Realitakini.com-- Jakarta
Ekonom senior Ferry Latuhihin menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait anjloknya nilai tukar rupiah dan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Berbeda dengan surat pada umumnya, pesan yang disampaikan Ferry dikemas dalam bentuk video yang berisi kritik dan masukan kepada pemerintah. Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (5/6/2026), Ferry mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi pasar keuangan nasional.
Menurut Ferry, pasar modal Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia juga menyoroti pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS.
“Saya tetap sangat yakin bahwa dolar berpotensi ke arah Rp20.000, mungkin bulan ini,” ujar Ferry dalam video tersebut.
Ferry turut mengkritik sikap optimistis pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilainya belum didukung oleh langkah-langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan pasar.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah dan IHSG tidak terlepas dari sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap kurang ramah terhadap pelaku pasar. Ferry bahkan menyebut pemerintah telah melakukan berbagai kesalahan kebijakan yang memicu ketidakpastian di kalangan investor.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau PT DSI. Perusahaan pelat merah tersebut dirancang sebagai BUMN ekspor sekaligus eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis nasional, seperti batu bara, kelapa sawit, dan fero aloi.
Ferry menilai keberadaan PT DSI berpotensi menimbulkan risiko baru dalam tata kelola perdagangan ekspor. Ia mengungkapkan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings juga sempat menyinggung kemungkinan penurunan peringkat kredit Indonesia seiring munculnya berbagai kekhawatiran terkait kebijakan tersebut.
Menurut Ferry, tujuan pemerintah membentuk PT DSI untuk mengawasi praktik under invoicing dalam kegiatan ekspor sebenarnya baik. Namun, ia menilai mekanisme yang dibangun terlalu jauh dan berpotensi menimbulkan moral hazard.
“Yang diperlukan adalah badan pengawas untuk memastikan tidak ada permainan transfer pricing atau under invoicing. Tetapi yang dibentuk justru badan hukum yang membuat eksportir harus menyerahkan barangnya terlebih dahulu kepada PT DSI sebelum diteruskan kepada pembeli,” ujarnya.
Ia menambahkan, skema tersebut dapat memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Pernyataan Ferry menjadi perhatian karena ia pernah tergabung sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Kritik yang disampaikannya dinilai mencerminkan kekhawatiran sebagian pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah di tengah tekanan global dan volatilitas pasar keuangan.
Sumber: Tribunnews/Febri Prasetyo.
