Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengungkapkan, hanya separuh penduduk miskin ekstrim Sumbar yang tersentuh bantuan pemerintah pusat hingga provinsi. Hal tersebut diungkap kan Supardi saat membuka Pertemuan Pilar-Pilar Sosial Angkatan VIII di Hotel Grand Malindo Bukittinggi, (12-14/7).
“ Menurut data Dinas Sosial Provinsi Sumbar 2022 pendudukan miskin ekstrem sebanyak 195,00 orang. Sementara yang bisa mendapatkan akses bantuan hanya 34 ribu orang,” katanya. Dari data tersebut, lanjut Supardi, hanya separuh yang mendapatkan bantuan sosial. Sementara untuk kabupaten Limapuluhkota penduduk miskin ekstrem tercatat 378 jiwa. Kondisi itu merembes kepada persoalan sosial lainya, salah satunya tingginya angka stunting.
“ Ini sangat bertolak belakang, Sumbar merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah namun stuntingnya tinggi,” katanya.Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat me nyebab kan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pert umbuhan fisik pada anak.Disisi lain Ketua DPRD Sumbar Supardi mengajak masyarakat Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluhkota yang mengikuti pilar-pilar sosial untuk tidak sembarangan menjual tanah untuk pegembangan usaha.
“ Kecamatan Luhak, kususnya Nagari Tanjung Aro memiliki pemandangan alam yang indah dan alam nya bisa dijual pada tingkat Internasional. Jadi kalau tidak bisa mengelola tanah yang dimiliki, lakukan kerjasama dengan yang sanggup menggarap, jangan dijual,” katannya.
Dia mengatakan di Tanjung Aro telah banyak berdiri cotage-cotage dan penginapan, perangkat nagari nya harus bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keindah an Tanjung Aro tidak hanya aset pariwisata Limapuluhkota, namun juga Sumbar.Dia mengatakan pada Kecamatan Luhak terdiri enam nagari dan sama-sama memiliki alam yang indah, jika benar-benar dimanfaatkan melalui diskusi antar nagari dalam konteks pariwisata akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Limapuluhkota.
Sementara itu Sampurno Kasi PSPPKM dan KAT, Dinas Sosial Provinsi Sumbar juga mengatakan, ke giatan Pertemuan Pilar-Piliar Sosial angkatan delapan dengan peserta yang terdiri dari unsur kemasyarakat an seperti Taggana, PSM, LKS,Karang Taruna, PKH. Jumlah peserta pada kegiatan ini juga 100 orang.
" Terimakasih kepada Ketua DPRD Sumbar yang telah mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran, untuk mengadakan acara ini. Hal itu berangkat dari keresahan terhadap fenomena sosial yang terjadi," katanya ( *RK)
Tags:
DPRD Provinsi