DPP GMNI Ingatkan Penghentian Bansos Harus Dijalankan secara Transparan dan Berkeadilan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMlE3lZj4fHdnaMp1tmVKK7WNtpRzW8aGz2Y18gRqk-bOI5bIQxQVlgRwb3MDynjkbLeshWzrRsewAFI0K3YQc1-4W2IDUJtWMdXVkAJ0MhOTma8ZmZ1YwxO0BG6hzksgHzUJViTVf-SCWnQh8O4py7fMO93_rDr3pCSLTcJlibUmljORDzdYx82xAbLj/s1221/IMG_20260208_172830.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1221" data-original-width="1080" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMlE3lZj4fHdnaMp1tmVKK7WNtpRzW8aGz2Y18gRqk-bOI5bIQxQVlgRwb3MDynjkbLeshWzrRsewAFI0K3YQc1-4W2IDUJtWMdXVkAJ0MhOTma8ZmZ1YwxO0BG6hzksgHzUJViTVf-SCWnQh8O4py7fMO93_rDr3pCSLTcJlibUmljORDzdYx82xAbLj/s320-rw/IMG_20260208_172830.jpg" width="283" /></a></div>Dede Kurnia Esysa, S.Kom, Ketua Bidang Sosial DPP GMNI.<br />Realitakini.com-- Pasaman </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Bidang Sosial Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Dede Kurnia Esysa, S.Kom., menilai kebijakan pemerintah yang menghentikan bantuan sosial (Bansos) dan mengalihkannya ke skema bantuan modal usaha harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan berkeadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Dede, peralihan dari bantuan konsumtif ke pemberdayaan ekonomi produktif secara konsep patut diapresiasi. Negara, kata dia, memang tidak bisa selamanya bergantung pada Bansos jangka pendek. Namun, perubahan kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan realitas sosial dan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat penerima manfaat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemberdayaan tidak bisa hanya dimaknai sebagai penggantian Bansos dengan bantuan modal usaha. Tanpa pendampingan, pelatihan, dan ekosistem yang memadai, kebijakan ini berisiko memindahkan beban kesejahteraan dari negara ke individu,” ujar Dede, pada Realitakini.com Minggu (8/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, banyak keluarga yang dikeluarkan dari daftar penerima Bansos masih berada dalam kondisi rentan. Meski secara data tidak lagi masuk kategori miskin ekstrem, mereka tetap bergantung pada bantuan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dede juga mengingatkan bahwa pemberian modal usaha secara satu kali tidak menjamin keberhasilan ekonomi. Tanpa pendampingan berkelanjutan dan akses pasar yang jelas, bantuan modal berpotensi habis tanpa menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Kondisi tersebut justru dapat mendorong keluarga penerima jatuh ke situasi yang lebih sulit.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau usaha gagal, negara harus menjawab satu pertanyaan penting, apakah ada mekanisme perlindungan lanjutan, atau masyarakat dibiarkan menanggung risiko sendir," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Dede menyoroti pentingnya tata kelola data sebagai dasar kebijakan penghentian Bansos. Menurutnya, pemutakhiran data penerima bantuan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Data tidak boleh menjadi alat teknokratis yang memutus nasib rakyat tanpa ruang klarifikasi. Masyarakat berhak mengetahui alasan mereka dikeluarkan dari daftar Bansos serta mekanisme keberatan jika terjadi kekeliruan,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai, tanpa pengawasan publik dan pelibatan masyarakat sipil, kebijakan tersebut berpotensi salah sasaran dan menimbulkan ketidakadilan sosial baru. Negara, lanjutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi anggaran dan capaian statistik, tetapi juga pada dampak nyata bagi kehidupan rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski memiliki potensi positif untuk mendorong tumbuhnya usaha mikro dan memperkuat ekonomi lokal, Dede menekankan kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap dan terukur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Transformasi kebijakan sosial memang diperlukan, tetapi pemberdayaan sejati adalah memastikan rakyat aman dan berdaya setelah bantuan dihentikan, bukan sekadar mengganti skema bantuan,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dede Kurnia Esysa menambahkan, Bidang Sosial DPP GMNI mendorong pemerintah memperkuat pendampingan lapangan, membuka mekanisme evaluasi yang adil, serta memastikan kebijakan sosial tetap berpihak pada kelompok paling rentan. (Nurman).</div>

DPP GMNI Ingatkan Penghentian Bansos Harus Dijalankan secara Transparan dan Berkeadilan

Dede Kurnia Esysa, S.Kom, Ketua Bidang Sosial DPP GMNI. Realitakini.com-- Pasaman  Ketua Bidang Sosial Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasisw...

Read more »

Kuli Tinta Melangkah ke HPN-2026 Banten, Empati Kepala Daerah di Sumbar Absen

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ9bTX4eh02g4rOA7bVHuFLEQVSImVqM0lP_10UCBv3n9BMmomENk5XyN1eGhIQl_rOVbVlmxDLLYQRQnIy57Pb_heVHr1rQ7R_EIMLaOA5y6YWEP7fE9WiAtmAbxWAD3xPtCbELg-7y8OrXrOi0dCXUwMPUnVgNJRPANviYkd7Xgwcmf9aKArgSYxHTb/s1280/IMG-20260209-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ9bTX4eh02g4rOA7bVHuFLEQVSImVqM0lP_10UCBv3n9BMmomENk5XyN1eGhIQl_rOVbVlmxDLLYQRQnIy57Pb_heVHr1rQ7R_EIMLaOA5y6YWEP7fE9WiAtmAbxWAD3xPtCbELg-7y8OrXrOi0dCXUwMPUnVgNJRPANviYkd7Xgwcmf9aKArgSYxHTb/w640-h512-rw/IMG-20260209-WA0003.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b>Oleh. Andarizal, Ketua Umum DPP-KJI</b></div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>Realitakini. Com  SERANG</b> </div><div><div style="text-align: justify;">-Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi seluruh insan pers di Indonesia. Namun, bagi delegasi jurnalis asal Sumatera Barat, perjalanan tahun ini terasa lebih dingin, bukan karena pendingin ruangan bus atau angin laut di Selat Sunda, melainkan karena dinginnya hati para pemimpin daerah di Ranah Minang.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Di tengah keriuhan persiapan keberangkatan, kita dipaksa menyaksikan sebuah potret ironi yang telanjang, para kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Walikota tampak kompak mengenakan "rompi antipati" terhadap kuli tinta.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat di Sumatera Barat adalah konsumen setia dari jasa publikasi. Mereka gemar bersolek di depan kamera jurnalis, haus akan headline yang memuji kinerja birokrasi, dan sangat reaktif jika pena pers mulai menyoroti borok kebijakan. Pers dianggap mitra strategis saat mereka butuh panggung, namun mendadak menjadi "orang asing" saat momentum HPN tiba.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketidakhadiran fasilitasi dan absennya rasa empati dalam mendukung keberangkatan insan pers ke Banten bukan sekadar masalah anggaran. Ini adalah masalah mentalitas penguasa. Mereka fasih berpidato tentang pers sebagai pilar keempat demokrasi, namun di balik meja kekuasaan, mereka memperlakukan jurnalis layaknya pelengkap penderita yang hanya dibutuhkan saat musim pencitraan atau syahwat politik menjelang pilkada.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Sangat memuakkan melihat kenyataan bahwa daerah yang melahirkan raksasa pers seperti Adinegoro dan Rohana Kudus, kini dipimpin oleh orang-orang yang picik dalam menghargai profesi wartawan. Keengganan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan moral maupun fasilitasi nyata adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah intelektualitas Sumatera Barat itu sendiri.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah para pemimpin ini lupa, bahwa tanpa ketukan tuts kibor dan goresan pena kuli tinta, prestasi-prestasi yang mereka banggakan itu hanyalah sunyi yang tak terdengar? Atau barangkali, mereka memang sengaja membiarkan pers berjalan terseok-seok agar fungsi kontrol sosial melemah?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu ditegaskan, kegelisahan insan pers hari ini bukan karena haus akan bantuan materi, melainkan tuntutan akan martabat. Kehadiran delegasi Sumbar di HPN 2026 adalah untuk membawa nama daerah di kancah nasional. Namun, ketika pemerintah daerah memilih untuk menutup mata dan mengunci rapat pintu empati, mereka sebenarnya sedang mengirimkan pesan perang terhadap transparansi.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Jangan salahkan pers jika ke depan, tinta yang digoreskan akan terasa lebih pahit. Sebab, hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai, bukan saling memanfaatkan. Jika untuk urusan HPN saja para kepala daerah ini "kikir" empati, maka publik patut bertanya: untuk siapa sebenarnya mereka bekerja?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Biarlah kuli tinta melangkah ke Banten dengan peluh sendiri. Namun ingatlah, setiap tetes keringat itu akan berubah menjadi catatan kritis yang tak akan lekang oleh waktu. Para pemimpin yang abai terhadap pers adalah mereka yang sedang menggali lubang isolasi bagi dirinya sendiri.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Mari kita bedah lebih dalam. Di saat para pejabat daerah di Sumatera Barat begitu cekatan meneken Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk rombongan birokrasi yang gemuk, seringkali dengan dalih "studi banding" yang hasilnya menguap begitu saja, mengapa untuk urusan HPN mereka mendadak menjadi akuntan yang paling pelit?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ada ketidakadilan yang telanjang dalam tata kelola anggaran. Uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah mengalir deras untuk menyewa baliho raksasa berisi wajah-wajah tersenyum para kepala daerah, namun mendadak "kering kerontang" saat diminta mendukung penguatan kapasitas pers. Ini bukan lagi soal efisiensi anggaran, melainkan soal skala prioritas yang cacat. Mereka lebih memilih membiayai kemewahan seremonial kantor daripada menjaga nyala api demokrasi yang dirawat oleh para jurnalis.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Absennya empati ini mengirimkan sinyal bahaya, apakah kepala daerah di Sumatera Barat hanya menginginkan pers yang "manis"? Pers yang hanya duduk manis menerima siaran pers humas, mencatat pidato tanpa bertanya, dan memuja-muji kebijakan tanpa kritik?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika pengabaian ini adalah bentuk hukuman atas kritisnya pers Sumbar selama ini, maka para penguasa tersebut sedang melakukan kesalahan sejarah. Pers yang sehat tidak lahir dari belas kasihan pemerintah, namun pemerintah yang sehat mutlak membutuhkan pers yang dihargai. Dengan membiarkan insan pers melangkah ke Banten tanpa dukungan moril dan fasilitasi yang layak, pemerintah daerah sebenarnya sedang memutus jembatan komunikasi dengan rakyatnya sendiri.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketika delegasi dari provinsi lain di Indonesia hadir di Serang dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah mereka, sebagai bentuk kebanggaan atas eksistensi media lokal, kontingen Sumatera Barat justru membawa beban luka dari rumah sendiri. Di Serang, para kuli tinta mungkin akan tetap berkarya, namun mereka membawa catatan hitam, bahwa di Ranah Minang, kepedulian pemimpinnya telah "mati suri".</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Kita ingatkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Sumatera Barat. Jabatan Anda dibatasi oleh periode, namun goresan sejarah yang ditulis oleh pers akan bertahan melampaui masa jabatan Anda. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Anda adalah generasi pemimpin yang gagal memahami arti penting kemitraan, pemimpin yang fasih berjanji namun kikir dalam empati.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">HPN 2026 di Banten akan usai, namun luka atas pengabaian ini tidak akan cepat mengering. Jika narasi "sinergi" dan "kolaborasi" hanya menjadi jargon kosong di atas kertas sambutan, maka jangan salahkan jika ke depan, pers Sumatera Barat akan berdiri dengan jarak yang lebih tegas.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Bukan untuk bermusuhan, tapi untuk menunjukkan bahwa martabat jurnalis tidak bisa dibeli dengan recehan janji, dan tidak akan mati hanya karena ditinggalkan oleh para pemimpin yang mabuk akan kuasa namun buta terhadap nurani.</div><div><br /></div><div>Penutup:</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">  "Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani dikritik saat salah dan tetap menghargai saat disapa oleh pena pers. Pemimpin yang buruk adalah mereka yang butuh sorotan kamera, namun mematikan lampu saat pers membutuhkan dukungan.".(**) </div><div><br /></div></div><div><div><br /></div></div>

Kuli Tinta Melangkah ke HPN-2026 Banten, Empati Kepala Daerah di Sumbar Absen

Oleh. Andarizal, Ketua Umum DPP-KJI Realitakini. Com  SERANG   -Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, seharusnya menjadi panggung...

Read more »

Warga Bendogerit Blitar Tolak Pembongkaran Pos Kampling Jadul

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic2227dcteYhePDS1lsYADuYYxf5K07x9tFr94eNebT_EiXMlUz4UXg7bk-j_9u5RiYpBw2valCqX0ZA0jPkkbzhStlInNioicfr_ED7rsQ8yWjed2Es0tAprlXnPT6_EwTkJmIh_iA0cPD7fNBEnxxHUdU_jBomS9lnK0rLCd5aIvxNTzDNRc2SgHc14/s658/IMG-20260207-WA0103.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="658" height="377" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic2227dcteYhePDS1lsYADuYYxf5K07x9tFr94eNebT_EiXMlUz4UXg7bk-j_9u5RiYpBw2valCqX0ZA0jPkkbzhStlInNioicfr_ED7rsQ8yWjed2Es0tAprlXnPT6_EwTkJmIh_iA0cPD7fNBEnxxHUdU_jBomS9lnK0rLCd5aIvxNTzDNRc2SgHc14/w640-h377-rw/IMG-20260207-WA0103.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar </span></b><div style="text-align: justify;">Penolakan terhadap rencana pembongkar an Pos Kampling Jadul di Kelurahan Ben dogerit, Kecamatan Sananwetan,KotaBlitar, terus menguat. Warga yang ter gabung dalam GERAK AKSI (Gerakan Rakyat Kampung Anti Korupsi) menyatakan sikap tegas menolak pembongkaran paksa bangunan yang telah berdiri sejak sekitar tahun 1960 tersebut.Sabtu (07/02/2026)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pos Kampling Jadul Bendogerit dinilai bukan sekadar bangunan tua, melainkan simbol sejarah kolektif warga yang dibangun melalui gotong royong serta menjadi lambang kedaulatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan solidaritas sosial.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pendamping warga dan konsultan hukum dari Revolutionary Law Firm, Mohammad Trijanto, SH, MM, MH, menegaskan bahwa persoalan Pos Kampling ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai sengketa administratif tanah, tetapi menyangkut prinsip keadilan dan penghormatan terhadap sejarah rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pos kampling ini berdiri jauh sebelum negara menerbitkan sertifikat tanah pertama pada tahun 1995. Maka ketika sekarang muncul sertifikat baru yang dipersoalkan keabsahannya, tidak serta-merta bangunan bersejarah rakyat ini bisa digusur begitu saja,” ujar Trijanto, Sabtu Blitar ,(07/02/2026)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Trijanto, sertifikat dan Akta Jual Beli (AJB) yang terbit pada tahun 2013 atas objek tanah tersebut patut diduga bermasalah. Bahkan, saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Kota Blitar atas dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan ahli waris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyoroti proses pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang baru dilakukan pada tahun 2024, sehingga hingga kini sengketa tersebut belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selama belum ada putusan pengadilan yang inkracht, maka setiap upaya pembongkaran paksa adalah tindakan sepihak yang mencederai prinsip negara hukum,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">GERAK AKSI secara resmi menyatakan enam poin sikap, di antaranya menolak segala bentuk pembongkaran paksa Pos Kampling Jadul Bendogerit sebelum adanya putusan pengadilan, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan mafia tanah, serta meminta pemerintah daerah bersikap netral dan tidak melegitimasi tindakan yang melawan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Trijanto menegaskan bahwa pihaknya bukan anti pembangunan, melainkan membela pembangunan yang berkeadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami bukan anti pembangunan. Kami bukan anti hukum. Justru kami pembela hukum yang adil dan berpihak pada rakyat Hukum tidak boleh dijadikan alatperampas an, dan pembangunan tidak boleh berdiri di atas penghapusan sejarah rakyat,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, apabila proses hukum dijalankan secara benar dan adil, warga akan patuh pada keputusan pengadilan. Namun jika hukum diabaikan, rakyat tidak akan tinggal diam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Negara tidak boleh kalah oleh mafiatanah. Kami meminta rencana pembongkaran paksa dihentikan dan proses hukum di hormati. Jika hukum ditegakkan dengan benar,rakyat akan berdiri bersama negara. Tetapi jika hukum dikhianati, rakyat tidak akan diam,” pungkas Trijanto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Runik warga yang rumahnya diduga men jadi korban mafia AJB mengatakan Pos ini sebelum bapak saya membangun rumah sudah ada. Terus tahun 1995 terbit sertifikat atas nama bapak saya, lalu pada 2011 saya jual. Total luasnya kan 219 m², tapi tidak semua saya jual termasuk yang sekarang saya tenpati dan pos itu. Dari Rp 150 juta, saya baru dibayar Rp 133 juta, masih kurang Rp 17 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tapi rumah saya dirobohkan, tidak ada pemberitahuan.Lokasinya tepat dibelakang pos itu. Saya memang tidak pernah datang ke PTSL juga tidak tanda tangan. Dari uji laboratorium, sudah dinyatakan memang tanda tangan palsu. Tapi sampai sekarang, kok kasusnya tidak ada penyelesaiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pernyataan sikap tersebut disampaikan warga Bendogerit pada 7 Februari 2026 sebagai bentuk perlawanan bermartabat dan suara nurani kolektif masyarakat terhadap dugaan praktik mafia tanah di wilayah mereka. (*)</div>

Warga Bendogerit Blitar Tolak Pembongkaran Pos Kampling Jadul

Realitakini.com-Blitar  Penolakan terhadap rencana pembongkar an Pos Kampling Jadul di Kelurahan Ben dogerit, Kecamatan Sananwetan,KotaBlita...

Read more »

Dukung Atlet Disabilitas Intelektual Mendapat Perlakuan Setara, Gubernur Mahyeldi Apresiasi Program Healthy Athletes SOIna Sumbar

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf1GW7hbRYVYfLO4Ya_V1jY9c2M5ej5Nd5GPfaZylvsAxJ263J8pbeGSuL_OnCThyphenhyphen9eXNuQj4_EuVcBKD_-sIpWwpb2C0B8y7Vrhxs7VwB4BXSsOaOWhYu3d-74PMbVRdSLzwcBW4zjegqwpO2YorLbpGXTwqswT4hSynd2xDMaYbnLGcXdOOuXBnL_uk/s500/%20Lala.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf1GW7hbRYVYfLO4Ya_V1jY9c2M5ej5Nd5GPfaZylvsAxJ263J8pbeGSuL_OnCThyphenhyphen9eXNuQj4_EuVcBKD_-sIpWwpb2C0B8y7Vrhxs7VwB4BXSsOaOWhYu3d-74PMbVRdSLzwcBW4zjegqwpO2YorLbpGXTwqswT4hSynd2xDMaYbnLGcXdOOuXBnL_uk/w640-h384-rw/%20Lala.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</b></span></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan anak disabilitas intelektual memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya untuk sehat, berprestasi, dan dihargai, termasuk para atlet Special Olympics Indonesia (SOIna).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Setiap anak memiliki potensi. Anak-anak SOIna ini bukan untuk dikasihani, tetapi untuk didukung agar mereka bisa tumbuh percaya diri, sehat, dan berprestasi. Pemerintah Provinsi Sumbar tentu men dukung ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan seperti ini,” tegas Gubernur Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka kegiatan Healthy Athletes Special Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Olympics Indonesia (SOIna) Sumbar di Gedung Serba Guna PT Semen Padang, Jumat (6/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan Healthy Athletes Special ini merupakan program SOIna untuk memberikan layanan kesehatan gratis, ramah, dan inklusif bagi atlet disabilitas intelektual.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas konsistensi SOIna dalam mendampingi atletbertalenta khusus, tidak hanya melalui pembinaan olahraga, tetapi juga melalui perhatian terhadap aspek kesehat an sebagai fondasi prestasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, kehadiran orang tua, pelatih, relawan, dan komunitas menjadi kekuatan utama dalam mem bangun ekosistem yang ramah dan inklusif bagi anak-anak disabilitas intelektual. Menurutnya, anak berkebutuhan khusus bukanlah beban, melainkan amanah yang harus dijaga bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tidak semua orang diberi kepercayaan untuk mengemban amanah ini.Bapak dan Ibu para adalah orang -orang pilihan. Setiap senyum anak-anak ini adalah kebahagiaan kita bersama,” ucap Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Pengurus Pusat SOIna, Tri Juda Airlangga Harjoprawito menjelaskan Program Healthy Athletes bertujuan memastikan kondisi kesehatan atlet disabilitas intelektual tetap terjaga sehingga mereka dapat berlatih dan bertanding secara optimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Banyak atlet disabilitas intelektual yang kesulitan menyampaikan keluhan kesehatannya. Melalui Healthy Athletes, kami ingin memastikan mereka tidak terhambat oleh persoalan kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah dan ditangani sejak dini,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak di Sumbar yang selama ini aktif mendorong kemajuan atlet SOIna, serta mendorong penguatan pendataan atlet secara lebih akurat agar pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua II SOIna Sumbar, Rohmateti menegaskan Healthy Athletes bukan sekadar kegiatan pe meriksaan medis, melainkan bagian dari komitmen inklusi dan keberpihakan terhadap atlet disabilitas intelektual.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Seorang atlet tidak hanya butuh latihan, tetapi juga kesehatan yang prima. Mata yang sehat, pendengar an yang baik, dan kondisi fisik yang terjaga adalah fondasi utama untuk meraih prestasi,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui kegiatan ini, para atlet SOIna Sumbar mendapatkan layanan pemeriksaan mata, gigi, pen- dengarn, kebugaran, serta edukasi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan relawan secara profesional dan penuh empati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan pembukaan Healthy Athletes SOIna Sumbar Tahun 2026 turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Pengurus Pusat SOIna, Pengurus SOIna Sumbar, Ketua Umum NPC Sumbar, serta Ketua Umum SOIna kabupaten/kota se-Sumatera Barat. (Adpsb/nov/bud-RK)</div></div>

Dukung Atlet Disabilitas Intelektual Mendapat Perlakuan Setara, Gubernur Mahyeldi Apresiasi Program Healthy Athletes SOIna Sumbar

Realitakini.com-Padang Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan anak disabilitas intelektual memiliki hak yang sama...

Read more »

Prestasi Membanggakan Polres Sijunjung Peringkat 2 Terbaik Dari 19 Polres Se-Sumbar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgQjC1tHF987sv-Q4kZGKTuSVJFsIOhqMq9pT908pbsfFQMoRmuB51UVeM4P17xuzd2AIehe0izb8kkbue5KutS95JsRDodf6XGy1m2x-iSopX4oqU-mOjeOs0XWlnFUjrhJ4Ur7YnnkQOenOeozbXFgQqlSOmoZuANGZROMm88VYuqHZzhyphenhyphenek0hTcnik/s500/%20Bund.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgQjC1tHF987sv-Q4kZGKTuSVJFsIOhqMq9pT908pbsfFQMoRmuB51UVeM4P17xuzd2AIehe0izb8kkbue5KutS95JsRDodf6XGy1m2x-iSopX4oqU-mOjeOs0XWlnFUjrhJ4Ur7YnnkQOenOeozbXFgQqlSOmoZuANGZROMm88VYuqHZzhyphenhyphenek0hTcnik/w640-h384-rw/%20Bund.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Sijunjung</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Kepolisian Resor (Polres) Sijunjung kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dalam pelaksanaan Gelaran Operasional Analisa dan Evaluasi (GO Anev) Bulan Januari 2025, Polres Sijunjung berhasil meraih peringkat 2 terbaik dari 19 Polres jajaran Polda Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah, S.I.K., M.H., dan diserahkan secara resmi oleh Kapolda Sumatera Barat  Irjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, pada Kamis, 5 Februari 2026 di Tanah Datar, dalam kegiatan GO Anev yang digelar di lingkungan Polda Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah, S.I.K., M.H. dalam kegiatan GO Anev yang digelar sebagai forum evaluasi kinerja seluruh satuan kerja kepolisian di wilayah Polda Sumbar.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv05rxQN7uSaBVqV7FA5XnbTN-lYOyv3xdDtrnPfQDlTbx4NWxd0NDhuXoEC77dvMEBwN9MLYrtvQ3cUOlth-PyXRBfAXzqC6M4UdK4tFMcqdhYk4DAzRO3u6WL8j_mLMSgi630gLmOVgxkuu0zLWx4_64OZORryrF1Qfysl-oRRuUsGTS7z4FwcoFJNc/s500/%20Ter.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv05rxQN7uSaBVqV7FA5XnbTN-lYOyv3xdDtrnPfQDlTbx4NWxd0NDhuXoEC77dvMEBwN9MLYrtvQ3cUOlth-PyXRBfAXzqC6M4UdK4tFMcqdhYk4DAzRO3u6WL8j_mLMSgi630gLmOVgxkuu0zLWx4_64OZORryrF1Qfysl-oRRuUsGTS7z4FwcoFJNc/w640-h384-rw/%20Ter.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">AKBP Willian Harbensyah menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Sijunjung yang terus berkomitmen meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta pe layanan kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, Polres Sijunjung memperoleh peringkat dua terbaik dari 19 Polres jajaran Polda Sumbar. Ini adalah buah dari kerja sama, disiplin, dan dedikasi seluruh anggota dalam melaksanakan tugas kepolisian,” ujar AKBP Willian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, capaian tersebut tidak membuat jajaran Polres Sijunjung berpuas diri, melainkan men jadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemelihara an keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Prestasi ini harus menjadi pemacu semangat untuk terus berbenah, meningkatkan pelayanan yang humanis, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-mbKE5e5gU7zI0CRllJPu-YsOMKz33f6vNn1G3bbbCdzLwfIUhIHyZxhxjdaQRPo89MbI3ErfSbYNpit6c5HlHlOSzZlFFstr0WNSOyuT-KY09z9YhEUGN_2ZZv6ljQuyNi7p9k570buVHYednpro6t56drBwoA8FUjZ2CVacSOBrr5i3t5ejNuDfcpA/s500/mel.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-mbKE5e5gU7zI0CRllJPu-YsOMKz33f6vNn1G3bbbCdzLwfIUhIHyZxhxjdaQRPo89MbI3ErfSbYNpit6c5HlHlOSzZlFFstr0WNSOyuT-KY09z9YhEUGN_2ZZv6ljQuyNi7p9k570buVHYednpro6t56drBwoA8FUjZ2CVacSOBrr5i3t5ejNuDfcpA/w640-h384-rw/mel.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam GO Anev tersebut, penilaian dilaku kan berdasarkan sejumlah indikator kinerja, di antaranya keberhasilan peng ungkapan kasus, pengelolaan kamtibmas, pelayanan publik,serta inovasi dan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung atas dukungan dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik, sehingga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan pencapaian ini, Polres Sijunjung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program prioritas Polri dan Polda Sumbar, guna mewujudkan pelayan an kepolisian yang presisi, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.</div></div>

Prestasi Membanggakan Polres Sijunjung Peringkat 2 Terbaik Dari 19 Polres Se-Sumbar

Realitakini.com-Sijunjung Kepolisian Resor (Polres) Sijunjung kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dalam pelaksanaan Gelaran Operasiona...

Read more »

Gubernur Mahyeldi Harap METI Sumbar Dukung Pengembangan Energi Terbarukan Daerah

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhktg0m3L7vmGCcT8VVJUvoN4LqCLeHg-9SfdYyVCeJ9-gChxv3fV0pVO8hrtbz8uzbzpfthkkkvA9Iag_7UYr6aT-RIjhagwcToWj5SkvNbgRrdvQtxdCdd5dOQ6fcDKyjqYf9a0hOH0bPbEmDi97j54DD5_sHhtAgSvss9jWRaMNMepjSJZAhEwDZ0r8/s500/%20Yuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhktg0m3L7vmGCcT8VVJUvoN4LqCLeHg-9SfdYyVCeJ9-gChxv3fV0pVO8hrtbz8uzbzpfthkkkvA9Iag_7UYr6aT-RIjhagwcToWj5SkvNbgRrdvQtxdCdd5dOQ6fcDKyjqYf9a0hOH0bPbEmDi97j54DD5_sHhtAgSvss9jWRaMNMepjSJZAhEwDZ0r8/w640-h384-rw/%20Yuk.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah berharap Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Wilayah Sumatera Barat dapat berperan aktif mendukung upaya pemerintah daerah dalam pengembangan energi terbarukan. Harapan tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus METI Wilayah Sumbar yang digelar di Auditorium Gubernuran, Jumat (6/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya mengucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus METI Wilayah Sumatera Barat. Se moga METI dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pengembangan energi terbarukan dan membantu pemerintah daerah mencapai target bauran energi dan penurunan emisi,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam momentum tersebut, Dr. Ir. Firman Hidayat, MT dilantik sebagai Ketua Umum dan Muhammad Fauzi, S.I.Kom sebagai Sekretaris Umum METI Wilayah Sumbar. Kepada seluruh pengurus METI yang dilantik, Gubernur Mahyeldi menyampaikan ucapan selamat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Mahyeldi menilai kehadiran METI di daerah merupakan wadah strategis yang dapat memper kuat sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pengembangan energi terbarukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi hingga 43,20 persen dengan dukung an internasional pada tahun 2030, serta komitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060. Sejalan- dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mendukung pemanfaatan energi bersih sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, Sumatera Barat memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, terutama panasbumi (geothermal) yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Potensi tersebut diharapkan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan, sehingga memberi manfaat bagi pemenuhan kebutuhan energi se kaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pengembangan energi terbarukan tidak hanya soal penyediaan energi, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Ketua Umum METI Pusat, Ir. Zulfan Zahar, ST, MM, menyampaikan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari energi surya, air, angin, panas bumi, hingga bioenergi. Menurutnya, potensi tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor agar dapat dimanfaatkan secara optimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Transisi energi membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, mau pun masyarakat, agar target nasional dapat tercapai,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Zulfan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar atas dukungannya terhadap pembentukan METI Wilayah Sumbar. Ia berharap METI Sumbar dapat berkontribusi aktif dalam men dorong pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan dan berkeadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus METI Wilayah Sumatera Barat turut dihadiri jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Pakar METI, pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan badan usaha swasta, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemprov Sumbar. (Adpsb/nov/bud-Rk)</div></div>

Gubernur Mahyeldi Harap METI Sumbar Dukung Pengembangan Energi Terbarukan Daerah

Realitakini.com-Padang Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah berharap Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Wilayah...

Read more »