Pencairan bantuan tunai bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sempat diwarnai kekisruhan. Peristiwa yang terjadi di Kantor Lurah Gunung Sariak pada Senin malam, 10 Agustus 2026, itu bahkan viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat.
Hal itu juga mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Ia meminta pemerintah tidak terlambat melakukan pendataan warga yang terdampak bencana.
“Jika pendataan terlambat, kejadian seperti di Kelurahan Gunuang Sariak akan terus terjadi,” tegas- Muharlion. Menurutnya, Pemko Padang juga harus menyampaikan secara terbuka kriteria warga yang berhak me nerima bantuan bencana.
Penjelasan tersebut,katanya, perlu disampaikan melalui berbagai kanal, baik media massa maupunpam flet dan pengumuman di tingkat kelurahan.
“Hal ini bertujuan agar tidak ada komplain dari warga yang tidak menerima bantuan. Sosialisasi harus dil akukan dari tingkat kelurahan hingga RT/RW. Standarisasi penerima bantuan harus diberikan, kalau perlu ada kajian uji publiknya sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari tentang persoalan data ini,” paparnya.
Muharlion menilai, transparansi kriteria penerima menjadi penting agar masyarakat memahami siapa yang masuk sebagai penerima bantuan dan siapa yang belum memenuhi persyaratan. Dengan demikian,perbeda an data tidak berkembang menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Tak hanya soal pendataan, Muharlion juga mendesak Pemko Padang segera memastikan pencairan bantu an tahap kedua bagi warga yang terdampak banjir namun belum menerima bantuan.
“Pemerintah harus mengumumkan kapan bantuan tahap II bagi warga. Jadi warga tidak menunggu kapan pencairan harus diberikan. Pemerintah harus menyegerakan bantuan tahap II ini,” tutupny
0 Komentar