 |
| Presiden Prabowo Subianto (Foto: Antara FOTO/Bayu Pratama.S) |
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas kebocoran keuangan negara dengan memperkuat lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Penegasan itu disampaikan saat rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Dalam arahannya dikutip dari detikNews Kamis (4/6/2026), Prabowo meminta lembaga-lembaga pengawasan dan penegak hukum untuk tidak ragu menyampaikan kebutuhan mereka guna memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Presiden secara khusus menyebut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.
"Kalau Saudara merasa Saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh, kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi," tegas Prabowo.
Saat namanya disebut, Muhammad Yusuf Ateh berdiri dari kursinya dan memberikan gestur hormat kepada Presiden. Prabowo kemudian menyampaikan komitmen serupa kepada Ketua KPK Setyo Budiyanto.
"Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor saya penuhi," ujar Presiden.
Tidak hanya itu, Prabowo juga memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung. Kepada ST Burhanuddin, Presiden menegaskan bahwa pemerintah siap memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat institusi penegakan hukum tersebut.
Menurut Prabowo, penguatan BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran keuangan negara yang merugikan rakyat. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik korupsi maupun penyalahgunaan anggaran negara.
"BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri," kata Prabowo yang disambut tepuk tangan meriah peserta.
Rapat konsolidasi Program MBG tersebut dihadiri sebanyak 12.173 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka terdiri atas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional (Koreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala SPPG, serta mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis.
Komitmen Presiden untuk memperkuat lembaga pengawasan dan penegakan hukum dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan terus memperketat pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara serta mempercepat upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor.(*)
