Realitakini.com --- Blitar
DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Blitar terkait Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (21/8/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, didampingi Wakil Ketua I M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi. Sekretaris DPRD Haris Susianto turut mendampingi jalannya rapat.
Paripurna dihadiri Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), forkopimcam, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari mengatakan, rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut surat Bupati Blitar Nomor B/900/464/409.6.2/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 tentang Penyampaian Naskah Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dalam paripurna tersebut, Bupati Blitar Drs. H. Rijanto menjelaskan bahwa perubahan KUA-PPAS 2026 disusun dengan mempertimbangkan perubahan asumsi makro ekonomi dalam Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.
Perubahan kebijakan anggaran juga menyesuaikan perkembangan isu terkini perekonomian, kebijakan fiskal regional dan nasional, serta program Asta Cita dan Asta Karya.
Selain itu, penyusunan perubahan KUA-PPAS diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030.
Rijanto menyampaikan lima prioritas pembangunan Kabupaten Blitar pada 2026. Prioritas tersebut meliputi pemerataan konektivitas infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Prioritas berikutnya adalah peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan hilirisasi pertanian. Pemerintah daerah juga mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM dan industri, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan perlindungan sosial yang adaptif menjadi prioritas keempat. Sedangkan prioritas kelima adalah peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, serta kualitas pelayanan publik.
Bupati berharap pembahasan antara legislatif dan eksekutif dapat segera mencapai kesepakatan mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.
“Selanjutnya mari kita bahas bersama-sama antara legislatif dan eksekutif untuk segera mencapai kesepakatan bersama program pembangunan yang akan kita laksanakan pada Tahun Anggaran 2026,” tutup Rijanto. (adv / edy)
0 Komentar