Realita Kini

Lima Tahun Bermitra dengan Schneider Electric, SMKN 1 Sungai Rumbai Cetak Lulusan Siap Kerja

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNFVHZPUFDfGbQX8R65jbDTNpQpJxjW6SFAJzQCErICEgqB6HSUl_f0Ln_oC-cYhQJcR7VnF9Mu5kP3XS3j1gKkgZE92Ky7ZWIZBhBYxUadGD05BEQjtMIg6nXNzO8YIp-R0g2dAE-wPZoO9EYt9ku6UUDB0lH1qVFxqtG6w9aDxJJgYAJExZj-fM6km-p/s1153/IMG_20260618_204633_compress26.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="840" data-original-width="1153" height="389" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNFVHZPUFDfGbQX8R65jbDTNpQpJxjW6SFAJzQCErICEgqB6HSUl_f0Ln_oC-cYhQJcR7VnF9Mu5kP3XS3j1gKkgZE92Ky7ZWIZBhBYxUadGD05BEQjtMIg6nXNzO8YIp-R0g2dAE-wPZoO9EYt9ku6UUDB0lH1qVFxqtG6w9aDxJJgYAJExZj-fM6km-p/w640-h389-rw/IMG_20260618_204633_compress26.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">SMKN 1 Sungai Rumbai Cetak Lulusan Siap Kerja ( Pot to<span style="text-align: justify;">Fuadcani</span>o</span> )</td></tr></tbody></table>Realitakini.com-- Dharmasraya </div><div style="text-align: justify;">Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sungai Rumbai terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) peserta didiknya melalui berbagai program kemitraan strategis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan perusahaan global asal Prancis, Schneider Electric.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui kemitraan tersebut, sekolah berharap para lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri serta mampu menjadi tenaga kerja produktif dan profesional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Humas SMKN 1 Sungai Rumbai, Azhari, ST, Kamis (18/6/2026), mengatakan bahwa sinergi dengan perusahaan berskala internasional tersebut memiliki prospek yang sangat baik dalam mendukung pengembangan keilmuan dan keterampilan siswa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kerja sama ini sangat positif untuk meningkatkan kompetensi siswa agar siap menghadapi tantangan dunia kerja,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala SMKN 1 Sungai Rumbai, Nur Khamdi, S.Pd, yang menjadi penggagas kemitraan sekolah dengan Schneider Electric, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut telah berlangsung selama lima tahun terakhir dan memberikan manfaat yang signifikan bagi sekolah maupun para lulusan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, Schneider Electric membuka kelas industri bagi tenaga pendidik dari sekolah-sekolah mitra. Para guru mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan yang kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran kepada siswa di sekolah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selain memberikan pelatihan kepada guru, pihak perusahaan juga secara rutin melakukan monitoring terhadap proses pembelajaran di sekolah kejuruan yang menjadi mitranya,” jelas Nur Khamdi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, dari seluruh sekolah yang bermitra dengan Schneider Electric di Pulau Sumatra, hanya tiga sekolah yang mendapatkan kesempatan tersebut, dan SMKN 1 Sungai Rumbai menjadi salah satunya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya memberikan transfer ilmu pengetahuan, Schneider Electric juga memperkenalkan berbagai komponen dan peralatan industri modern yang saat ini banyak digunakan di dunia kerja. Hal ini menjadi nilai tambah bagi siswa dalam memahami perkembangan teknologi industri terkini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih jauh, perusahaan tersebut juga membuka peluang kerja bagi lulusan sekolah mitra. Apabila membutuhkan tenaga kerja, pihak perusahaan akan langsung berkoordinasi dengan sekolah untuk proses rekrutmen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dalam tiga tahun terakhir sudah ada 16 alumni SMKN 1 Sungai Rumbai yang direkrut menjadi tenaga teknis di Schneider Company,” ungkapnya dengan bangga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk mendukung kebutuhan dunia industri, SMKN 1 Sungai Rumbai saat ini memiliki sejumlah program keahlian unggulan, yakni Teknik Tenaga Listrik, Teknik Elektronika Industri, Teknik Konstruksi Perumahan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Pengelasan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Pemesinan, Desain Gambar Mesin, serta Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nur Khamdi menegaskan bahwa generasi muda yang akan memasuki dunia kerja harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai agar mampu bersaing di era industri modern.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Persiapan memasuki dunia kerja, generasi muda harus memiliki skill. Itu menjadi kunci utama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tutupnya. (Fuadcani).</div><div style="text-align: justify;">-</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Lima Tahun Bermitra dengan Schneider Electric, SMKN 1 Sungai Rumbai Cetak Lulusan Siap Kerja

SMKN 1 Sungai Rumbai Cetak Lulusan Siap Kerja ( Pot to Fuadcani o ) Realitakini.com-- Dharmasraya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) ...

Masuk Jajaran KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba Fokus Pembibitan Atlet

Masuk Jajaran KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba Fokus Pembibitan Atlet

Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Kota Blitar masa bakti 2026 -- 2030 resmi di lantik di Gedung Kusuma Wicitro Kota Bli...

Fokus Pemulihan Pascabencana dan Skala Prioritas, Nagari Batipuah Baruah Gelar Musnag RKP 2027

<div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFvXauIrUsY8bQfKMzw0217_22jZo1UoN_1v_XzEpltUHIhqZKKK1lP333wJEvRj8jU6M74vknbyZeOjqgg1lnhVsHSSfKyCaw3yL6nK4MyHaQ_4BUyz-E14swI8UmFutuR6cwyf9iIumGgCWsvEOpccFnPYezN_UO9krj4p80D53qG2UobFXgnTGwoaw/s500/Maa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFvXauIrUsY8bQfKMzw0217_22jZo1UoN_1v_XzEpltUHIhqZKKK1lP333wJEvRj8jU6M74vknbyZeOjqgg1lnhVsHSSfKyCaw3yL6nK4MyHaQ_4BUyz-E14swI8UmFutuR6cwyf9iIumGgCWsvEOpccFnPYezN_UO9krj4p80D53qG2UobFXgnTGwoaw/w640-h384-rw/Maa.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com -</b><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 14pt;">Batipuah Baruah </span></div><div><span style="text-align: justify;">Pemerintah Nagari Batipuah Baruah menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) dalam rangka penyusun an Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua BPRN Batipuah Baruah, Musba, BA, pada Kamis (18/06/2026) bertempat di Aula Kantor KAN Nagari setempat.</span></div><div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya saat membuka acara, Ketua BPRN Musba, BA menekankan pentingnya akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam setiap program yang direncanakan.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apa yang kita sepakati hari ini harus menjadi skala prioritas. Segala bentuk kegiatan pembangunan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, agar kita bisa membangun Nagari Batipuah Baruah yang mandiri dan sejahtera," ujar Musba.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Pertanian Pascabencana</b></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Wali Nagari Batipuah Baruah, Mulyadi BJ, dalam penyampaiannya memaparkan tantangan berat yang dihadapi nagari dalam dua tahun terakhir akibat faktor alam. Menurutnya, fokus pembangunan ke depan akan sangat bertumpu pada pemulihan fisik dan normalisasi kondisi lingkungan.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ini merupakan tahun kedua kita menghadapi dampak bencana alam. Kita ingat pada tahun 2024 lalu, banjir bandang yang cukup parah melanda Jorong Kubu Karambia. Kemudian disusul bencana tanah longsor pada tahun 2025 yang berdampak parah di Jorong Gunung Bungsu dan Jorong Pincuran Putih. Saat ini, fokus utama kita adalah bagaimana memperbaiki dan menormalisasi kembali kondisi fisik yang rusak," tutur Mulyadi BJ.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, dampak bencana tersebut paling banyak merusak fasilitas irigasi dan lahan pertanian masyarakat. Mengenai penanganan dampak sosial, Mulyadi memastikan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah disalurkan dengan baik sesuai dengan data masyarakat yang terdampak.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Wali Nagari juga menjelaskan mengenai pengelolaan aset dan anggaran. Ia mengingatkan peserta musyawarah bahwa tidak semua aset di wilayah tersebut merupakan kewenangan penuh nagari. "Seperti fasilitas sekolah, itu merupakan wewenang pihak kabupaten. Jadi kita harus jeli melihat batasan kewenangan dalam mengusulkan pembangunan," jelasnya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait anggaran, diinformasikan bahwa besaran Dana Desa saat ini berada di angka Rp215 juta. Selain itu, pada tahun ini juga terdapat pembangunan lapangan bola voli di Jorong Gunung Bungsu yang bersumber dari dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. "Apa yang kita usulkan hari ini akan menjadi landasan matang untuk RKP dan DU RKP kita ke depan," pungses Mulyadi.</div><div><b><br /></b></div><div><b>Apresiasi Camat atas Sinergisitas Nagari</b></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan yang sama dalam sambutannya  Camat Batipuh, Rifka Akbar, S.STP., MM. Dalam arahannya, Camat mengapresiasi keaktifan Nagari Batipuah Baruah yang selama ini dikenal paling banyak mendapatkan alokasi dana dari pemerintah daerah.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sinergisitas yang baik antara Wali Nagari, BPRN, dan seluruh elemen masyarakat Batipuah Baruah selama ini tetap terjaga dengan sangat baik. Kami berharap, melalui perencanaan yang matang pada Musnag ini, program-program strategis dan bantuan kegiatan dari pemerintah daerah bisa terus kita dapatkan demi kemajuan nagari," ungkapnya menyampaikan pesan Camat.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan Musnag ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh unsur Forkopimca Batipuh, jajaran perangkat nagari, unsur jorong, tokoh masyarakat, bundo kanduang, serta keterwakilan lembaga unsur yang ada di Nagari Batipuah Baruah. (MailisJ) </div></div>

Fokus Pemulihan Pascabencana dan Skala Prioritas, Nagari Batipuah Baruah Gelar Musnag RKP 2027

Realitakini.com - Batipuah Baruah Pemerintah Nagari Batipuah Baruah menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) dalam rangka penyusun an Rencana K...

Ratusan Massa Di Blitar Dukung Program Makan Bergizi Gratis , Sebut Berdampak Pada Petani hingga Buruh

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuSNvwQ6uENG7Xvd3vCteD_RSWq_qXox0nSpWqIMlgsuffBBDd7t6-qH-uY_VjxkNfjxci8BR5P2T2Y3RYPowjO5OdIc56GREtfeGR7_lln9pxcvWkOVWE4xzTtYAS2-M7jUBfci0XsD9zySxmfXmWhB4JYu4qorIDXty6Q4QK2hI73K5VcXumkwbFEAg/s500/%20Kumis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuSNvwQ6uENG7Xvd3vCteD_RSWq_qXox0nSpWqIMlgsuffBBDd7t6-qH-uY_VjxkNfjxci8BR5P2T2Y3RYPowjO5OdIc56GREtfeGR7_lln9pxcvWkOVWE4xzTtYAS2-M7jUBfci0XsD9zySxmfXmWhB4JYu4qorIDXty6Q4QK2hI73K5VcXumkwbFEAg/w640-h384-rw/%20Kumis.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Koordinator Aksi Sobat MBG , Jaka Prastya bersama Tiyo dan massa ( Poto Edi) </td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Blitar </span></b><div style="text-align: justify;">Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Bakti Makan Bergizi Gratis (Sobat MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Blitar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kamis 18 Juni 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aksi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat mulai relawan MBG, petani, peternak, pedagang pemasok bahan baku program MBG, hingga masyarakat umum yang mengaku merasakan dampak ekonomi dari program nasional tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB itu, massa menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Koordinator aksi, Jaka Prasetya, mengatakan aksi damai tersebut dilatarbelakangi keinginan masyarakat untuk mempertahankan program yang dinilai memberikan manfaat bagi berbagai kalangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Termotivasi dari keadaan masyarakat Kabupaten Blitar yang masih mendukung program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis atau MBG, dan dari banyaknya kalangan kelompok-kelompok yang ingin mengobrak-abrik program tersebut, kami turun aksi untuk membela program tersebut,” kata Jaka saat menyampaikan orasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, manfaat program MBG tidak hanya dirasakan oleh para siswa penerima manfaat, tetapi juga sektor pendukung lainnya seperti petani, peternak, nelayan hingga pelaku usaha lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ada kelompok petani, nelayan, buruh, dan banyak pihak lain yang merasakan manfaat dari program MBG ini,” ujarnya.Jaka juga menegaskan bahwa kualitas makanan yang disalurkan kepada siswa telah melalui pengawasan dan pengendalian dari instansi terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Semua makanan yang dikirim ke anak-anak serta siswa juga telah dikontrol oleh Badan Gizi Nasional dari segi gizi dan kandungannya,” jelasnya.Ia menilai program tersebut memiliki tujuan jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Program yang baik ini adalah demi generasi emas penerus bangsa,” imbuhnya. Meski demikian, Jaka mengakui adanya kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap program MBG. Namun menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Untuk beberapa pihak penolakan, sah-sah saja karena ini negara demokrasi, namun kami sangat me nyayangkan hal tersebut,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait adanya penanganan hukum terhadap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG, aka menilai langkah penegakan hukum justru dapat menjadi momentum perbaikan sistem.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Seperti kemarin kepala BGN disikat oleh Kejaksaan Agung, itu baik untuk memperbaiki sistem. Maka dari itu sampai ke bawah nantinya akan ada pengawasan lebih ketat dan perbaikan dari kekurangan-kekurangan program nasional ini,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, salah satu orator aksi, Swantianto atau yang akrab disapa Tiyok, menilai keberlangsungan program-program strategis nasional memiliki keterkaitan dengan dukungan anggaran pemerintah pusat kepada daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Keberlangsungan program strategis nasional seperti MBG dan KDMP ini berpengaruh kepada bantuan anggaran dari pusat yang kita ketahui saat ini masih dalam masa efisiensi anggaran,” ujar Tiyok.Ia me nambahkan, apabila program-program strategis tersebut terus mendapat penolakan, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Efek dominonya ketika ada kelompok-kelompok penentang program, tidak memungkinkan keberlanjut an program itu akan sangat krusial mengganggu kelancaran program sistemik yang ada di pemerintah daerah,” pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam aksi damai tersebut, Sobat MBG menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah. Per tama, melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis guna meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua, memanfaatkan Program MBG sebagai katalisator untuk mewujudkan petani dan peternak yang mandiri. Ketiga, mewujudkan kemandirian pangan dan stabilitas harga yang berkelanjutan. Keempat, mendukung terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap pemerintah tetap kon sisten menjalankan program MBG sekaligus melakukan evaluasi dan pengawasan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.( Edi)</div>

Ratusan Massa Di Blitar Dukung Program Makan Bergizi Gratis , Sebut Berdampak Pada Petani hingga Buruh

Koordinator Aksi Sobat MBG , Jaka Prastya bersama Tiyo dan massa ( Poto Edi) Realitakini.com-Blitar Ratusan massa yang tergabung dalam Sol...

Beny Saswin Nasrun Anggota DPRD Sumbar Tersangka Korupsi Rp34 Miliar Akhirnya Dibekuk Di Jakarta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOzqnp8UGZvOQWNFPTmC4t9w1UQ_cNsQnXKq93cZDhV00hVVI0p1ROBgAwSdS0ekCLOd8J8Tld7AKfAw5ZER5Hs0jNRrVC6bOCknl-wfIwPG4J7sQu3gs6FS0H9j8Hj3LOM-g7fxUv20psG8CsVtuE7LpoykNv2XyI-zEM3xTLh4GXB4pR7kDKPzH301s/s500/%20Sta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOzqnp8UGZvOQWNFPTmC4t9w1UQ_cNsQnXKq93cZDhV00hVVI0p1ROBgAwSdS0ekCLOd8J8Tld7AKfAw5ZER5Hs0jNRrVC6bOCknl-wfIwPG4J7sQu3gs6FS0H9j8Hj3LOM-g7fxUv20psG8CsVtuE7LpoykNv2XyI-zEM3xTLh4GXB4pR7kDKPzH301s/w640-h384-rw/%20Sta.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: white; color: #555555; font-family: Poppins; font-size: 11px; text-align: left;">Anggota DPRD Sumbar Tersangka Korupsi Rp34 Miliar Akhirnya Dibekuk di Jakarta ( Poto Ist)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com- Padang <div style="text-align: justify;">Beny Saswin Nasrun (BSN), anggota DPRD Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai tersangka, berhasil ditangkap tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026) malam. Upaya pelarian tersangka dugaan korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) dan Bank Garansi (BG) yang merugikan negara hingga Rp34 miliar akhirnya terhenti. Setelah berstatus buronan selama beberapa bulan,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penangkapan tersebut menjadi titik penting dalam pengungkapan kasus yang selama ini menyita perhatian publik Sumatera Barat. BSN sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Operasi penangkapan dilakukan tim Kejari Padang dengan dukungan Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tersangka diamankan di kawasan Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan proses pengamanan berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, tersangka bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan.</div><div style="text-align: justify;">“Pada saat diamankan, tersangka bersikap kooperatif sehingga proses berjalan lancar,” ujar Anang dalam keterangan resmi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menjerat BSN berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja dan Bank Garansi oleh salah satu bank milik negara kepada PT Benal Ichsan Persada untuk kegiatan distribusi semen. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum menduga telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp34 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nilai kerugian yang fantastis tersebut menjadikan perkara ini sebagai salah satu kasus korupsi yang mendapat sorotan luas di Sumatera Barat. Terlebih, perkara itu turut menyeret seorang legislator aktif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelum ditangkap, penyidik telah memberikan kesempatan kepada BSN untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Namun, tersangka tercatat mangkir sebanyak tiga kali. Sikap tidak kooperatif itukemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan status DPO dan melakukan upaya paksa guna memastikan proses hukum tidak terhambat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penangkapan BSN juga memperkuat sinyal bahwa aparat penegak hukum tidak akan memberikan ruang bagi tersangka korupsi untuk menghindari proses peradilan, sekalipun memiliki jabatan politik maupun posisi strategis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kejari Padang kini bergerak mempercepat penyelesaian berkas perkara. Tersangka dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Kamis (18/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dan tahapan hukum berikutnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyidik juga terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Sebelumnya, sejumlah tersangka dari unsur pengurus perusahaan dan pihak terkait di sektor perbankan telah lebih dahulu ditetapkan dalam kasus yang sama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan tertangkapnya BSN, fokus berikutnya tertuju pada pembuktian perkara di pengadilan serta upaya pemulihan kerugian negara. Publik kini menunggu sejauh mana proses hukum mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam skema yang menyebabkan kerugian puluhan miliar rupiah tersebut. )<span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">(SIRI)</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Beny Saswin Nasrun Anggota DPRD Sumbar Tersangka Korupsi Rp34 Miliar Akhirnya Dibekuk Di Jakarta

Anggota DPRD Sumbar Tersangka Korupsi Rp34 Miliar Akhirnya Dibekuk di Jakarta ( Poto Ist) Realitakini.com- Padang Beny Saswin Nasrun (BSN),...

Wawako Maigus Nasir Tutup Liga Sang Juara Berbasis Digital Tingkat SMP Se-Kota Padang

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpeN4-VLWRusxY20Qij-t9-fIQYbGc73GTb-B-9BfC06BJhQaiiNHQ6DCQY0jOG52s03tYMFTUycuNiZqkSQTTq8ad1You-zaDyVjVrP-n5R1IBQerzMH2Q4CCDvLL5UpCfFZRxZB71g5Frp73HR8OYgdWCsPbzFOBfVXJBc7cMCP15Rn1p9IxbLdTJmE/s500/%20Marve.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpeN4-VLWRusxY20Qij-t9-fIQYbGc73GTb-B-9BfC06BJhQaiiNHQ6DCQY0jOG52s03tYMFTUycuNiZqkSQTTq8ad1You-zaDyVjVrP-n5R1IBQerzMH2Q4CCDvLL5UpCfFZRxZB71g5Frp73HR8OYgdWCsPbzFOBfVXJBc7cMCP15Rn1p9IxbLdTJmE/w640-h384-rw/%20Marve.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div><span style="font-size: x-small;">Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi menutup kompetisi Liga Sang Juara Tingkat SMP se-Kota Padang Tahun 2026 yang berlangsung di Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kamis (18/6/2026). ) poto Istimewa)</span></div></td></tr></tbody></table>Realitakini.com- Padang </span></b><div>Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi menutup kompetisi Liga Sang Juara Tingkat SMP se-Kota Padang Tahun 2026 yang berlangsung di Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kamis (18/6/2026).</div><div><br /></div><div>Kompetisi cerdas cermat berbasis digital ini merupakan wujud kolaborasi strategis antara Telkomsel dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi era digital.</div><div><br /></div><div>Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan Liga Sang Juara. Menurutnya, kegiatan ini sangat sejalan dengan Program Padang Balomba, yang merupakan aktivasi dari Program Unggulan (Progul) Padang Juara usungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.</div><div><br /></div><div>"Liga Sang Juara ini sejalan dengan semangat Progul Padang Juara. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin, minimal satu kali dalam setahun, sebagai wadah memperkuat kualitas pendidikan di Kota Padang," ujar Maigus Nasir.</div><div><br /></div><div>Lebih lanjut, Maigus menegaskan bahwa pembangunan generasi muda di Kota Padang tidak hanya menitikberatkan pada kecerdasan intelektual, melainkan juga pada pembentukan karakter dan penguatan moral di tengah tantangan sosial saat ini.</div><div><br /></div><div>"Saya bersama Wali Kota Fadly Amran menginginkan generasi Kota Padang yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan upaya ini, kami menghadirkan Progul Padang Juara dan Smart Surau," tegasnya.</div><div><br /></div><div>Sementara itu, General Manager Mobile Consumer Business Region Sumbagteng Telkomsel, Dedfriady Masta, menjelaskan bahwa Liga Sang Juara merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Telkomsel dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital yang positif.</div><div><br /></div><div>"Kami berterima kasih kepada Disdikbud Kota Padang yang telah berkolaborasi menghadirkan Liga Sang Juara. Kami berharap kompetisi ini dapat menjadi sarana bagi para pelajar untuk mengasah kemampuan, memperluas wawasan, serta meningkatkan semangat belajar dan berprestasi di era digital," ungkap Dedfriady.</div><div><br /></div><div>Senada dengan hal tersebut, Manager Mobile Consumer Branch Padang Telkomsel, Muhammad Farhan, memaparkan bahwa antusiasme terhadap kompetisi ini sangat luar biasa. Liga Sang Juara di Kota Padang sukses menjaring sekitar 15.000 siswa yang berasal dari 62 SMP negeri dan swasta.</div><div><br /></div><div>"Kompetisi diawali dengan roadshow dan babak kualifikasi di masing-masing sekolah untuk menjaring lima siswa terbaik sebelum melaju ke babak grand final yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta," jelas Farhan.</div><div><br /></div><div>Farhan menambahkan, pada babak final, para peserta mengikuti cerdas cermat digital menggunakan smartphone masing-masing dengan materi yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah.</div><div><br /></div><div>"Penilaian dilakukan secara real-time, sehingga nilai dan peringkat peserta dapat langsung diketahui sesaat usai pengerjaan soal," tambahnya.</div><div><br /></div><div>Dari babak grand final yang berlangsung ketat, terpilih 10 peserta terbaik yang berhasil membawa pulang piala, sertifikat, dan hadiah uang tunai.</div><div><br /></div><div>Acara penutupan ini berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri pula oleh para guru, orang tua peserta, serta ratusan siswa SMP se-Kota Padang yang ikut memberikan dukungan kepada rekan-rekan mereka yang bertanding.(Charlie)</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div>

Wawako Maigus Nasir Tutup Liga Sang Juara Berbasis Digital Tingkat SMP Se-Kota Padang

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi menutup kompetisi Liga Sang Juara Tingkat SMP se-Kota Padang Tahun 2026 yang berlangsung ...

DPRD sumbar Adakan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025, Dan Ranperda Tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi06z4QKL2wwi-N-u1HTrE6WYuW5q542CEmJWxgow69PoDwmWXWRJl8fUyClnDJm7z1vhe3llJV_T3DlmTJVeoC5syCEXzwUxvzf9_joj5jtG93snHu7-VYN-vkktY4N_v3g6tDUTeOo5lyRrGldA3mU93dHb7-Obo5jtb0q3DIN-ZYCr_Tquq16fAW5c0/s4080/1002080236.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="3072" data-original-width="4080" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi06z4QKL2wwi-N-u1HTrE6WYuW5q542CEmJWxgow69PoDwmWXWRJl8fUyClnDJm7z1vhe3llJV_T3DlmTJVeoC5syCEXzwUxvzf9_joj5jtG93snHu7-VYN-vkktY4N_v3g6tDUTeOo5lyRrGldA3mU93dHb7-Obo5jtb0q3DIN-ZYCr_Tquq16fAW5c0/w640-h394-rw/1002080236.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rapat paripurna DPRD Sumbar (poto WRK) </td></tr></tbody></table>Realitakini.com -Padang<div><div>Dewan Perwakilan Daerah adakan me laksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda :</div><div style="text-align: justify;">1.Penetapan usulan Ranperda di luar Propemperda tentang Ranperda perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.penyampaian nota pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2025, dan Ranperda tentang  perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. </div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perda ini menjadi tonggak penting karena menyatu kan pengaturan pajak dan retribusi dalam satu kesatuan hukum yang lebih sederhana , lebih transparan, dan lebih adaptif ter hadap dinamika pembangunan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun dalam pelaksanaannya, Perda Nomor 8 Tahun 2023 menghadapi berbagai realitas lapangan yang menuntut pe nyempurnaan. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ke menterian Keuangan menunjukkan adanya norma yang perlu diperjelas, kewenangan yang perlu ditegaskan, serta lampiran retribusi yang perlu disesuaikan dengan kondisi faktual pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat. oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat megajukan kepada DPRD usulan perubah an Perda Nomor 8 Tahun 2023 tersebut diluar Propemperda tahun 2026 untuk dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.   </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (5) huruf b  Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentu kan Produk Hukum Daerah, dijelaskan bahwa Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda, karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khususnya yang menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketentuan Pasal 16 dimaksud, telah di penuhi melalui pembahasan, konsultasi yang dilakukan oleh Bapemperda bersama dengan Biro Hukum. Hasil pembahasan di sepakati bahwa perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tersebut dapat dilanjutkan sesuai tahapan dan mekanisme dalam ketentuan peratur an Perundang-undangan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">.Dengan telah disetujuinya usul ranperda tentang perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dibahas diluar Propemperda maka acara kita lanjutkan dengan pem bacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD terhadap perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (WRK). </div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

DPRD sumbar Adakan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025, Dan Ranperda Tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023

Rapat paripurna DPRD Sumbar (poto WRK) Realitakini.com -Padang Dewan Perwakilan Daerah adakan me laksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan ag...

Kehadiran Seorang Ayah Pada Momentum Penting Disekolahan Memiliki Dampak Psikologis Sangat Besar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsp9rYwTrAwyBJ7BJYWqdvo0TtpY6e7DgMN72ErO0y61KK4Kg-KYQVZImW_wForXWXBr1c8pxBFDj7iiM1DKjeDVWqlV7-cT5IkGcp_LqoQBK7h1IWUgsnl2mF0kT3H80x4xws6TRyIAXOA-ACvL0l3ejXv40I8PaFUsPwFVgzCtPGNVPXkJcYMTeIFqk/s500/%20Potot.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsp9rYwTrAwyBJ7BJYWqdvo0TtpY6e7DgMN72ErO0y61KK4Kg-KYQVZImW_wForXWXBr1c8pxBFDj7iiM1DKjeDVWqlV7-cT5IkGcp_LqoQBK7h1IWUgsnl2mF0kT3H80x4xws6TRyIAXOA-ACvL0l3ejXv40I8PaFUsPwFVgzCtPGNVPXkJcYMTeIFqk/w640-h384-rw/%20Potot.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Kehadiran Seorang Ayah Pada Momentum Penting Disekolahan Memiliki Dampak Psikologis Sangat Besar (  Poto WRK)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang,</span></b></div><div style="text-align: justify;">Menindak lanjut Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala BKKBN Nomor 17 Tahun 2026 mengenai Gerakan Ayah Teladan Indonesia.Pemerintah Kota (Pemko) Padang juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.13.1/104/DP3AP2KB-PDG/2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> SE itu memperkuat peran aktif figur ayah dalam pendidikan anak. Melalui SE tersebut, para ayah atau wali di Kota Padang diimbau untuk mengambil rapor anaknya secara langsung dan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman menegaskan bahwa kehadiran seorang ayah pada momentum penting persekolahan memiliki dampak psikologis yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran ayah bisa menampik asumsi peng asuhan anak hanya tanggung jawab ibu. Disamping itu, GATI juga mencegah kehilangan tokoh ayah (fatherless) dalam pengasuhan anak. "Kehadiran ayah secara fisik di sekolah mampu menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Hal ini berpengaruh positif terhadap peningkatan rasa percaya diri, memberikan rasa nyaman, serta membangun kesiapan mental anak dalam menjalani proses belajar," ujar Boby Firman, Kamis (18/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam edarannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menerangkan bahwa gerakan ini menyasar para ayah yang memiliki anak di semua jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pend idikan dasar, hingga pendidikan menengah. Adapun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kalender akademik atau jadwal dari pihak sekolah masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemko Padang juga memahami potensi benturan jadwal antara kewajiban mengantar anak dan jam masuk kerja. Oleh karena itu, melalui instruksi resmi ini, para ayah atau wali yang berpartisipasi dalam gerakan tersebut akan diberikan dispensasi keterlambatan. Mekanisme dan ketentuan dispensasi akan disesuaikan dengan regulasi internal instansi atau kantor tempat sang ayah bekerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat edaran ini telah disebarluaskan secara resmi kepada seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, serta seluruh Camat dan Lurah di lingkungan Pe merintahan Kota Padang untuk menjadi perhatian bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, pihak satuan pendidikan atau sekolah juga diminta proaktif dalam mendukung kesuksesan Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini. Sekolah diharapkan dapat menginformasi kan jadwal pembagian rapor dan hari pertama masuk sekolah jauh-jauh hari, sekaligus menciptakan atmosfer yang menyambut baik keterlibatan aktif kaum ayah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui sinergi ini, momentum tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang positif dan efektif antara figur ayah, anak, dan pihak sekolah demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. ( WRK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Kehadiran Seorang Ayah Pada Momentum Penting Disekolahan Memiliki Dampak Psikologis Sangat Besar

Kehadiran Seorang Ayah Pada Momentum Penting Disekolahan Memiliki Dampak Psikologis Sangat Besar ( Poto WRK) Realitakini.com-Padang, Menind...

Pemprov Sumbar Dorong Percepatan Penataan Kelembagaan BPBD Di Daerah

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieUbEtXCGxDq_h_CaXrXQDayk8gsoCZGoQD9A7zpwHr2OaLzJqFfirYYzjSA5RkjFQpYGlYCxZo-C217L5vjF-FsJYwSilPJ44tNH91_iP7dTysISANXMZOicYHvT1GlvUM5IIBoIsNbm9MqEGtghyw7stkTZXKtbYEjo3rr5I_WUrgpLwGovS3wGvkWQ/s500/POM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieUbEtXCGxDq_h_CaXrXQDayk8gsoCZGoQD9A7zpwHr2OaLzJqFfirYYzjSA5RkjFQpYGlYCxZo-C217L5vjF-FsJYwSilPJ44tNH91_iP7dTysISANXMZOicYHvT1GlvUM5IIBoIsNbm9MqEGtghyw7stkTZXKtbYEjo3rr5I_WUrgpLwGovS3wGvkWQ/w640-h384-rw/POM.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Pemprov Sumbar Dorong Percepatan Penataan Kelembagaan BPBD Di Daerah ( poto adpsb)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-<span style="text-align: justify;">Padang</span></span></b><div><span style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong pemerintah kabupaten dan kota segera melakukan penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) me nyusul terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Langkah tersebut dinilai penting untuk mem perkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tingginya risiko bencana di Sumbar.</span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, yang diwakili Plh. Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Dina Febrianti, saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan BPBD Kabupaten/Kota se-Sumbar Tahun 2026 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (18/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Dina menegaskan Sumbar merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geografis dan geologisnya. Ancaman gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, hingga cuaca ekstrem menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara serius dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Karena itu, keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang kuat, responsif, dan akuntabel bukan lagi sekadar pelengkap organisasi, melainkan kebutuhan utama untuk melindungi masyarakat,” ujar Dina saat membacakan sambutan Sekda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola kebencanaan di daerah. Regulasi baru tersebut membawa sejumlah perubahan mendasar yang perlu segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu perubahan utama adalah pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif dan preventif. Selain itu, pembentukan BPBD kabu paten /kota yang sebelumnya bersifat opsional kini menjadi kewajiban, dengan penguatan status kelembagaan melalui penempatan Kepala BPBD definitif sebagai kepala organisasi perangkat daerah, sebelumnya hanya mereka berstatus sebagai Kepala Pelaksana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perubahan lainnya mencakup penerapan tipologi BPBD berdasarkan tingkat risiko bencana, luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan fiskal daerah. Struktur organisasi BPBD nantinya dibedak an menjadi tipe A, B, dan C agar lebih sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumbar juga mengapresiasi langkah cepat Biro Organisasi bersama Bagian Organi sasi kabupaten/kota yang telah menyusun panduan sebagai acuan dalam penataan struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta mekanisme koordinasi BPBD di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk memastikan implementasi regulasi berjalan tepat waktu, ia meminta seluruh pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Di antaranya mempercepat kajian analisis tipologi dan risiko bencana sebagai dasar penyusunan struktur organisasi baru, menyusun regulasi daerah yang diperlukan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya ingatkan, proses penataan ini harus tetap rasional dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah serta kebutuhan riil berdasarkan karakteristik bencana di wilayah masing-masing,” kata Dina.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua Panitia Rakor yang sekaligus merupakan Kepala Bagian Kelembagaan danAnalisa Jabatan Setdaprov Sumbar, Retopa Martha menjelaskan bahwa rakor tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 yang menggantikan Permendagri Nomo  46  Tahun 2008.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Retopa, perubahan regulasi dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan nasional, meningkatnya kompleksitas risiko bencana, serta kebutuhan penguatan kapasitas organisasi BPBD agar lebih efektif, profesional, dan mampu menjawab tantangan kebencanaan yang semakin dinamis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Rakor ini diharapkan menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus mempercepat transformasi birokrasi di bidang kebencanaan yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rakor diikuti unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk kepala pelaksana BPBD, BKP SDM , bagian organisasi, serta pemangku kepentingan terkait.Kegiatan tersebut, juga menghadirkan Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Evan Fardianto dan Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Septiana Jatiningsih sebagai narasumber untuk memaparkan skema pengimplementasian Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 serta strategi penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia kebencanaan di daerah. (adpsb/cen/bud)</div></div>

Pemprov Sumbar Dorong Percepatan Penataan Kelembagaan BPBD Di Daerah

Pemprov Sumbar Dorong Percepatan Penataan Kelembagaan BPBD Di Daerah ( poto adpsb) Realitakini.com- Padang Pemerintah Provinsi Sumatera Bara...

Atasi Antrean BBM Di Sumbar, Gubernur Mahyeldi Instruksikan Pembentukan Satgas Pengawasan Di Seluruh Kabupaten/Kota

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiGWDNbBo_2tZvR_5yZRb2d2EycDf4lNn94qEmqSa5FNAdLVQSjh8wTcnG4T8892zYDzgKgV-_In57ytuIEPVD1RhdKuIr1WkaKSR7AQBCJR_SvzDG_caTahIYlwY4DLJFa_WFDT1cTcdRe_476C5DTj-WMCpoOcU0KdlVqCWsKymp1Pz17eXrMlxpCxg/s500/%20BB.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiGWDNbBo_2tZvR_5yZRb2d2EycDf4lNn94qEmqSa5FNAdLVQSjh8wTcnG4T8892zYDzgKgV-_In57ytuIEPVD1RhdKuIr1WkaKSR7AQBCJR_SvzDG_caTahIYlwY4DLJFa_WFDT1cTcdRe_476C5DTj-WMCpoOcU0KdlVqCWsKymp1Pz17eXrMlxpCxg/w640-h384-rw/%20BB.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendis tribusian BBM ( poto  adpsb)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah lanjutan untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi guna memperkuat pengawasan distribusi Solar dan Pertalite di daerah masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Instruksi tersebut disampaikan Mahyeldi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendis tribusian BBM Subsidi yang digelar di Auditorium Gubernuran, Padang. Rakor itu dihadiri bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, unsur Forkopimda, instansi terkait, serta perwakilan Pertamina dan Hiswana Migas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi menegaskan, antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa karena telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan kelancaran roda perekonomian daerah. Karena itu, pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperkuat secara terpadu hingga ke tingkat kabupaten dan kota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pengawasan harus diperkuat dan dilakukan secara terpadu. BBM subsidi harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif melalui penguatan pengawasan di lapangan,” kata Mahyeldi usai memimpin Rakor beberapa waktu yang lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi, keberhasilan pengendalian distribusi BBM subsidi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi atau Pertamina semata. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, terma masuk  pemerintah kabupaten dan kota, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai bagian dari upaya pengendalian, pemerintah juga telah menerapkan pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan pribadi maksimal 50 liter per hari sejak 1 April 2026. Kebijakan tersebut dilaku kan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Herianto mengatakan penguatan pengawasan diperlukan karena berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi masih ditemukan di lapangan dan terus berkembang dari waktu ke waktu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Modus-modus penyalahgunaan yang ditemukan cukup beragam, mulai dari penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi, pembesaran kapasitas tangki, pemanfaatan barcode yang tidak didukung dokumen kendaraan resmi, hingga penggunaan kendaraan yang sengaja direkayasa untuk memperoleh BBM subsidi melebihi ketentuan,” ujar Helmi di Padang, Kamis (18/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, berbagai praktik tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan BBM subsidi bagi masya rakat yang memang berhak menerimanya. Karena itu, hasil rapat koordinasi juga menekankan penting nya penguatan pengawasan di SPBU, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain pembentukan Satgas di daerah, Pemprov Sumbar bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan Hiswana Migas juga terus mendorong pengawasan yang lebih efektif melalui inspeksi lapangan, pe nguatan sistem pelaporan, serta peningkatan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi BBM subsidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai tindak lanjut rakor tersebut, seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar menyatakan komitmen untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah masing-masing serta melaksanakan Instruksi Gubernur Sumbar Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui langkah tersebut, Pemprov Sumbar berharap penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditekan, antrean di SPBU berangsur berkurang, dan distribusi energi bersubsidi semakin tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (adpsb/bud)</div></div>

Atasi Antrean BBM Di Sumbar, Gubernur Mahyeldi Instruksikan Pembentukan Satgas Pengawasan Di Seluruh Kabupaten/Kota

Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendis tribusian BBM ( poto adpsb) Realitakini.com-Padang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (...

Jembatani Tujuh Pengaduan Masyarakat, BAP DPD RI Panggil Kementerian Hingga Pengembang

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlJmtfzh_OBWAXcMeJkayTsHRfW9Dn29bACAXZ7eYCYle9aeDV2PlFWvOASKr4hzXszm0xD4WsVlGTDQgRO2aieE_dbru7BZxfIs5lVmMPi8cUZmrCJR6oGNxDEqj9BVTUB0OCQTk8iku9oKeLgZpSPMjCa_IovvjXT3ivVgGNASC1y1WUtSGNKS91HoU/s500/%20DP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlJmtfzh_OBWAXcMeJkayTsHRfW9Dn29bACAXZ7eYCYle9aeDV2PlFWvOASKr4hzXszm0xD4WsVlGTDQgRO2aieE_dbru7BZxfIs5lVmMPi8cUZmrCJR6oGNxDEqj9BVTUB0OCQTk8iku9oKeLgZpSPMjCa_IovvjXT3ivVgGNASC1y1WUtSGNKS91HoU/w640-h384-rw/%20DP.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">Wakil Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim menegaskan bahwa seluruh pengaduan
yang dibahas kali ini telah melalui proses penelaahan mendalam dan dinilai
memiliki urgensi tinggi ( Poto kepala Sub 
Bagaian Pemberitaan  Sekjen DPD
Ri  Teresa Oktavina</span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Jakarta</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI tindak lanjuti tujuh pengaduan masyarakat dari berbagai provinsi. Langkah tersebut diyakini sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti pengaduan masya rakat yang mendesak untuk segera dicarikan solusi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim menegaskan bahwa seluruh pengaduan yang dibahas kali ini telah melalui proses penelaahan mendalam dan dinilai memiliki urgensi tinggi. Menurutnya hal itu telah mencakup dimensi hukum, ekonomi, tata kelola pemerintahan, perlindungan hak masyarakat, serta akuntabilitas pelayanan publik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saat ini, kami berfokus melakukan pendalaman awal terhadap tujuh pengaduan masyarakat yang di nilai sangat strategis dan mendesak untuk segera dicarikan solusi penyelesaiannya,” ucap Abdul Hakim saat RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (17/6/26).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Abdul Hakim mencermati bahwa dinamika regulasi terkini telah mengubah wajah tata ke lola sumber daya alam di Indonesia secara fundamental. Beberapa aturan baru seperti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, hingga Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Secara signifikan regulasi tersebut menggeser lanskap tata kelola pertanahan, kehutanan, dan ruang laut,” tukasnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dirinya juga menilai bahwa perubahan kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat kecil, komunitas lokal, serta prinsip keadilan ekologis dan sosial. Sebaliknya, negara me lalui pemerintah pusat dan daerah wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. “Melalui pertemuan ini, kami melakukan pendalaman substansi secara komprehensif yang membedah aspek hukum, teknis, sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahannya,” beber Abdul Hakim. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Wakil Ketua BAP DPD RI Yulianus Henock Sumual menjelaskan bahwa kasus konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan banyak terjadi di daerah-daerah. Untuk itu pihaknya meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN agar lebih teliti ketika mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU). “Kami kasian dengan masyarakat di daerah-daerah karena konflik akibat dari HGU ini. Ujung-ujungnya masyarakat yang harus mengalah,” paparnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seperti diketahui, tujuh pengaduan yang masuk ke BAP DPD RI terdiri dari lintas kalangan seperti Serikat Petani Minahasa Tenggara/Organisasi Tani Lokal Ratatotok Provinsi Sulawesi, Forum Masya  rakat Desa Pondok Buluh Provinsi Sumatera Utara,Forum Masyarakat Perumahan Puri Asri Tara0 medang   Provinsi Sumatera Utara, Forum Peduli Pulau Pari (FP3) Provinsi DK Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Komunitas Korban Apartemen Malioboro Park View Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Warga Kampung Tua Batu Merah Provinsi Kepulauan Riau</div><div style="text-align: justify;">.(<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt;">Siaran PersBagian Pemberitaan Dan Media Sekretariat
Jenderal DPD RI)</span></div></div>

Jembatani Tujuh Pengaduan Masyarakat, BAP DPD RI Panggil Kementerian Hingga Pengembang

Wakil Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim menegaskan bahwa seluruh pengaduan yang dibahas kali ini telah melalui proses penelaahan mendalam dan din...

Tahun Baru Islam 1448 H, ASN Pasaman Diajak Tingkatkan Iman dan Integritas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivhMMrdwo19Tv4NQTkWjC0W3uToOaw7jqF7niABNkH2sDzdu8NFrNBVKrVQp7bIPjeLuUF80NmhVYUVSmzXShnioxA3l9IqKMWPlO8dYIwybAohoTet1C2ukrpwwTMjofrS9hirh1pErBrVFjsRfo909puqoD8cjTHqxeMyAq2YTjREyD-DCrCLlNeS4Z7/s1599/IMG-20260617-WA0007_compress10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1068" data-original-width="1599" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivhMMrdwo19Tv4NQTkWjC0W3uToOaw7jqF7niABNkH2sDzdu8NFrNBVKrVQp7bIPjeLuUF80NmhVYUVSmzXShnioxA3l9IqKMWPlO8dYIwybAohoTet1C2ukrpwwTMjofrS9hirh1pErBrVFjsRfo909puqoD8cjTHqxeMyAq2YTjREyD-DCrCLlNeS4Z7/w640-h428-rw/IMG-20260617-WA0007_compress10.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: x-small;"><div style="text-align: center;">Sejumlah Pejabat dan ASN Pasaman mengikuti wirid akbar dan doa bersama dalam penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharam di Masjid Agung Al Muttaqin PIC Lubuksikaping Rabu (17/6/2026) </div></span>Realitakini.com -- Pasaman <div>Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman menggelar Wirid Akbar dan Doa Bersama di Masjid Agung Al-Muttaqin, Pasaman Islamic Center (PIC), Lubuk Sikaping, Rabu (17/6/2026).</div><div><br /></div><div>Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB tersebut diikuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pasaman. Suasana khidmat tampak sejak awal acara dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang mengawali rangkaian kegiatan keagamaan tersebut.</div><div><br /></div><div>Wirid Akbar dan doa bersama menghadirkan penceramah Ustaz Roy Ibrahim, Lc., MA, yang menyampaikan tausiah mengenai makna dan hikmah Tahun Baru Islam sebagai momentum memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas ibadah, serta melakukan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan dan pengabdian sebagai abdi negara.</div><div><br /></div><div>Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Yudesri, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ribuan ASN dan tamu undangan lainnya.</div><div><br /></div><div>Dalam tausiahnya, Ustaz Roy Ibrahim menjelaskan bahwa Muharram merupakan bulan yang memiliki kemuliaan dan kehormatan tinggi dalam Islam. Karena itu, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal ibadah serta menjauhi berbagai perbuatan yang dilarang.</div><div><br /></div><div>“Secara makna, Muharram mengandung nilai kehormatan, kemuliaan, dan derajat yang ditinggikan. Sementara kata haram mengandung makna adanya larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, bulan Muharram menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan,” ujar Ustaz Roy.</div><div><br /></div><div>Ia menambahkan, peringatan Tahun Baru Islam tidak sekadar pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi menjadi momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun profesional.</div><div><br /></div><div>“Peringatan 1 Muharram mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah merupakan simbol perubahan besar yang penuh ketabahan, keberanian, pengorbanan, serta keyakinan yang kuat kepada Allah SWT. Nilai-nilai inilah yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.</div><div><br /></div><div>Menurutnya, semangat hijrah harus diwujudkan melalui peningkatan disiplin, integritas, etos kerja, serta pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi ASN yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan.</div><div><br /></div><div>Melalui kegiatan wirid dan doa bersama ini, Pemkab Pasaman berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum untuk memperkuat karakter religius aparatur pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun daerah.</div><div><br /></div><div>Selain memperdalam nilai-nilai keislaman, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar pegawai dan seluruh unsur pemerintahan di Kabupaten Pasaman.</div><div><br /></div><div>Dengan semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, ASN Kabupaten Pasaman diharapkan semakin beriman, bertakwa, berintegritas, serta mampu memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan kemajuan daerah menuju Pasaman yang lebih berkarakter, maju, dan berkelanjutan.(Nurman)</div>

Tahun Baru Islam 1448 H, ASN Pasaman Diajak Tingkatkan Iman dan Integritas

Sejumlah Pejabat dan ASN Pasaman mengikuti wirid akbar dan doa bersama dalam penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharam di Masjid Agung Al Mutta...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama

Nasional

Hukum

Kota Padang

Polda Sumbar

Pendidikan

Pemprov Sumbar