Realita Kini: DPD RI

Bertemu Komunitas UMKM Bengkulu, Sultan: Bapak Ibu Adalah Pahlawan Ekonomi Nasional

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaM8c_RYUdYqy9_ScFUCZ7GchDjtsgOfbV4U6-U6fl88gqpS_cYPQ3x5DDwkpNUvT7cQLAPinD5hh3SBPINFsJIXe8RgzYVZumaQ_j8Ukc0O0ieLeHIH1Th7M5NoD3ZRrBGQvs4qdxc5MK8npJUVz1H_RPvmOoTrEXkN4ldL3PV61SegxfXBM3yIa9hR8/s500/BEN.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaM8c_RYUdYqy9_ScFUCZ7GchDjtsgOfbV4U6-U6fl88gqpS_cYPQ3x5DDwkpNUvT7cQLAPinD5hh3SBPINFsJIXe8RgzYVZumaQ_j8Ukc0O0ieLeHIH1Th7M5NoD3ZRrBGQvs4qdxc5MK8npJUVz1H_RPvmOoTrEXkN4ldL3PV61SegxfXBM3yIa9hR8/w640-h384-rw/BEN.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Bengkulu</b></span><div style="text-align: justify;">Pemerintah melalui kementerian terkait telah melakukan banyak program unggulan guna mendukung peningkatan kapasitas usaha UMKM. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah masih mengalami banyak tantangan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini disampaikan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin di hadapan ratusan pelaku UMKM Bengkulu di Kota Bengkulu pada Selasa (17/12).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Indonesia cukup berhasil melewati beberapa fase krisis secara baik berkat kontribusi pelaku UMKM. Artinya Bapak ibu pelaku UMKM merupakan pahlawan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini", ujar Sultan disambut tepuk tangan para peserta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu, kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, kami mendorong para pelaku usaha UMKM Bengkulu untuk memiliki mindset bisnis yang lebih inovatif dan efisien. UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah yang harus selalu harus sehat dan secepat mungkin naik kelas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami sangat memahami, bahwa UMKM mengalami banyak persoalan terkait pemasaran produk. Kami akan berupaya menyampaikan kepada pemerintah melalui kementerian terkait, baik menteri Koperasi, Menteri UMKM hingga kementerian BUMN untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM di daerah" tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mari kita bangun brand lokal Bengkulu yang bisa dipasarkan dan dinikmati oleh komunitas internasional. Tentunya dengan kerja keras, inovasi dan disiplin manajemen keuangan yang baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ke depan kami juga akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM. Kantor DPD perwakilan Bengkulu juga perlu memiliki UMKM binaan dan menyiapkan gerai khusus UMKM di kantor perwakilan DPD Provinsi Bengkulu", terangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah seorang ketua Komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif Bengkulu mengatakan dirinya dan ribuan pelaku UMKM membutuhkan dukungan permodalan secara mudah dengan bunga murah. ( RK)</div>

Bertemu Komunitas UMKM Bengkulu, Sultan: Bapak Ibu Adalah Pahlawan Ekonomi Nasional

Realitakini.com- Bengkulu Pemerintah melalui kementerian terkait telah melakukan banyak program unggulan guna mendukung peningkatan kapasita...

Ketua DPD RI : Kembali ke Sistem Demokrasi Pancasila, Tidak Berarti Kembali ke Era Orde Baru

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWhM8lTpviuckrgig26h1eHPs0jBeOMHBBg0QMFASnbmVtkQYqvDwmSgtDsQv8lUjcfAuK0QLP_H1SlhN_PbZD-sDehfR-ciinEFfBUCXoKH7xZ2GXOVr-KeXMNUXU6ynhOk5y-djC4p-X09fdAEncecHIxl6U7EqqDuFXzUTdQNXiheVZGGyOCm9ZmFE/s1600/IMG-20230819-WA0018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="409" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWhM8lTpviuckrgig26h1eHPs0jBeOMHBBg0QMFASnbmVtkQYqvDwmSgtDsQv8lUjcfAuK0QLP_H1SlhN_PbZD-sDehfR-ciinEFfBUCXoKH7xZ2GXOVr-KeXMNUXU6ynhOk5y-djC4p-X09fdAEncecHIxl6U7EqqDuFXzUTdQNXiheVZGGyOCm9ZmFE/w640-h409-rw/IMG-20230819-WA0018.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Surabay</span></b><div><div style="text-align: justify;">Anggapan bahwa kembali me nerapkan Sistem Demokrasi Pancasila, sama artinya dengan kembali ke Era Orde Baru, dibantah oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, azas dan sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa tersebut, belum pernah diterapkan secara utuh dan benar, baik di Era Orde Lama, maupun di Era Orde Baru. Justru yang terjadi di Era Orde Baru adalah praktek penyimpangan dari azas dan sistem bernegara itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Makanya agar tidak mengulang praktek penyimpangan terhadap sistem tersebut, seperti terjadi di masa lalu, diperlukan pe nyempurnaan dan penguatan Sistem Demokrasi Pancasila, melalui teknik addendum amandemen konstitusi," ujar LaNyalla dalam acara Aspirasi Masyarakat bertema Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia yang diselenggara kan di Gedung Kadin Jatim, Sabtu (19/8/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan LaNyalla, soal penguatan Sistem Demokrasi Indonesia telah ia sampaikan di berbagai kesempatan. Termasuk dalam forum kenegaraan, pada pidato Sidang Bersama MPR RI, tanggal 16 Agustus, kemarin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dimana DPD RI secara khusus menawarkan proposal kenegaraan dengan konsep dan naskah akademik penyempurnaan dan penguat an sistem tersebut, yang meliputi 5 hal pokok," tuturnya </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertama, kata LaNyalla, mengembalikan MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan, yang menampung semua elemen bangsa, yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kedua, membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur per seorangan atau non-partisan. Selain dari anggota partai politik. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pem bentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh ke terwakilan kelompok partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakil an masyarakat non partai," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, proposal ketiga yaitu memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi me lalui mekanisme pengisian dari bawah. Bukan penunjukan oleh Presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dengan komposisi Utusan Daerah yang meng acu kepada kesejarahan wilayah yang berbasis kepada negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang ada di Nusantara, yaitu para Raja dan Sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara," papar dia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Utusan Golongan diisi oleh Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Keempat, memberikan kewenangan kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi Rancan gan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari ket erlibatan publik yang utuh," ungkapnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terakhir, proposal kelima, menempatkan secara tepat, tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dengan demikian, kita sebagai bangsa telah kembali kepada Pancasila secara utuh. Se kaligus bangsa ini akan kembali terajut dalam tekad bersama di dalam semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial," ucap dia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut LaNyalla, itulah jawaban dari penguat an Sistem Demokrasi Indonesia. Yaitu meng embalikan sebuah sistem yang mampu me wadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa. Sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Maka, hakikat kedaulatan rakyat benar-benar memiliki tolok ukur yang jelas di dalam ke tatanegaraan kita. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim memperkuat gambaran proposal kenegaraan yang disampaikan Ketua DPD RI. Dia berharap proposal tersebut mendapatkan respon sesegera mungkin oleh semua elemen bangsa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dalam perspektif media, kami mengapresiasi Ketua DPD RI yang sudah mewarnai demokrasi Indonesia terutama mengenai proposal kenegaraan penguatan sistem demokrasi Indonesia. Gagasan tersebut penting karena bangsa ini sudah terlalu jauh melenceng dari nilai luhur Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi di negara ini," papar dia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Proposal kenegaraan itu, lanjut dia, menjadi bukti bahwa Ketua DPD RI dan para anggota DPD berpikir sebagai negarawan seperti para founding fathers.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tentu semua bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan tetap menempatkan aspek Ketuhanan, persatuan, juga cara mufakat atau musyawarah," paparnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI dari Lampung, Bustami Zainudin dan Staf Ahli Ketua DPD RI, A Zaldy Irza Pahlevi Abdurrasyid. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir dalam acara Ketua Kadin Surabaya, M Ali Affandi, Sekretaris MPW PP Jatim, M Diah Agus Muslim, Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, peng urus Kadin dan para anggota SAPMA PP Jatim.(*RK) </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">*</div></div>

Ketua DPD RI : Kembali ke Sistem Demokrasi Pancasila, Tidak Berarti Kembali ke Era Orde Baru

Realitakini.com-Surabay Anggapan bahwa kembali me nerapkan Sistem Demokrasi Pancasila, sama artinya dengan kembali ke Era Orde Baru, dibanta...

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar H. Suwirpen Suib Buka Program Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja UPTD BLK Padang Panjang,

<b><span style="font-size: medium;">   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhvjaGcAEo_u6bKYIMRtq3m5XgKYj8_HKgClM0d22v0xOrM_CCwxuMPTNqYwYJ2i_AguzYIESc5U73hcVjAkuoTEbHQ9hql9aa6VBRAPZptlCNR22qLdVBR3ZCvIpSXXX7c446q0Xnb9kdD6_x26C-YhqIqbvDT_gjQpBWIRfHPRlO-Sy1cMl2_719H9fU" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="398" data-original-width="696" height="183" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhvjaGcAEo_u6bKYIMRtq3m5XgKYj8_HKgClM0d22v0xOrM_CCwxuMPTNqYwYJ2i_AguzYIESc5U73hcVjAkuoTEbHQ9hql9aa6VBRAPZptlCNR22qLdVBR3ZCvIpSXXX7c446q0Xnb9kdD6_x26C-YhqIqbvDT_gjQpBWIRfHPRlO-Sy1cMl2_719H9fU=rw" width="320" /></a></div> Realitakini.com-Padang</span></b><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar H. Suwirpen Suib Membuka Program Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja UPTD BLK Padang Panjang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar Tahun 2023, Kamis (10/8) di Padang Panjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suwirpen Suib dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa tujuan diadakannya pelatihan tersebut untuk meningkatkan Kompetensi dan menciptakan individu yang mandiri serta profesional sehingga mampu bersaing di dunia kerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Semoga semua peserta pelatihan bersungguh-sungguh untuk pelatihan ini karena dengan adanya pelatihan ini mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan siap bersaing untuk dunia luar dan Internasional," ujar Suwirpen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian lanjut Suwirpen, kegiatan tersebut sebagai wujud nyata pemerintah untuk mem berikan keahlian kepada masyarakat di dunia kerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ini merupakan suatu jawaban dimana sekarang ini Indonesia memiliki tiga masalah besar yaitu bonus demografi, dampak pandemi Covid-19 dan revolusi industri. Dan ini merupakan upaya pemerintah agar masyarakat memiliki kemajuan yang mumpuni untuk bersaing di dunia kerja," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelum membuka kegiatan, Suwirpen berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti program pelatihan dengan sebaik-baiknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ikuti sebaik-baiknya karena kemampuan atau skills ini sangat dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Jadi saya harapkan ini betul-betul dilakukan dan diikuti sebaik-baiknya," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyampaikan untuk memanfaatkan sertifikasi tersebut dalam mencari pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan karena ia optimis bahwa masyarakat mampu bersaing apabila dibarengi dengan peningkatan kemampuan atau Kompetensi.(*RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar H. Suwirpen Suib Buka Program Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja UPTD BLK Padang Panjang,

Realitakini.com-Padang Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar H. Suwirpen Suib Membuka Program Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Pr...

Resep Anti Negara Gagal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjocq1LbGIK3uZFaiXEhTy5gDMXkDm99wPvwADN1VXhLViC4cym-VELkyV2I0aRPPjppg09DahoL-oXPt6Bg6PwrxV--kKmpUp1tmULXbJOGYNJxVXm9GImyY5vMoVlnXLWLFmoPfnYuqanwN75p3nKF0KyGqc3RSkPTNII6vQwPT1A_49xJwPHG-LtKCA/s1280/IMG-20230728-WA0015.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1276" data-original-width="1280" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjocq1LbGIK3uZFaiXEhTy5gDMXkDm99wPvwADN1VXhLViC4cym-VELkyV2I0aRPPjppg09DahoL-oXPt6Bg6PwrxV--kKmpUp1tmULXbJOGYNJxVXm9GImyY5vMoVlnXLWLFmoPfnYuqanwN75p3nKF0KyGqc3RSkPTNII6vQwPT1A_49xJwPHG-LtKCA/w616-h382-rw/IMG-20230728-WA0015.jpg" width="616" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Surabaya</span></b><div><span style="color: #2b00fe;">                                </span></div><div><span style="color: #2b00fe;">  Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti </span></div><div><span style="text-align: justify;">Minggu lalu, mata dunia tertuju kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Karena dia menyampaikan peringatan serius kepada negara-negara di dunia. Tentang ancaman negara gagal. </span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam laporannya yang berjudul; A World of Debt (Dunia Utang), Guterres memberi peringat an serius terkait utang publik global di tahun 2022, yang mencetak rekor 92 triliun US Dolar. Angka tertinggi sepanjang masa. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sekjend kelahiran Portugal itu mengatakan, sebanyak 52 negara, hampir 40 persennya adalah negara berkembang, berada dalam masalah utang yang serius. Katanya seperti dirilis di website resmi United Nation, Rabu, 12 Juli 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang menjadi perhatian dia, adalah tingginya angka pembayaran bunga utang (belum ter masuk pokok utang),yang melebihi beberapa belanja publik pemerintah di sektor yang se harusnya menjadi mandatory. Sektor mandatory menurut Guterres yang terpenting ada dua; Kesehatan dan Pendidikan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beberapa negara memang tercatat membayar bunga utang lebih tinggi ketimbang belanja sektor mandatory. Terutama negara-negara di Benua Afrika. Menurut dia, jika ini diteruskan, potensi untuk menjadi negara gagal terbuka lebar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagaimana dengan Indonesia? Dalam APBN kita, bunga utang yang dibayar pemerintah di tahun 2022 sebesar Rp 386,3 triliun. Sementara anggaran Kesehatan di tahun 2022 sebesar Rp 176,7 triliun. Sedangkan belanja di sektor Pendidikan mencapai Rp 472,6 triliun. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, potensi angka utang Indonesia masih akan membesar. Pertama karena defisit neraca APBN. Kedua, karena pagu rasio utang dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, masih terbuka untuk nambah utang. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Rasio utang Indoneaia tahun 2023 masih di angka 38,15 persen dari PDB. Sedangkan pagu di dalam UU 17/2023 tersebut dipatok 60 persen dari PDB. Artinya masih berpotensi untuk nambah utang berkali-kali lipat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan jika betul nambah terus, maka belanja bayar bunga utang niscaya akan melampaui belanja sektor Pendidikan. Bahkan bisa saja melampaui belanja gabungan antara Pendidikan dan Kesehatan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Artinya, Indonesia juga berpotensi menjadi negara gagal. Dan kita tidak perlu defense, atau malu-malu mendiskusikan soal ini. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah tidak perlu nyolot dan mengelak dengan membandingkan dengan rasio utang Jepang yang mencapai 260 persen dari PDB. Karena kita harus utuh menjelaskan informasi tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena Jepang ternyata juga kreditur besar ke beberapa negara. Bahkan Jepang memegang surat utang Amerika Serikat sebesar 1,3 triliun USD atau sekitar 18.500 triliun rupiah. Sementara utang Jepang didominasi utang dalam negeri, dalam satuan mata uang Yen. Bukan USD.    </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Amerika Serkat sendiri juga utangnya tinggi. Mencapai rasio 137 persen dari PDB. Tetapi lagi-lagi, AS juga kreditur besar ke sejumlah negara. Apalagi AS ditopang oleh jaminan pemasukan pajak dari puluhan the biggest company in the world, yang berkantor pusat di AS. Jadi ojok dibandingke.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nah, daripada sibuk membuat perbandingan yang tidak apple to apple, lebih baik kita merefleksi diri. Muhasabah. Untuk mencari resep jitu agar Indonesia tidak menjadi negara gagal. Karena negara ini milik rakyat. Pemerintah boleh shutdown. Tapi negara tidak boleh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pentingnya Sistem  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mari kita menilik buku tentang Negara Gagal yang ditulis ekonom asal Turki-Amerika, Daron Acemoglu dari Institut Teknologi Massachusetts dan ilmuwan politik James A. Robinson dari Universitas Harvard. Buku ini pertama kali dicetak tahun 2012 silam. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mereka mengatakan kemajuan atau kemunduran suatu negara, ditentukan oleh desain institusi politik dan ekonominya. Suatu negara dapat terus berjalan dan mencapai titik kemakmuran, bila dikelola dengan cara yang tepat.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ini artinya sistem. Bukan tergantung orang (pemimpin). Bahkan mereka mengatakan, meskipun negara kaya sumber daya alam, dan ditopang iklim yang mendukung, (seperti Indonesia), bisa saja menjadi negara gagal. Apabila tidak dijalankan dengan sistem yang tepat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua akademisi itu memisahkan institusi politik dan ekonomi ke dalam dua bentuk. Yaitu; institusi politik ekonomi inklusif, dan institusi politik ekonomi ekstraktif. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Intinya, institusi politik ekonomi inklusif ini memiliki kebijakan yang tidak hanya memberi keuntungan kepada kaum elit. Tapi juga memberi kemakmuran kepada rakyat mayoritas. Secara politik, rakyat juga bisa berpartisipasi aktif. Punya saluran konstitusional. Sehingga bisa mengontrol tindakan penguasa. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebaliknya, institusi politik ekonomi ekstraktif merupakan wujud kekuasaan dimana sumber daya ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), yang didukung oleh kekuatan politik dan kekuasaan. Situasi ini akan memicu kesenjangan ekonomi yang lebar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nah, bagaimana wajah Indonesia? Jika ditelaah dengan pisau analisis yang dipaparkan kedua penulis buku negara gagal itu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sistem politik Indonesia saat ini, sejak era Reformasi, menempatkan Partai Politik dan Presiden terpilih menjadi pemegang kedaulatan rakyat. Partai politik juga penentu calon presiden yang disuguhkan kepada rakyat untuk dipilih. Dan partai politik juga melalui DPR sebagai pembentuk Undang-Undang yang mengikat 270 juta rakyat Indonesia melalui paksaan hukum (law enforcement). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, faktanya; 1 persen penduduk Indonesia menguasai setengah kekayaan nasional. Karena angka GINI rasio kita terhadap kekayaan nasional mencapai angka sebesar 0,381. Sedangkan GINI rasio terkait penguasaan tanah di Indonesia, yang mencapai angka 0,58, artinya 1 persen penduduk menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah dan ruang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara 40 persen penduduk Indonesia masuk dalam kerentanan atau kemiskinan berdasarkan angka patokan Bank Dunia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan sosial mungkin tidak kita rasakan di dalam ruangan rapat pembuat kebijakan di Jakarta. Tetapi di jalanan, di kampung dan gang sempit, di daerah-daerah, di desa-desa, juga di pulau-pulau kecil di luar Jawa; Sangat terasa dan tampak nyata. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jadi marilah kita membangun kesadaran kolektif. Republik ini harus menjadi milik semua. Bukan milik segelintir orang atau kelompok tertentu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena politik liberal yang transaksional, dan semata-mata berorientasi kekuasaan itu telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan jiwa, rasa, etika, dan kehormatan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pilpres Langsung yang kita adopsi copy paste begitu saja telah melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi melalui media. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Belum lagi elektabilitas yang diframing melalui lembaga survei. Lalu diresonansi buzzer di medsos dengan narasi-narasi saling hujat atau takliq buta puja-puji. Maka, semakin mahal biaya make up-nya, semakin glowing di mata rakyat, yang disodori realita yang dibentuk.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu, marilah kita kembali ke sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Sistem bernegara yang tidak meninggalkan Pancasila. Khususnya sila keempat dan ketiga. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sistem bernegara yang belum pernah secara benar dan tepat diterapkan, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Niscaya kita akan terhindar dari negara gagal. Karena kedaulatan harus benar-benar dijelmakan oleh seluruh elemen bangsa di Lembaga Tertinggi Negara. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Karena kita harus membangun demokrasi. Bukan membangun dominasi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berabad-abad bangsa Nusantara ini memiliki tradisi musyawarah dan perwakilan. Bahkan partai politik dan ormas dalam memilih ketuanya juga melalui perwakilan. Tetapi mengapa giliran memilih presiden harus dilakukan secara langsung? Dan penentu akhir siapa yang menang adalah Komisi Pemilihan Umum yang mengumumkan angka-angka suara dari 820.161 TPS. (Rk*) </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Resep Anti Negara Gagal

Realitakini.com-Surabaya Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minggu lalu, mata dunia tertuju kepada Sekr...

Fernando Sinaga Minta Menkominfo yang Baru Pastikan Percepatan Internet Di Daerah 3T

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCT8yTtID8onWsF6TyVuZvXXj8klJskSBtgSCKj7XU8iQy2nDgm9cBUav13x5j9IUz01F2BqamWZz7JeNLKn1cYje3VvYHDE4xf7WsZ35LcIHLeLNYoxScqFXKyEpS5hXzB0mqFxok1FY7iS-LcYrlTAkY67gdAplTl15W4J7nxrygHlITgYwjPVWjWzg/s500/DOT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCT8yTtID8onWsF6TyVuZvXXj8klJskSBtgSCKj7XU8iQy2nDgm9cBUav13x5j9IUz01F2BqamWZz7JeNLKn1cYje3VvYHDE4xf7WsZ35LcIHLeLNYoxScqFXKyEpS5hXzB0mqFxok1FY7iS-LcYrlTAkY67gdAplTl15W4J7nxrygHlITgYwjPVWjWzg/w640-h384-rw/DOT.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b><div><div style="text-align: justify;">Budi Arie Setiadi sah diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, pada hari ini, Senin (17/7/2023). Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa PDTT menggantikan posisi Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi BTS.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Fernando Sinaga mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Budi Arie sebagai Menkominfo yang baru. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Fernando yang juga anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini, jabatan Budi Arie sebagai Wakil Mendes PDTT sebelumnya akan menjadi pengalaman dan keberpihakan Budi Arie kepada wilayah dan daerah 3T atau terdepan, terluar dan tertinggal untuk segera dialiri oleh akses internet.    </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Mas Budi Arie kan Wakil Mendes PDTT sebelumnya, ini akan memudahkan Kementerian Kominfo yang dipimpinnya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kemendes PDTT agar segera ada percepatan akses internet di wilayah 3T yang didominasi oleh desa – desa, termasuk desa – desa yang ada di dapil saya di Provinsi Kaltara”, ungkap Fernando.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fernando menjelaskan, Menkominfo Budi Arie diharapkan segera mengeluarkan peraturan pendukung dari Kementerian Kominfo terkait telah diluncurkannya Satelit Republik Indonesia (SATRIA) – 1 pada bulan Juni 2023 lalu di Florida, Amerika Serikat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita patut bersyukur SATRIA – 1 sudah diluncurkan bulan Juni lalu dan telah mengorbit diluar angkasa. Keberadaan SATRIA – 1 ini sangat membantu kualitas pelayanan internet di wilayah 3T Provinsi Kaltara terutama di Malinau dan Nunukan dalam membantu pelayanan publik bagi rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kantor – kantor desa. selain itu, ini akan sangat membantu suksesnya pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang. Saya berharap Menkominfo yang baru segera menyiapkan peraturan teknisnya agar bisa menjadi panduan bagi Pemda di Kaltara”, tutup Fernando Sinaga. (*RK)</div></div>

Fernando Sinaga Minta Menkominfo yang Baru Pastikan Percepatan Internet Di Daerah 3T

Realitakini.com-Jakarta Budi Arie Setiadi sah diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, pada hari ini, Senin (17/7/2023). Budi ya...

Setjen DPD, MPR dan DPR RI Gelar Rapat Matangkan Persiapan Penyelenggaraan Sidang Tahunan 16 Agustus 2023

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDzNCXLWwJuUnrxhZskjVYYsRqGqp2qsnMFp-C65J_RZnrfTenmNGN2oEIh88ygl4X9PCW0cpaaHXlydQrLYDYZV5BEI6cbbn2IxC9ahsQj6mkasSYA7KmDdh3Q-8f28F8icMtMmn1sFYZ5dbfbHsStsEoribPZtiQiUZaxUHGThLbfEOprIv1d1OynIQ/s500/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDzNCXLWwJuUnrxhZskjVYYsRqGqp2qsnMFp-C65J_RZnrfTenmNGN2oEIh88ygl4X9PCW0cpaaHXlydQrLYDYZV5BEI6cbbn2IxC9ahsQj6mkasSYA7KmDdh3Q-8f28F8icMtMmn1sFYZ5dbfbHsStsEoribPZtiQiUZaxUHGThLbfEOprIv1d1OynIQ/w640-h384-rw/D.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI bersama menggelar rapat koordinasi Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Ruang Majapahit DPD RI, Senin (17/07/2023). Rapat ini bertujuan untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan dua kegiatan yang akan digelar tanggal 16 Agustus 2023 tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir berharap agar segala kebutuhan terkait penyelenggaraan kedua agenda tersebut dapat segera dimatangkan, seperti berbagai kebutuhan teknis serta penyiapan kebutuhan pelayanan bagi anggota MPR RI, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI yang akan mengikuti kedua agenda tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dalam tataran teknis, tinggal kita matangkan lagi, karena sisa waktu sudah sangat terbatas. Finalisasi atas keputusan akhir paling tidak menunggu hasil rapat dengan Istana Negara. Sehingga skenario ini sudah kita susun dan pembagian tugas sudah kita matangkan,” ucap Lalu dalam rapat yang juga dihadiri oleh jajaran pejabat dari MPR RI, DPR RI, dan DPD RI ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu Niqman pun menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, akan terdapat tiga agenda. Pertama, Sidang Tahunan MPR RI. Kedua adalah Sidang Bersama DPR RI - DPD RI. Dan ketiga adalah Rapat Paripurna DPR dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ketiga sidang tersebut merupakan agenda-agenda yang akan diselenggarakan tanggal 16 Agustus 2023 nanti. Oleh karena itu, masing-masing harus berkoordinasi antar instansi. Persiapan akan kita teruskan sesuai dengan yang kita putuskan hari ini," imbuhnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai informasi, setelah dilakukan di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat di tahun 2021 dan 2022, di Sidang Tahunan 16 Agustus 2023, para teladan dari berbagai profesi akan diundang kembali untuk dapat menyaksikan penyelenggaraan sidang tahunan tersebut. Rencananya akan terdapat 500 orang teladan yang diundang untuk dapat menyaksikan sidang tahunan tersebut di lingkungan Kompleks MPR/DPR/DPD RI.(* RK) </div></div>

Setjen DPD, MPR dan DPR RI Gelar Rapat Matangkan Persiapan Penyelenggaraan Sidang Tahunan 16 Agustus 2023

Realitakini.com-Jakarta Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI bersama menggelar rapat koordinasi Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR...

Temui Try Sutrisno, LaNyalla Laporkan Ikhtiar Perbaikan Sistem Bernegara Indonesia

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2GLU-MDfhXJjD3DVTuMeiNqTn04pK4aBSA4iGq5tOh0764g_5E2gZlX9udf2of-4be2xalpTyN3Frjs9j2JIQbkE0YABpDgYe1l4LyoeOe1uIMuTFCjf3FIjEtNAL1pZ--jVtiWGAQV4G7dmlRKgT3NAak30CZ4azLVnzefPTV66JGnHj7jgMpBeXgAM/s500/lai.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2GLU-MDfhXJjD3DVTuMeiNqTn04pK4aBSA4iGq5tOh0764g_5E2gZlX9udf2of-4be2xalpTyN3Frjs9j2JIQbkE0YABpDgYe1l4LyoeOe1uIMuTFCjf3FIjEtNAL1pZ--jVtiWGAQV4G7dmlRKgT3NAak30CZ4azLVnzefPTV66JGnHj7jgMpBeXgAM/w640-h384-rw/lai.jpg" width="640" /></a></div><br />Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Sehari setelah Sidang Paripurna DPD RI memutuskan untuk melakukan perbaikan sistem bernegara yang mengacu kepada sistem rumusan pendiri bangsa, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara khusus menemui Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di kediamannya, Sabtu (15/7/2023) pagi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">LaNyalla menyampaikan bahwa Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat, 14 Juli 2023 menyatakan (petikannya): ‘Dengan menyadari adanya Studi dan Kajian Akademik yang menyatakan bahwa Per ubahan Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, telah menghasilkan Konstitusi yang telah meninggal kan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Untuk itu, sebagai kewajiban kewarga negaraan dan kewajiban kenegaraan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka  DPD RI berpandangan untuk mengembalikan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kembali kepada Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa, seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian harus dilakukan Penyempurnaan dan Penguatan melalui Teknik Adendum Konstitusi. Materi Adendum dimaksud akan disiapkan secara lebih mendalam, sehingga menjadi proposal kenegaraan DPD RI, demi kedaulatan rakyat yang hakiki dan percepatan terwujudnya cita-cita dan tujuan lahirnya NKRI.’</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya juga sampaikan ke Pak Try, bahwa materi tersebut juga sudah saya sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo, pada hari Senin 10 Juli 2023 di Istana Merdeka, Jakarta,” imbuh LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Try Sutrisno menyambut baik ikhtiar serius yang dilakukan DPD RI sebagai sebuah kewajiban memperjuangkan Pancasila sebagai norma tertinggi Konstitusi. Sebab, UUD hasil Amandemen, isinya sudah tidak koheren lagi dengan Pancasila. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Itu kan sudah dikaji secara akademik dan ilmiah oleh Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Effendi, bahwa sudah menyimpang jauh dari Pancasila. Apa mau kita teruskan? Sampai kapan? Kita harus kembalikan Pancasila ke Konstitusi. Tidak ada jalan buntu. Pasti ada jalan, asal kita sadar dan sepakat,” urai mantan Panglima ABRI tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ditambahkan Try, Komisi Konstitusi yang dibentuk MPR pada tahun 2003, sudah bekerja dan memberi kan evaluasi dan rekomendasinya kepada MPR, bahwa amandemen 1999 sampai 2002 itumenyimpang. Baik dari sisi prosedur, materi dan muatannya yang menjadikan bangsa ini meninggalkan Pancasila. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Itu bisa ditanyakan langsung ke salah satu anggotanya, Pak Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina, yang menjadi saksi sejarah, dan sudah menyatakan bahwa saat itu yang terjadi bukan amandemen, tapi penggantian konstitusi,” ungkapnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jenderal kelahiran tahun 1935 itu juga menyinggung peran Jacob Tobing yang saat itu terlibat aktif di panitia ad-hoc perubahan konstitusi yang baru saja meraih gelar doktor di Belanda, dan menulis disertasinya yang mengatakan bahwa UUD 1945 adalah living constitution. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau UUD 1945 living constitution tapi sekarang meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertingginya, itu namanya bukan hidup, namanya hidup segan mati tak mau. Pernyataan dia itu sebagai kaum terdidik sudah melanggar etika intelektual dan etika politik,” tandasnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di akhir pertemuan Try Sutrisno kembali berpesan kepada LaNyalla, agar mengajak semua komponen bangsa, terutama Presiden dan Ketua-Ketua Partai untuk berbuat sebagai peninggalan (legacy) bagi bangsa dan negara, dengan mengembalikan Pancasila ke dalam Konstitusi negara ini. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tinggalilah negeri ini pusaka abadinya, Pancasila. Sebelum kita semua meninggal dunia. Karena kita harus jujur, dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme kita, bahwa produk Konstitusi 2002 itu salah. Kalau salah ya harus dibetulkan, bukan terus dijalani,” pesannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seperti diketahui, pada 28 Mei 2022 lalu, Try Sutrisno secara terbuka menyatakan memberi wasiat kepada Ketua DPD RI LaNyalla untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya ini sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, saya titip wasiat kepada Anda, karena saya tahu Kakek Anda, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan  Bendera Belanda di Surabaya, saya masih anak-anak, melihat dari toko Kakek Anda di Tunjungan. Tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan,” ungkapnya ketika itu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">LaNyalla hadir di kediaman Try Sutrisno didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Staf Ketua DPD RI Baso Juherman. Tampak mendampingi Try Sutrisno, Koordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra, dr Zulkifli Eko Mei. (*Rk)</div></div>

Temui Try Sutrisno, LaNyalla Laporkan Ikhtiar Perbaikan Sistem Bernegara Indonesia

Realitakini.com-Jakarta Sehari setelah Sidang Paripurna DPD RI memutuskan untuk melakukan perbaikan sistem bernegara yang mengacu kepada si...

Haji Uma Apresiasi Pj Bupati Bireuen Atas Pelarangan Bimtek Aparatur Desa Di Luar Daerah.

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5UafI_HE0Wr7I9Pb6Y9ol7EhpGriHdnuS0u5N0Qe9No835qIEomN6IwAd1sczee5EWt-wsAHmLT6F6Sh6kAbBHv-FFzlxReBJAR5lAMiZK6RUfi3mxkqStp8mvsUQZnkg8NYpYu2XORLrgKgBuM2PbwL2L2_fE2xuX_DT92FQ3XPbnHouTyCn9DLmh0w/s500/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5UafI_HE0Wr7I9Pb6Y9ol7EhpGriHdnuS0u5N0Qe9No835qIEomN6IwAd1sczee5EWt-wsAHmLT6F6Sh6kAbBHv-FFzlxReBJAR5lAMiZK6RUfi3mxkqStp8mvsUQZnkg8NYpYu2XORLrgKgBuM2PbwL2L2_fE2xuX_DT92FQ3XPbnHouTyCn9DLmh0w/w640-h384-rw/B.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma mengapresiasi langkah Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Bireuen yang menginstruksikan seluruh kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan di kabupaten setempat.  Hal itu disampaikan Haji Uma melalui press release yang dikirim kepada awak media, Sabtu (15/7/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita sangat mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan Pj. Kabupaten Bireuen terkait bimtek. Kita berharap langkah serupa juga dilakukan oleh seluruh kepala daerah di Aceh", ujar Haji Uma.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Haji Uma melanjutkan, bimtek sangat penting untuk penguatan kapasitas dari  aparatur. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan dana desa optimal sesuai capaian yang diharapkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun pelaksanaan bimtek yang diluar daerah seperti selama ini dipandang tidak efisien dan hanya meng uras dana desa yang semestinya digunakan untuk membangun desa secara maksimal. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita sangat mendukung bimtek, namun proses pelaksanaannya selama ini kita kurang tepat, tidak efisien dan kurang bisa dipertanggung jawabkan hasilnya", kata Haji Uma. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena itu, Haji Uma secara konsisten selama ini fokus menyuarakan perihal bimtek diluar daerah. Ini adalah bentuk pengawalan terhadap dana desa yang bersumber dari APBN, sesuai dengan bidang kerja Komite IV DPD RI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selama ini kita terus bersuara terkait bimtek keluar daerah, karena prosesnya tidak tepat dan ini bagian dari bidang kerja Komite IV menyangkut keuangan dan realisasi APBN", tutup Haji Uma. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seperti diberitakan sebelumnya, Pejabat (Pj) Kabupaten Bireuen Aulia Sofyan mengeluarkan surat kepada camat dan Geuchik terkait perihal program utama gampong.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu dari tiga poin dari surat itu adalah semua kegiatan pelatihan dan bimtek agar dapat dilaksanak</div><div style="text-align: justify;">an di Kabupaten Bireuen.</div></div>

Haji Uma Apresiasi Pj Bupati Bireuen Atas Pelarangan Bimtek Aparatur Desa Di Luar Daerah.

Realitakini.com-Jakarta Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma mengapresiasi langkah Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Bireuen yang...

Ekonomi RI Naik Kelas, Sultan Prihatin Rendahnya Akses Sanitasi Dan Air Bersih Masyarakat

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdmJ6dNsVF3Qz9OoY37NPn6gO76w6msXavBCGMQrgkOFyvDNSEb_mn1mv2hr-mY6e3ISzYPYVxDzl8Gg1caUWrojd-vTegk1NBAjcSi8rMWHlxfkAw5jpPVnPUKRAnzlbUrkY5hIPjmsIHYTZVShDSPFX0_QUC3SCnnmFyLJsajJjxqF6mqL8Gc9J6Phc/s500/RO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdmJ6dNsVF3Qz9OoY37NPn6gO76w6msXavBCGMQrgkOFyvDNSEb_mn1mv2hr-mY6e3ISzYPYVxDzl8Gg1caUWrojd-vTegk1NBAjcSi8rMWHlxfkAw5jpPVnPUKRAnzlbUrkY5hIPjmsIHYTZVShDSPFX0_QUC3SCnnmFyLJsajJjxqF6mqL8Gc9J6Phc/w640-h384-rw/RO.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b></div><div style="text-align: justify;">Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyoroti rendahnya akses sanitasi dan terpenuhinya kebutuhan air bersih kepada masyarakat di tengah capaian naiknya status ekonomi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bank Dunia baru-baru ini merilis Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8 % menjadi USD4.580 di 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pertumbuhan ekonomi nasional yang mendorong Indonesia ditetapkan menjadi upper -middle income country seharusnya memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (10/07).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun sayangnya, kata Sultan, masyarakat Indonesia belum semuanya merasakan dampak kesejahteraan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya akses sanitasi dan terbatasnya kebutuhan air bersih dalam kehidupan sosial masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Menurut data yang kami peroleh, ternyata baru 20% rumah tangga masyarakat kita yang sudah terpenuhi kebutuhan air minum perpipaan. Demikian juga dengan akses dan kebutuhan sanitasi, cakupannya secara nasional baru terpenuhi 7.25% saja", ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, pemerintah harus memastikan Fasilitas tempat tinggal dan Kesehatan anggota keluarga yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat terpenuhi secara memadai. Jangan sampai, indikator kesejahteraan ini justru meragukan masyarakat atas capaian angka-angka ekonomi Pemerintah saat ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami sangat mengapresiasi capaian pembangunan infrastruktur transportasi dan irigasi pemerintah selama ini. Tapi kami juga prihatin dengan realitas akses sanitasi dan terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah. Kami berharap agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih pada infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses sanitasi dan air bersih yang masih menjadi masalah sosial serius hingga saat ini", tutupnya.( * RK)</div>

Ekonomi RI Naik Kelas, Sultan Prihatin Rendahnya Akses Sanitasi Dan Air Bersih Masyarakat

Realitakini.com-Jakarta Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyoroti rendahnya akses sanitasi dan terpenuhinya ...

Senator Filep Minta Kejaksaan Dan BPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR BP Tangguh

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5LzDkp-DLLTMSEqVjecKbR6Elc0IMEmIeD6jo_toDySRchOva90tsURk4b1zAplbRf_urJ5Ttb0vTfZsirmM7gYhbmhIf-EhDW3J2V58_S5hKbsdUiuy6ceiE4C4Rothg36uyyt0-T_HpKTD0EA9tlPoipPN7t68enTCCU9t7Il8GXXZcVm4dmNhdRiw/s500/SE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5LzDkp-DLLTMSEqVjecKbR6Elc0IMEmIeD6jo_toDySRchOva90tsURk4b1zAplbRf_urJ5Ttb0vTfZsirmM7gYhbmhIf-EhDW3J2V58_S5hKbsdUiuy6ceiE4C4Rothg36uyyt0-T_HpKTD0EA9tlPoipPN7t68enTCCU9t7Il8GXXZcVm4dmNhdRiw/w640-h384-rw/SE.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusut dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BP Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Filep menilai peran stakeholder terkait dalam persoalan ini sangat diperlukan sejak unsur tanggung jawab sosial (TJS) perusahaan atau CSR dimasukkan ke dalam komponen biaya-biaya operasional migas yang bisa dipulihkan pemerintah yakni cost recovery, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasalnya PP tersebut mengandung ketentuan dimana komponen CSR ini ditanggung pemerintah jika aktivitas hulu migas telah memasuki masa eksploitasi. Sehingga menurutnya, komponen cost recovery tersebut tidak hanya menjadi domain eksekutif, melainkan juga masuk dalam wilayah penegakan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya harus tegaskan sekali lagi bahwa sejak awal advokasi terhadap masyarakat adat terdampak BP Tangguh, saya tidak pernah setuju bahwa CSR itu dijadikan sebagai bagian dari cost recovery. Itu yang harus dipahami dulu, karena walaupun merupakan bagian dari investasi, pemerintah tetap harus membayar kembali kepada kontraktor, sehingga porsi penerimaan negara dari Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang dan menyebabkan penerimaan APBN berkurang. Dengan kata lain, ya tetap memakai uang negara, uang rakyat,” ujar Filep di Gedung DPD RI, saat ditemui awak media (10/7/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selain itu, diperbolehkannya CSR sebagai salah satu jenis biaya kegiatan yang dapat dilakukan cost recovery itu jelas sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” tegas Filep</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait BP Tangguh, Filep menyebut, sejak awal dirinya pun sudah mempertanyakan hasil atau dampak CSR dari cost recovery itu saat melakukan advokasi di tengah masyarakat. Hal itu lantaran Filep mendapati fakta di lapangan justru berbanding terbalik dengan klaim BP Tangguh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Yang saya dapati di lapangan, tidak ada transparansi terkait anggaran CSR. Persoalan air bersih yang menyebabkan masyarakat menderita penyakit, persoalan stunting, persolan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang buruk, angka kemiskinan yang naik, rekrutmen tenaga kerja Orang Asli Papua yang minim dan hanya di sekitar unskilled labour, ketidakjelasan pengelolaan dana abadi, dan berbagai hal lain di lapangan, membuka mata semua orang dan Pemerintah bahwa selama bertahun-tahun BP beroperasi, CSR tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Pertanyaannya sekarang, kemana semua dana tersebut? Hal ini patut diduga ada tindak pidana korupsi, dan bahkan pencucian uang terkait dana ini,” kata mantan anggota Pansus Papua ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh sebab itu, Anggota Komite I DPD RI ini kembali menegaskan, pentingnya penegak hukum turun tangan mengusut dugaan penyelewengan dana CSR yang menjadi bagian dari cost recovery tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya meminta teman-teman penegak hukum, terutama Kejaksaan, dan juga teman-teman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun ke lapangan dan memeriksa, mengaudit kemana larinya semua dana tersebut, pasalnya tidak ada kesejahteraan yang didapati masyarakat adat di Bintuni,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bisa dimulai dari perusahaan berbendera Subitu yang sering diklaim BP Tangguh sebagai keberhasil an. Hingga tahun 2019, tidak pernah dilakukan audit terhadap Subitu. Temuan yang saya dapatkan, perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dari Laporan Laba-Rugi per 30 Juni 2018 tercatat kerugian sebesar 2 milyar. Ini baru temuan di Subitu Karya Busana, belum termasuk Subitu lainnya,” imbuh Filep.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Filep lantas menuturkan, apabila terdapat 4 Subitu yang mengalami nasib serupa, maka dalam tahun 2018 saja bisa diduga ada kerugian Rp 8 milyar. Sehingga menurutnya, apabila dihitung dari masa eksploitasi misalnya dari 2010 sampai sekarang, dapat diduga terdapat kerugian mencapai Rp 26 milyar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sebagai informasi, saya sudah menyampaikan hal ini kepada Jaksa Agung melalui Wakil Jaksa Agung pada Rapat Kerja bersama DPD RI. Kenapa saya minta penegak hukum harus turun? Pertama, berdasar kan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ditetapkan bahwa Kejaksaan mem punyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jika ada indikasi korupsi ataupun tindak pidana ekonomi  maka jelas Kejaksaan bisa turun tangan. Dasarnya juga ada dalam Pasal 282 ayat (2) KUHAP. Ada uang negara disana karena dikeluarkan dalam wujud DBH. Kedua, BPK harus turun tangan. jika kita cek kembali UU Nomor 26 Tahun 2009 terkait APBN 2009,” papar Filep.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, doktor hukum alumnus Unhas Makassar ini menambahkan, pada Pasal 4 UU tersebut me nyebutkan bahwa penerimaan SDA Migas memperhitungkan cost recovery sebesar US$11. 050.342. 000, 00 (sebelas miliar lima puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dolar Amerika Serikat), naik dari besaran tahun 2008 sebesar US$10.473.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dolar Amerika Serikat), yang disebabkan oleh kenaikan lifting gas on stream Exxon dan Tangguh, serta swap Conoco dan Chevron.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sebagai kelanjutannya, pasal ini juga menugaskan BPK untuk melakukan audit atas kewajaran unsur biaya dalam cost recovery sejak tahun 1997, dan apabila terdapat temuan ketidakwajaran, maka BPK wajib melaporkan estimasi besaran kerugian negara yang timbul, termasuk kerugian daerah dalam kerangka bagi hasil, dan disampaikan dalam Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun Anggaran 2009 untuk dapat ditindaklanjuti. Sehinggga, menjadi jelas bagi kita bahwa dana cost recovery yang di dalamnya dimasukkan CSR harus diaudit,” kata Pace Jas Merah ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Senator Papua Barat ini mengingatkan bahwa skema cost recovery ini pernah membuat penerimaan negara kecil sementara pengeluarannya membengkak, terjadi di tahun 2016, dimana waktu itu biaya cost recovery sebesar US$ 10,4 (Rp 138 triliun), sementara penerimaan negara hanya Rp 110,4 triliun saja. Ada dugaan penyelewengan terutama dari sisi cost recovery yang membengkak tersebut. Kemudian, setelah dilakukan audit BPK waktu itu, ternyata ada penyimpangan cost recovery di Chevron Pasific Indonesia, Pertamina EP, CNOOC SES Ltd dan Premier Oil Natuna Sea B.V. Menurut laporan BPK, terdapat dana Rp 4 triliun berupa biaya-biaya yang tidak semestinya yang dibebankan dalam cost recovery.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jadi, sekali lagi, advokasi saya terhadap masyarakat adat di Bintuni terkait eksistensi BP Tangguh yang tidak jelas CSR-nya untuk masyarakat, sudah selayaknya ditindaklanjuti oleh penegakan hukum,” tegas Filep menutup wawancara.(<b><i>* RK)</i></b></div></div>

Senator Filep Minta Kejaksaan Dan BPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR BP Tangguh

Realitakini.com-Jakarta Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI men...

Perjuangkan Madura Jadi Provinsi, Civitas Akademika Universitas Madura Titip Aspirasi ke Ketua DPD RI

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXCcGjDs_OXKcsR-cmm1-WemUyTcf9UzwFv3MONPuGIdsQdk68wKyEGDvJv1lwRetOz4w79ZTINK8cz0G3EXPulfEiVJS2fMUqRVVpDAyVZ7LNsJUPcbaXE_yQnNo1SqfImgQkgeQnAdi3YonScOeuGoGn6ACdenQ7kcbN2WR5M-eF6F3SE1ZvVM_6bu8/s500/DP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXCcGjDs_OXKcsR-cmm1-WemUyTcf9UzwFv3MONPuGIdsQdk68wKyEGDvJv1lwRetOz4w79ZTINK8cz0G3EXPulfEiVJS2fMUqRVVpDAyVZ7LNsJUPcbaXE_yQnNo1SqfImgQkgeQnAdi3YonScOeuGoGn6ACdenQ7kcbN2WR5M-eF6F3SE1ZvVM_6bu8/w640-h384-rw/DP.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pamekasan </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Jajaran Civitas Akademika Universitas Madura menitipkan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Aspirasi itu disampaikan saat LaNyalla mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dengan tema 'Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia di Universitas Madura, Sabtu (8/7/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aspirasi yang dititipkan kepada LaNyalla adalah agar Pulau Madura dapat ditingkatkan statusnya menjadi provinsi. "Kami menitipkan aspirasi kepada Bapak Ketua DPD RI untuk memperjuangkan Provinsi Madura," kata Ketua Umum DPM Universitas Madura, Homaidi saat menyampaikan sambutan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, Pulau Madura sangat layak untuk dapat ditetapkan sebagai provinsi terpisah dari Jawa Timur. "Kami siap menjadi provinsi tersendiri yakni Provinsi Madura," tegas Homaidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia pun meminta dukungan LaNyalla agar keinginan masyarakat di Pulau Madura tersebut dapat tercapai. "Kami meminta dukungan kepada Bapak Ketua DPD RI agar Provinsi Madura ini dapat terwujud. Kami juga sependapat dengan gagasan Ketua DPD RI agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli," ujar dia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi aspirasi tersebut, LaNyalla mengaku siap memperjuangkan dengan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah. "Sudah menjadi tugas kami di DPD RI untuk menyerap dan meneruskan aspirasi masyarakat di daerah kepada pemerintah, termasuk aspirasi Provinsi Madura ini," kata LaNyalla. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">LaNyalla menilai sah-sah saja sebuah wilayah melakukan pemekaran sepanjang tetap dalam bingkai NKRI. Tujuan utama pemekaran tersebut hendaknya diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebab, kata LaNyalla, perekonomian bangsa saat ini rusak imbas amandemen konstitusi yang terjadi secara empat tahap pada tahun 1999-2002 silam. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, berdasarkan data yang dimilikinya, kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang tidak sehat. Sebab, katanya, angka ICOR atau Incremental Capital Output Ratio kita masuk dalam kategori buruk di Asean. Padahal ICOR terkait dengan Total Factor Productivity dan Ukuran Besaran Investasi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Angka ICOR kita yang lebih buruk dari negara-negara tetangga itu menandakan bahwa perekonomian Indonesia tidak efisien, yang artinya penggunaan anggaran belanja pemerintah tidak menghasilkan output yang optimal. Hal itu dipicu oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, tingginya biaya logistik dan rumitnya birokrasi yang memicu munculnya pungli serta korupsi," kata LaNyalla, Sabtu (8/7/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ini, LaNyalla melanjutkan, kita dapat melihat banyaknya lahir undang-undang yang pro kepada mekanisme pasar dalam penataan ekonomi nasional. Karena faktanya, sampai hari ini kesejahteraan dan kekayaan hanya dinikmati segelintir orang, sementara jutaan rakyat dalam keadaan miskin dan puluhan juta lainnya sangat berpotensi untuk menjadi miskin. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejak amandemen terjadi pada 25 tahun lalu,kita menyaksikan banyak sekali keganjilan atau paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan Amanat Reformasi yang dituntut para mahasiswa saat itu, di antaranya adalah menghapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), faktanya di tahun </div><div style="text-align: justify;">2022 yang lalu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia malah meningkat tajam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengapa ini terjadi? Sebab, kata LaNyalla, sejak amandemen di era Reformasi tersebut, negara tidak lagi berdaulat untuk menyusun ekonomi. "Karena ekonomi dipaksa disusun oleh mekanisme pasar bebas. Negara tidak lagi berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta," ujar LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hipotesa bahwa kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan terbukti benar. Rakyat hanya bisa menjalani hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan cita-cita lahirnya negara ini, yaitu Memajukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dengan muara terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terasa semakin jauh dari kenyataan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pun halnya dengan kedaulatan rakyat yang saat ini semakin tercerabut dari pemiliknya, yaitu rakyat itu sendiri. Sejak amandemen itu pula, kekuasaan dalam menjalankan negara hanya berada di tangan Ketua Partai dan Presiden terpilih. "Jika Presiden terpilih membangun koalisi dengan Ketua-Ketua Partai, maka ke manapun negara ini akan dibawa, terserah mereka. Rakyat sama sekali tidak memiliki ruang kedaulatan," tegas LaNyalla. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal, ia melanjutkan, para pendiri bangsa ini telah merumuskan suatu sistem demokrasi yang memberi ruang bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk duduk di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rakyat mendapat tempat untuk mengisi posisi Utusan Daerah dan Utusan Golongan, selain ada juga anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu Legislatif. "Dengan begitu, MPR itu adalah penjelmaan seluruh elemen bangsa. MPR menyusun Haluan Negara dan memilih Presiden. Sehingga, Presiden terpilih merupakan petugas rakyat, bukan petugas partai," tegas LaNyalla. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">LaNyalla menilai tak ada pilihan lain jika kita ingin mengembalikan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Jawabnya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik addendum. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Itulah konsepsi sistem bernegara kita yang tertuang di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Dimana terdapat wakil-wakil yang dipilih dan utusan-utusan yang diutus untuk berada di MPR," ulas LaNyalla. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil-wakil yang dipilih, LaNyalla melanjutkan, adalah peserta Pemilihan Umum. Sedangkan Wakil-wakil yang diutus adalah mereka yang diusung dan  diberi amanat oleh kelompok mereka. Sehingga dirumuskan terdapat dua utusan. Pertama, Utusan Daerah; yaitu mereka para tokoh masyarakat adat dan Raja serta Sultan Nusantara. Sedangkan Utusan Golongan adalah mereka yang terdiri dari unsur organisasi masyarakat dan organisasi profesi yang aktif memberi kontribusi untuk kemajuan Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sebagai tawaran penyempurnaan, saya menawarkan agar calon perseorangan satu kamar di dalam DPR bersama wakil dari partai politik. Sehingga anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga dipilih melalui Pemilu dari unsur perseorangan, berpindah menjadi satu kamar di DPR RI. Karena pada hakikatnya mereka sama-sama dipilih melalui Pemilu," papar LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong Konsensus Nasional agar bangsa ini kembali kepada Pancasila. Dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli, untuk kemudian kita amandemen dan sempurnakan kelemahannya dengan </div><div style="text-align: justify;">teknik addendum, tanpa mengubah sistem bernegaranya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Inilah Peta Jalan yang sekarang sedang saya tawarkan kepada bangsa ini. Mari kita perbaiki kelemahan naskah asli Konstitusi kita. Tetapi jangan kita mengubah total Konstruksi Bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa," demikian LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir pada kesempatan itu Wakil Rektor I Dra Sri Harini, Wakil Rektor II Dr Gazali, Wakil Rektor III Dr Win Yuli Wardani, para Dekan di Lingkungan Universitas Madura, Anggota DPRD Pamekasan Muhammad Khomarul Wahyudi, Ketua Umum DPM Universitas Madura Homaidi dan ratusan mahasiswa dari berbagai Fakultas di Universitas Madura.(*RK)</div></div>

Perjuangkan Madura Jadi Provinsi, Civitas Akademika Universitas Madura Titip Aspirasi ke Ketua DPD RI

Realitakini.com-Pamekasan Jajaran Civitas Akademika Universitas Madura menitipkan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalit...

Rayakan Idul Adha Di Kampung Halaman, Sultan Maknai Qurban Sebagai Bentuk Pengabdian Nirpamrih

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlpbxBi3ZGqixWF15oaD-Bmzim6CBM_TGTqzJUWze7orP3VfSaicIXthd8xjZjnhmVz2vP-ySC55x3CabQ9OGR9R7fOl6K_I7jVDSj7YXMx5SIS0msnsDQSw9CNniABkV0ik2fb6xMUlsrsyCOoXzsrXzophCGtHbYadCrBUYgRJBWpIoaSp87us604nI/s500/LM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlpbxBi3ZGqixWF15oaD-Bmzim6CBM_TGTqzJUWze7orP3VfSaicIXthd8xjZjnhmVz2vP-ySC55x3CabQ9OGR9R7fOl6K_I7jVDSj7YXMx5SIS0msnsDQSw9CNniABkV0ik2fb6xMUlsrsyCOoXzsrXzophCGtHbYadCrBUYgRJBWpIoaSp87us604nI/w640-h384-rw/LM.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-  Jakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Momentum hari raya Idul Adha tahun ini menyimpan kesan tersendiri bagi wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain menyerahkan langsung hewan qurban ke setiap kabupaten/kota se provinsi Bengkulu, Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu berkesempatan merayakan hari raya idul qurban bersama keluarga besar dan masyarakat di kampung kelahirannya Bengkulu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Idul Adha adalah kesempatan paling penting kepada semua Umat Islam untuk menunjukkan komitmen kemanusiaan dan kesyukurannya kepada Tuhan Allah SWT. Berqurban bagi kami merupakan bentuk pengabdian dan perjuangan nirpamrih Nabi Ibrohim dan Ismail yang patut kita teladani", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (29/06).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu, kata Sultan, lebaran haji perlu dijadikan sebagai ibadah sekaligus tradisi membangun kekuatan sosial sekaligus ekonomi bangsa. Yang dalam perspektif Islam disebut hablu minallah sekaligus hablu minannas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami mengucapkan selamat hari raya idul Adha dan Wa bil Khusus kepada seluruh umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke Tanah suci Mekkah pada tahun ini", ucap Sultan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut mantan aktivis KNPI berharap agar perayaan idul Adha kali ini menjadi momentum penting bagi bangsa ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terutama di tengah hiruk-pikuk politik yang semakin memanas menjelang tahun Pemilu 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Idul adha dan ibadah haji harus menjadi sarana pemersatu di tengah Konstelasi politik jelang pemilu 2024. Terutama bagi para elit politik dan khususnya Pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial dan keseimbangan demokrasi Indonesia", tutupnya.<i><b>(* RK)</b></i></div>

Rayakan Idul Adha Di Kampung Halaman, Sultan Maknai Qurban Sebagai Bentuk Pengabdian Nirpamrih

Realitakini.com- Jakarta Momentum hari raya Idul Adha tahun ini menyimpan kesan tersendiri bagi wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ...

Peringati Idul Adha, Kesetjenan DPD RI Potong Dan Bagikan Daging Kurban Ke Pegawai Dan Warga

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9xuK3huWuo71yPYyRlF_G45kHNfFetdE0iIja4dMCXrBEbAy-p_AdknUqo5ZYA4IlilHuZoJxu19i3aUammV4vPO09rgZQKZftLSRF7ypyvrdlt-GNQywn8RpoAOkUAm3n7D2sHH1e3RCJMBTz1iqxivPb8IxkznWZNmXwTG_NMjWAP8jMfCc-M3nxik/s500/JA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9xuK3huWuo71yPYyRlF_G45kHNfFetdE0iIja4dMCXrBEbAy-p_AdknUqo5ZYA4IlilHuZoJxu19i3aUammV4vPO09rgZQKZftLSRF7ypyvrdlt-GNQywn8RpoAOkUAm3n7D2sHH1e3RCJMBTz1iqxivPb8IxkznWZNmXwTG_NMjWAP8jMfCc-M3nxik/w640-h384-rw/JA.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com Jakarta</b></span><div><div style="text-align: justify;">Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan pemotongan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah Tahun 2023.Pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada Kamis, 29 Juni 2023 di Pelataran Gedung DPD RI, Kamis (29/6/23).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hari ini total ada 4 hewan kurban jenis sapi yang diterima oleh kesetjenan DPD RI yaitu 2 ekor sapi dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, 1 ekor sapi dari Setjen DPD RI dan 1 ekor sapi dari Korpri DPD RI. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti hadir menyerahkan secara langsung 2 ekor kurban sapi kepada Panitia Kurban DPD RI dan diterima oleh Plh Sekjen DPD RI yang juga Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir beserta jajaran kesetjenan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam laporannya, Lalu Niqman Zahir menjelaskan kegiatan kurban ini  telah dilakukan secara rutin selama tiga tahun berturut-turut. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan juga untuk menjalankan sunah rasul. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat jalinan kebersamaan, konsolidasi seluruh staf kesekjenan untuk bisa saling berbagi di momen Idul Adha.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Perlu kami laporkan, untuk tahun ini kami menerima empat hewan qurban, yaitu dua dari bapak Ketua DPD RI, satu dari kesetjenan DPD RI dan satu hewan lainnya dari Korpri DPD RI,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Lalu Niqman Zahir mengatakan pembagian daging kurban pada tahun ini selain diberikan kepada pegawai di lingkungan DPD RI dan warga sekitarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami mengucap syukur atas pemberian ini dan setelah secara simbolis dilakukan penyerahan akan dilanjutkan dengan pembagian daging kurban kepada pegawai di lingkungan DPD RI dan masyarakat di sekitarnya,” tutupnya.*tho</div></div>

Peringati Idul Adha, Kesetjenan DPD RI Potong Dan Bagikan Daging Kurban Ke Pegawai Dan Warga

Realitakini.com Jakarta Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan pemotongan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hij...

BAP DPD RI Jembatani Aspirasi FKTK NSI

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2CbddVn25qtXmrUZHypY2oyedYREH76K8nq4L1d7LIwr32TGYzngaelh97Y1GiovW_CrpZaGAY2GpjIMLTM7pmhg1eSlbmM57q8a89Doplr4Uv7LEEs3ssA4zc1EnbDxKfKPuF-2bEY9-tfb4qHo-rLond6Q8FJzridpO_pbNZL9MMXyVAYrNyjHnPuA/s500/DP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2CbddVn25qtXmrUZHypY2oyedYREH76K8nq4L1d7LIwr32TGYzngaelh97Y1GiovW_CrpZaGAY2GpjIMLTM7pmhg1eSlbmM57q8a89Doplr4Uv7LEEs3ssA4zc1EnbDxKfKPuF-2bEY9-tfb4qHo-rLond6Q8FJzridpO_pbNZL9MMXyVAYrNyjHnPuA/w640-h384-rw/DP.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b><div><div style="text-align: justify;">Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menerima pengaduan dari Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Indonesia (FKTK NSI). FKTK NSI berharap pemerintah memperhatikan nasibnya pasca dihapusnya penugasan khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat di berbagai provinsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“FKTK NSI merupakan orang handal dan berpengalaman dalam bidang tenaga kesehatan. Maka sudah seharusnya bisa dipertahankan orang-orang seperti ini,” ucap Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (21/6).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ajiep juga meminta Kementerian Kesehatan tidak membatasi usia pada program kesehatan. Menurut nya hal tersebut sangat merugikan para tenaga kesehatan yang berpengalaman dan sudah mengabdikan dirinya bertahun-tahun. “Kemenkes seharusnya tidak membatasi usia pada program selanjutnya. Karena ini sangat merugikan tenaga kesehatan yang berpengalaman,” harapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ajiep menjelaskan bahwa salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum sesuai UUD 1945 maka pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Untuk itu dibutuhkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam me mperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjang kau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia,” kata Ajiep.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Wakil Ketua BAP DPD RI Mirati Dewaningsih mengatakan program khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat telah dilakukan pembahasan di Komite III DPD RI. Lantaran pasca dihapus nya program khusus ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dulu telah menjadi perdebatan di Komite III DPD RI pasca dihapusnya program ini. Namun tahun ini program tersebut dibuka kembali tapi dengan ketentuan berbeda. Secara pribadi, memang seharusnya forum ini bisa diprioritaskan dalam penugasan kembali pada program selanjutnya,” ujar Mirati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy menilai bahwa forum ini terdiri dari orang-orang berprestasi di daerahnya. Namun ia menyayangkan kontrak kerjanya hanya dua tahun saja, nanti dilakukan evaluasi kembali. “Mereka ini adalah orang berprestasi, maka sudah seharus nya mereka mendapat keleluasaan dalam pengangakatan PPPK,” harapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal FKTK NSI Laode Rahmat Liwaul Hamdi menjelaskan pihaknya mengaku kebingungan pasca penugasan program Nusantara Sehat. Lantaran banyak dari anggota nya telah melebihi usia di atas 30 tahun sehingga sulit untuk mendaftar sebagai CPNS dan bekerja perusahaan swasta. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami sangat bingung pasca program yang lalu. Karena program Nusantara Sehat yang dibuka lagi tahun ini memiliki batasan usia 30 tahun. Sedangkan kami banyak yang di atas 30 tahun, jadi kami tidak bisa mendaftar lagi, apalagi mendaftar CPNS. Bahkan di swasta kami dianggap tidak produksi. Untuk itu kami meminta pemerintah bisa mengakomodir nasib kami dan memberikan solusi,” beber Laode Rahmat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

BAP DPD RI Jembatani Aspirasi FKTK NSI

Realitakini.com-Jakarta Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menerima pengaduan dari Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Indonesi...

Senator Filep Sampaikan 7 Masalah Pertanahan Dan Tata Ruang Di Papua Barat Ke Menteri ATR/BPN

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyZ_b_qoQFQQETJbZElsjl2dKHO2ZXAarXuWX3YkqQ8B-mrnz_NW9FDGWeHXU9rJaba1x_7J1KCFjEQVsm0Ij3e2Gtt18Tmf7JfPa-WEn-0glezvDR6eujRt9AwROLjw99Wuf81QlKuHjOEugt-fWbZ-1AuN3dd3h7b2uaqWmIoPYcvvzw77fa-R8n/s500/asu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyZ_b_qoQFQQETJbZElsjl2dKHO2ZXAarXuWX3YkqQ8B-mrnz_NW9FDGWeHXU9rJaba1x_7J1KCFjEQVsm0Ij3e2Gtt18Tmf7JfPa-WEn-0glezvDR6eujRt9AwROLjw99Wuf81QlKuHjOEugt-fWbZ-1AuN3dd3h7b2uaqWmIoPYcvvzw77fa-R8n/w640-h384-rw/asu.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b><div><div style="text-align: justify;">Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan tujuh masalah pertanahan dan pengaturan tata ruang di Papua Barat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) RI Hadi Tjahjanto. Hal itu diutarakan Filep Wamafma pada rapat dengar pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Menteri ATR BPN hari ini, Senin, 5 Juni 2023.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pertama, saya menyampaikan persoalan terkait status tanah perumahan di wilayah Sanggeng, Manokwari yang selama ini menjadi konflik antara masyarakat, pemerintah daerah dan juga TNI Angkatan Laut. Saya meminta agar Kementerian ATR/BPN segera melakukan advokasi dan langkah-langkah konkret dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas status tanah di wilayah Sanggeng itu sehingga persoalan yang ada dapat segera terselesaikan,” ujar Filep, Senin (5/6/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Filep juga mendorong Kementerian ATR/BPN dan jajaran baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten merespons cepat dan mengkaji secara mendalam hal-hal yang berpotensi menimbulkan persoalan pertanahan di tengah masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, pimpinan Komite I DPD RI ini menuturkan bahwa Menteri ATR BPN RI Hadi Tjahjanto berjanji dan berkomitmen untuk memastikan persoalan tanah-tanah tersebut segera ditindaklanjuti untuk dapat diselesaikan dengan baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pak menteri juga sampaikan bahwa beliau telah menyampaikan kepada Panglima TNI agar tanah-tanah yang digunakan oleh TNI dan Polri perlu ditinjau kembali guna memastikan tidak adanya pelanggaran hak atas kepemilikan tanah dan menghindari konflik antara masyarakat dan TNI-Polri. Kejelasan dan kepastian status hukum itu perlu disampaikan agar menjadi titik terang atas persoalan ini,” katanya usai RDP tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua, Senator Filep juga meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap masalah status tanah bersertifikat ganda. Menurutnya, masalah ini juga akan menjadi bahan evaluasi Kementerian ATR/BPN sekaligus dalam rangka memperkuat fungsi Satgas Pemberantasan Mafia Tanah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Lalu pada poin aspirasi ketiga, yakni terkait dengan tanah pemukiman atau tempat tinggal masyarakat Mulyono yang dipindahkan dan dibangun rumah oleh TNI Angkatan Laut namun tidak memiliki status kepemilikan tanah. Masalah ini juga direspons baik oleh Pak Menteri dan akan masuk dalam agenda pembahasan dalam mengadvokasi persoalan di daerah,” sambung Filep.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, yang keempat, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini juga meminta Kementerian ATR/BPN dapat segera mengeluarkan sertifikat hak komunal sebagaimana arah kebijakan terkait realisasi reforma agraria yang saat ini menjadi atensi khusus Kementerian ATR/BPN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami juga mendorong penerbitan sertifikat hak komunal dapat segera direalisasikan. Kabar baiknya, ke depan dan dalam waktu dekat Kementerian ATR BPN akan melakukan penataan dan mengeluarkan serta menyerahkan sertifikat tersebut,” ujar Filep.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Oleh sebab itu bagi saya, ini waktunya bagi masyarakat, untuk tanah yang sifatnya hak ulayat dapat segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan kelembagaan adat agar mempermudah Ke menterian ATR/BPN menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah-tanah yang sifatnya hak ulayat,” katanya lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tak hanya itu, wakil rakyat Dapil Papua Barat ini menyampaikan poin aspirasi kelima tentang izin pertambangan. Dirinya berharap agar Kementerian ATR/BPN dapat turut mendukung adanya tambang rakyat di Masni maupun Pegunungan Arfak (Pegaf) dengan mendukung peraturan daerah khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tentu kami berharap adanya dukungan pemerintah dalam hal ini ATR/BPN terkait perizinan juga penggunaan kawasan-kawasan yang sifatnya khusus yang bisa dijadikan sebagai tambang-tambang rakyat. Terlebih, masalah tambang ilegal di Papua Barat juga belum tuntas, maka kami juga mengingin kan kehendak masyarakat pemilik ulayat untuk dapat mengelola tambang rakyat dapat terpenuhi, lantaran hal itu berkaitan dengan sumber perekonomian rakyat setempat,” jelas doktor hukum alumnus Unhas Makassar itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada poin aspirasi keenam terkait dengan persoalan DOB provinsi, Filep berharap pemerintah dalam hal penataan ruang dapat memperhatikan kekhususan yang dimiliki provinsi di tanah Papua terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar orang Papua, seperti hak atas tanah dan sumber daya alam (SDA).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan memperhatikan kekhususan ini, kebijakan pengaturan tata ruang akan memberikan kenyaman an, kedamaian dan kesejahteraan, serta tidak memunculkan konflik baru antara masyarakat, investor maupun dengan pemerintah,” ucapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Poin aspirasi ketujuh, Senator Filep menekankan perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam  pe ngembangan potensi daerah seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, ter masuk industri pariwisata di Bumi Kasuari itu agar realisasinya sesuai dan konstruktif untuk meningkat kan perekonomian sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup yang sehat di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Nah, beberapa contoh yang kita sampaikan seperti masalah pengembangan kawasan industri di Papua Barat, soal provinsi konservasi yang juga membutuhkan pengaturan dan sinkronisasi kebijakan agar realisasinya tepat dan saling mendukung. Sehingga jangan sampai perdasus yang mendapatkan apresiasi  PBB terkait dengan lingkungan ini kemudian tidak bermanfaat karena adanya Kawasan Industri,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Maka kebijakan yang seirama ini juga diharapkan mencakup wilayah pengembangan di masing-masing daerah sesuai branding yang dicanangkan misalnya pemerintah harus konsisten dan sinkron soal penataan ruang di Bintuni, Sorong dan pariwisata yang ada di Raja Ampat,” tutup Filep.(*Rk)</div></div></div>

Senator Filep Sampaikan 7 Masalah Pertanahan Dan Tata Ruang Di Papua Barat Ke Menteri ATR/BPN

Realitakini.com-Jakarta Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan tujuh masalah pertanahan dan pengaturan tata ruang di Papua Barat...

Ketua DPD RI Dukung Gagasan Menteri Nadiem, Asal Lakukan Tiga Hal Ini

<div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_UTGNnMc1yq12qKoyhn9cfII1Z4uEwZ6CtzDVae0cDrkGyKmoHLWYi-y-CDnLb6ZE5fc3adOAFAVufmKPTBf9vMFDQIsE-aVhinrfPJlKhhPLcDCUtISn2hv6W6bx0a77vQaZAfoDQjTM7x9E61J-OTnDwOrn5uMRMC9StrBTVU90W7IUsPgah7I9/s500/ua.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_UTGNnMc1yq12qKoyhn9cfII1Z4uEwZ6CtzDVae0cDrkGyKmoHLWYi-y-CDnLb6ZE5fc3adOAFAVufmKPTBf9vMFDQIsE-aVhinrfPJlKhhPLcDCUtISn2hv6W6bx0a77vQaZAfoDQjTM7x9E61J-OTnDwOrn5uMRMC9StrBTVU90W7IUsPgah7I9/w640-h384-rw/ua.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini-Jakarta<br /><div style="text-align: justify;">Gagasan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang marketplace guru ramai-ramai ditolak oleh anggota Komisi X DPR RI. Para anggota DPR menilai gagasan tersebut tidak menyelesaikan akar per masalahan soal tenaga pendidikan di Indonesia.</div></span></b></div><p style="text-align: justify;">Selain itu, gagasan ini juga dianggap merendahkan profesi guru sebagai tenaga pendidik, yang disama kan dengan barang yang dapat diperjualbelikan.</p><p style="text-align: justify;">Tanggapan berbeda justru disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu mendukung gagasan yang dicetuskan oleh Menteri Nadiem. Hanya saja, ada tiga syarat utama yang harus dijadikan pedoman jika ingin gagasan tersebut direalisasikan. </p><p style="text-align: justify;">“Muara dari tiga syarat itu adalah untuk memastikan bahwa program tersebut mampu menjawab per cepatan rekrutmen para guru honorer yang sudah lulus passing grade, tapi belum diusulkan dan belum diangkat menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” ungkap LaNyalla, Senin (5/6/2023).</p><p style="text-align: justify;">Ketiga syarat tersebut, lanjut LaNyalla, yang pertama, platform yang direncanakan itu harus benar-benar diisi oleh mereka yang lulus  passing grade atau nilai acuan dengan standar tertentu. </p><p style="text-align: justify;">"Di sisi lain, mereka juga harus yang benar-benar belum diusulkan dan belum direkrut. Jadi benar-benar tepat sasaran, karena banyak sekali guru yang belum bernasib baik. Harus dengan syarat itu,” tandasnya. </p><p style="text-align: justify;">Syarat kedua, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu melanjutkan, platform itu harus dieksekusi sebagai platform non profit. Dengan kata lain, LaNyalla tak ingin platform ini terdapat muatan bisnis. </p><p style="text-align: justify;">"Platform ini tak boleh ada unsur komersil. Tidak boleh ada platform fee yang dibebankan kepada user. Harus bisa diakses secara cuma-cuma alias gratis, karena memang niatnya harus sebagai solusi kementerian," jelas LaNyalla. </p><p style="text-align: justify;">Syarat terakhir, LaNyalla meminta kepada Menteri Nadiem untuk mengganti nama platform tersebut. Bukan marketplace guru, tapi cukup menggunakan istilah platform database guru yang bersifat living dan updated. </p><p style="text-align: justify;">"Tidak perlu menggunakan kalimat seolah-olah gagasan ini seperti marketplace jual beli barang. Guru ini manusia terhormat, jangan disamakan dengan barang atau jasa. Cari platform yang namanya lebih elegan. Sebagai misal 'Guruku', 'Database Guru' atau 'Living Database Guru', agar tidak sama seperti platform jual beli barang," tegas LaNyalla. </p><p style="text-align: justify;">Untuk diketahui, Menteri Nadiem mengklaim gagasan marketplace guru untuk mengatasi tenaga guru honorer yang terjadi selama bertahun-tahun. Marketplace guru sendiri merupakan database bagi semua sekolah untuk dapat mencari siapa saja orang yang bisa menjadi pendidik atau diundang ke sekolah tersebut.</p><p style="text-align: justify;">Nadiem menyampaikan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kemenkeu, Kemendagri dan Kemen pan-RB dalam membuat solusi atas permasalahan mengenai guru. Salah satu solusinya adalah dengan pembuatan marketplace untuk guru.</p><p style="text-align: justify;">"Marketplace untuk talent guru, di mana akan ada suatu tempat di mana semua guru-guru yang boleh mengajar masuk ke dalam sebuah data base yang bisa diakses oleh semua sekolah yang ada di Indonesia," terang Nadiem.(*Rk)</p><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Ketua DPD RI Dukung Gagasan Menteri Nadiem, Asal Lakukan Tiga Hal Ini

Realitakini-Jakarta Gagasan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang marketplace guru ramai-ramai ditolak oleh anggota Komisi X DPR RI. Para a...

Ribuan Guru TK se-Indonesia Gantungkan Harapan Kepada Ketua DPD RI

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikLxeT4HRfKanREWA_BF2LEDqf01rMIve5JgPfkiaWP7MF8ugnvCN_MrjI0k4FERHd5L2LDMz2o53ae32bvUNu25DLBTzhm1G4jOPXiNkXBmdACS201WJxLCdOBcj2TFp80wH4Wn2c-JwZU0S5VFgeRGxYYp6Xolk6cMv2lftIEj3tanKNOIcoI-WQ/s500/lay.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikLxeT4HRfKanREWA_BF2LEDqf01rMIve5JgPfkiaWP7MF8ugnvCN_MrjI0k4FERHd5L2LDMz2o53ae32bvUNu25DLBTzhm1G4jOPXiNkXBmdACS201WJxLCdOBcj2TFp80wH4Wn2c-JwZU0S5VFgeRGxYYp6Xolk6cMv2lftIEj3tanKNOIcoI-WQ/w640-h384-rw/lay.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta     </div><div><div style="text-align: justify;">JRibuan guru Taman Kanak-Kanak (TK) yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) berkumpul di kawasan Monas, Jakarta. Kehadiran mereka untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 IGTKI. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP IGTKI Nur Sriyati menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang hadir dan membuka acara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nur menyebut saat ini terdapat 92 persen guru TK yang berstatus non-PNS dari jumlah 261.735 guru TK di seluruh Indonesia. Nur mengungkapkan jika honor yang mereka terima jauh dari upah minimum di suatu daerah. "Rata-rata diberikan honor Rp500 ribu per bulan. Mohon hal ini diperhatikan dengan baik, kesejahteraan kami diperjuangkan," tutur Nur, Minggu (4/6/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nantinya, Nur berharap jika ada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kiranya agar guru TK mendapat prioritas. "Selain itu agar kuota untuk guru TK ditambah agar kami bisa diangkat menjadi PPPK," harap Nur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nur berharap pemerintah memberikan prioritas kepada guru TK untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak melalui status mereka yang juga ditingkatkan. "Setelah diangkat menjadi PPPK, mohon kiranya agar dikembalikan kepada yayasannya agar tetap bisa membangun daerah," tutut Nur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum PB PGRI Profesor Unifah Rosyidin. Unifah berharap LaNyalla sebagai pemimpin lembaga tinggi negara dapat mendorong suatu kebijakan agar kesejahteraan dan status pekerjaan para guru TK dapat ditingkatkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tolong diperhatikan nasib para guru TK Pak LaNyalla. Kami percaya Pak LaNyalla dapat merasakan suasana kebatinan kami dan dapat memperjuangkan aspirasi para guru TK," papar Unifah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menjawab hal itu, LaNyalla mengatakan sudah mengetahui, mendengar dan melihat langsung kondisi guru TK di berbagai daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya sudah berkeliling Indonesia. Saya sudah mengunjungi 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Saya menangkap aspirasi dari stakeholder di berbagai daerah, salah satunya dari kalangan guru," kata LaNyalla. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Soal kesejahteraan, LaNyalla menyebut guru yang mengemban tugas mulia namun diberikan honor yang jauh dari kelayakan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Terkait kesejahteraan para guru, khususnya yang bekerja di lembaga pendidikan swasta atau non-negeri, honor atau gaji yang diterima para guru swasta sangat bergantung kepada kemampuan sekolah dan kesepakatan guru dengan kepala sekolah di lembaga tersebut," jelas LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga, Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, besaran honor para guru sangat bervariatif. Di mana secara umum, masih sangat banyak yang berada di bawah angka kebutuhan hidup minimum. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Di daerah pemilihan saya di Jawa Timur, masih saya temukan fakta di lapangan guru yang mendapat honor sangat jauh di bawah standar kebutuhan hidup selama satu bulan. Masih jauh di bawah UMR para buruh pabrik," kata LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal, LaNyalla mengimbuhkan, buruh pabrik menghadapi mesin dengan output barang alias benda mati. Sedangkan guru harus mendidik manusia dengan output produknya adalah moral dan akhlak atau budi pekerti para penerus tongkat estafet bangsa dan negara ini. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ini tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada para guru, terutama Kemenko PMK, Kemendikbud dan Kementerian Keuangan. Harus ada skema dan program konkret pembangunan kesejahteraan tenaga pendidik di semua tingkatan, terutama para tenaga pendidik honorer," tegas LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">LaNyalla sendiri menegaskan bahwa DPD RI amat konsen terhadap persoalan guru, utamanya guru honorer. "Kami di DPD RI, melalui Komite III akan berusaha untuk senantiasa berpihak kepada kepentingan para guru dalam mewujudkan suksesnya pendidikan dalam kualitas dan kuantitas di Indonesia. Termasuk, apa yang sudah kami kerjakan dengan membentuk Pansus Guru Hononer di tahun 2022 yang lalu," jelas LaNyalla.(*)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Ribuan Guru TK se-Indonesia Gantungkan Harapan Kepada Ketua DPD RI

Realitakini.com-Jakarta JRibuan guru Taman Kanak-Kanak (TK) yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) berkum...

Ketua DPRD Sumbar Buka Lomba Penyanyi Minang Di Payakumbuh

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><b style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRFTt3LQfZNdA2_NVmo2MnbAngGxR5RvUwpkj5Ydt0obF8Ub8m9jSz2CNn7-qC4cNngCO41u1m__nXEezNtEEL7WVDn9WdG0RbimMV1v6AlFh-z_0b3RcObA8MrH5ImrdfPx9CWOa0-I0s05z33rhQVrdE7wd6NWbr2Jo6WAVqOKfEvUgTAanNdbpf/s500/KET.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRFTt3LQfZNdA2_NVmo2MnbAngGxR5RvUwpkj5Ydt0obF8Ub8m9jSz2CNn7-qC4cNngCO41u1m__nXEezNtEEL7WVDn9WdG0RbimMV1v6AlFh-z_0b3RcObA8MrH5ImrdfPx9CWOa0-I0s05z33rhQVrdE7wd6NWbr2Jo6WAVqOKfEvUgTAanNdbpf/w640-h384-rw/KET.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Payakumbuh </span></b></div></span></b><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi secara resmi membuka acara Lomba Penyanyi Minang dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional Tahun 2023 di Agamjua Cafe, Kota Payakumbuh, Selasa (30 Mei 2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Dalam sambutannya Supardi mengapresiasi para musisi - musisi Minang yang telah banyak berjasa dalam melestarikan budaya Minangkabau termasuk juga lagu Minang yang saat ini sudah dikenal diseluruh Negeri bahkan sampai manca negara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Para musisi - musisi Minang tersebut adalah pahlawan yang telah berkontribusi besar terhadap per kembangan lagu Minang yang patut kita hargai dan apresiasi,\" tutur Supardi. Supardi juga katakan, kegiatan Lomba Penyanyi Minang yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Sumatera Barat ini sangat bagus dalam menjaring penyanyi - penyanyi minang berbakat yang nantinya akan dapat meng harumkan Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> “Sebagai kota wisata, kita perlu menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Sumbar. Salah satunya dengan mengadakan berbagai event seperti lomba Penyanyi Minang ini. Kita berharap kegiatan seperti ini sering-sering dilaksanakan, ujar Supardi. Selanjutnya Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Syaifullah mengucapkan terima kasih kepada ketua DPRD Sumbar yang berkesempatan hadir sekaligus membuka acara lomba Penyanyi Minang ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;"> Selain ajang pencarian bakat, kegiatan lomba penyanyi minang ini juga bertujuan menjadikan masyarakat Sumatera Barat semakin cinta dengan budayanya sendiri,\" ujar Syaifullah.(**)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Ketua DPRD Sumbar Buka Lomba Penyanyi Minang Di Payakumbuh

Realitakini.com- Payakumbuh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi secara resmi membuka acara Lomba Penyanyi Minang dalam rangka mempe...

Penyaluran Dana Desa Masih Rendah, Komite IV DPD RI Minta Penjelasan BPKP

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4NnmMev46rg-fmcjwIuVyD9XXyT_elIBZQunYxeVch1zt8_Du62thcBw2CR7zRkglONKMT5DvggsHRg0ivJ08ODvstLLvQM2Bzh-z0udhwEGitdMkCOSILiB9hdigu4u46jv9vRbvA0s4k9wdJjUvjxpZGcw1gy-bKGBlVw2QS06PszqWLWBY0VhC/s500/set.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4NnmMev46rg-fmcjwIuVyD9XXyT_elIBZQunYxeVch1zt8_Du62thcBw2CR7zRkglONKMT5DvggsHRg0ivJ08ODvstLLvQM2Bzh-z0udhwEGitdMkCOSILiB9hdigu4u46jv9vRbvA0s4k9wdJjUvjxpZGcw1gy-bKGBlVw2QS06PszqWLWBY0VhC/w640-h384-rw/set.jpg" width="640" /></a></div><br />Realitakini.com-Jakarta</b><div><div style="text-align: justify;">Komite IV DPD RI menilai sejauh ini pemerintah daerah maupun desa masih menghadapi tantangan besar terkait dengan pelaksanaan dana desa. Untuk itu Komite IV DPD RI meminta penjelasan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai pelaksanaan dana desa semester I tahun 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Memasuki semester I tahun 2023, realisasi penyaluran dana desa secara nasional masih tergolong rendah, yakni Rp. 27,15 triliun atau sekitar 38,78 persen per 4 Juni 2023," ucap Ketua Komite IV DPD RI Elviana di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (5/6).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Elviana bahwa pemerintah desa masih belum bisa menggunakan dana desa sesuai kebutuhan dan kondisi desanya. Lantaran sejauh ini masih adanya pengaturan tentang penggunaan dana desa untuk tahun 2023 sebagaimana diatur dalam PMK No. 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Hal ini diperlukan adanya sinkronisasi peraturan dan simplifikasi tata kelola dana desa mengingat masih terdapat regulasi yang tumpang tindih ditemukan pada peraturan setingkat menteri yang mengatur tentang pengelolaan dana desa," kata Elviana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Elviana juga menambahkan bahwa masih ditemukan adanya permasalahan hukum dalam hal pengguna an dana desa di daerah. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II Tahun 2022, masih terdapat beberapa permasalahan administrasi BLT desa tahun anggaran 2022. "Untuk itu Komite IV DPD RI selaku perwakilan daerah memandang perlu untuk melakukan rapat kerja bersama BPKP guna membahas tentang pengawasan atas pelaksanaan dana desa semester I tahun 2023 untuk memperoleh penjelasan secara komprehensif," terangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Eni Sumarni menjelaskan ada oknum kepala desa di Jawa Barat yang justru mengharapkan status desanya tetap sebagai desa berkembang. Menuru tnya status desa berkembang akan memudahkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga tidak mau menjadi status desa maju. "Ada beberapa kepala desa di Jabar justru berharap desanya tetap statusnya desa berkembang bukannya desa maju. Hal tersebut dikarenakan mempermudah sebuah desa mendapatkan bantuan. Hal seperti ini yang perlu mendapatkan perhatian serius dari BPKP," tuturnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Iqbal Hi Djabid meminta perwakilan BPKP di provinsi bisa memberikan pengarahan atau bimbingan kepada kepala desa terkait pertanggungjawaban dana desa yang menggungkan sistem online. Menurutnya desa di daerah-daerah terpencil seperti di Maluku Utara sangat kesulitan dengan sistem online ini. “Sistem online ini perlu mendapatkan perhatian juga dari BPKP di provinsi karena di daerah terpencil masih mengalami kesulitan,” imbuhnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan BPKP, penyaluran dana desa sampai akhir Mei 2023 masih rendah yaitu 38 persen dari total alokasi dana desa. "Rendahnya angka penyaluran tersebut dipicu oleh beberapa permasalahan, baik pada level kebijakan maupun implementasi di lapangan," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ateh menambahkan berdasarkan hasil sampling pengawasan atas 660 desa pada 66 Kabupaten di 33 provinsi. Permasalahan keterlambatan penyaluran itu disebabkan karena proses perencanaan dan pengesahan APB desa pada 402 desa (60,91 persen) terlambat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Keterlambatan tersebut disebabkan pemerintah desa masih menunggu ditetapkannya rincian pagu dana desa dan alokasi dana desa serta Peraturan Menteri Desa PDTT Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa," papar Ateh.</div></div>

Penyaluran Dana Desa Masih Rendah, Komite IV DPD RI Minta Penjelasan BPKP

Realitakini.com-Jakarta Komite IV DPD RI menilai sejauh ini pemerintah daerah maupun desa masih menghadapi tantangan besar terkait dengan pe...

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama