Realita Kini: Parlemen

Belajar Pola Kerja Legislatif Sumbar Selama Pandemi. Komisi V DPRD Riau datagi DPRD Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4adSsVKQUbBwthWNRClR-SWn7WxUCvnp8lBGLv8jc0iynqqc-SxiRjQTWtU1z0cmODpYznedCHbWVgNiTZqx8JTY4OnUuMlHXUUV2Mo1n_GDHWZRN_eusTYMhuzTz-_5hO0HPtEL7E5Q/s1600/iau.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4adSsVKQUbBwthWNRClR-SWn7WxUCvnp8lBGLv8jc0iynqqc-SxiRjQTWtU1z0cmODpYznedCHbWVgNiTZqx8JTY4OnUuMlHXUUV2Mo1n_GDHWZRN_eusTYMhuzTz-_5hO0HPtEL7E5Q/s640-rw/iau.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com- Sumbar</div>
<div style="text-align: justify;">
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (17/7).Maksud dari kedatangan tersebut, untuk mempelajari pola kerja legislatif terkait penganggaran dan penyusunan peraturan daerah (Perda), selama masa Pandemi Corona (Covid-19).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat   pertemuan itu mengatakan. Dalam pola pengalihan anggaran gubernur diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh pemerintah pusat, pelaksanaan pengalihan telah dilakukan dua kali. Untuk penanganan Covid-19 Sumbar fokus mengambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Dari komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar, PAD tahun 2020 sebesar 2,9 triliun. Sejumlah dana alokasi khusus dan umum terpotong, " katanya.  Dia mengatakan dalam menanggulangi dampak ekonomi masyarakat selama pandemi, pemerintah daerah membantu 25 ribu lebih masyarakat sebesar Rp 600 ribu per tiga bulan.  Pada tahap pertama diberikan Rp 1,2 juta tahap berikutnya Rp 600. Pengalihan anggaran memang besar,  bahkan 70 persen dana pokok pikiran (pokir) disisir. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Kita berharap pendemi, segera berlalu agar seluruhnya pulih seperti biasa, " harapnya. Terlepas dari pendemi, DPRD Sumbar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memikirkan anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Selama pengalihan anggaran dilakukan selalu dilaporkan kepada DPRD. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait program legislasi daerah (Prolegda)  tahun 2020, Sumbar membahas 18 rancangan peraturan daerah (Ranperda) 10 dari pemerintah daerah, lima inisiatif dan tiga merupakan kumulatif terbuka." Dari ketersediaan waktu dan pertimbagan anggaran, target itu sulit tercapai," katanya Dia mengatakan dari beberapa tahun terakhir DPRD Sumbar hasilkan 120 produk hukum daerah (Perda). Semoga setelah pandemi berlalu kembali lebih produktif. Kedatangan Komisi V DPRD Riau juga disertai sejumlah anggota yang tergabung dalam bada pembentukan peraturan daerah (Bapemperda). Dalam kesempatan itu,  turut hadir ketua Bapemperda DPRD Sumbar Hidayat dan Wakilnya Rafdinal. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hidayat mengatakan,  setiap tahun seluruh komisi ditargetkan memiliki Ranperda inisiatif. Pada tahun ini,  pembahasan Ranperda mempertimbangkan kualitas. Keterbatasan waktu mempengaruhi pola pembahasan, sehingga DPRD Sumbar produktivitas menurun. Terkait ini, katanya,  DPRD tetap akan menyelesaikan setengah dari Ranperda yang masuk dalam Prolegda 2020. " Jika tidak diselesaikan akan mempengaruhi Silpa juga nantinya, " tukas Hidayat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy Yatim mengatakan tujuan utama ke Sumbar untuk mempelajari pola kerja dewan selama pandemi.  Untuk Provinsi Riau anggaran tersedot untuk penanggulangan Covid-19, kondisi itu mempengaruhi pola penyusunan anggaran pada APBD Perubahan. " DPRD Riau perlu mengetahui bagaimana konsep Sumbar sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana sistem pengawasan DPRD ketika kewenangan diberikan seluasnya pada gubernur, " katanya. (w*) </div>
<br />
<br />
<br /></div>

Belajar Pola Kerja Legislatif Sumbar Selama Pandemi. Komisi V DPRD Riau datagi DPRD Sumbar

Realitakini.com- Sumbar Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)...

Jalur Optimalisasi Disdik Sumbar Membuat Kepala Sekolah SMA Dan SMK Swasta Di Sumbar Bersuara

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDl377zZt6LdBUHD5MTYFAnI3nqgt4GgcW9j_YOZrymPMUAiNz7IGyTCENxcBd8kevtD2q_Kk0NE3cWg4KFm0oHkuHqxr395ah1wKWQ-9YRLEXPkGQY0ILIHIzyjKdEMnD7pth6nF7KFg/s1600/PSB.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDl377zZt6LdBUHD5MTYFAnI3nqgt4GgcW9j_YOZrymPMUAiNz7IGyTCENxcBd8kevtD2q_Kk0NE3cWg4KFm0oHkuHqxr395ah1wKWQ-9YRLEXPkGQY0ILIHIzyjKdEMnD7pth6nF7KFg/s640-rw/PSB.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com -Sumbar </div>
<div style="text-align: justify;">
Dinas Pendidikan Sumbar membuka pendaftaran calon peserta didik baru (PPDB) melalui jalur optimalisasi daya tampung non zonasi. Keputusan melakukan penambahan daya tampung 1.892 orang peserta didik baru di 46  sekolah negeri tersebut membuat Kepala sekolah SMA dan SMK swasta di Sumbar bersuara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut, Musyawarah Kepala Sekolah Swasta (MKKS) se Sumbar mendatangi Komisi V DPRD Sumbar dan Ombudsman Perwakilan Sumbar, Kamis (16/7).Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKS) SMK Swasta Kota Padang, Nofrizal M.Pd mengatakan, keputusan penambahan daya tampung sekolah negeri yang dilakukan dinas pendidikan Sumbar  tersebut dinilai sangat berdampak besar terhadap sekolah SMA dan SMK swasta yang akan semakin kesulitan mendapatkan calon siswanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Keputusan MKKS SMA dan SMK di Sumbar mengadukan persoalan ini ke DPRD Sumbar dan Ombudsman Sumbar merupakan  hasil kesepakatan kami dengan beberapa  kepala sekolah swasta di Sumbar,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menyebutkan diantaranya hal yang membuat mereka keberatan adalah, surat dari Gubernur untuk penambahan daya tampung tersebut. Hal itu dinilai baru berupa surat permohonan, namun kepala dinas pendidikan langsung mengeksekusi dengan telah membuka pendaftaran untuk daya tampung, ini dianggap suatu pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti dengan aturan yang berlaku.“Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Sumbar cukup satu tahap. Jangan ada tahap satu, tahap dua, bahkan sampai tahap tiga, dan setelah tahap online jangan  ada  tahap offline,” jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekretaris FKKS Sumbar ini juga mengungkapkan untuk jumlah siswa jangan sampai melanggar Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jumlah maksimum peserta didik setiap rombongan belajar (Rombel) 36 siswa, bukan 40 siswa. Jumlah Rombel juga jangan melebihi dari 9 lokal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami berharap Ombudsman nanti dapat menindaklanjuti surat Disdik ini karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami  juga akan melakukan pertemuan dengan Komisi V DPRD Sumbar untuk membahas hal serupa tentang PPDB ini,” ungkapnya. Ia menyampaikan dalam rapat  tentang penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dinas pendidikan Sumbar, sekolah swasta diharapkan juga dapat dilibatkan, termasuk juga dalam aplikasi yang digunakan. Sejak kewenangan SMA dan SMK dipindahkan ke provinsi banyak ketidakadilan yang diperoleh swasta, diantaranya menyangkut bantuan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sejak sma dan smk dipindahkan ke provinsi bantuan dari pemerintah tidak adil, bantuan hanya untuk sekolah negeri, berbeda ketika kewenangan itu berada di kabupaten/kota. Banyak bantuan yang kami diterima, baik dari pemerintah daerah atau pusat, sekarang tak lagi,” pungkasnya.Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sitti Izzati Aziz mengatakan, Dinas Pendidikan seharusnya tidak membuat orang tua murid resah dengan kebijakan yang diambil. Kemudian jangan membuat orang tua murid berharap dengan mengajukan penambahan rombel yang membuat orang tua murid berharap, sementara aturan yang membolehkan ini dilakukan belum ada.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jika dibuka lagi pendaftaran baru, kalau begitu orang tua murid dan siswa berharap lagi. Sampai hari ini mereka masih belum terpikir mendaftar ke sekolah swasta. Itu membuat orang semakin tidak tidur dibuatnya," kata Sitti.Seharusnya, sambung Sitti, Dinas Pendidikan proaktif mengundang SMA/SMK swasta untuk  membahas kelanjutan pendidikan untuk anak-anak yang tidak tercover di sekolah negeri. Dinas pendidikan, sambung dia, juga harus membantu keberadaan sekolah swasta ini agar diketahui masyarakat (w*)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Jalur Optimalisasi Disdik Sumbar Membuat Kepala Sekolah SMA Dan SMK Swasta Di Sumbar Bersuara

Realitakini.com -Sumbar Dinas Pendidikan Sumbar membuka pendaftaran calon peserta didik baru (PPDB) melalui jalur optimalisasi daya t...

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna, Bahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7TFB5wAcBkWQ0_4zi05O7b1Oizzv2t5xIp2cvMQqqzwsJFea-lbJYaEDPVT0vCl5P0iMFLReHfG5cMdJzMNpk05JuN-oqcl3rPBzl9dx0lSpZIOZreGunZ1onkP6cRNFIKSl3I9AJidw/s1600/DP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7TFB5wAcBkWQ0_4zi05O7b1Oizzv2t5xIp2cvMQqqzwsJFea-lbJYaEDPVT0vCl5P0iMFLReHfG5cMdJzMNpk05JuN-oqcl3rPBzl9dx0lSpZIOZreGunZ1onkP6cRNFIKSl3I9AJidw/s640-rw/DP.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com- sumbar</div>
<div style="text-align: justify;">
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang telah direncanakan pada Propemerda 2019 lalu, DPRD bersama Pemda telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda mengenai rencana perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup. pada Kamis (16/7/2020).</div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Di damping dua wakilnya Irsyat Sapar dan Suerpen Suib </div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait rancangan tersebut sebelumnya telah dirampungkan. "Akan tetapi, pembahasannya belum dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan dikarenakan menunggu hasil dari fasilitasi Kemendagri," kata Supardi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Supardi mengaku setuju terhadap rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda, namun beberapa hal yang menjadi catatan bagi pemerintah adalah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam kelompok dokumen perencanaan jangka panjang.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Lebih lanjut Supardi, terdapat lima dokumen jangka panjang yang perlu disinergikan diantaranya, RPJPD, RZWP3K, RIPDA, Pengembangan kawasan Industri dan RPPLH. Namun, Supardi mengatakan bahwa Pemda dan OPD terkait belum mensinergikan program dari dokumen perencanaan jangka panjang tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
Pemda perlu menata kembali pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan fungsinya yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Nantinya pihaknya juga akan menyoroti kegiatan illegal loging, illegal meaning dan tidak dilaksanakannya reklamasi pasca tambang. (w*)</div>
<div id="36452e720502e4da486d2f9f6b48a7bb">
</div>
<script async="" src="https://click.advertnative.com/loading/?handle=6165"></script>

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna, Bahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup

Realitakini.com- sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka pembentukan Peratur...

Komisi I DPRD Sumbar Terima Audiensi BEM Se Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3f_zpnT65Yx_Z18Uan5CrB_rTKSFjxWne-soCtJeyn8Xe64hJxZtnfkay808HxouQpbum6LpCPWf6_qbf7MHUbCRR-EJZBZ_jL16qZ1YqnCOCYOqqsv02K4EY7hp748yckZHa3L6__R0/s1600/au.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3f_zpnT65Yx_Z18Uan5CrB_rTKSFjxWne-soCtJeyn8Xe64hJxZtnfkay808HxouQpbum6LpCPWf6_qbf7MHUbCRR-EJZBZ_jL16qZ1YqnCOCYOqqsv02K4EY7hp748yckZHa3L6__R0/s640-rw/au.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com -Sumbar </div>
<div style="text-align: justify;">
Puluhan mashasiswa yang tergabung  dalam  Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa  (BEM)se Sumbar datangi  untuk beraudiensi dengan anggota DPRD sumbar Selasa (14/7/2020). Kedatangan mereka  diterima  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Diantaranya Wakil Ketua Komisi I Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris Komisi I H. M Nurnas dan anggota Komisi I Bakri Bakar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam  auadensi tersebut   mereka menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).Kepada anggota DPRD dari Komisi I, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menyampaikan aspirasi menolak RUU tersebut. Mereka meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami mahasiswa menyatakan  sikap menolak RUU HIP dan meminta RUU tersebut dibatalkan. Kami meminta DPRD ikut memperjuangkan aspirasi kami dan menyampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Ikhsan Guciano, salah seorang perwakilan mahasiswa.</div>
<div style="text-align: justify;">
  </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam menerima aspirasi mahasiswa, H. M. Nurnas menyampai kan, aspirasi tersebut akan disampaikan oleh DPRD secara kelembagaan kepada pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
Nurnas meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi tertulis. Sehingga DPRD bisa menyampaikannya ke pemerintah pusat secara utuh sesuai dengan aspirasi atau harapan dari mahasiswa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Seperti aspirasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh salah satu organisasi masyarakat terkait RUU HIP ini, aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa juga akan ditindaklanjuti secara kelembagaan di DPRD dengan meneruskannya ke pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah,” kata Nurnas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia mengungkit sedikit informasi terkait perkembangan RUU tersebut di DPR. Sudah ada beberapa partai politik yang menyatakan penolakan. Dalam hal ini, DPRD hanyalah sebagai penyampai aspirasi dari daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“DPRD hanya sebagai penyampai aspirasi namun secara organisasi, berada di partai politik, sama dengan DPR. Informasi yang kami terima. sudah ada beberapa partai politik yang menyatakan menolak,” ujarnya. (W)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Komisi I DPRD Sumbar Terima Audiensi BEM Se Sumbar

Realitakini.com -Sumbar Puluhan mashasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)se Sumbar da...

Ketua DPRD Sumbar Monitor Persoalan Zonasi PPDB SMA 1 Kota Padang

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIDS7ff8o7yXNA4WfhWnPk3PbRmWFsXm_SZJWvcx4MYxxjUwSzXp3G42cytYk-a_QffpDDZdhaSaenR7EAIOyqmiFVnX4ixD5jkn2XL7TzKJAIv5lIq_v_OCWLdjRag1vOs3rblfhAIJQ/s1600/kom.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIDS7ff8o7yXNA4WfhWnPk3PbRmWFsXm_SZJWvcx4MYxxjUwSzXp3G42cytYk-a_QffpDDZdhaSaenR7EAIOyqmiFVnX4ixD5jkn2XL7TzKJAIv5lIq_v_OCWLdjRag1vOs3rblfhAIJQ/s640-rw/kom.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang,</b></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Penerimaan siswa baru tahun 2020, menjadi persoalan di tengah masyarakat. Untuk itu, DPRD mesti mengetahui kondisi sebenarnya dengan berkunjung ke sekolah-sekolah yang dikatakan unggulan (favorit. Hal ini di katakana ketua DPRD Sumbar menanggapi keresahan masyarakat terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)2020, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, melakukan monitoring ke SMA 1 Padang, Senin (13/7).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia mengatakan untuk sekolah unggulan, banyak beredar Surat Keterangan Domisili (SKD) sementara, contohnya SMA 1 Padang.Kurang lebih 30 persen siswa yang diterima hingga tahap dua menggunakan SKD. Kondisi itu, diprediksi terjadi pada beberapa sekolah yang berstatus sama, seperti SMA 10 dan SMA 3.Untuk sekolah lain, lanjutnya, ada yang kekurangan siswa. Sementara pada sekolah unggulan banyak beredar SKD, dalam konsultasi bersama kepala sekolah SMA 1, pihaknya telah melakukan verifikasi. Pelaksanaan verifikasi, lanjutnya, merupakan kewenangan dinas pendidikan. Seharusnya sekolah, fokus terhadap kesiapan infrastruktur penunjang optimalisasi pendidikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Jangan bebankan hal ini kepada  kepala sekolah. Mereka hanya perlu menyiapkan segala hal, meliputi infrastruktur dan SDM  memadai,”katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia meminta pemerintah mengevaluasi kelemahan sistem dalam PPDB. Sebelum persoalan SKD, server penerimaan siswa juga bermasalah, belum juga hal-hal teknis lainya. DPRD terus berupaya untuk menjawab keresahan-keresahan masyarakat. Berangkat dari hal ini, DPRD telah beberapa kali melakukan rapat bersama  dinas pendidikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Apapun yang menjadi keresahan masyarakat pemerintah harus hadir,” katanya.Dia meminta seluruh pihak berperan dalam mengawasi setiap kebijakan dunia pendidikan. Upaya pemerataan, mesti diiringi sistem yang jujur dan optimal.“Jangan ada meninggalkan persoalan di tengah masyarakat,” tegasnya.Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi Ketua Komisi V DPRD Sumbar Yusuf Abid, mengatakan, selama tidak menyalahi aturan kepala harus melakukan kinerja terbaik.Masyarakat memiliki akses informasi yang lengkap, seiring dengan berkembangnya teknologi. Dari hal itu, orangtua memiliki daya analisa yang kuat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Lakukan kinerja yang terbaik, jangan rugikan masyarakat, pendidikan harus berjalan optimal,” tegasnya.Sementara itu kepala perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Heriani mengatakan, bekerja sesuai prosedur merupakan kewajiban kepala sekolah.Maksud pemerintah menerapkan kebijakan zonasi, agar seluruh sekolah memiliki kualitas yang sama. hal itu merupakan upaya dalam pemerataan pendidikan.  Timbulnya persoalan ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Hingga sekarang, Ombudsman telah menerima 80 laporan orang tua murid perihal PPDB Zonasi. Angka tersebut berkemungkinan bertambah,” katanya.Dikatakannya penerapan sistem mesti zonasi, mesti melibatkan orang banyak agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Dikatakannya, salah satu upaya untuk  menyelesaikan persoalan yang telah ada saat ini, memberikan sosialisasi dengan pertemuan dengan orang tua murid. “ Seluruh orang mesti memiliki pemahaman yang sama, orang tua murid bisa melaporkan setiap pelaksanaan yang menyalahi aturan,” katanya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Sementara itu Kepala Sekolah SMA 1 Padang Nukman mengatakan, kebenaran SKD berdasarkan adanya stempel dari unsur pemerintah terendah, seperti RT dan RW, jika hal itu terpenuhi secara administrasi telah sah.Dia mengakui, lebih kurang 30 persen yang diterima di SMA 1  memiliki SKD. Namun dari jumlah penerimaan yang tersedia, tim verifikasi membatalkan sejumlah siswa yang tidak memenuhi syarat.“ Untuk tahun ini SMA 1 Padang menerima 314 siswa seluruh proses masih berjalan sesuai dengan aturan berlaku,” tutupnya. (*w)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Ketua DPRD Sumbar Monitor Persoalan Zonasi PPDB SMA 1 Kota Padang

Realitakini.com-Padang, “ Penerimaan siswa baru tahun 2020, menjadi persoalan di tengah masyarakat. Untuk itu, DPRD mesti mengetahui k...

Tunda Prorprov Komisi V DPRD Sumbar Adakan Gelar Pendapat

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHfD4ZLeJhefdV_58frorJx-3eCxHCxQW3BvXd1dylQdGmHLjwBSFu7_JZ79U_OwHE4_wAilncO9hElRohalfthtPlRTEoTDkCVpTe7ZjTgp05tWk1q7XZ_N8vsdK5B-gfWNELKkAuYgw/s1600/M+ABIT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHfD4ZLeJhefdV_58frorJx-3eCxHCxQW3BvXd1dylQdGmHLjwBSFu7_JZ79U_OwHE4_wAilncO9hElRohalfthtPlRTEoTDkCVpTe7ZjTgp05tWk1q7XZ_N8vsdK5B-gfWNELKkAuYgw/s640-rw/M+ABIT.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Sumbar</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Bahas penundaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2020. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut antara lain Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berikut pengurus cabang olahraga(cabor). Rapat dengar pendapat berlangsung di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/7/2020). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Dispora Provinsi Sumatera Barat Bustavidia menyebutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan penundaan. Porprov tersebut  adalah Pertama wabah pandemi Covid-19. Karena kondisi tersebut, pemerintah provinsi dan daerah penyelenggara sudah menyatakan tidak siap jika dilaksanakan tahun depan (2021, red). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dampak pandemi Covid-19 berdampak kepada anggaran daerah. Sementara untuk penyelenggaraan Porprov anggarannya ada di provinsi dan daerah kabupaten/ kota," katanya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua KONI Sumatera Barat, Syaiful mengatakan, pihaknya dapat memahami alasan pemerintah menunda pelaksanaan Porprov. Namun banyak pengurus cabang olahraga yang mendesak agar pelaksanaan Porprov hanya diundur sampai tahun 2021.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Ketua Komisi V Muchlis Yusuf Abit dalam kesempatan itu menyatakan, pendapat dan permintaan dari semua pihak terkait akan ditampung. Semua akan dibahas lebih lanjut di tingkat kelembagaan untuk disampaikan kembali kepada pemerintah daerah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sehingga nantinya ada keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak, baik KONI bersama cabang - cabang olahraga maupun pemprov Sumatera Barat bersama pemkab dan pemko," katanya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia melanjutkan, DPRD akan berupaya mencari jalan keluar terbaik untuk persoalan itu. Pada satu sisi, pembinaan olahraga memang harus dilakukan secara berkelanjutan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjinI5meL5AMsOEW3OzNJiU4Za9YdsrmT0yo28tHeA5eNtRe7YrPvnPIEUATdaonWCna612-nnDID1TgK0Rd6DOlnfsYhqF8ve6bgZC4tePvKku6dPpP3n_Qf3XFM-0vX_ZwvTC6hXimxk/s1600/KOMISI+5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjinI5meL5AMsOEW3OzNJiU4Za9YdsrmT0yo28tHeA5eNtRe7YrPvnPIEUATdaonWCna612-nnDID1TgK0Rd6DOlnfsYhqF8ve6bgZC4tePvKku6dPpP3n_Qf3XFM-0vX_ZwvTC6hXimxk/s640-rw/KOMISI+5.jpg" width="640" /></a></div>
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Porprov sebagai ajang pembuktian prestasi merupakan salah satu bentuk pembinaan atlet. Namun di sisi lain, kondisi pemerintah daerah juga harus dipertimbangkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk itu, Komisi V akan menindaklanjuti persoalan ini dengan pembicaraan secara kelembagaan DPRD sehingga nanti ada solusi yang bisa diterima semua pihak," ujarnya.(*w)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Tunda Prorprov Komisi V DPRD Sumbar Adakan Gelar Pendapat

Realitakini.com-Sumbar Bahas penundaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2020. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ...

Libatkan BI dan OJK,DPRD Sumbar Gelar Diskusi Panel.Usulkan Anggaran Pemulihan Ekonomi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGb63h0P-d5RVUibuhPTBDNUPppnC7TCykbYT81-aLVG_n3Mi-PiLXyPN24BJaLsasj0zMab_ABKPv7LiVUTQvSpc3XPN6zpXxzSB0ApYr20XgbekvkPskln7A2BdTO5vxzwmKEsSpWSE/s1600/DISku.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGb63h0P-d5RVUibuhPTBDNUPppnC7TCykbYT81-aLVG_n3Mi-PiLXyPN24BJaLsasj0zMab_ABKPv7LiVUTQvSpc3XPN6zpXxzSB0ApYr20XgbekvkPskln7A2BdTO5vxzwmKEsSpWSE/s640-rw/DISku.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com -Sumbar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), gelar diskusi panel yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bank Nagari, dalam upaya pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Corona (Covid-19).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada acara yang digelar, Kamis (25/6) di ruang sidang utama. Ketua DPRD Supardi mengatakan, Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, akan tetapi hampir di semua lini kehidupan, yang paling parah  dalam ekonomi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia mengatakan DPRD akan mengapungkan usulan untuk mengalokasikan anggaran pada APBD di tahap awal, sebesar Rp 10 miliar. Dana tersebut, dititipkan pada sektor perbankan. Bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk modal, katanya, dapat diberikan pinjaman lunak  antara Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Dengan dana sebesar Rp. 10 milyar, bisa membantu permodalan sebanyak 5,000 hingga 7,500 UMKM, untuk berproduksi kembali,” katanya.Dia mengatakan, dalam menyikapi kondisi perekonomian masyarakat, DPRD Sumbar sengaja melakukan diskusi panel. Hal tersebut bertujuan, untuk mencarikan solusi dan upaya untuk menggerakan kembali roda perekonomian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Kita tau, perekonomian Sumbar didukung oleh UMKM, sedangkan usaha menengah dan besar jumlahnya sangat sedikit. Oleh sebab itu fokus adalah bagaimana menggerakan kembali UMKM untuk berproduksi,” katanya.Dia mengatakan World Bank memperkirakan, pendemi Covid-19 akan membawa ekonomi dunia pada era krisis baru yang lebih parah dari krisis moneter sebelumnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bagi sektor perbankan, lanjutnya,  DPRD mengimbau memberikan dukungan dan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan modal kerja pasca pendemi Covid-19.“ Tanpa dukungan dari perbankan, tentu akan sulit bangkitnya kembali perekonomian masyarakat ,” katanya.Dia menjabarkan dari informasi Dinas Koperindag Sumbar, diperkirakan hampir 400 ribu dari 593 UMKM terdampak Covid-19. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Disis lain,  meningkatnya angka pengangguran dan semakin banyaknya masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu Pakar Ekonomi Sumbar yang juga mantan Rektor Universitas Andalas Werry Darta Taiful Disamping mengalokasikan anggaran pada komposisi  APBD provinsiGubernur harus membangun komunikasi dengan bupati/walikota untuk melakukan gerakan yang sama, yaitu mengalokasikan anggaran dari APBD masing-masing sebagai bantuan permodalan bagi UMKM.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apabila masing-masing daerah bisa mengalokasi anggaran sebesar Rp. 2 miliar saja, maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 38 miliar. Apabila masing-masing UMKM diberikan pinjaman antara Rp 1 juta hingga 2 juta, maka dapat membantu sebanyak 25.000 hingga 30.000 UMKM.“ Ini tentu akan sangat besar dampaknya terhadap perkembangan UMKM pasca pendemi Covid-19 ini,” katanya.(w*)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Libatkan BI dan OJK,DPRD Sumbar Gelar Diskusi Panel.Usulkan Anggaran Pemulihan Ekonomi

Realitakini.com -Sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), gelar diskusi panel yang melibatkan O...

DPRD Sumbar Akan Apung kan Usulan Dana Rp10 Miliar ,Di APBD Tahap Awal, Untuk Pemulihan Ekonomi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7gjwEFe3u69DLSgcnwO3rUthWHeRnW3d6m2R2zMa-LO1QJc-ZRqi93DTC1QO0Pivw7_dDzb10SQrWG29GzF-fHpqAV_w94FnaIXqfHUEWujmZgZUbkEoFG3S8mKX3X9H3JaAHheSuXu8/s1600/DE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7gjwEFe3u69DLSgcnwO3rUthWHeRnW3d6m2R2zMa-LO1QJc-ZRqi93DTC1QO0Pivw7_dDzb10SQrWG29GzF-fHpqAV_w94FnaIXqfHUEWujmZgZUbkEoFG3S8mKX3X9H3JaAHheSuXu8/s640-rw/DE.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang,</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), gelar diskusi panel yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bank Nagari, dalam upaya pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Corona (Covid-19).</div>
<div style="text-align: justify;">
Pada acara yang digelar, Kamis (25/6) di ruang sidang utama. Ketua DPRD Supardi mengatakan, Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, akan tetapi hampir di semua lini kehidupan, yang paling parah  dalam ekonomi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dia mengatakan DPRD akan mengapungkan usulan untuk mengalokasikan anggaran pada APBD di tahap awal, sebesar Rp 10 miliar. Dana tersebut, dititipkan pada sektor perbankan. Bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk modal, katanya, dapat diberikan pinjaman lunak  antara Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Dengan dana sebesar Rp. 10 milyar, bisa membantu permodalan sebanyak 5,000 hingga 7,500 UMKM, untuk berproduksi kembali,” katanya.Dia mengatakan, dalam menyikapi kondisi perekonomian masyarakat, DPRD Sumbar sengaja melakukan diskusi panel. Hal tersebut bertujuan, untuk mencarikan solusi dan upaya untuk menggerakan kembali roda perekonomian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Kita tau, perekonomian Sumbar didukung oleh UMKM, sedangkan usaha menengah dan besar jumlahnya sangat sedikit. Oleh sebab itu fokus adalah bagaimana menggerakan kembali UMKM untuk berproduksi,” katanya.Dia mengatakan World Bank memperkirakan, pendemi Covid-19 akan membawa ekonomi dunia pada era krisis baru yang lebih parah dari krisis moneter sebelumnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bagi sektor perbankan, lanjutnya,  DPRD mengimbau memberikan dukungan dan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan modal kerja pasca pendemi Covid-19.“ Tanpa dukungan dari perbankan, tentu akan sulit bangkitnya kembali perekonomian masyarakat ,” katanya.Dia menjabarkan dari informasi Dinas Koperindag Sumbar, diperkirakan hampir 400 ribu dari 593 UMKM terdampak Covid-19. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Disis lain,  meningkatnya angka pengangguran dan semakin banyaknya masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu Pakar Ekonomi Sumbar yang juga mantan Rektor Universitas Andalas Werry Darta Taiful Disamping mengalokasikan anggaran pada komposisi  APBD provinsiGubernur harus membangun komunikasi dengan bupati/walikota untuk melakukan gerakan yang sama, yaitu mengalokasikan anggaran dari APBD masing-masing sebagai bantuan permodalan bagi UMKM.Apabila masing-masing daerah bisa mengalokasi anggaran sebesar Rp. 2 miliar saja, maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 38 miliar. Apabila masing-masing UMKM diberikan pinjaman antara Rp 1 juta hingga 2 juta, maka dapat membantu sebanyak 25.000 hingga 30.000 UMKM.“ Ini tentu akan sangat besar dampaknya terhadap perkembangan UMKM pasca pendemi Covid-19 ini,” katanya(w)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

DPRD Sumbar Akan Apung kan Usulan Dana Rp10 Miliar ,Di APBD Tahap Awal, Untuk Pemulihan Ekonomi

Realitakini.com-Padang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), gelar diskusi panel yang melibatkan Ot...

Tidak Mau Sebagai "Tukang Stempel", DPRD Memberikan Sejumlah Catatan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR2f6YeszKGEMyHIJmTdn8ICGpAQFqT3uLBa0mcQwqmnnW95HHgbtmQKZCqV8cT7HlHpU1U_uLj49M-K4YmCwZ5aVV6zhRiEeGmHV4nNKDUBicmpTV52QARMPEDojwnQNzwjIn-Nn39zQ/s1600/SUP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR2f6YeszKGEMyHIJmTdn8ICGpAQFqT3uLBa0mcQwqmnnW95HHgbtmQKZCqV8cT7HlHpU1U_uLj49M-K4YmCwZ5aVV6zhRiEeGmHV4nNKDUBicmpTV52QARMPEDojwnQNzwjIn-Nn39zQ/s640-rw/SUP.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keputusan terhadap penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (24/6/2020). Tidak mau sebagai "tukang stempel", DPRD memberikan sejumlah catatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, membuka rapat paripurna menyebutkan pertanggungjawaban APBD diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019. Output dari pembahasan Ranperda adalah kesepakatan bersama antara DPRD dengan kepala daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Realisasi pendapatan, belanja dan SILPA, sepanjang telah sesuai dengan audit BPK tidak bisa diubah. Apabila satu bulan sejak diajukan, DPRD tidak memberikan persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut maka kepala daerah bisa menetapkan peraturan kepala daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Esensi dari ketentuan itu, DPRD hanya sebagai "tukang stempel" dari anggaran yang telah digunakan," kata Supardi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam jangka panjang, Supardi khawatir pola tersebut akan mereduksi kewenangan fungsi pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD. Oleh sebab itu, output dari pembahasan Ranperda tidak sekedar kesepakatan bersama DPRD dengan gubernur.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Akan tetapi DPRD juga menetapkan beberapa catatan dan rekomendasi terkait pelaksanaan APBD tahun 2019. Catatan dan rekomendasi ini menjadi lampiran dari keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut," tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menegaskan, catatan dan rekomendasi DPRD yang menjadi lampiran keputusan tersebut merupakan produk hukum daerah yang harus dilaksanakan oleh gubernur bersama perangkatnya. Catatan dan rekomendasi itu juga harus dijadikan bahan dalam menetapkan kebijakan anggaran pada perubahan APBD tahun 2020 dan APBD tahun 2021.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Supardi mengungkapkan, kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak sekedar capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah. Akan tetapi perlu disandingkan dengan capaian target kinerja pembangunan daerah dan rekomendasi atau catatan BPK yang dimuat dalam LHP atas LKPD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kinerja pengelolaan keuangan baru dapat dikatakan baik apa bila telah berbanding lurus antara realisasi anggaran dengan capaian target kinerja," ulasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk itu, Supardi meminta gubernur bersama perangkatnya di organisasi pemerintah daerah (OPD) dapat memperhatikan rekomendasi dan catatan tersebut. Hal itu sebagai saran dan masukan dari DPRD dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan agar lebih baik lagi.(w)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Tidak Mau Sebagai "Tukang Stempel", DPRD Memberikan Sejumlah Catatan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Realitakini.com-Padang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) t...

Komisi IV DPRD Sumbar Adakan Hearing Dengan Mitra Kerja YKLI

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMxJGuWpfgeuWKOikZhn8xm1AdimcOQwU1LW8W4B9XGaqVeZQNNjznTku4B0OOZJz1qRKYzPfTtwt2iazZGw1Hbsid2gzTPztch-ivgjlh7ShQzSlGu9n9V5vGQqDXg0qgjOQHG6Nqgrk/s1600/IMG_20200615_105833.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMxJGuWpfgeuWKOikZhn8xm1AdimcOQwU1LW8W4B9XGaqVeZQNNjznTku4B0OOZJz1qRKYzPfTtwt2iazZGw1Hbsid2gzTPztch-ivgjlh7ShQzSlGu9n9V5vGQqDXg0qgjOQHG6Nqgrk/s640-rw/IMG_20200615_105833.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com -Padang</div>
<div style="text-align: justify;">
Komisi IV  DPRD sumatera Barat melaksanakan hering (rapat kerja) dengan PLN  dan YLKI Yang membahas kenaikan listrik yg begitu santer di bicarakan masyarakat di tengah pendemi covid-19 Hering tersebut dipimpin oleh  wakil ketua komisi IV DPRD Sumbar yunisra Saidan dan di hadiri oleh  hampir seluruh anggota komisi IV DPRD Sumbar.Senin (15/6).Kareana  dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) diresahkan dengan meningkatnya tagihan listrik.   </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berangkat dari kondisi itu Pembatasan berskala besar (PSBB)di Sumatera Barat mengakibatkan banyak masyarakat yg beraktifitas di rumah,sehinggsp pemakaian listrik meningkat.Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Mesra dalam rapat dengar pendapat dengan PLN Sumbar dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar di Padang, mengatakan, dalam masa pandemi muncul kegelisahan masyarakat terkait tarif listrik yang membengkak. “Ini menjadi pembicaraan dan menimbulkan persoalan karena saat pandemi mereka merasakan dampak lain menyangkut kelangsungan hidup mereka,” ujarnya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di samping itu, hal tersebut yang mendasari pihaknya mengundang PLN Sumbar dan YLKI dalam rapat dengar pendapat sehingga memberikan solusi bagi masyarakat setempat.GM PLN Unit Induk Wilayah Sumbar, Bambang Dwiyanto menjelaskan, kenaikan tagihan masyarakat disebabkan tiga hal, yakni semasa PSBB penggunaan listrik masyarakat memang meningkat karena seluruh keluarga di rumah dan menggunakan listrik lebih meningkat dibanding saat normal. Selain itu, peningkatan beban listrik masyarakat juga tinggi selama bulan Ramadan 1441 Hijriah. Setelah itu petugas PLN memang tidak turun mencatat meteran warga akibat Covid-19.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disebutkannya, untuk membantu masyarakat, PLN mematok tagihan masyarakat sesuai rata-rata dalam tiga bulan terakhir. Dan untuk kelebihan penggunaan, pihaknya memberikan kemudahan kepada masyarakat membayar selama tiga bulan ke depan. “Pada Juni 2020 ada 40 persen kelebihan penggunaan yang harus dibayarkan pelanggan dan 20 persen di bulan Juli, Agustus dan September 2020,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menegaskan, tidak ada kenaikan tarif dasar listrik karena harganya tetap sejak 2017. Namun yang ada adalah kenaikan tagihan akibat adanya beban penggunaan masyarakat meningkat. “Solusi yang kita lakukan adalah menurunkan petugas untuk melakukan pencatatan meteran listrik. Kemudian membuka posko pengaduan bagi warga yang keberatan dengan tagihan mereka,” lanjutnya. Sementara Wakil Ketua YLKI Sumbar Syaharman Zanhar, mengaku itu adalah pertemuan ketiga antara YLKI dengan PLN Sumbar terkait persoalan tersebut. “Kita akui, selama PSBB semua bekerja dari rumah, sehingga membuat penggunaan listrik meningkat,” terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pihaknya meminta agar PLN dapat memberikan keterangan di rekening tagihan masyarakat terkait skema pembayaran tersebut. Jumlah rata-rata mereka setiap bulan dan jumlah biaya tambahan pemakaian listrik. “PLN juga harus melakukan sosialisasi terkait persoalan ini sehingga tidak ada timbul kegaduhan terkait peningkatan tagihan listrik,” katanya. (w)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Komisi IV DPRD Sumbar Adakan Hearing Dengan Mitra Kerja YKLI

Realitakini.com -Padang Komisi IV DPRD sumatera Barat melaksanakan hering (rapat kerja) dengan PLN dan YLKI Yang membahas kenaikan l...

Komisi V Dprd Sumbar Perda Pariwisata Halal Jadi Acuan Penyelenggaraan Destinasi Wisata Berkualitas

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJtjfgalac08n83h72zB9O-wzZxhBJxXjiTda4oSpPUro-2rme2OxGpHwKHx9Zu0bHz1AECgofUCg5lF-m8AvgHOLdIKlXdGpmLvyivx17gp0ErfS7O_fS_NZ-HsqDSrLSZOhLUEhDL3Q/s1600/YUf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJtjfgalac08n83h72zB9O-wzZxhBJxXjiTda4oSpPUro-2rme2OxGpHwKHx9Zu0bHz1AECgofUCg5lF-m8AvgHOLdIKlXdGpmLvyivx17gp0ErfS7O_fS_NZ-HsqDSrLSZOhLUEhDL3Q/s640-rw/YUf.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com-Padang </div>
<div style="text-align: justify;">
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai Tim Pembahas Ranperda Pariwisata Halal menekankan agar istilah wisata halal tidak dikaitkan kepada keyakinan tertentu. Tetapi lebih kepada layanan tambahan (extended service) dalam meningkatkan kualitas pariwisata daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu ditekanka tim pembahas saat menyampaikan laporan kerja tim pembahas Ranperda dalam rapat paripurna DPRD setempat, Selasa (9/6/2020). Ketua tim pembahas, Muchlis Yusuf Abit menegaskan, penekanan pada halal tourism atau wisata ramah muslim di destinasi wisata. Mulai dari kemudahan akses sarana ibadah, hingga jaminan makanan halal. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Peng-istilah-an wisata halal lebih kepada layanan tambahan di destinasi wisata, seperti sarana ibadah, makanan dan sebagainya. Jadi, tidak ditujukan untuk satu agama tertentu saja tetapi merupakan acuan kenyamanan wiswatan di objek wisata," kata Muchlis. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menjelaskan, pedoman wisata halal meliputi empat bidang yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Dengan adanya Perda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, tentunya daerah juga harus siap dengan pengembangan destinasi dan pemasaran produk bersertifikasi halal. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, industri yang bergerak di bidang pariwisata harus diberikan arahan dan pelatihan dalam mendukung pariwisata halal. Serta pembentukan lembaga - lembaga yang nantinya akan menjadi leading sector bagi pengembangan wisata halal di daerah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menyoal tujuan dari Perda tersebut, menurutnya terutama sekali sebagai langkah memberikan kepastian hukum dan pedoman penyelenggaraan wisata halal. Lebih jauh lagi, juga bertujuan untuk menyeleggarakan destinasi wisata yang berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan kunjungan wisata ke Sumatera Barat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Muchlis mengungkapkan, prediksi ke depan, jumlah wisatawan muslim domestik dan mancanegara ke Indonesia akan meningkat tajam. Hal ini merupakan peluang besar bagi Sumatera Barat sehingga harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan wisatawan tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Adanya Perda wisata halal sudah tepat sebagai payung hukum dan acuan memberikan layanan tambahan bagi wisatawan," tandasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal telah ditetapkan dalam rapat paripura DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (9/6/2020). Perda tersebut telah melalui proses fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah melewati pembahasan selama beberapa waktu</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Komisi V Dprd Sumbar Perda Pariwisata Halal Jadi Acuan Penyelenggaraan Destinasi Wisata Berkualitas

Realitakini.com-Padang Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai Tim Pembahas Ranperda Pariwisat...

Ketua DPRD Sumbar :Tanpa Pelaksanaan Evaluasi Kita Tidak Akan Mengetahui Apa Yang Menjadi Kelemahan Kita

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqjUCe2sWtzaWaiqcSTCpmQj8hM_HhXKdFtZjQ5vOY5m9UGmNej8oIGGPDrvquMGXUJ8SfDEO3pjm00AnrQs7uNBmNdp2EtZ0ANuA_daTwYoxk82Ud-EniUZ-6u3h-oSe8rA4BG7741E0/s1600/new+no.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqjUCe2sWtzaWaiqcSTCpmQj8hM_HhXKdFtZjQ5vOY5m9UGmNej8oIGGPDrvquMGXUJ8SfDEO3pjm00AnrQs7uNBmNdp2EtZ0ANuA_daTwYoxk82Ud-EniUZ-6u3h-oSe8rA4BG7741E0/s640-rw/new+no.jpg" width="640" /></a></div>
Realitakin.com-Padang,<br />
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah provinsi (Pemprov) terus mematangkan persiapan pelaksanaan New Normal.Hal ini terungkap saat gubernur Sumbar   mengadakan rapat kerja  bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Kamis (4/6)Rapat  tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Sumbar Tanpa pelaksanaan evaluasi kita tidak  kita tidak akan mengetahui apa yang menjadi kelemahan Supardi mengatakan ,” pelaksanaan evaluasi penting dilakukan, agar setiap kebijakan dalam penanggulangan covid-19 berjalan optimal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tanpa pelaksanaan evaluasi kita tidak  akan mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan apa yang harus ditingkatkan.“ Pada pelaksanaan PSBB masih terjadi sejumlah kelemahan, hal tersebut mesti menjadi acuan untuk optimalisasi kebijakan selanjutnya,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait kesiapan New Normal, katanya, seluruh pihak mesti berkontribusi dalam menjalankan. Hal yang harus ditekankan adalah perihal kosekuensi, muatan itu   akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang New Normal, dan akan dibahas bersama Pemprov Sumbar.Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat melaporkan hasil  penerapan PSBB, mengakui masih ada sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan, salah satunya, kecolongan terhadap masyarakat pendatang yang masuk ke Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para pendatang, memanfaatkan dini hari untuk menghindari petugas yang berjaga pada sembilan pintu masuk Sumbar, hal itu terus dievaluasi pada setiap pelaksanaan PSBB.“Saat petugas lelah bekerja, mereka masuk dengan kendaraan berkecepatan tinggi untuk masuk sehingga petugas tidak mampu untuk menghadang. Tidak hanya itu para pendatang juga ada yang masuk melalui jalur yang harus melintasi sungai terlebih dahulu,” ujarnya.(w)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Ketua DPRD Sumbar :Tanpa Pelaksanaan Evaluasi Kita Tidak Akan Mengetahui Apa Yang Menjadi Kelemahan Kita

Realitakin.com-Padang, Pemerintah provinsi (Pemprov) terus mematangkan persiapan pelaksanaan New Normal.Hal ini terungkap saat gubernur...

WTP Belum Menjamin Penggeloan Anggaran Berjalan Efektif dan Akuntabel

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzo0VlCzGLS9SRb8iy-PM8cNLzxik7JgnTnqeHi0bu42FDc_er7X6L9wMe75kiuuFazaSWP-2PENco0qRjxKNzF1yXpT56W5OgySHPPkhgjf2si1osLDFdqJPACdH6X4DcE2va3-CyWSY/s1600/Pdr.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzo0VlCzGLS9SRb8iy-PM8cNLzxik7JgnTnqeHi0bu42FDc_er7X6L9wMe75kiuuFazaSWP-2PENco0qRjxKNzF1yXpT56W5OgySHPPkhgjf2si1osLDFdqJPACdH6X4DcE2va3-CyWSY/s640-rw/Pdr.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah(Ranperda) tetang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 digelar  dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,Rabu (3/6). di ruang sidang utama DPRD Sumbar</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Raapat tersebut digelar melalui vidio conferece, pimpim lansung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi dan di damping tiga wakilnya ,Irsyat safar ,Suwerpen Suib,dan Indra dta raja lelo.Meski Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar tahun 2019, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), belum menjamin bahwa penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien dan akuntabel.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dia mengungkapkan, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD tahun 2019 masih terdapat sembilan kelompok temuan terkait dengan System Pengandalian Internal (SPI).Tidak hanya itu, ada empat kolompok temuan terkait dengan ketidakpatuahan, kecurangan dan hal yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.ujar supardi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 “ Disisi lain, masih banyak target kinerja yang belum bisa terwujud, diantaranya, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut, supardi  mengatakan,” realisasi anggaran secara keseluruhan masih rendah, terutama pada pos belanja daerah dengan rata-rata hanya 92,42 persen disetiap kabupaten/kota.Ia melihat, lemahnya pengawasan serta perencanaan menyebabkan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan harapan. Dari hasil evaluasi pembahasan dan penetapan Ranperda pertanggungjawaban APBD yang dilakukan, masih bersifat normatif untuk memenuhi amanat Undang-Undang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam proses pembahasan, DPRD akan fokus terhadap beberapa aspek penilaian yang meliputi, sejauh mana anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan capaian kinerja pembangunan daerah.Lebih lanjut, sejauh mana anggaran yang digunakan memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat di daerah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Kita juga harus mengetahui apa permasalahan yang menyebabkan tidak maksimalnya realisasi anggaran dan tidak tercapainya beberapa target kinerja pembangunan daerah,” tegasnya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan ,”dalam pengelolaan keuangan daerah,  dapat diformulasikan arah kebijakan dan perbaikan dalam tata kelola APBD, sehingga pelanggaran terhadap SPI dan peraturan perundang-undangan tidak terjadi pada masa yang akan datang. Dan akan terjadi kontradiksi terhadap  penilaian masyarakat, dimana Sumbar mendapatkan delapan kali berturut-turut opini WTP, namun masih terdapat terjadi kelalaian dalam SPI dan pelanggaran pereturan perundang-undangan. Dari kondisi ini, tentu tidak sejalan dengan raihan opini WTP</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Kita berharap pemerintah daerah dan DPRD, merubah paradigma dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 ,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tujuan pembahasan tidak hanya sekedar melegalitas besaran pendapatan, belanja dan silpa yang digunakan, akan tetapi juga memberikan catatan strategis untuk perbaiakan tatakelola keuangan daerah. Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan dari capaian delapan kali WTP yang diperoleh Sumbar masih ditemukan beberapa permasalahan.Namun, tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengakui masih ada sejumlah permasalahan yang masih terjadi dalam persoalan keuangan daerah. Dari data BPK RI, permasalahan itu adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan, dimana Provinsi Sumbar merupakan satu-satunya provinsi yang memperoleh opini WTP selama delapan tahun secara berturut-turut,” ungkapnya(*w)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

WTP Belum Menjamin Penggeloan Anggaran Berjalan Efektif dan Akuntabel

Realitakini.com-Padang Penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah(Ranperda) tetang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran...

Politisi Partai Gerindra Desrio Putra Sangat Mendung Adanya PERDA New Normal.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG88XcaQEkJAQw-u0i1jFH0cwuO26f3cd23WrrM76UC4QS0O0XAZoOp9OoXBGdWZY-7oSGkDy-IaN26YLYn1mLL_EcAdHbWMpr_W5VynCGupahcf9WvPFCTnIaGscj0znvhXCrSQH3kfQ/s1600/DERSIO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG88XcaQEkJAQw-u0i1jFH0cwuO26f3cd23WrrM76UC4QS0O0XAZoOp9OoXBGdWZY-7oSGkDy-IaN26YLYn1mLL_EcAdHbWMpr_W5VynCGupahcf9WvPFCTnIaGscj0znvhXCrSQH3kfQ/s640-rw/DERSIO.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Saat ini, Pemprov Sumbar sudah menyiapkan langkah awal menjalankan bagian dari kehidupan new normal atau tatanan kehidupan baru yang akan dimasuki selepas PSBB. Tahap tiga tanggal 7 juli nantik.  Melaksanaan kehidupan baru aman dari covid-19 (new normal) merupakan harapan dan kerinduan masyarakat Sumatera Barat dengan tetap menjalankan protol covid -19 dalam menghadapi antisipasi penyebaran wabah covid 19 ungkap anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Desrio Putra dari politis partai  Gerindra  pada Realitakini.com Jumat (29/5) di ruang kerjanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
untuk menjalankan new normal setelah PSBB Tahap tiga usai, maka pemerintah Sumatera Barat harus adanya konsep perencanaan dan langlah-langkah strategis kesiapan dalam menjalankan era New Normal, seperti pembentukan Perda new normal sebagai pauyung hukumnyaUntuk menjalankan kehidupan New Normal atau Pola hidup baru kedepannya penting sekali adanya Perda  sebagai landasan hokum,”kata Desrio.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Desrio sebab, new normal perlu aturan yang mengikat, agar lebih efektif diterapkan kepada masyarakat luas. Kemudian nantinya juga harus memiliki sanksi tegas apabila tidak ada perda yang mengatur maka penyebaran covid-19 akan lebih meningkat di  Ranah Minang ujarnya .Dengan adanya perda sebagi paying hukmnya maka akan terbentuk pola hidup baru masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih Lanjut Desrio mengatakan setelah berlakunya New Normal maka masyarakat tetap diharuskan pakai masker, mengatur jarak  dan tetap mengaju kepada protol  covid-19.. Ditambahkan Desrio dengan diterapkan new normal maka secara bertahap, dapat  memulihkan kembali perekonomian, yakni membuka kembali semua objek wisata, perhotelan, pasar, sekolah, serta tempat ibadah dengan peraturan protokol kesehatan Kata Desrio (wati)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Politisi Partai Gerindra Desrio Putra Sangat Mendung Adanya PERDA New Normal.

Realitakini.com-Padang Saat ini, Pemprov Sumbar sudah menyiapkan langkah awal menjalankan bagian dari kehidupan new normal atau tatanan...

DPRD Serahkan Rekomendasi LKPJ Gubernur Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiub9CsFsWw7kRb3sagW2K5M8Zm096GlehdTq_Ep1l82xbuol9oX7oCU_yXoSgG7AGPtiiZ-41Rm36ipqJmz0TslXl0gWL9cfD2BBJrYKNc1eZZA4wLPz8FFgsSmLDTgYStOGuCTYHIQOI/s1600/LPKJP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiub9CsFsWw7kRb3sagW2K5M8Zm096GlehdTq_Ep1l82xbuol9oX7oCU_yXoSgG7AGPtiiZ-41Rm36ipqJmz0TslXl0gWL9cfD2BBJrYKNc1eZZA4wLPz8FFgsSmLDTgYStOGuCTYHIQOI/s640-rw/LPKJP.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini,com -Padang</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 yang dibahas di ruang rapat khusus DPRD di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) akhirnya rampung.Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jum'at (29/5/2020).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Supardi dihadiri Wakil gubernur Sumbar Nasrul Abit, Sekda Sumbar Alwis, Kepala OPD dan sebagian anggota DPRD Sumbar, karena sebagian anggota DPRD juga dilaksanakan secara online dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.</div>
<div style="text-align: justify;">
Pada Rapat Paripurna DPRD tersebut Gubernur Sumbar, Prof. Irwan Prayitno menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2019 secara singkat menyampaikan initisari laporan terkait penanganan Covid-19 yang melanda Sumbar dan sekaligus gubernur juga mengimbau semua masyarakat Sumbar untuk bersatu melawan penyebaran wabah virus corona.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur Sumbar mengatakan sesuai dengan penyampaian pada tagl 11 Mei 2020 yang lalu, perpedoman dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, DPRD harus membahas LKPJ tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya sebagaimana disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019, dan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah deraerah RPJMD dengan berpedoman pada pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami menyadari bahwa kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2019, tentunya masih ada berbagai tantangan dan kekurangan yang belum dapat diselesaikan lebih konfrensif dan itulah yang harus kita selesaikan dengan rencana selanjutnya," kata Irwan Prayitno.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur Sumatera Barat mengharapkan pemerintah daerah tahun 2020 tahun akhir masa jabatan kami bersama Nasrul Abit sebagai wakil gubernur Sumatera Barat Kami mengharapkan kerjasama yang lebih intensif lagi dari seluruh jajaran pemerintah daerah, semua pihak, baik DPRD instansi vertikal BUMN dan BUMD akademisi, maupun masyarakat untuk dapat secara bersama-sama bersatu membangun Sumatera Barat dengan kebulatan tekad memperkuat komitmen untuk membangun Sumatera Barat.Selanjutnya, keberhasilan yang telah dicapai selama ini merupakan modal yang sangat berharga untuk pembangunan Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami yakin akan dapat mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih profesional sehingga implementasi terhadap wewenang dan kewajiban dalam menjalankan otonomi daerah sehingga mampu memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat," ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur Sumbar mengatakan hal ini dapat dijadikan motivasi untuk terus melakukan percepatan pembangunan kedepannya namun disamping itu berbagai program yang masih belum tercapai tentunya memerlukan dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat agar dapat direalisasikan bersama pada sisa proyek pembangunan ini dengan kondisi tersebut maka rekomendasi DPRD Sumbar yang merupakan masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah merupakan suatu sumbang saran yang sangat berharga bagi pemprov Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ini merupakan cerminan batin yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah salah satu bentuk dukungan dan partisipasi dari pihak legislatif menunjuk Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik," ucapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan itu gubernur ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD provinsi yang selama ini telah menjalin kemitraan dalam melakukan kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.Lebih lanjut pada Rapat paripurna tersebut gubernur juga menyampaikan persiapan Sumbar merupakan langkah awal bagian dari "New Normal" atau tatanan kehidupan baru yang akan kita masuki dalam beberapa waktu yang akan datang.</div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait dengan tatanan kehidupan baru yang produktif dan aman dari Covid-19 di Sumbar. Bukittinggi akan memulai tanggal 1 Juni dan berikutnya Kabupaten Kota lainnya akan menyusul suatu keniscayaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Maka tadi kami, Wagub Sumbar dan pimpinan lainnya menyepakati secara informal untuk menyusun Peraturan Daerah terkait dengan new normal. New normal perlu aturan yang mengikat, agar lebih efektif harus memiliki sanksi yang tegas, untuk itu mohon dukungan dari DPRD Sumbar," tukas Irwan Prayitno(W*)</div><div id="36452e720502e4da486d2f9f6b48a7bb"></div>
<script async src="https://click.advertnative.com/loading/?handle=6165" ></script>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

DPRD Serahkan Rekomendasi LKPJ Gubernur Sumbar

Realitakini,com -Padang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2...

M.Yusuf Abit,ST,MM Ketua Kimisi V DPRD Sumbar Berikan Dukungan Terhadap Pembautan Perda New Normal

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDZU0zCPLtef2E9f3eGta5KEC4m9jJFzf8gMwxTC70bhhhyphenhyphenhKm-xnTyJBoA5RSBWVeNdL81qNo0ogB4uF0AchY0OARpipXinIDHItP0AbfyXaoI75gLYtoSQlJKZdPH6aySt4eHAntX5k/s1600/Myusuf+Abit.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDZU0zCPLtef2E9f3eGta5KEC4m9jJFzf8gMwxTC70bhhhyphenhyphenhKm-xnTyJBoA5RSBWVeNdL81qNo0ogB4uF0AchY0OARpipXinIDHItP0AbfyXaoI75gLYtoSQlJKZdPH6aySt4eHAntX5k/s640-rw/Myusuf+Abit.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Rencana Pemerintah Provinsi sumatera Barat untuk menerapkan kebijakan New Normal Life atau Kehidupan Normal Baru di tengah wabah Covid-19 , dengan membuatkan peraturan daerah (PERDA) nya sebagai payung hukum New Normal ,mendapat kan dukungan dari anggota DPRD sumbar . Namun dukungan itu dengan catatan, Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 dan semua stakeholder terkait benar-benar menjalankan protokol kesehatan atas wabah tersebut secara ketat </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dukungan dari wakil rakyat itu salah satunya datang dari Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat M. Yusuf Abit,ST,MM  Saat ini  Pemprov Sumbar sudah menyiapkan langkah awal menjalankan bagian dari kehidupan new normal atau tatanan kehidupan baru yang akan dimasuki selepas PSBB tahap tiga ini ujar pada realitakini.com Jumat (29/5) di ruang kerjanya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melaksanaan kehidupan baru aman dari covid (new normal) merupakan harapan dan kerinduan masyarakat Sumatera Barat dengan tetap menjalankan protol covid 19 dalam menghadapi antisipasi penyebaran wabah Covid 19,.kita sangat mendukung  pembuatan PERDA   tersebut ,  ungkap M. Yusuf Abit,ST,MM  , Dan atu lagi katanya,”kebijakan New Normal Life atau hidup berdampingan dengan Covid-19, harus disertai dengan perubah an perilaku hidup sehat dan menjalankan setiap protokol kesehat an dalam mencegah Covid-19,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan diharapkan Pemprov sumbar musti memikirkan dan menyiapkan setiap tahapan yang dibutuhkan sebelum kebijakan New Normal dilaksanakan. Salah satu tujuannya yakni mencegah  adanya ledakan kasus Covid-19  setelah kebijakan tersebut diberlakukan nantinya,.oleh karena itu  M.Yusuf abit sangat mendung dengan adanya PERDA yang akan Dibuat Oleh Pemerintah Provinsi Sumbar,” harapnya.(wati)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

M.Yusuf Abit,ST,MM Ketua Kimisi V DPRD Sumbar Berikan Dukungan Terhadap Pembautan Perda New Normal

Realitakini.com-Padang Rencana Pemerintah Provinsi sumatera Barat untuk menerapkan kebijakan New Normal Life atau Kehidupan Normal Ba...

Komisi IV DPRD Sumatera Barat Banyak LKPJ Gubernur Belum Tuntas

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuVzmseJljxh325qAClfbtPO_WYS-iJLarjifG1yUKht1tZUzGHneSDqZgAQNXsA0ImuuWZntJLFmuYcnQb7KZNIn5cSo8CO8-zfKEXb0XeovpCmtk5kkaab_3vakh8r1u4mJTbFyoaAk/s1600/komps.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuVzmseJljxh325qAClfbtPO_WYS-iJLarjifG1yUKht1tZUzGHneSDqZgAQNXsA0ImuuWZntJLFmuYcnQb7KZNIn5cSo8CO8-zfKEXb0XeovpCmtk5kkaab_3vakh8r1u4mJTbFyoaAk/s640-rw/komps.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"> Realitakini.com- Padang</span></div>
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif; text-align: justify;">Dari penyampaian nota pengantar LKPJ Gubernur  maka komisi IV DPRD Sumatera Barat menilai banyak yang belum tuntas seperti masih amburadulnya data kemiskinan (PKS/DTKS), sehingga menyulitkan pemberian bantuan BLT dalam condisi Covid-19 dan juga masih belum terta dan terkelolanya asset daerah dengan baik, dalam uoaya memberikan dukungan pada pemerintah daerah. Banyak hal lainnya juga belum tuntas, termasuk beasiswa dari dana hibah PT. Rajawali Corp, sehingga dana itu tidak termanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, hal ini dijelaskan Benny Utama dan Mesra dalam rapat komisi IV  dengan mitra kerjanya pada Selasa (12/5)</span><br />
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Dikatakan Benny Utama walaupun ini  merupakan LKPJ terakhir gubernur Sumbar priode 2016-2021, karena untuk tahun berikutnya akan disampaikan oleh Pj gubernur, karenaIrawan Prayitno berakhir masa jabatannya 16 February 2021, namun demikian nota pengantar ini harus adanya perobahan dimasa mendatang. Rapat Komisi IV ini dihadiri  dinas PUPR Sumbar,dan  Dinas PSDA.</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Wakil ketua Komisi IV Metra dari fraksi Gerindra mengatakan, pihaknya mempertanyakan capain dari kinerja dari masing- masing OPD, karena terkait dengan pencapaian RPJMD Provinsi Sumbar.</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Dari penyampaian nota pengantar LKPJ Gubernur  maka komisi IV DPRD Sumatera Barat menilai banyak yang belum tuntas seperti masih amburadulnya data kemiskinan (PKS/DTKS), sehingga menyulitkan pemberian bantuan BLT dalam condisi Covid-19 dan juga masih belum tertata dan terkelolanya asset daerah dengan baik, dalam upaya memberikan dukungan pada pemerintah daerah. Banyak hal lainnya juga belum tuntas, termasuk beasiswa dari dana hibah PT. Rajawali Corp, sehingga dana itu tidak termanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, hal ini dijelaskan Benny Utama dan Mesra dalam rapat komisi IV  dengan mitra kerjanya pada Selasa (12/5)</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Dikatakan Benny Utama walaupun ini  merupakan LKPJ terakhir gubernur Sumbar priode 2016-2021, karena untuk tahun berikutnya akan disampaikan oleh Pj gubernur, karenaIrawan Prayitno berakhir masa jabatannya 16 February 2021, namun demikian nota pengantar ini harus adanya perobahan dimasa mendatang. Rapat Komisi IV ini dihadiri  dinas PUPR Sumbar,dan  Dinas PSDA.</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Wakil ketua Komisi IV Metra dari fraksi Gerindra mengatakan, pihaknya mempertanyakan capain dari kinerja dari masing- masing OPD, karena terkait dengan pencapaian RPJMD Provinsi Sumbar.</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Menurut Metra, pihaknya ingin mengetahui secara jelas dan rinci sudah sejauh mana pencapaian kinerja dari fisik infrastruktur nya bagaimana, agar semua dapat dijelaskan. “Kita ingin meminta kepada OPD yang terkait dapat mensinergikan dan satu pemahaman dalam melakukan perenanaan awal pembangunan hingga sampai tuntasnya pekerjaan tersebut,” ujarnya.</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Anggota Komisi IV Beni Utama dari fraksi Golkar mengatakan, pihaknya menilai berdasarkan hasil laporan dari masing- masing OPD yang sangat jauh dari target sangat disayangkan.</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">“Kita minta semua pihak dilibatkan dalam awal perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak ada lagi capaian realisasi anggaran sampai 30 persen seperti ini, yach kita minta juga gubernur juga mengawalnya,” ujar Beni Utama.</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat Sabar As mengatakan, pihaknya meminta kepada OPD agar lebih serius lagi dalam bekerja, janganlah persoalan anggaran yang terbatas selalu menjadi alasan.</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">“Kita minta jugalah kepada OPD agar kreatif mencari peluang dana, bisa melalui anggaran dari Pusat melalui kementrian dan bisa juga saling bersinergi dengan Kabupaten dan Kota, agar pencapaian pembangunan di Sumbar dapat dioptimalkan,” ujarnya.</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;">Anggota Komisi IV Rico Alvino dari fraksi PKB dan PDI P mempertanyakan keseriusan dari OPD yang bermitra khususnya dinas pekerjaan umum Sumbar, karena masih banyak ditemukan fakta dilapangan khusus daerah Kota Sawahlunto jalan masih banyak berlobang</span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times" , "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Komisi IV DPRD Sumatera Barat Banyak LKPJ Gubernur Belum Tuntas

Realitakini.com- Padang Dari penyampaian nota pengantar LKPJ Gubernur maka komisi IV DPRD Sumatera Barat menilai banyak yang belum tu...

DPRD Sumbar Dengarkan LKPJ Gubernur Secara vidcon

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK0vdAV7s_FFWCyQhL4m-xkNB5BUq6QfzdFP__iC5GBmshXO74v7ERRKysENNp1c1pjohwR1NY8GwSt-44XHRY8osH9jFZD3vHuRDWJ3qh0h0ANYSfClIZFfjyUOtNwQOppPxz4Idup6g/s1600/pr.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK0vdAV7s_FFWCyQhL4m-xkNB5BUq6QfzdFP__iC5GBmshXO74v7ERRKysENNp1c1pjohwR1NY8GwSt-44XHRY8osH9jFZD3vHuRDWJ3qh0h0ANYSfClIZFfjyUOtNwQOppPxz4Idup6g/s640-rw/pr.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Sumbar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Walau dalam keadaan covid -19 DPRD Sumatera Barat  tetap laksanakan  rapat paripurna penyampaikan nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh  Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (11/5/2020). LKPJ kali ini merupakan yang terakhir bagi kepala daerah periode 2016 - 2021. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna ini di pimpin olek ketua DPRD Sumbar Supardi yang di saping oleh tiga wakilnya yakni Irsyat Safar , Suwirpe Suip,dan Indra Dt Rajo lelo. dihadiri oleh tiga orang wakil ketua DPRD, unsur pimpinan alat kelengkapan DPRD dan pimpinan fraksi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Berhubung negara dan daerah saat ini sedang dalam kondisi darurat Covid-19 maka  penyampaian LKPJ kepala daerah tahun 2019,dilaksanakan  secara konferensi video teleconference/ vidcon( video jarak jauh ) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Supardi mengatakan , rapat paripurna penyampaian nota LKPJ sebagaimana diamanahkan undang - undang pemerintahan daerah, disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri, penyampaian LKPJ dapat diperpanjang sampai tanggal 30 April 2020," terangnya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut Supardi menyampaikan,” LKPJ tahun 2019 tersebut merupakan yang terakhir bagi kepala daerah periode 2016-2021. Diharapkan, LKPJ tidak hanya menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 saja. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Akan tetapi secara umum hendaknya juga dapat menggambar kan capaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah," kata Supardi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Usai mendengarkan nota pengantar LKPJ, Supardi menerangkan, DPRD segera menindaklanjuti LKPJ tersebut dengan membentuk panitia khusus (Pansus). Pembahasan LKPJ akan didahului dengan rapat komisi dengan mitra kerja terkait. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Setelah itu baru dilanjutkan dengan pembahasan serta penyusunan rekomendasi DPRD oleh Pansus," kata Supardi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia berharap, komisi - komisi dan panitia khusus yang dibentuk dapat melaksanakan tugas dengan sungguh - sungguh. Agar dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif dan solutif sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan lebih baik lagi.(w*)</div>
<div>
<br /></div>
</div>

DPRD Sumbar Dengarkan LKPJ Gubernur Secara vidcon

Realitakini.com-Sumbar Walau dalam keadaan covid -19 DPRD Sumatera Barat tetap laksanakan rapat paripurna penyampaikan nota Laporan...

H.Beni Utama,SH,M.M Covid-19 :Tidak Bisa Kita Deteksi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieQFF3VSNlIzkBaz_mUOTf2L99HN2MxKqcTAyTHHPwnP1TRJ5Vxsd40VUlIpZ4234_cIP6SEBTsFAg5pF7lLXyXvGNv-8Fo6AS2eCWJJm5x01d89SHebDiFrbdXWB9fANOh58hnCwvQZQ/s1600/BENI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieQFF3VSNlIzkBaz_mUOTf2L99HN2MxKqcTAyTHHPwnP1TRJ5Vxsd40VUlIpZ4234_cIP6SEBTsFAg5pF7lLXyXvGNv-8Fo6AS2eCWJJm5x01d89SHebDiFrbdXWB9fANOh58hnCwvQZQ/s640-rw/BENI.jpg" width="640" /></a></div>
Realitakini.com – Padang<br />
<div style="text-align: justify;">
H. Benny Utama, SH, MM Anggota DPRD  Sumbar dari komisi  IV  adalah  seorang yang sangat peduli terhadap   masyarakat baik sekarang maupun itu ,di waktu  ia menjabat Bupati Pasaman, Apalagi sekarang ini di adalah  wakil rakyat yang duduk di DPRD sumbar ia  pasti lebih peduli lagi dengan masyarakat </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagai bentuk kepedulianya di tengah mewabahnya  covid-19 di Pasaman, H. Benny Utama, SH, MM yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Kabupaten Pasaman, menbagikan sembako dan juga  Alat Pelindung Diri (APD) berupa Baju Hazmat dan Alat pengukur suhu tubuh di empat Puskesmas di Kabupaten Pasaman. Dan juga </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Ketika dikompirmasi  di ruangan kerjanya di DPRD sumbar H. Benny Utama, SH, MM. mengatakan,”"Alhamdulillah  kita dapat berpartisipasi membantu para  waraga dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pasaman. Untuk tahap pertama, kita membagikan APD berupa baju Hazmat dan alat pengukur suhu tubuh di Puskesmas Lubuk Sikaping, Sundata, Bonjol dan Kumpulan," terang Benny Utama .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Masing-masing puskesmas telah kita berikan sebanyak 50 buah baju Hazmat. Jadi, pihak puskesmas nantinya bakal mendistribusikan APD tersebut ke bidan desa yang berada dibawah lingkungan puskesmas setempat," ucap Benny Utama. Dan juga kita telah  sembako bagikan ke masyarakat yang terdampak covid-19, ujar Beni pangikan akrapnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
walau itu tidak seberapa , insyaalah dapat sedikit  meringankan beben masyarakat yang terdampak covid,” ujar Beni pada realitakini.com jum’at (8/5) di ruangan kerjanya. Ketiak ditanya  mengenai  bantuan, Beni mengatakan, “ kalau bantua APD yang kita srahkan di pasaman  itu, memeng bantuan dari opd ,tapi kalua bantuan sembako itu adalah bantuan pribadi saya,”ujar Bemi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saya angap itu  adalah Zakat harta yang saya miliki,ujar Beni yang ramah kepada semua orang. Soalnya walau tidak dalam kedaan covid-19 pun  rutin zakat harta  saya, saya  keluarkan setip tahun ,”kata Beni.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diakui Benny bantuan ini baru tahap awal, masih ada bantuan APD lain seperti sarung tangan, sepatu boat, hand sanitizer dan lain sebagai yang akan diserahkan untuk bidan desa dan tenaga medis di puskesmas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kebetulan bantuan yang baru datang baru baju Hazmat dan alat pengukur suhu tubuh. Jika nanti APD lain datang, kita akan serahkan kembali kepada pejuang kesehatan di Kabupaten Pasaman ini,"</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Beni juga mengatakan,”yang terserang  Covid -19 kebanyak orang orang yang daya tahan tubuhnya lemah ,dan covid-19 tidak bisa kita deteksi  ada yang di natakan positif tapi dia tidak apa apa mungki  karena  ya tahan tubuhnya kuat .Sambil berkelakar( bercanda) dan tertawa , Beni berucap ,makanya saya ndak mau terlalu dekat dengan adek adek  tutupnya. (wati )</div><div id="36452e720502e4da486d2f9f6b48a7bb"></div>
<script async src="https://click.advertnative.com/loading/?handle=6165" ></script>
<div id="36452e720502e4da486d2f9f6b48a7bb">
</div>
<script async="" src="https://click.advertnative.com/loading/?handle=6165"></script>

H.Beni Utama,SH,M.M Covid-19 :Tidak Bisa Kita Deteksi

Realitakini.com – Padang H. Benny Utama, SH, MM Anggota DPRD Sumbar dari komisi IV adalah seorang yang sangat peduli terhadap mas...

H.Maigus Nasir : Fatwa Baru MUI Kota Padang Izinkan Sholat Jamaah Untuk Zona Aman

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcxvA1JO9MXz5FU7gJBMjvpEOt5YKevlodn7LcPQApDKpMDsUH-RnF2e3HDDoDzzUC759oRw_mtRKtAncwqgu3ehYB1FAosc7pz38X2ff6-ePpHMhIQUl7m6hC9G7JgMN8Tvoh5PmhAvo/s1600/Maigus+.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcxvA1JO9MXz5FU7gJBMjvpEOt5YKevlodn7LcPQApDKpMDsUH-RnF2e3HDDoDzzUC759oRw_mtRKtAncwqgu3ehYB1FAosc7pz38X2ff6-ePpHMhIQUl7m6hC9G7JgMN8Tvoh5PmhAvo/s640-rw/Maigus+.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com- Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang mengizinkan pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid di wilayah yang sudah dinyatakan aman dari penularan virus corona penyebab Covid-19 dengan syarat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Masjid yang berada di kecamatan dan kelurahan yang aman dari penularan Covid-19 dapat melaksanakan ibadah kembali bila ada izin tertulis dan dinyatakan aman oleh Pemerintah Kota dan Dinas Kesehatan," kata  anggota DPRD Sumbar H. Maigus Nasir,S.Pd pada media realitakini.com dan dua media lainnya  di ruamgan kerja di DPRD Sumbar  jum’at (8/5)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam Maklumat dan Tausiyah MUI Kota Padang mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar tahap II dari 5 sampai 29 Mei 2020,MUI menyatakan bahwa otoritas yang berwenang menetapkan suatu wilayah aman dari Covid-19 adalah pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan ,”kata H. Maigus</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Masjid di wilayah aman harus mendapat izin dari pihak berwenang untuk menggelar kegiatan ibadah berjamaah dan mempertimbangkan lokasi dalam menyelenggarakan kegiatan ibadah berjamaah seperti sholat Jumat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut H. Maigus mengatakan ,” namun  protokol pencegahan Covid-19 harus dijalankan dalam kegiatan ibadah berjamaah. Pengurus masjid harus memastikan jamaah cuci tangan sebelum masuk masjid, memakai masker, dan membawa sajadah dari rumah.Pengurus masjid, juga harus memastikan jamaah ibadah berjamaah merupakan anggota tetap jamaah masjid yang dikenal oleh pengurus masjid serta dalam kondisi sehat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam pelaksanaan ibadah berjamaah seperti sholat Jumat, kata nya waktu penyampaian khutbah dianjurkan dipersingkat.H. Maigus mengatakan,” bahwa warga yang tinggal di zona merah penularan Covid-19 tetap dianjurkan beribadah di rumah, tidak mengikuti kegiatan ibadah berjamaah di masjid.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Alasan syar'i untuk tidak melakukan ibadah di masjid dan mengganti di rumah karena perkembangan penularan Covid-19 terus meningkat masih berlaku di daerah zona merah," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
 MUI Padang juga mendorong seluruh elemen masyarakat dan pemerintah lebih disiplin dalam melaksanakan aturan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
MUI juga mendorong lembaga dan individu meningkatkan kepedulian kepada sesama, menolong warga tidak mampu dengan memberikan bantuan seperti sembako atau makanan pembuka puasa.(w*)</div><div id="36452e720502e4da486d2f9f6b48a7bb"></div>
<script async src="https://click.advertnative.com/loading/?handle=6165" ></script>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

H.Maigus Nasir : Fatwa Baru MUI Kota Padang Izinkan Sholat Jamaah Untuk Zona Aman

Realitakini.com- Padang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang mengizinkan pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid di wilayah yang ...

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama