Pasaman Silvia Efayanti, para Camat se-Kabupaten Pasaman, Wali Nagari se-Kecamatan Padang Gelugur, KUA, kepala sekolah, tokoh masyarakat, niniak mamak, bundo kanduang, serta alim ulama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Bappeda Pasaman Silvia Efayanti dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD Kecamatan yang berlangsung dari 10 hingga 12 Februari 2026 ini bertujuan merumuskan usulan pembangunan prioritas Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2027. Musrenbang Kecamatan merupakan forum pembahasan daftar usulan nagari yang difokuskan pada penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Forum ini juga membahas kegiatan prioritas kecamatan yang belum tercakup dalam usulan nagari serta pengelompokan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah,” jelas Silvia. Peserta Musrenbang melibatkan unsur Pemerintah Kecamatan, anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, serta perwakilan nagari melalui wali nagari dan tim delegasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Bupati Pasaman Welly Suhery menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Ia menginstruksikan agar Musrenbang Kecamatan fokus pada penajaman usulan prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan keterbatasan sumber daya, kita harus mampu menentukan skala prioritas agar pembangunan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal,” ujar Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi lokal di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan energi panas bumi, serta mendorong integrasi usulan masyarakat dengan program unggulan daerah.  (Nurman).</div>

Musrenbang RKPD Padang Gelugur, Bupati Pasaman Dorong Usulan Prioritas Tepat Sasaran

Realitakini.com-- Pasaman  Bupati Pasaman Welly Suhery secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Rembuk ...

Read more »