Ratusan Warga Terancam Krisis Air Bersih, Senator Mirah Desak Pemda Bima Bertindak Cepat

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJx-i7ucnZo_chUzBz3HS97e99PCPr_jrizGLqIIIqiHqCTqfStGwxtua9Tip0-WsW9-D7K6OQ37dMBqwYyGA7gwlOcp-fMM-i-avS6EGO_HY_rivKxkYV8s3_uhGJa_qB0vro6Rp2bG8QYnnZJ1V2fTcAdNhMWPh67dqgnyjFDd6Wtgr9VI9dOK_xWNs/s500/%20Sat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJx-i7ucnZo_chUzBz3HS97e99PCPr_jrizGLqIIIqiHqCTqfStGwxtua9Tip0-WsW9-D7K6OQ37dMBqwYyGA7gwlOcp-fMM-i-avS6EGO_HY_rivKxkYV8s3_uhGJa_qB0vro6Rp2bG8QYnnZJ1V2fTcAdNhMWPh67dqgnyjFDd6Wtgr9VI9dOK_xWNs/w640-h384-rw/%20Sat.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-NTB</span></b><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, meminta Pe merintah Daerah Kabupaten Bima untuk segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.Bima, 25 Juni 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujar Senator Mirah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanon- dere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pe merintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Senator Mirah menyampaikan bahwa akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat me- nentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut informasi yang juga diperoleh dari masyarakat, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bimamasih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86 persen rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42 persen. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infra struktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” tutup Mirah</div>

Ratusan Warga Terancam Krisis Air Bersih, Senator Mirah Desak Pemda Bima Bertindak Cepat

Realitakini.com-NTB Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, meminta Pe merintah Daerah Kabupaten Bima ...

Read more »

Kutuk Penyekapan Perempuan Di Bandung, Fahira Idris Sampaikan Tujuh Langkah Mendesak

<b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhOd3b6Cj-zS4PLxi8BFDVpNHQe3Uhcb7WOwauC4ijdc06NNuxmL3tu2hyphenhyphenGTbylKgmHOKzGN7D-xni-z54TCo7MaobGEgZJ0qKpL8gwT5_mZC3aSTJj8wCPiPT7d4VWeX-NPaslyW3yvMk_QSEy8tPfCfPFVL2t1uIuCugxNlQUjkE74jv0v1h4IMJn5Y/s500/%20Cinta.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhOd3b6Cj-zS4PLxi8BFDVpNHQe3Uhcb7WOwauC4ijdc06NNuxmL3tu2hyphenhyphenGTbylKgmHOKzGN7D-xni-z54TCo7MaobGEgZJ0qKpL8gwT5_mZC3aSTJj8wCPiPT7d4VWeX-NPaslyW3yvMk_QSEy8tPfCfPFVL2t1uIuCugxNlQUjkE74jv0v1h4IMJn5Y/w640-h384-rw/%20Cinta.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta yang juga aktivis perempuan Fahira Idris mengecam keras dugaan penyekapan, penyiksaan, dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. (poto Istimewa)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta,</b><div><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta yang juga aktivis perempuan Fahira Idris mengecam keras dugaan penyekapan, penyiksaan, dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, kasus ini harus ditangani secara cepat, menyeluruh, berperspektif korban, dan tidak boleh disederhanakan sebagai tindak kekerasan biasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya mengutuk keras dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan di Bandung ini. Kasus ini sangat keji, tidak manusiawi, dan harus menjadi alarm keras bagi kita semua. Fokus utama saat ini adalah menyelamatkan dan memulihkan korban, menangkap terduga pelaku, mengungkap seluruh di mensi kejahatan, serta memastikan proses hukum berjalan maksimal. Pelaku harus diganjar hukuman paling berat yang dimungkinkan oleh undang-undang,” tegas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Fahira Idris, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian HAM, LPSK, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.Untuk itu, Fahira Idris menyampaikan tujuh langkah mendesak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertama, kepolisian harus segera menangkap terduga pelaku.Fahira Idris meminta Polda Jawa Barat dan seluruh jajaran kepolisian menjadikan penangkapan terduga pelaku sebagai prioritas. Menurutnya, ter duga pelaku yang masih bebas berpotensi menghambat proses hukum, menghilangkan barang bukti, memengaruhi saksi, bahkan menimbulkan rasa tidak aman bagi korban dan keluarga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua, penyidik harus menerapkan pasal berlapis dan mendalami seluruh dimensi kejahatan. Fahira Idris menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada penganiayaan. Aparat harus mendalami dugaan pe rampasan kemerdekaan, penyekapan, penganiayaan berat, penyiksaan, penguasaan dokumen korban, kontrol koersif, ancaman, pemaksaan, serta kemungkinan adanya kekerasan seksual jika ditemukan indikasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jika ditemukan unsur kekerasan seksual, maka UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus digunakan. Jika ada unsur lain yang terbukti, seluruhnya harus dimasukkan. Kasus ini harus diungkap secara utuh,” ujar Fahira Idris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketiga, kejaksaan harus mengawal perkara sejak awal agar dakwaan kuat dan tuntutan maksimal. Fahira Idris mendorong kejaksaan melakukan koordinasi intensif dengan penyidik sejak tahap awal agar kons truksi perkara kuat. Dakwaan harus disusun secara komprehensif dan tuntutan harus mencerminkan beratnya penderitaan korban serta bahaya sosial dari kejahatan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya meminta jaksa menuntut hukuman paling berat yang dimungkinkan oleh undang-undang. Dalam kasus kekerasan ekstrem seperti ini, hukum harus berdiri di pihak korban dan memberi pesan kuat bahwa kejahatan terhadap perempuan tidak akan ditoleransi,” tegas Fahira Idris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keempat, pengadilan harus memastikan proses persidangan berperspektif korban. Fahira Idris menegas kan, jika perkara ini masuk ke pengadilan, proses persidangan harus melindungi martabat korban. Korban tidak boleh disudutkan, disalahkan, atau dipaksa mengulang trauma secara tidak perlu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Proses hukum tidak boleh menjadi trauma kedua bagi korban. Pengadilan harus menjadi ruang pencarian keadilan, bukan ruang yang kembali melukai korban,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kelima, Kementerian Kesehatan dan rumah sakit harus memastikan pemulihan medis total bagi korban. Senator Jakarta ini mengapresiasi komitmen Kementerian Kesehatan untuk memastikan korban men dapat kan perawatan terbaik. Namun, ia menekankan bahwa pemulihan korban harus bersifat jangka panjang, bukan hanya penanganan darurat. Menurutnya, korban membutuhkan layanan medis me- nyeluruh , termasuk operasi, rekonstruksi wajah, rehabilitasi fungsi tubuh, layanan kesehatan mata, layanan gizi, terapi, serta pemantauan kesehatan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keenam, Kementerian PPPA, LPSK, dan Pemerintah Daerah harus memastikan perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Fahira Idris meminta Kementerian PPPA, LPSK, dan Pemerintah Daerah memastikan korban mendapatkan perlindungan fisik, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, layanan sosial, pemulihan dokumen kependudukan, akses jaminan kesehatan, bantuan ekonomi, serta dukungan bagi keluarga yang mendampingi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Korban harus mendapatkan semua haknya. Negara harus memastikan korban tidak sendirian meng hadapi trauma, proses hukum, biaya pemulihan, dan masa depan hidupnya,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketujuh, Kementerian HAM, Komnas HAM dan pemangku kepentingan terkait lainnya perlu melaku kan pemantauan independen. Pemantauan independen penting untuk memastikan proses hukum dan pemulihan korban berjalan transparan, akuntabel, dan berperspektif hak asasi manusia. Pemantauan juga diperlukan agar kasus ini menjadi bahan evaluasi nasional mengenai pencegahan kekerasan ekstrem terhadap perempuan, termasuk kekerasan yang terjadi di ruang privat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Korban harus dipulihkan. Terduga pelaku harus ditangkap. Proses hukum harus maksimal. Dan negara harus memastikan kekerasan sekeji ini tidak berulang. Keadilan bagi korban adalah ukuran apakah negara benar-benar hadir melindungi warganya,” pungkas Fahira Idris. ( SIARAN PERS)</div></div>

Kutuk Penyekapan Perempuan Di Bandung, Fahira Idris Sampaikan Tujuh Langkah Mendesak

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta yang juga aktivis perempuan Fahira Idris mengecam keras dugaan penyekapan, penyiksaan, dan penganiayaan ber...

Read more »

Kerja Sama Dengan Kota Jinju, DPD RI Dorong Modernisasi Pertanian Daerah

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKY7zRvescXlUyhqavkerhPzcpn8enAyP8g_cxA2VFm0w_PnjhGjamCUOmwhUAqn0simqnfTx9Y83y6haIBYOKaTlKASk3wNKlZpoFtuOxVwZnZ4g2lCUwKNGDYAJe0D1LyHNIs_YWaH12lKyBPoPBVhGv14qGtyRQldGBDP8FYkF7sFfHKccy1VscdKw/s500/%20Dan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKY7zRvescXlUyhqavkerhPzcpn8enAyP8g_cxA2VFm0w_PnjhGjamCUOmwhUAqn0simqnfTx9Y83y6haIBYOKaTlKASk3wNKlZpoFtuOxVwZnZ4g2lCUwKNGDYAJe0D1LyHNIs_YWaH12lKyBPoPBVhGv14qGtyRQldGBDP8FYkF7sFfHKccy1VscdKw/w640-h384-rw/%20Dan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">D<span style="font-size: x-small;">PD RI mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan Pemerintah Kota Jinju, Korea Selatan, ( poto Istimewa)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">DPD RI mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan Pemerintah Kota Jinju, Korea Selatan, khususnya di bidang teknologi pertanian dan pengembangan sumber daya manusia. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan teknologi agrikultur modern guna meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk pertanian, serta daya saing daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, mengatakan bahwa Korea Selatan merupakan mitra strategis Indonesia yang memiliki kemajuan signifikan di sektor teknologi dan agrikultur. Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendukung pem- bangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami melihat Kota Jinju memiliki pengalaman dan kapasitas yang sangat baik dalam pengembangan teknologi pertanian modern. DPD RI siap menjadi jembatan untuk mempertemukan potensi tersebut dengan kebutuhan daerah-daerah di Indonesia,” ujar Gusti Farid saat menerima Walikota Jinju, Korea Selatan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (23/6).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, kerja sama antardaerah dapat menjadi langkah konkret untuk mempercepat transfer teknologi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pertanian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Jinju, Kyo Il Jo, menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan mempererat hubungan dan  menjajaki kerja sama dengan berbagai daerah di Indonesia. Ia menjelaskan, Kota Jinju merupakan salah satu pusat pertanian modern dan industri peralatan pertanian di Korea Selatan yang siap berbagi pengalaman dalam pengembangan teknologi pertanian dan penerapan smart farming.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berharap dapat membangun kerja sama dengan pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan teknologi pertanian. Kami juga terbuka untuk mengembangkan kerja sama pen didikan dan pertukaran pengetahuan terkait smart farming,” ujar Kyo Il Jo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Kyo Il Jo menyampaikan ketertarikannya untuk mengembangkan kerja sama sister city dengan sejumlah daerah di Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas kolaborasi di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan investasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Gusti Farid menyambut baik berbagai peluang kerja sama yang ditawarkan Pemerintah Kota Jinju. Lanjutnya, DPD RI akan membantu memfasilitasi komunikasi dengan daerah-daerah yang memiliki potensi kerja sama, terutama daerah yang memiliki keunggulan di sektor pertanian dan agrowisata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Harapannya, kolaborasi ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mempercepat adopsi tek nologi , dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat daerah,” pungkasnya ( SIARAN PERS)</div></div>

Kerja Sama Dengan Kota Jinju, DPD RI Dorong Modernisasi Pertanian Daerah

D PD RI mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan Pemerintah Kota Jinju, Korea Selatan, ( poto Istimewa) R...

Read more »

Luncurkan Fikih Disabilitas Mental Psikososial: Senator Gus Hilmy Ingin Hapus Stigma, Wujudkan Kesetaraan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwzwFRkh5yYhPAxgbcTAJZ68qX24IBfgsvF8EoIjy4JSzQ3n-UGul8nK6cMnztHaoztOcS1UnDlXHL0tDGLZzW3D8YcMO4jlP-XOo2c1TewpN64WkLqX7uH_XdJP-sDOjY3EzGKWYwrcf-_7CJ02yrLR4LEw12JLWIEzIvIiWpPzSwgvMv__7SQF9p_AU/s500/%20RAHO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwzwFRkh5yYhPAxgbcTAJZ68qX24IBfgsvF8EoIjy4JSzQ3n-UGul8nK6cMnztHaoztOcS1UnDlXHL0tDGLZzW3D8YcMO4jlP-XOo2c1TewpN64WkLqX7uH_XdJP-sDOjY3EzGKWYwrcf-_7CJ02yrLR4LEw12JLWIEzIvIiWpPzSwgvMv__7SQF9p_AU/w640-h384-rw/%20RAHO.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., hari ini ( Poto</span></span><span style="font-size: x-small;"> Fairuzul Mumtaz)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com- Yogyakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., hari ini membersamai peluncuran buku Fikih Penguatan Disabilitas Mental Psikososial, (Ahad, 21/06/26). Acara ini merupakan wujud kolaborasi strategis antara Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara yang dilangsungkan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah ini turut dihadiri oleh Menteri Sosial RI sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Pengasuh Ponpes Al-Falah K.H. Abdurrahman Kautsar (Gus Kautsar), jajaran komisioner KND, Nyai Hj. Fatimah Asri M., KH. Mahbub Maafi, Agus Hasan Hidayat, dan Abi S. Nugraha, serta para guru dan mahasantri Ma'had Aly.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gus Hilmy, sapaan akrab Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menegaskan bahwa peluncuran buku ini merupakan kelanjutan dari buku fikih disabilitas fisik sebelumnya, sekaligus pengejawantahan dari keputusan Muktamar NU di Lampung yang mengharamkan praktik pemasungan bagi penyandang disabilitas mental psikososial.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Buku ini adalah jawaban PBNU atas berbagai masalah yang beredar di masyarakat. Kita masih meng hadapi masalah dengan pola pikir yang menstigma, mendiskriminasi, dan menjadikan teman-teman penyandang sebagai warga negara kelas dua. Padahal, Al-Qur'an secara tegas menyebutkan bahwa Allah menciptakan kita ini sama dan setara," ujar anggota Komite II DPD RI tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Gus Hilmy menyoroti esensi dari "berakal" ('aqil) dalam kacamata fikih dan kaitannya dengan bagaimana masyarakat memperlakukan penyandang disabilitas mental.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Menurut Syaykh Ahmad ath-Thayyar, apabila akal mengendalikanmu untuk tidak melakukan hal yang tidak sepatutnya, maka Anda orang yang berakal. Pemahaman terbaliknya, bila kita melakukan hal yang tidak semestinya, maka sebenarnya kita tidak berakal. Itulah mengapa zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut zaman Jahiliyah; bukan karena orangnya bodoh, melainkan karena mereka tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya untuk memanusiakan manusia," jelas salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gus Hilmy juga menekankan bahwa distribusi pemahaman dan buku fikih ini tidak boleh berhenti hanya pada acara peluncuran, melainkan harus diedukasikan secara terus-menerus ke berbagai lapisan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ini tidak selesai di sini. Semestinya distribusi pemikiran ini dilakukan terus-menerus ke banyak tempat. Kita masih menghadapi masalah dengan pola pikir yang menstigma, mendiskriminasi, dan menjadikan teman-teman penyandang sebagai warga negara kelas dua. Padahal kita semua ini sama. Menjadi ke wajiban kita para kiai, fuqaha, dan ulama untuk menyadarkan masyarakat akan misi agama yang me nyetarakan kita semua, sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah menciptakan kita ini sama dan setara," tegas Ketua Bidang Ukhuwah di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sosial RI, Gus Ipul, menyampaikan bahwa dokumen ilmiah-keaga maan ini bukan sekadar terbitan biasa, melainkan instrumen transformasi sosial. Ia memaparkan bahwa selama ini penyandang disabilitas psikososial kerap mengalami diskriminasi hak, mulai dari akses ibadah, hak menikah, hingga pekerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Fikih tidak statis melainkan dinamis dengan zaman. Buku ini memberikan panduan yang sangat ope rasional: mulai dari tata ibadah saat kondisi gangguan psikis, hak menikah, pendampingan spiritual, hingga adab masyarakat," papar Gus Ipul.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan bahwa isu kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh otoritas tokoh agama di tingkat komunitas. Buku ini diharapkan menjadi sarana untuk melatih para kiai, ustaz, nyai, penyuluh agama, dan tokoh keagamaan lainnya agar setiap khutbah dan dakwah yang disampaikan membangun empati, bukan mempertebal stigma.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Gus Kautsar turut mengingatkan tentang tanggung jawab moral para santri ter hadap realitas sosial. Ia menggarisbawahi bahwa penolakan terhadap perbedaan sering kali berakar pada naluri manusia yang terlalu mencintai dirinya sendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Perasaan mencintai diri sendiri itu penting, tapi kalau kemudian kita rawat sampai mengakibatkan orang lain terlihat tidak indah, tidak bagus, tidak istimewa, nah itu baru masalah. Banyak kekurangan yang sebetulnya bisa diatasi, hanya saja kita belum mengerti caranya atau ilmunya," tutur Gus Kautsar.</div>

Luncurkan Fikih Disabilitas Mental Psikososial: Senator Gus Hilmy Ingin Hapus Stigma, Wujudkan Kesetaraan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU...

Read more »

Jembatani Tujuh Pengaduan Masyarakat, BAP DPD RI Panggil Kementerian Hingga Pengembang

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlJmtfzh_OBWAXcMeJkayTsHRfW9Dn29bACAXZ7eYCYle9aeDV2PlFWvOASKr4hzXszm0xD4WsVlGTDQgRO2aieE_dbru7BZxfIs5lVmMPi8cUZmrCJR6oGNxDEqj9BVTUB0OCQTk8iku9oKeLgZpSPMjCa_IovvjXT3ivVgGNASC1y1WUtSGNKS91HoU/s500/%20DP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlJmtfzh_OBWAXcMeJkayTsHRfW9Dn29bACAXZ7eYCYle9aeDV2PlFWvOASKr4hzXszm0xD4WsVlGTDQgRO2aieE_dbru7BZxfIs5lVmMPi8cUZmrCJR6oGNxDEqj9BVTUB0OCQTk8iku9oKeLgZpSPMjCa_IovvjXT3ivVgGNASC1y1WUtSGNKS91HoU/w640-h384-rw/%20DP.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">Wakil Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim menegaskan bahwa seluruh pengaduan yang dibahas kali ini telah melalui proses penelaahan mendalam dan dinilai memiliki urgensi tinggi ( Poto kepala Sub  Bagaian Pemberitaan  Sekjen DPD Ri  Teresa Oktavina</span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Jakarta</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI tindak lanjuti tujuh pengaduan masyarakat dari berbagai provinsi. Langkah tersebut diyakini sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti pengaduan masya rakat yang mendesak untuk segera dicarikan solusi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim menegaskan bahwa seluruh pengaduan yang dibahas kali ini telah melalui proses penelaahan mendalam dan dinilai memiliki urgensi tinggi. Menurutnya hal itu telah mencakup dimensi hukum, ekonomi, tata kelola pemerintahan, perlindungan hak masyarakat, serta akuntabilitas pelayanan publik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saat ini, kami berfokus melakukan pendalaman awal terhadap tujuh pengaduan masyarakat yang di nilai sangat strategis dan mendesak untuk segera dicarikan solusi penyelesaiannya,” ucap Abdul Hakim saat RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (17/6/26).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Abdul Hakim mencermati bahwa dinamika regulasi terkini telah mengubah wajah tata ke lola sumber daya alam di Indonesia secara fundamental. Beberapa aturan baru seperti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, hingga Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. “Secara signifikan regulasi tersebut menggeser lanskap tata kelola pertanahan, kehutanan, dan ruang laut,” tukasnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dirinya juga menilai bahwa perubahan kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat kecil, komunitas lokal, serta prinsip keadilan ekologis dan sosial. Sebaliknya, negara me lalui pemerintah pusat dan daerah wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. “Melalui pertemuan ini, kami melakukan pendalaman substansi secara komprehensif yang membedah aspek hukum, teknis, sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahannya,” beber Abdul Hakim. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Wakil Ketua BAP DPD RI Yulianus Henock Sumual menjelaskan bahwa kasus konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan banyak terjadi di daerah-daerah. Untuk itu pihaknya meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN agar lebih teliti ketika mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU). “Kami kasian dengan masyarakat di daerah-daerah karena konflik akibat dari HGU ini. Ujung-ujungnya masyarakat yang harus mengalah,” paparnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seperti diketahui, tujuh pengaduan yang masuk ke BAP DPD RI terdiri dari lintas kalangan seperti Serikat Petani Minahasa Tenggara/Organisasi Tani Lokal Ratatotok Provinsi Sulawesi, Forum Masya  rakat Desa Pondok Buluh Provinsi Sumatera Utara,Forum Masyarakat Perumahan Puri Asri Tara0 medang   Provinsi Sumatera Utara, Forum Peduli Pulau Pari (FP3) Provinsi DK Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Komunitas Korban Apartemen Malioboro Park View Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Warga Kampung Tua Batu Merah Provinsi Kepulauan Riau</div><div style="text-align: justify;">.(<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt;">Siaran PersBagian Pemberitaan Dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI)</span></div></div>

Jembatani Tujuh Pengaduan Masyarakat, BAP DPD RI Panggil Kementerian Hingga Pengembang

Wakil Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim menegaskan bahwa seluruh pengaduan yang dibahas kali ini telah melalui proses penelaahan mendalam dan din...

Read more »

Semangati Santri, LaNyalla Berharap Lahir Generasi Tangguh Lahir Batin

<div style="text-align: justify;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2jYGOFN3SLoADtGRhntW9H0yPur2vMVn0TmGiPdZ5GfNyRAHjWIc8Q23w2XOvT6KVW9uxC0WqdRB8amfxM23kxNRYC5cN2DIbL__bFTRGsXIky0EmQ_BVMAC2GNfsYuMDtOkOnvTX0iGQB3L7_e8TDSnLH6a11AFWRqVT1hUEwq1wcrjvdc8WE1v9z7A/s500/%20Lano.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><span style="font-size: x-small;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2jYGOFN3SLoADtGRhntW9H0yPur2vMVn0TmGiPdZ5GfNyRAHjWIc8Q23w2XOvT6KVW9uxC0WqdRB8amfxM23kxNRYC5cN2DIbL__bFTRGsXIky0EmQ_BVMAC2GNfsYuMDtOkOnvTX0iGQB3L7_e8TDSnLH6a11AFWRqVT1hUEwq1wcrjvdc8WE1v9z7A/w640-h384-rw/%20Lano.jpg" width="640" /></span></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Semangati syukuran kelulusan santri, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur AA LaNyalla- (Pot0 Ist )</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Jakarta</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Semangati syukuran kelulusan santri, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur AA LaNyalla- Mahmud Mattalitti berharap para santri menjadi generasi tangguh yang taat beragama. Sekaligus generasi yang beradab dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penegasan itu disampaikan LaNyalla saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Haflahtutta- ssyakur Akhirussanah Yayasan Pondok Pesantren dan Pendidikan Mardhotillah, di Krian, Sidoarjo,Minggu  (14/6/2026).  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan LaNyalla, Acara Haflah hari ini bukan sekedar seremonial kelulusan. Ini adalah momentum penting bagi kita untuk memperkuat komitmen kita sebagai bangsa dalam menjaga benteng moral generasi muda. “Alhamdulillah, yayasan Mardhotillah yang didirikan Ustadz Maliki Muhadi telah mengambilperan itu,” tukasnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita sadar bahwa tantangan jaman yang kita hadapi saat ini semakin kompleks. Semakin berat. Anak-anak kita harus menghadapi dan terpapar arus informasi yang tak terbendung, yang telah terbukti bisa menghasilkan degradasi moral yang mengancam nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa, maupun nilai-nilai dari ajaran Islam,” tandas Ketua DPD RI ke-5 itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hanya melalui pendidikan agama yang kuat kita dapat memberikan tameng bagi anak-anak kita agar tidak tergerus oleh sisi negatif dari modernitas dan banjir informasi tersebut, lanjut pendiri Yayasan LaNyalla Academia, yang bergerak di kegiatan sosial dan keagamaan itu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Senator asal Jawa Timur itu memang dikenal dekat dengan kalangan pesantren. Bulan Februari lalu,-- LaNyalla juga diminta untuk memberi sambutan dalam acara yang sama, Haflah Santri Yayasan Al Hik mah di Asemrowo, Surabaya, yang diasuh Ustadz Ahmad Nadi dan Ustadz M. Nuruddin. (<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; text-align: left;">Biro Pers Dan Informasi Lanyalla</span>)</div></div>

Semangati Santri, LaNyalla Berharap Lahir Generasi Tangguh Lahir Batin

Semangati syukuran kelulusan santri, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur AA LaNyalla- (Pot0 Ist ) Realitakini.com-Jakarta Semangati s...

Read more »

Se 2026 Dan KEM-PPKF RAPBN 2027, Komite IV DPD RI Dorong Penguatan BPS Perkuat Data Statistik Daerah

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDD-Moc8vfwbkmT5PV5QT-8IXzrL9Ix8ROJ5aS_bKUZ3J32iirATcPj4HJQAMPNsRIQijjS-iLii_62UPkNbrv-fO_CyJnJIuX4sld20b-6xn8CcfYAQHIDrHZme3PC0637jWRJEQmWZAwPqI2ajKKaWXIYtPCO_TDWsY7QEJdj8c8f6tHQAeZU6Ug_6Y/s500/%20Paket.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDD-Moc8vfwbkmT5PV5QT-8IXzrL9Ix8ROJ5aS_bKUZ3J32iirATcPj4HJQAMPNsRIQijjS-iLii_62UPkNbrv-fO_CyJnJIuX4sld20b-6xn8CcfYAQHIDrHZme3PC0637jWRJEQmWZAwPqI2ajKKaWXIYtPCO_TDWsY7QEJdj8c8f6tHQAeZU6Ug_6Y/w640-h384-rw/%20Paket.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Komite IV DPD RI melakukan agenda Kunjungan Kerja dan pertemuan dengan BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan  (poto </span></span><span style="font-size: x-small;">Irwanto, S.STP., M.M (Kepala Bagian Set. Komite IV)</span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Tangerang Selatan,<br /></span></b></div><div><div style="text-align: justify;"> Komite IV DPD RI melakukan agenda Kunjungan Kerja dan pertemuan dengan BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan guna menegaskan pentingnya penguatan kualitas data statistik daerah sebagai fondasi penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 serta persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 20206 (SE2026). Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Komite IV bersama jajaran BPS pusat dan daerah menyampaikan sejumlah poin strategis terkait akurasi data, keamanan informasi, hingga tantangan pengumpulan data lapangan. 10 Juni 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi, menegaskan bahwa statistik merupakan instrumen negara yang harus dijaga independensinya. “Statistik harus bersifat netral dan berbasis data, jangan sampai dipengaruhi unsur politis,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko cyber attack, baik dari dalam maupun luar negeri, serta menekankan perlunya back up data manual untuk menjaga keberlanjutan layanan statistik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua Komite IV, Novita Anakotta menekankan bahwa data BPS menjadi rujukan utama dalam penyusunan indikator ekonomi makro KEM PPKF. Senator asal Maluku tersebut mempertanyakan apakah terdapat perubahan metodologi mengingat perubahan perilaku masyarakat, serta mendorong BPS memperkuat literasi statistik seperti halnya OJK dalam literasi keuangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edi Machmud, menegaskan komitmen BPS dalam menjaga kualitas data dan mendukung penyusunan KEM PPKF. Ia menjelaskan bahwa BPS telah memperkuat keamanan data melalui koordinasi dengan BSSN, serta menyiapkan Disaster Recovery Center (DRC) di Kalimantan Selatan sebagai pusat pemulihan data jika terjadi bencana. “BPS berkomit men menjaga kualitas data dan terus memperkuat sinergi antar K/L,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, memaparkan bahwa data statistik menjadi kompas pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. Namun, ia mengakui masih terdapat disparitas data sektoral, penolakan responden, serta tantangan pemutakhiran data di beberapa wilayah. BPS Banten sendiri kini tengah mengembangkan Small Area Estimation (SAE) dan Big Data untuk meng hasilkan statistik tematik yang lebih presisi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala BPS Kota Tangerang Selatan, Agung Erianto Juliandono, menyoroti karakteristik wilayah Tangsel yang ditopang sektor real estat, perdagangan, dan industri. Ia menjelaskan bahwa pe ngumpulan data menghadapi tantangan, terutama pada penghuni apartemen dan tenant mall yang me miliki tingkat privasi tinggi. “Kami terus berkomitmen memberikan literasi kepada responden tentang pentingnya pengisian data,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BPS sebagai wali data nasional, sekaligus memastikan bahwa penyusunan KEM PPKF 2027 berbasis pada data daerah yang akurat, inklusif, dan aman. Komite IV DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas data statistik di seluruh daerah ( Siaran Pers-RK).</div></div>

Se 2026 Dan KEM-PPKF RAPBN 2027, Komite IV DPD RI Dorong Penguatan BPS Perkuat Data Statistik Daerah

Komite IV DPD RI melakukan agenda Kunjungan Kerja dan pertemuan dengan BPS Provinsi Banten dan BPS Kota Tangerang Selatan  (poto  Irwanto, S...

Read more »

Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, BULD DPD RI Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Mitra Strategis Pendidikan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN4sLRlQxyaFcW2UqgkyrzpO3rPziXhmSb7LUWyMa3tRXQR3kcX2cH50kcCEiiBXMKD7ImUy9WSD_nhsddvcsmMdarnkfPmB-om6f_bXo_aOMWXOgsRqL1NR6GMdCk0Nskou2kA-c1z4sX0GyA1NwStduA4SjNdaVTYrYMJrbcHCqCqhTyO_ScEM0UxEU/s500/%20Juju.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN4sLRlQxyaFcW2UqgkyrzpO3rPziXhmSb7LUWyMa3tRXQR3kcX2cH50kcCEiiBXMKD7ImUy9WSD_nhsddvcsmMdarnkfPmB-om6f_bXo_aOMWXOgsRqL1NR6GMdCk0Nskou2kA-c1z4sX0GyA1NwStduA4SjNdaVTYrYMJrbcHCqCqhTyO_ScEM0UxEU/w640-h384-rw/%20Juju.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua BULD DPD RI Abdul Hamid mengatakan dalam sambutannya bahwa konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak.  {poto ist)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com--Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Berbagai persoalan pendidikan di daerah masih menjadi tugas negara yang perlu mendapatkan perhatian bersama, mulai dari kesenjangan akses dan juga mutu pendidikan hingga dukungan terhadap sekolah-sekolah. Untuk mendalami persoalan tersebut, Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Per wakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Pendidikan Kristen (MPK) dan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua BULD DPD RI Abdul Hamid mengatakan dalam sambutannya bahwa konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak. Negara bertanggung jawab untuk memastikan layanan pendidikan dapat diakses secara merata dan berkualitas oleh seluruh masyarakat Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Meski berbagai upaya terus dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan di daerah, mulai dari kesen jangan akses dan mutu pendidikan antarwilayah, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, keter batasan sarana dan prasarana, hingga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang belum optimal,” ujar Abdul Hamid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Abdul menilai masukan dari berbagai mitra strategis pendidikan penting untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan pendidikan yang dihadapi oleh sekolah di daerah sekaligus menjadi bahan bagi BULD DPD RI dalam mengevaluasi regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait hal tersebut, Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Handi Irawan menyoroti perlunya kebijakan dan kesempatan yang berkeadilan khususnya dalam mencapai pendidikan yang layak di sekolah keagamaan di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sekolah swasta atau sekolah berbasis keagamaan tidak menuntut hak istimewa, tetapi kami meminta kesetaraan dan berkeadilan. Terlebih juga di daerah 3T karena keterbatasan geografis, sumber daya manusia, juga turut menghadapi biaya penyelenggaraan pendidikan yang layak yang jauh lebih tinggi karena faktor-faktor tersebut,” ungkap Handi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Majelis Tinggi JSIT Fahmi Zulkarnain menyampaikan bahwa sekolah Islam terpadu juga menghadapi berbagai kendala di daerah seperti proses perizinan dan kesenjangan kesejahteraan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hambatan yang kami rasakan sebagai sekolah islam terpadu yaitu perizinan yang berbelit, kemudian pemerintah mungkin lebih mementingkan guru-guru sekolah negeri. Hal ini kami dapatkan dari kawan-kawan daerah yaitu guru-guru swasta. Mereka merasa adanya kesenjangan kesejahteraan antara guru negeri dan guru swasta,” tambah Fahmi.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menanggapi berbagai masukan tersebut, Anggota BULD DPD RI Abraham Liyanto menegaskan bahwa sekolah swasta dan berbasis keagamaan harus dipandang sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sebagai kompetitor sekolah negeri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sekolah swasta membutuhkan kesetaraan. Cara pandang yang masih membedakan sekolah negeri dan swasta harus diubah. Pemerintah perlu melihat sekolah swasta sebagai mitra karena kontribusinyasangat besar dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat,” kata Abraham.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mendorong agar kebijakan pembiayaan pendidikan lebih memperhatikan kondisi daerah ter tinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, perhitungan bantuan operasional pendidikan perlu mempertimbangkan tingkat kemahalan IKK wilayah agar sekolah-sekolah di daerah tersebut memperoleh dukungan yang lebih berkeadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berbagai masukan yang mengemuka dalam RDPU itu akan menjadi bahan bagi BULD DPD RI dalam Ranperda dan Perda di bidang pendidikan, sekaligus memperkuat rekomendasi kebijakan guna mewujudkan layanan pendidikan yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan ( Siaran Pers- RK).</div></div>

Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, BULD DPD RI Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Mitra Strategis Pendidikan

Wakil Ketua BULD DPD RI Abdul Hamid mengatakan dalam sambutannya bahwa konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pe...

Read more »

Irman Gusman Senator RI Asal Sumatera Barat : Guspardi Gaus Sosok Yang Lurus Dalam Prinsip Dan Konsisten Dalam Pengabdian.

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQRZxe9G9gNRVLFiw-Rw7OKTMNGzp2rJjdG-esXDkiIKUbp9W0Z4VfRkawnAbOIW03ZOZLaCsZqY7o4b0glGJdorFitq5P_PZ_aRrjQSOvWeDtmoQPt7KYLppZIPFjyzg-THVSPOWHsM4N6ZVeRUCk92s3CdnFcnfDUlZEhF1j93EpvRkb0_GtJGiSZ_4/s500/%20SIR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQRZxe9G9gNRVLFiw-Rw7OKTMNGzp2rJjdG-esXDkiIKUbp9W0Z4VfRkawnAbOIW03ZOZLaCsZqY7o4b0glGJdorFitq5P_PZ_aRrjQSOvWeDtmoQPt7KYLppZIPFjyzg-THVSPOWHsM4N6ZVeRUCk92s3CdnFcnfDUlZEhF1j93EpvRkb0_GtJGiSZ_4/w640-h384-rw/%20SIR.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Acara 70 tahun dan pelincuran 7 buku  Guspardi dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno,  Wakil- Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi,  poto Ist)</span><br /></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-  Jakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Senator RI asal Sumatera Barat Irman Gusman menyebut Guspardi Gaus sebagai sosok yang lurus dalam prinsip dan konsisten dalam pengabdian. Hal itu disampaikan mantan ketua DPD RI dua periode itu saat menjadi panelis diskusi yang bertajuk "Refleksi Pemikiran Politik dan Kenegaraan Guspardi Gaus" yang dipandu oleh anggota DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Beliau lurus dalam prinsip dan konsisten mengabdi,” ujar Irman. Lebih lanjut, menurut ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah itu,perjalanan hidup Guspardi menunjukkan bahwa ketokohan lahir dari proses panjang melalui pendidikan, pengalaman organisasi, kerja keras, dan komitmen untuk memberi manfaat bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Guspardi menempuh pendidikan di Thawalib Padang Panjang, PGA, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hingga Universitas Al-Azhar Mesir. Meski sempat diharapkan menjadi pendakwah, Irman menilai Guspardi tetap menjalankan dakwah dalam bentuk pengabdian sebagai saydagar, Akademisi, Sosial dan politik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dulu orang tua kami berharap beliau menjadi pendakwah. Sampai hari ini beliau tetap berdakwah. Dakwahnya dari pasar ke pasar dan dari parlemen ke parlemen,” kata Irman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sepulang dari Mesir, Guspardi menjadi dosen di IAIN Imam Bonjol Padang sekaligus merintis usaha yang berkembang menjadi Citra Swalayan. Di era reformasi, ia terjun ke politik melalui DPRD Sumatera Barat selama tiga periode, sebelum menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Irman menilai Guspardi dikenal sebagai sosok lugas dan konsisten memperjuangkan kepentingan masya rakat , salah satu yang fenomenal berhasil memasukkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) ke dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam acara bedah buku yang di moderatori oleh Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Irman menggambar kan karakter Guspardi dengan  mengenang pengalaman masa kecil ketika mereka diminta memijit sang ayah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ayah mereka tertidur, Irman memilih berhenti, sementara Guspardi tetap melanjutkan. “Saya bilang ayah sudah tidur. Tapi beliau tetap melanjutkan. Kalau sudah merasa itu tugasnya, beliau akan menye lesaikannya sampai tuntas,” kenang Irman.Bagi Senator kelahiran Padang Panjang itu, usia ke-70 tahun, justru semangat pengabdian Guspardi tetap terjaga—terus hadir memberi manfaat bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyampai kan apresiasi atas kiprah Guspardi di dunia politik.Sebagai politisi PAN, Zulkifli Hasan menilai Guspardi memberikan kontribusi besar dalam mengangkat marwah partai di parlemen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tidak banyak politisi seperti beliau yang lugas, konsisten, dan santun,” ujar Zulkifli Hasan.Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai Guspardi sebagai sosok pekerja keras yang tidak hanya berbicara, tetapi juga memberi teladan dalam tindakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pak Guspardi tidak hanya bicara soal mengatasi Covid-19 dengan lisan, tetapi memberikan contoh dengan aksi nyata menjaga kesehatan keluarga,” kata Eddy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara 70 tahun dan pelincuran 7 buku  Guspardi dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno,  Wakil- Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi,  Ketua Komisi II DPR RI Rifqi Nizami Karsayuda, Wakil Ketua Baleg DPR RI Dolly Kurnia Tanjung, Buya Anwar Abbas, Din Syamsuddin, anggota DPR RI yang juga, Sekjen ICMI Andi Juliana Paris, Ketua KPU, M. Afifuddin, Direktur Utama PT. Semen Indonesia Indra Founy dan sejumlah tokoh nasional, Akademisi dan lainnya ( Siaran Pers-RK)</div>

Irman Gusman Senator RI Asal Sumatera Barat : Guspardi Gaus Sosok Yang Lurus Dalam Prinsip Dan Konsisten Dalam Pengabdian.

Acara 70 tahun dan pelincuran 7 buku  Guspardi dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli...

Read more »

Filep Wamafma Desak Pembentukan Satgas Pencegahan Pungli Di Kantor Imigrasi

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjePY9SoLnszk_1yUswZpWfGoEzxtkgsIUnIJAWeph6Sx22Tff7B9FlDOxIIE3reGTidxWyHZzulsRe15nTpPQDEyNPuVoBT3WpL0nZhspeOP0OoJe-BXXvIWgS0QnZ52ly6thjnRdJ04Fb6hpX886g6k4c0mHewZcR1eOtXSYPm485XTZKKuQ0obmL4ao/s500/%20adit.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjePY9SoLnszk_1yUswZpWfGoEzxtkgsIUnIJAWeph6Sx22Tff7B9FlDOxIIE3reGTidxWyHZzulsRe15nTpPQDEyNPuVoBT3WpL0nZhspeOP0OoJe-BXXvIWgS0QnZ52ly6thjnRdJ04Fb6hpX886g6k4c0mHewZcR1eOtXSYPm485XTZKKuQ0obmL4ao/w640-h384-rw/%20adit.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum pencegahan pungutan liar (pungli) di lingkungan Kantor Imigras ) Poto  ist)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta </span></div><div><div style="text-align: justify;">Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum pencegahan pungutan liar (pungli) di lingkungan Kantor Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pembentukan Satgas ini penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan bersih dan adil. Menurut nya, pungli banyak merugikan masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penegasan ini disampaikan Senator Filep usai menerima keluhan PMI soal dugaan pungli dari oknum tidak bertanggungjawab. Dia menegaskan agar tidak ada mafia yang bermain atas pengurusan administrasi PMI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami mendapat keluhan warga Indonesia yang mengalami dugaan pungli terkait pengurusan administrasi bagi pekerja imigran Indonesia. ” ungkap Filep Wamafma di Jakarta, Selasa (9/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengatakan, dugaan pungli terhadap pembuatan paspor dan keperluan perubahan data bagi pekerja migran merupakan hal yang sangat disayangkan. Menurutnya, pemerintah perlu segera merespons dengan memperketat aturan agar pengurusan administrasi seperti paspor dan dokumen PMI lainnya terjamin oleh hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pungli adalah salah satu mata rantai yang perlu diberantas, sebab masalah dokumen data kependudukan TKI ini sangat urgent, sedangkan validasi data kependudukan di Indonesia yang belum tertata secara mak simal, rentan jadi celah,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Senator Filep menekankan negara harus hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi PMI yang juga merupakan pahlawan devisa negara. Terlebih, kasus pungli kini baru-baru ini terjadi di tubuh Kementerian Imigrasi, termasuk yang menimpa Wakil Menteri Silmy Karim.</div></div>

Filep Wamafma Desak Pembentukan Satgas Pencegahan Pungli Di Kantor Imigrasi

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum pencegahan pungutan lia...

Read more »

Soroti Isu UMKM di Daerah, Komite IV DPD RI Gelar RDPU Bersama Lembaga Penyalur Modal UMKM

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2oUpMAxkFjl0rqB6BHFK09wNQ3p7H-pHsGypTZb7St9zDlIC0pTCzY2mEqNta7FSg7QHdZ99AezhySXSlfy1QIPBIbDI-unyMLgsZ29p_MxTOgzt-pCkT2VdZxBQwrFAbYtUAAKHKM7pDNbJOnasyxR_I3my-wrzCazaDbs8O-8BSLEEce6a9gCYnuCI/s500/%20SIN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2oUpMAxkFjl0rqB6BHFK09wNQ3p7H-pHsGypTZb7St9zDlIC0pTCzY2mEqNta7FSg7QHdZ99AezhySXSlfy1QIPBIbDI-unyMLgsZ29p_MxTOgzt-pCkT2VdZxBQwrFAbYtUAAKHKM7pDNbJOnasyxR_I3my-wrzCazaDbs8O-8BSLEEce6a9gCYnuCI/w640-h384-rw/%20SIN.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-align: justify;">Komite IV DPD RI menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi khususnya para pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah melalui rapat dengar pendapat (RDPU) bersama PT Pe nanaman Modal Madani (</span>Theresia Oktavina)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Komite IV DPD RI menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi khususnya para pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah melalui rapat dengar pendapat (RDPU) bersama PT Pe nanaman Modal Madani (PT PNM), PT Bahana Artha Ventura, dan PT Pegadaian untuk mengetahui gambaran lebih luas terkait upaya pembiayaan dan pendampingan UMKM di daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Komite IV, Ahmad Nawardi menekankan penting bagi DPD RI untuk menyoroti akses layanan keuangan khususnya untuk UMKM di daerah, hingga pendampingan yang diberikan untuk para pelaku usaha tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Melalui RDPU hari ini, harapannya kami sebagai perwakilan dari daerah bisa menyerap informasi hingga penjelasan mengenai skema pembiayaan dan model pendampingan manajemen UMKM ter utama di daerah,” ucap Ahmad Nawardi dalam sambutannya di RDPU bersama Komite IV di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa (9/6).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam RDPU tersebut, PT PNM memaparkan program Mekaar yakni program pembiayaan produktif tanpa agunan yang menyasar masyarakat dari desil 1 hingga 4. Program tersebut juga diikuti dengan pemberdayaan masyarakat yang berupa pelatihan dan pembinaan nasabah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saat ini sudah ada 23,4 Juta nasabah Mekaar dengan penyaluran dana hingga 389,4T. Dengan antu siasme masyarakat yang tinggi tersebut, diperlukan support dari pemerintah yang berupa subsidi bunga hingga pinjaman dari pemerintah dengan suku bunga yang rendah,” ucap Kindaris, Direktur Utama PT PNM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi skema permodalan PNM, Anggota Komite IV DPD RI Provinsi NTB, Evi Apita Maya menekankan terkait keluhan dan temuan dari masyarakat NTB yang merasa bunga PNM yang cukup tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Para ibu-ibu di NTB yang saya temui selama reses selalu mengeluh tentang tingginya bunga dari PNM. Saya menyarankan agar PNM dapat memberikan informasi yang jelas terkait sistem pinjaman dan mekanisme bunga kepada seluruh nasabah supaya mereka dapat lebih bijak dalam melakukan pinjaman modal hingga membayar angsurannya,” ujar senator asal NTB itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain PT PNM, dalam RDPU tersebut dihadiri juga oleh PT Bahana Artha Ventura sebagai salah satu kolaborator dalam penyaluran pembiayaan modal usaha para pelaku UMKM. Pada kenyataan di lapangan, Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura menyoroti masih maraknya tren penggunaan pinjaman online (pinjol) pada para pelaku UMKM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Masih banyak para pelaku UMKM yang mengandalkan pinjol, yang mana hal ini cukup mengkhawatir kan. Sehingga, isu tersebutlah yang menjadi sorotan oleh kami untuk terus meningkatkan literasi ke uangan para nasabah,” jelas Agus wicaksono, Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI Provinsi Papua Selatan, Rudy Tirtayana menyatakan bahwa bunga pinjaman yang diberikan masih tergolong tinggi. Ia menilai hal tersebut kurang selaras dengan tujuan dari lembaga penyalur modal untuk “melawan rentenir.”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita juga perlu memikirkan bagaimana caranya supaya bisa membantu nasabah-nasabah atau para pe laku UMKM ini bisa tetap hidup, supaya mereka bisa tetap sejahtera dan tidak terlilit bunga pinjaman yang tinggi,” tegas senator Papua Selatan itu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menutup RDPU tersebut Elviana, Anggota Komite IV DPD RI juga menyatakan pentingnya peran para lembaga permodalan UMKM untuk terus memberikan pengarahan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Para nasabah ini sebagian besar adalah masyarakat kecil sehingga penting untuk memberikan penjelas an hingga pendampingan yang lebih menyeluruh supaya para nasabah dapat lebih bijak dalam melaku kan peminjaman modal,” ucap Elviana ( siaran Pers- RK)</div></div>

Soroti Isu UMKM di Daerah, Komite IV DPD RI Gelar RDPU Bersama Lembaga Penyalur Modal UMKM

Komite IV DPD RI menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi khususnya para pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah melalui rap...

Read more »

Irman Gusman Apresiasi Langkah Cepat Kemendikdasmen Pulihkan Sekolah Terdampak Bencana Di Sumbar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXdutBurd8r3_XV73Syba-mPrEByv4a1zYwAoMemGxSkCI15QKQKidkDH16ak_NlhcIkA7X8EcURpcXrqshsMKoXtj1mFAS0Ujh7p1JJWaSM20ln7urtzSrkTA_Xn_RQY8dS-LSQpAhB_XlVIOdl9jydYZ6gJZIvx7FZ0UMce3yhqAj9uWmxpKIM7y9ZE/s500/%20Dew.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXdutBurd8r3_XV73Syba-mPrEByv4a1zYwAoMemGxSkCI15QKQKidkDH16ak_NlhcIkA7X8EcURpcXrqshsMKoXtj1mFAS0Ujh7p1JJWaSM20ln7urtzSrkTA_Xn_RQY8dS-LSQpAhB_XlVIOdl9jydYZ6gJZIvx7FZ0UMce3yhqAj9uWmxpKIM7y9ZE/w640-h384-rw/%20Dew.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">S<span style="font-size: x-small;">enator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Kementeri an Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mendukung rehabilitasi sekolah-sekolah yang terdampak banjir, longsor, dan galodo di Sumatera Barat. (Poto</span></span><span style="font-size: x-small;">SenatorvIrman Gusman)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com- Jakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Kementeri an Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mendukung rehabilitasi sekolah-sekolah yang terdampak banjir, longsor, dan galodo di Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apresiasi tersebut disampaikan mantan Ketua DPD RI dua periode itu saat melakukan silaturahmi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Jakarta, Senin (8/6). Menurut Irman, percepatan pemulihan sarana pendidikan merupakan bagian penting dari proses rehabilitasi pasca- bencana. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekolah, kata dia, bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang tumbuh yang harus segera kembali berfungsi agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan secara aman dan nyaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya mengapresiasi respons cepat Kemendikdasmen dalam mendukung rehabilitasi sekolah-sekolah terdampak bencana di Sumatera Barat, ujar Irman"</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pendidikan anak-anak kita harus tetap berjalan, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan,” tegas senator asal Ranah Minang tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan itu, Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di Sumatera Barat secara umum telah kembali normal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Meski demikian, sejumlah sekolah masih memanfaatkan fasilitas sementara selama proses rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagi pimpinan DPD RI 2009 - 2014 itu, perhatian pemerintah terhadap pemulihan fasilitas pendidikan menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan masyarakat,khususnya bagi anak anak yang terdampak bencana. Karena itu, ia berharap dukungan Kemendikdasmen terus diperkuat, baik me lalui rehabilitasi infrastruktur, peningkatan kualitas pembelajaran, maupun perluasan akses bantuan pendidikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas DPP IKM tersebut menyampaikan bahwa se- panjang 2024 hingga awal 2026 dirinya telah memfasilitasi penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 3.620 siswa tingkat SD, SMP, dan SMK di Sumatera Barat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat itu, program bantuan pendidikan me miliki peran strategis dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat melanjut kan pendidikan tanpa terkendala biaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin memastikan tidak ada anak Sumatera Barat yang terhambat mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Ke depan, kita akan terus mengupayakan peningkatan kuota bantuan pendidikan agar semakin banyak siswa yang menerima manfaat,” tutup Irman Gusman.( Siaran Pers-Rk)</div>

Irman Gusman Apresiasi Langkah Cepat Kemendikdasmen Pulihkan Sekolah Terdampak Bencana Di Sumbar

S enator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Kementeri an Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendi...

Read more »

Yorrys Raweyai Tekankan Pentingnya Reformulasi Desentralisasi Fiskal Untuk Pemerataan Ekonomi Di Daerah

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-MmAS9G94htteg2MuoyFck76jgY7k-rWdNyToGnfR4iFyUnXmyn4P7VqLDSF1QVyz0TUWUN8ZNW6IoLRc4HyE5-s_8Ish0E_Py09ZiOjD7_emOCil3_IPT4qH52F8Ps3l-ZTjDJdCr_GwCvsmgjFk2ByBiyADQgp5gX4D4cCt9Kz9Odg8klBF-VxOClE/s500/%20Mela.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-MmAS9G94htteg2MuoyFck76jgY7k-rWdNyToGnfR4iFyUnXmyn4P7VqLDSF1QVyz0TUWUN8ZNW6IoLRc4HyE5-s_8Ish0E_Py09ZiOjD7_emOCil3_IPT4qH52F8Ps3l-ZTjDJdCr_GwCvsmgjFk2ByBiyADQgp5gX4D4cCt9Kz9Odg8klBF-VxOClE/w640-h384-rw/%20Mela.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Yorrys Raweyai Tekankan Pentingnya Reformulasi Desentralisasi Fiskal Untuk Pemerataan Ekonomi Di Daerah (Poto Theresia Oktavina)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai menyatakan bahwa penerapan UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum terimplementasikan dengan baik. Masih banyaknya fenomena ketimpangan ekonomi yang terlihat nyata terutama di daerah-daerah Indonesia yang mendorong perlunya telaah kritis untuk reformulasi desain desentralisasi fiskal yang adil dan merata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ketimpangan kapasitas fiskal antar-daerah masih cukup besar. Adanya ketergantungan sebagian besar pemerintah daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) masih sangat tinggi. Dimana pada saat yang sama, banyak daerah masih belum mampu menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucap Yorrys dalam sambutan acara FGD Reformulasi Desain Desentralisasi Fiskal yang Berkeadilan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu (3/6). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Yorrys juga menekankan tentang belum sempurnanya penerapan UU No. 1 Tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dengan menyelaraskan kebijakan fiskal dan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pada beberapa daerah penghasil sumber daya alam, manfaat ekonomi yang diterima daerah belum sepenuhnya sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Sehingga, masih banyak daerah yang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat sebagai penggerak ekonominya,” lanjut Wakil Ketua DPD RI tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Bupati Siak, Riau Afni Zulkifli yang hadir sebagai naras umber dalam FGD tersebut. Menurutnya,  sebagai Bupati dari daerah yang kaya akan sektor migas, keuntungan yang didapatkan dari daerah masih jauh dari kata layak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alokasi dana yang diterima oleh daerah (Kabupaten Siak) masih tidak signifikan. Saat ini alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari PNBP Minyak Bumi untuk pusat sebesar 84,5%, sedangkan untuk daerah hanya sebesar 15,5%,” jelas Afni.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi belum maksimalnya implementasi DBH, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelak sanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menyampaikan usulan kepada DPD RI untuk memastikan segala kepentingan daerah diwujudkan dalam bentuk kebijakan negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Penting adanya peran kewenangan DPD RI untuk bisa mendorong kebijakan-kebijakan daerah. Kami usulkan pemerataan khusus di mana DBH Khusus daerah penghasil 60 % dan DBH untuk pemerataan pembangunan 40 %.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada FGD itu, Yorrys juga menekankan pentingnya reformulasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang perlu diarahkan untuk menciptakan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih mencerminkan aspek keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada penguatan kemandirian fiskal daerah. (Ril- Rk)</div></div>

Yorrys Raweyai Tekankan Pentingnya Reformulasi Desentralisasi Fiskal Untuk Pemerataan Ekonomi Di Daerah

Yorrys Raweyai Tekankan Pentingnya Reformulasi Desentralisasi Fiskal Untuk Pemerataan Ekonomi Di Daerah (Poto Theresia Oktavina) Realitakini...

Read more »

GKR Hemas Gandeng Kemendagri Dorong Percepatan RUU Daerah Kepulauan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK7qmjtOx98q7ymv3cyE7CU49S3F7dZLHoNKufShik3508Ia2PDV09cG-JBXP9sY61zJaF2lxnEAgayW8Fd33GUZ3Ln2E94Wmkvutj48vKzHgsRqh-q4uzc32DMEyWYgmeTermkR7a0pFBu-D_6lHLtCAsPfgHRjdcwY9X_xzkHO1Vi-yNVW_syyOVWCo/s500/%20Zal.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK7qmjtOx98q7ymv3cyE7CU49S3F7dZLHoNKufShik3508Ia2PDV09cG-JBXP9sY61zJaF2lxnEAgayW8Fd33GUZ3Ln2E94Wmkvutj48vKzHgsRqh-q4uzc32DMEyWYgmeTermkR7a0pFBu-D_6lHLtCAsPfgHRjdcwY9X_xzkHO1Vi-yNVW_syyOVWCo/w640-h384-rw/%20Zal.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, GKR Hemas, menerima Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wigayus bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah untuk membahas percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan di ruang kerja Wakil Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut GKR Hemas, RUU Daerah Kepulauan merupakan regulasi yang telah lama diperjuangkan dan memiliki arti strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional, khususnya bagi wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis berbeda dibandingkan daerah daratan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“RUU Daerah Kepulauan ini sudah lama diperjuangkan dan juga telah dibahas bersama DPR. Kami berharap proses pengesahan dapat segera dipercepat sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat di daerah kepulauan,” ujar GKR Hemas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan bahwa keberadaan RUU Daerah Kepulauan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional dan memperkuat keberpihakan negara terhadap daerah-daerah kepulauan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“RUU Daerah Kepulauan ini sejalan dengan visi Presiden dalam mewujudkan pemerataan pembangun an nasional,” ucap GKR Hemas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wigayus menyampaikan bahwa pemerintah khususnya Kemendagri terbuka untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan DPD RI guna menyempurnakan substansi RUU Daerah Kepulauan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami terbuka dan siap membangun komunikasi dengan DPD RI mengingat RUU ini telah diperjuang kan selama kurang lebih 18 tahun. Mengingat 60 persen wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulau an sehingga regulasi ini menjadi sangat penting,” ujar Akhmad Wigayus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Abdul Kholik menegaskan bahwa DPD RI telah melakukan pembahasan awal sembari menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. “DPD RI telah membentuk tim kerja khusus untuk mengkaji dan memastikan substansi yang diatur benar-benar menjawab kebutuhan daerah kepulauan,” serunya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Senada dengan hal tersebut, Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Graal Taliawo, menilai antusiasme daerah terhadap pembahasan RUU Daerah Kepulauan sangat tinggi karena regulasi tersebut telah di formulasikan untuk kepentingan masyarakat luas. “RUU ini mendapat atensi yang tinggi dari daerah dan  telah diformulasikan untuk kepentingan masyarakat luas. Tinggal bagaimana kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Kemendagri, dapat semakin diperkuat,” pungkas Graal.</div></div>

GKR Hemas Gandeng Kemendagri Dorong Percepatan RUU Daerah Kepulauan

Realitakini.com-Jakarta  Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, GKR Hemas, menerima Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad...

Read more »

Dorong Percepatan Pembahasan RUU Pemilu, Senator Gus Hilmy: Perlu Ada Perspektif Daerah

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjzsdaCCTv85Oaa_Mgm9-DTBWNGadCy9t9_DawArVDvkbbtkpZsIJNM0LI2_AqJVogaMENaEDE9YoKkzUUy2eazh7zopBPBhtcNYu_yjHe16628nHV-ON3iN-49H4kEXhw76HcdlrWNTBRIpWTC63EzvL2s4drsiy5ZpkuSs2rDu23NNQTNi3sxrOvbhE/s500/%20GOR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjzsdaCCTv85Oaa_Mgm9-DTBWNGadCy9t9_DawArVDvkbbtkpZsIJNM0LI2_AqJVogaMENaEDE9YoKkzUUy2eazh7zopBPBhtcNYu_yjHe16628nHV-ON3iN-49H4kEXhw76HcdlrWNTBRIpWTC63EzvL2s4drsiy5ZpkuSs2rDu23NNQTNi3sxrOvbhE/w640-h384-rw/%20GOR.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-align: justify;">A</span><span style="text-align: justify;">nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (Poto Dokumen )</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-  Jakarta</span></b></div><div style="text-align: justify;">Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu oleh DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, kepastian regulasi perlu segera diberikan mengingat waktu menuju tahapan Pemilu 2029 semakin dekat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pembahasan RUU Pemilu tidak perlu ditunda terlalu lama. Semakin cepat dibahas, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita karena penyelenggara pemilu, peserta pemilu, partai politik, dan masyarakat memiliki kepastian mengenai aturan main yang akan digunakan pada Pemilu 2029. Apalagi evaluasi pemilu 2024, banyak orang yang bilang banyak masalah, brutal, dan sebagainya. UU Pemilu yang akan datang mestinya bisa mengantisipasi dan memitigasi hal-hal tersebut,” ungkap Senator yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut melalui keterangan tertulis pada Selasa (2/6/26).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pria yang juga menjabat Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menilai, percepatan pembahasan RUU Pemilu harus diiringi dengan proses yang terbuka dan partisipatif. Sebab undang-undang tersebut tidak hanya mengatur penyelenggaraan pemilu nasional, tetapi juga akan ber dampak pada kualitas representasi politik dan tata kelola demokrasi di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ketika membahas RUU Pemilu, yang dibicarakan bukan hanya pemilihan anggota DPR dan DPD. Kita juga berbicara tentang kualitas representasi rakyat di daerah, penguatan DPRD, hubungan pusat dan daerah, serta berbagai aspek yang akan memengaruhi jalannya demokrasi di tingkat lokal,” kata Gus Hilmy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut menegaskan bahwa pengalaman daerah perlu menjadi salah satu sumber pertimbangan penting dalam penyusunan RUU Pemilu. Ber bagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu selama ini, menurutnya, banyak ditemukan di tingkat daerah dan membutuhkan perhatian dalam perumusan regulasi baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Desain sistem pemilu akan berpengaruh terhadap kualitas representasi di DPRD, pola rekrutmen politik di daerah, hingga ekosistem demokrasi lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada. Karena itu, pengalaman dan aspirasi daerah perlu mendapat ruang dalam proses penyusunan undang-undang ini agar hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Gus Hilmy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gus Hilmy menambahkan bahwa sistem pemilu juga memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan otonomi daerah. Kualitas representasi politik yang dihasilkan melalui pemilu akan memengaruhi arah pembangunan daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta efektivitas pelaksanaan desentra lisasi yang selama ini menjadi salah satu fondasi tata kelola pemerintahan Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam konteks tersebut, Gus Hilmy menilai DPD RI patut dilibatkan dan didengar pandangannya selama proses penyusunan RUU Pemilu. Meski pembahasan undang-undang tersebut merupakan kewenangan DPR bersama pemerintah, DPD memiliki pengalaman dan perspektif yang dapat memper kaya proses perumusan kebijakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam konteks tersebut, Gus Hilmy menilai DPD RI perlu dilibatkan dan didengar pandangannya se lama proses penyusunan RUU Pemilu. Meski pembahasannya merupakan kewenangan DPR bersama pemerintah, DPD memiliki perspektif daerah yang penting dalam perumusan kebijakan kepemiluan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pelibatan DPD bukan semata-mata karena RUU ini mengatur pemilihan anggota DPD. Yang lebih penting, DPD merupakan representasi daerah yang dapat mengadvokasi kepentingan daerah dalam penyusunan sistem pemilu. Hal ini penting agar desain pemilu tetap sejalan dengan semangat desentra lisasi dan penguatan otonomi daerah,” kata Gus Hilmy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, semakin banyak perspektif yang didengar dalam pembahasan RUU Pemilu, semakin besar peluang lahirnya undang-undang yang mampu menjawab kebutuhan demokrasi nasional sekaligus mengakomodasi kepentingan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Semakin banyak perspektif yang didengar, semakin besar peluang lahirnya undang-undang yang kuat, adaptif, dan mampu menjawab tantangan demokrasi kita. Karena itu, percepatan pembahasan RUU Pemilu perlu berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap berbagai masukan, termasuk dari daerah ,” pungkasnya. ( ril)</div>

Dorong Percepatan Pembahasan RUU Pemilu, Senator Gus Hilmy: Perlu Ada Perspektif Daerah

A nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendorong percepatan pembahasan Ranc...

Read more »

Ketua DPD RI Sultan Minta PLN Bergerak Cepat Pulihkan Gangguan Listrik Di Sumatera

<span style="font-size: medium;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk-jIw0bNY2IzBJY2TMBUXmG8iR18E07m4E_6RJzMSC3eqeXLooaGUF-e0rL9EWr6apYBHrN9pCUMJvtzGid3DidqQ6YAg2wgQ4gX1OP8fFdSXBi8J0OHGrIvCa2l05EcKuVXyglwmS3IImjsd3NidlP3nyLA35bzerPvijk3x8e0ryyKD8ILcYf9hkm8/s500/%20Ketua%20%20DO.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk-jIw0bNY2IzBJY2TMBUXmG8iR18E07m4E_6RJzMSC3eqeXLooaGUF-e0rL9EWr6apYBHrN9pCUMJvtzGid3DidqQ6YAg2wgQ4gX1OP8fFdSXBi8J0OHGrIvCa2l05EcKuVXyglwmS3IImjsd3NidlP3nyLA35bzerPvijk3x8e0ryyKD8ILcYf9hkm8/w640-h384-rw/%20Ketua%20%20DO.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;">Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong PT PLN bersama Kementerian lembaga terkait untuk segera memulihkan pemadaman listrik yang terjadi masif di wilayah Sumatera secara menyeluruh ( potoDokumen)</span></span></td></tr></tbody></table></b><b>Realitakini.com- Jakarta </b></span><div><div style="text-align: justify;">Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong PT PLN bersama Kementerian lembaga terkait untuk segera memulihkan pemadaman listrik yang terjadi masif di wilayah Sumatera secara menyeluruh</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemadaman listrik yang terjadi selama puluhan jam, kata Sultan sangat menganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tentunya kami sangat prihatin dengan peristiwa pemadaman listrik yang terjadi. Kami mengapresiasi respon cepat PLN bersama Kementerian ESDM terus berkoordinasi guna memastikan pasokan listrik kembali pulih," ujar Sultan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mendorong agar Pemerintah bersama PLN untuk melakukan evaluasi terhadap sistem elektrifikasi Indonesia agar lebih adaptif terhadap anomali cuaca ekstrim dan lebih safety dari ancaman bencana alam di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Peristiwa ini menjadi alarm bagi kita agar Pemerintah dan PLN perlu secara bertahap segera melaku kan shifting pada sumber Pembangkit listrik alternative. Termasuk pola distribusi listrik di Pulau-pulau besar yang bersifat regional, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Dan Papua," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu, Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu mengusulkan agar perlu disiapkan cadangan listrik dalam bentuk Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan daya dan skala yang cukup di setiap daerah. Sehingga ketika terjadi Gangguan serius pada transmisi listrik regional, PLN setempat dapat mengalihkan sumber energy listrik lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Terutama pada fasilitas publik yang vital seperti Rumah Sakit, lembaga Keuangan dan Industri manu faktur yang membutuhkan supply listrik secara full. Tentunya kita semua tidak ingin peristiwa mati lampu menganggu proses pelayanan publik Dan menganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat di daerah," terangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPD RI ke-6 itu juga mengapresiasi masyarakat se-regional Sumatera Masih tetap tenang dan mendukung proses pemulihan yang dilakukan oleh PLN. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami juga mengapresiasi pihak keamanan baik TNI maupun Kepolisian turut melakukan pengamanan di Daerah-daerah terdampak pemadaman listrik," tutupnya.</div><div><br /></div></div>

Ketua DPD RI Sultan Minta PLN Bergerak Cepat Pulihkan Gangguan Listrik Di Sumatera

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong PT PLN bersama Kementerian lembaga terkait untuk segera memulihkan pemadaman listrik yang te...

Read more »

Pidato Presiden PrabowoDi DPR ,LaNyalla: :Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibAMTMGRWP_R7x2UEk6hSdn89mZt5bHFbIHCowVJc1hGE4aN6sJnUtfUEwyZw3SfrzkJi8lUhrx09M2rbZ3F_NAdZEkeWr2qsekVG_5E7rpoD9h_Xhl7zRNh_NP7_uh6mFlPFk3lBju-ehy5p3eqggLnWW8lKYYWonAWjIwkKoS_Vl3Jf5-EpE-V8Z1CE/s500/%20Ketua%20D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibAMTMGRWP_R7x2UEk6hSdn89mZt5bHFbIHCowVJc1hGE4aN6sJnUtfUEwyZw3SfrzkJi8lUhrx09M2rbZ3F_NAdZEkeWr2qsekVG_5E7rpoD9h_Xhl7zRNh_NP7_uh6mFlPFk3lBju-ehy5p3eqggLnWW8lKYYWonAWjIwkKoS_Vl3Jf5-EpE-V8Z1CE/w640-h384-rw/%20Ketua%20D.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-align: justify;">Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia</span><span style="text-align: justify;">AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Poto Dokumen )</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 mendapat ap resiasi dari kalangan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pidato tersebut sebagai  upaya konkret negara dalam membumikan Pasal 33 secara nyata, terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut LaNyalla, selama ini Pasal 33 kerap dipahami sebagai wacana konstitusional tanpa eksekusi konkret. Itulah mengapa dirinya, semasa menjabat sebagai Ketua DPD RI masa bakti 2019-2024 hingga saat ini, terus mendorong agar negara ini kembali ke semangat Pasal 33, yang merupakah ruh perekonomian nasional. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dan kemarin, Presiden Prabowo telah mewujudkan sekaligus menunjukkan keberanian politik untuk me ngembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat,” tandas LaNyalla yang juga penggagas Presidium Konstitusi, bersama almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno , untuk memperjuangkan agenda kembali ke sistem bernegara sesuai amanat para pendiri bangsa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Presiden, lanjut LaNyalla, tegas menyatakan bahwa tambang, migas, hasil laut, hingga hutan harus di kelola negara melalui BUMN yang profesional. Ini bukan sekadar wacana, tapi perintah strategis. Pasal 33 UUD 1945 selama ini seperti pajangan, kini mulai dibumikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jelas Presiden sama sekali tidak anti-investasi asing, tetapi ingin aturan main yang adil. Negara harus jadi subjek, bukan objek. Ini interpretasi modern Pasal 33. Kolaborasi dengan tetap mengutamakan kepenting an rakyat,” tambahnya, Selasa (21/5/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, LaNyalla optimistis langkah Presiden Prabowo akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Dengan penguasaan negara yang efektif, hasil SDA bisa dialokasikan untuk subsidi energi, dana abadi desa, hingga layanan publik gratis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski begitu, LaNyalla mengingatkan bahwa implementasi harus diiringi tata kelola yang transparan dan bebas korupsi. Ia mendorong semua pihak, lembaga negara yang ada dan civil society untuk mengawal kebijakan ini agar tidak disimpangkan di lapangan. (*)</div></div>

Pidato Presiden PrabowoDi DPR ,LaNyalla: :Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Poto Dokumen ) Realitakini.com-Jakarta  Pidato Presiden RI...

Read more »

Anggota DPD RI Ketua Umum PB Muaythai Indonesia AA LaNyalla Mahmud MattalittiRakernas) KONI 2026

<b><span style="font-size: medium;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEDa23a3MJV6f8uadausGil53_89nBQHLVIN31d-8VeSX-oTvDxkhexOmrkExngxpzpmG9YDVtAyAbkkE4cmJuTE7VqgphwroNAxIPtqOlJWqzq49oUT6DkQS8aFZyuSz97XI4AtEcPYO4f-EfiLTkDWYiQZobNW_4ls6bA98-zNYuWe4bdjdTXGBiBk0/s500/%20AGU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEDa23a3MJV6f8uadausGil53_89nBQHLVIN31d-8VeSX-oTvDxkhexOmrkExngxpzpmG9YDVtAyAbkkE4cmJuTE7VqgphwroNAxIPtqOlJWqzq49oUT6DkQS8aFZyuSz97XI4AtEcPYO4f-EfiLTkDWYiQZobNW_4ls6bA98-zNYuWe4bdjdTXGBiBk0/w640-h384-rw/%20AGU.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Anggota DPD RI  Ketua Umum PB Muaythai Indonesia AA LaNyalla Mahmud MattalittiRakernas) KONI 2026  ( Poto Dokumen)</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com- Jakarta </span></b></div></span></b><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI/MPR RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI 2026 yang digelar di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, 21–22 Mei 2026. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Umum PBMI tersebut hadir bersama Sekjend PBMI Azwan Karim dan Wakil Ketua UmumPBMI Bidang Prestasi RM Evi Silviadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rakernas tersebut dijawalkan membahas berbagai agenda strategis olahraga nasional, termasuk pemilih an dan penetapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Taufik Hidayat, juga dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI, Diana Kusumastuti. Wamenpora RI berharap forum ini mampu memper kuat sinergi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet serta pembangunan olahraga nasional yang berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menegaskan bahwa PON adalah program strategis nasional dalam mewujud kan sasaran Asta Cita Presiden Prabowo di bidang olahraga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain dihadiri Ketua Umum Cabang Olahraga, Rakornas KONI 2026 ini juga dihadiri para Ketua Umum KONI Daerah. (*)</div>

Anggota DPD RI Ketua Umum PB Muaythai Indonesia AA LaNyalla Mahmud MattalittiRakernas) KONI 2026

Anggota DPD RI  Ketua Umum PB Muaythai Indonesia AA LaNyalla Mahmud MattalittiRakernas) KONI 2026  ( Poto Dokumen) Realitakini.com- Jakarta ...

Read more »

638 Ribu Guru Madrasah Terancam “Menggantung”, Lisda Hendrajoni Desak Revisi UU ASN Segera Dilakukan

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpwwMHgN6O04wYFhEPiPGsu0iPYfXhiTuAdTyzqZ2loRCk61rxqOT52p_86YJjSfSL0zo4MuVh1BjWRJNa5DrRw5t28nIbhVQYlnGnRIkiO4sLSKcdkmtjyU7xaGyVz-l4dR0KihVh4BkLg-PtgI3zdFHJbIVCE9akERk7NZZtsvj-R5LyMGpTHtTRDgI/s500/%20Pel.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpwwMHgN6O04wYFhEPiPGsu0iPYfXhiTuAdTyzqZ2loRCk61rxqOT52p_86YJjSfSL0zo4MuVh1BjWRJNa5DrRw5t28nIbhVQYlnGnRIkiO4sLSKcdkmtjyU7xaGyVz-l4dR0KihVh4BkLg-PtgI3zdFHJbIVCE9akERk7NZZtsvj-R5LyMGpTHtTRDgI/w640-h384-rw/%20Pel.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</b><div><div style="text-align: justify;">Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, secara tegas mendesak pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai solusi atas mandeknya upaya peningkatan kesejahteraan ratusan ribu guru madrasah swasta di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Desakan tersebut disampaikan menyusul tidak adanya ruang bagi sekitar 638.000 guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Aparatur Sipil Negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lisda menilai, ketentuan dalam UU ASN saat ini justru menjadi penghambat utama karena hanya mengakomodasi tenaga kerja yang berada di bawah instansi pemerintah, sementara guru madrasah swasta berada di bawah yayasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau memang terbentur dengan undang-undang, maka tidak ada pilihan lain selain mendorong per ubahan regulasi tersebut,” ujar Lisda di Jakarta, Rabu (1/4).Menurutnya, tanpa revisi UU ASN, maka peluang pengangkatan guru madrasah swasta menjadi ASN atau PPPK hampir mustahil terealisasi dalam skala besar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, keterbatasan formasi di madrasah negeri juga menjadi faktor yang memperkecil kemungkinan penyerapan tenaga pendidik dari sektor swasta tersebut.Hal ini, kata Lisda, diperkuat berdasarkan hasil rapat gabungan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menegaskan status guru madrasah swasta bukan bagian dari instansi pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan kondisi tersebut, ia menilai negara berpotensi abai terhadap nasib ratusan ribu guru yang telah lama mengabdi di sektor pendidikan keagamaan.Lisda menegaskan bahwa revisi UU ASN harus menjadi prioritas agar negara dapat membuka skema baru yang lebih inklusif bagi tenaga pendidik di luar sistem sekolah negeri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya kira harus diberi terobosan melalui revisi undang-undang. Jangan sampai 638.000 guru madrasah ini mengalami jalan buntu dan akhirnya terkatung-katung tanpa kejelasan,” tegasnya.Ia menambahkan, kebijakan alternatif seperti pemberian insentif dari pemerintah memang patut diapresiasi, namun tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lisda, tanpa payung hukum yang kuat, berbagai program bantuan hanya bersifat sementara dan tidak menjamin kepastian status serta kesejahteraan para guru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk itu, ia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, agar aktif menginisiasi pembahasan revisi UU ASN bersama DPR RI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu men jawab persoalan struktural yang selama ini dihadapi guru madrasah swasta di Indonesia.  ( B-RK)</div></div>

638 Ribu Guru Madrasah Terancam “Menggantung”, Lisda Hendrajoni Desak Revisi UU ASN Segera Dilakukan

Realitakini.com-Jakarta Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, secara tegas mendesak pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang N...

Read more »

Ade Yuliasih Soroti Overkapasitas Lapas dan Dorong Pembinaan Ex-Narapidana

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2FD6g5zoGZpIiUsEYuWfMqaTOXIhzgp3rACjIYAXHOFVUepeNem3MNhZPZSr96YXMphVCCY26CdxC1NwuZvl3yeGewZawmdYf1kVQux9UKHLBwFQgDoaIyTP7ywnk-2ApWdX2dtp5Qr7916A2RbU5H3_v9nGR7pz1oMRq6AkXs84UXYpW-OSgD2OQS5c/s500/%20Bag.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2FD6g5zoGZpIiUsEYuWfMqaTOXIhzgp3rACjIYAXHOFVUepeNem3MNhZPZSr96YXMphVCCY26CdxC1NwuZvl3yeGewZawmdYf1kVQux9UKHLBwFQgDoaIyTP7ywnk-2ApWdX2dtp5Qr7916A2RbU5H3_v9nGR7pz1oMRq6AkXs84UXYpW-OSgD2OQS5c/w640-h384-rw/%20Bag.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Jakarta </span></div><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI Provinsi Banten, Ade Yuliasih, menyoroti persoalan overkapasitas lembaga pemasya rakatan (lapas) dan keterbatasan petugas pengamanan dalam RDPU Komite I DPD RI, Senin(30/03/2026). Hal ini disampaikannya dalam pembahasan pengawasan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil reses di Banten, Ade menemukan ketimpangan signifikan antara kapasitas dan jumlah penghuni lapas. “Lapas yang seharusnya dihuni 400 orang, kenyataannya bisa diisi sekitar 700 orang, sem entara petugas pengamanannya hanya sekitar 10 orang. Ini tentu menjadi persoalan yang sangat serius,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, Ade juga mengapresiasi berbagai program pembinaan di dalam lapas, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan keagamaan. Namun, menurutnya tantangan terbesar justru muncul setelah narapi dana bebas. “Banyak mantan warga binaan yang sudah berubah menjadi lebih baik, tetapi ketika kembali ke masyarakat tidak diterima dan tidak memiliki pekerjaan. Hal ini berpotensi menimbulkan kejahatan kembali,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ade menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pembinaan pasca bebas. Ia juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan program pemberdayaan bagi ex-narapidana. “Kita harus mengatur dengan jelas kewenangan pemerintah pusat dan daerah agar tidak saling menunggu, sehingga permasalahan ini dapat segera ditangani,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD mengapresiasi usulan tersebut dan menekankan pentingnyaregulasi yang jelas serta pemberdayaan ex-narapidana. “WBP banyak, pengawasnya sedikit. Menurut saya juga perlu peraturan dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Terlebih upaya memberdayakan mantan napi yang sering tidak diterima di masyarakat dan masih diisolasi. Pembentukan yayasan merupa kan langkah yang sangat baik dan bermanfaat bagi negara,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div>Informasi dapat menghubungi:</div><div>Nama: Hendri Jhon</div><div>Jabatan: Kepala Kantor DPD RI Provinsi Banten</div><div>No HP: 0811-8602-474</div></div>

Ade Yuliasih Soroti Overkapasitas Lapas dan Dorong Pembinaan Ex-Narapidana

Realitakini.com- Jakarta  Anggota DPD RI Provinsi Banten, Ade Yuliasih, menyoroti persoalan overkapasitas lembaga pemasya rakatan (lapas) da...

Read more »