 |
| Juru Bi cara Fraksi PKS Gufron membacakan pandangan umun KUPA-P-PAS 2026 |
Fraksi PKS mencermati bahwa Belanja Pegawai mencapai Rp1,526 triliun, atau sekitar 47,6% dari total belanja daerah sebesar Rp3,207 triliun. Sementara itu, Belanja Modal hanya sebesar Rp527,36 miliar atau sekitar 16,4% dari total belanja.
"Komposisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infra stru ktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat masih relatif terbatas," ujar Juru Bi cara Fraksi PKS Gufron pada rapat paripurna, Sabtu, 27 Juni 2026.
Fraksi PKS berharap efisiensi belanja aparatur terus dilakukan sehingga porsi belanja pembangunan dapat ditingkatkan.
Selain itu, katanya lagi, Fraksi PKS mencermati bahwa APBD Tahun 2026 mengalami defisit sebesar Rp146,71 miliar yang ditutup melalui SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp157,48 miliar.
Fraksi PKS berpandangan bahwa penggunaan SiLPA memang merupakan mekanisme yang sah, namun tidak boleh menjadi pola pembiayaan rutin setiap tahun.
"Pemerintah Kota perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sehingga ketergantungan terhadap SiLPA dapat dikurangi dan APBD menjadi lebih sehat serta berkelanjutan," ujarnya.
Dikatakannya, Fraksi PKS mendukung kebijakan Pemerintah Kota yang memberikan perhatian ter hadap penanganan bencana hidrometeorologi mengingat Kota Padang merupakan daerah yang memiliki risiko bencana cukup tinggi.
"Namun demikian, kami berharap alokasi anggaran tidak hanya digunakan untuk penanganan pasca ben cana, tetapi juga diperkuat pada aspek mitigasi, pencegahan, normalisasi sungai dan drainase, edukasi masyarakat, serta peningkatan kesiapsiagaan," cakapnya.
Menurutnya, Fraksi PKS mengingatkan agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar serapan ang garan.
"Pemerintah Kota Padang harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberi kan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Ia menegaskan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen mendukung setiap kebijakan Pemerintah Kota Padang yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa KUPA-PPAS 2026 yang telah disusun dan dikaji serta dibahas bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang adalah hasil maksimal pada tahap perencanaan pembangunan Kota Padang," urainya. (*)
