kebijakan pembangunan di Kab. Kep. Mentawai, merupakan Tantangan berikutnya, yakni cara pandang pemangku adat/masyarakat Nasrul Abit meminta agar sebagian masyarakat Mentawai tidak lagi menganggap orang dari luar datang untuk mengambil kekayaan yang terkandung di tanah Mentawai. Ia menggarisbawahi, "Kami datang untuk membantu, untuk membangun, bukan merusak agama, budaya, dan tradisi (di Mentawai)." ujar Wakil Gubernur Nasrul Abit, pada Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan bagi Aparatur DPMPTSP, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku Usaha Kab. Kep. Mentawai di Pangeran Beach Hotel, Kamis (1/3) pagi.
Nasrul Abit melanjutkan, baru-baru ini ia membawa jajaran Forkopimda Prov. Sumbar dalam jumlah besar ke Mentawai untuk memetakan permasalahan-permasalahan di sana.Hal yang oleh sejumlah media lokal disebut sebagai pertama kali dilakukan sepanjang sejarah Pemprov Sumbar.
Kedatangan tersebut, selain untuk memetakan permasalahan, juga untuk membuktikan bahwa percepatan pembangunan Mentawai akan diupayakan oleh seluruh komponen secara bersama-sama. Dikatakan Nasrul Abit dengan simpatik, "Kita upayakan sama-sama, jangan biarkan Mentawai sendirian."Namun begitu, Nasrul Abit mengakui, komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi tidak akan berarti banyak jika Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Tokoh Adat, dan masyarakat Mentawai memiliki pandangan yang tidak seirama.
"Kami di sini mohon dukungan. Ayo kita bicara kesejahteraan dengan tidak melupakan budaya dan tradisi Mentawai," tuturnya.
Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Nasrul Abit mengharapkan jajaran pemerintah di Kab. Kep. Mentawai dapat mengajak Tokoh-Tokoh Adat/Kepala Suku duduk bersama guna menyamakan pemahaman untuk percepatan pembangunan Mentawai.
"Kumpulkan Kepala-Kepala Suku, berikan pemahaman. Diajak beliau-beliau berpikir untuk kesejahteraan bersama. Yakinkan bahwa kesenian, budaya, dan tradisi akan tetap dipertahankan," ujar Wagub mengarahkan.
Tags:
Sumbar