– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sawahlunto menggelar kegiatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (P2P) sebagai upaya membangun kolaborasi dengan masyarakat dalam mengawal tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Forum strategis yang diikuti oleh 24 peserta perwakilan elemen masyarakat ini berlangsung dengan menghadirkan sejumlah pejabat kunci daerah dan provinsi.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Muhammad Khadafi, Ketua KPU Kota Sawahlunto, Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto, serta jajaran komisioner Bawaslu Kota Sawahlunto, Kamis (06/08/2026)
Mengawali acara, Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto, Febriboy Arnendra, menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta. Ia menegaskan bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pengawasan.
"Pemilu saat ini menuntut kreativitas dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Masyarakat bukan hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pengawasan. Pengawasan Bawaslu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Dengan pengawasan partisipatif, kita bersama-sama menjaga kualitas demokrasi," ujar Febriboy.
Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto, Mitsu Pardede. Ia menilai peningkatan pemahaman kepemiluan merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan budaya pengawasan yang melekat di tengah masyarakat.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, menekankan pentingnya persiapan sejak dini meski Pemilu 2029 masih berjarak sekitar dua setengah tahun lagi. Dengan populasi Sawahlunto yang mencapai 70 ribu jiwa, keberadaan 24 peserta P2P dianggap sebagai stimulator penting untuk menyebarkan edukasi politik ke akar rumput.
Khadafi menyoroti secara khusus bahaya politik uang (money politics) yang berpotensi merusak kualitas kepemimpinan dan merugikan hak-hak dasar warga.
"Biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang berpotensi mendorong pejabat terpilih mencari cara mengembalikan modalnya. Dampaknya nyata: beasiswa bisa hilang, perbaikan jalan terhambat, dan fasilitas kesehatan tidak maksimal. Padahal itu hak dasar warga negara," tegas Khadafi.
Ia juga menepis anggapan bahwa ukuran wilayah membatasi peran Sawahlunto dalam pemilu. Menuliskan keunikan daerah tersebut, Khadafi menyebut Kota Sawahlunto sebagai cerminan Indonesia dalam skala kecil karena tingginya keberagaman masyarakat.
"Indonesia dalam bentuk kecil itu sebenarnya ada di Sawahlunto. Forum ini adalah sarana bagi kita agar proses pemilu terselenggara dengan baik, dipilih oleh orang-orang baik, dan melahirkan pemimpin yang baik," lanjutnya.
Melalui program P2P ini, Bawaslu Kota Sawahlunto berharap peserta dapat menjadi jejaring pengawas independen yang membagikan pengetahuannya ke lingkungan masing-masing. Langkah kolaboratif ini ditujukan agar Kota Sawahlunto mampu menjadi rujukan nasional penyelenggaraan pemilu yang bersih.
“Bawaslu beranggapan Bapak dan Ibu adalah orang yang tepat untuk berkolaborasi, bukan atas nama Bawaslu, melainkan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Sawahlunto bisa menjadi rujukan proses pemilu 2029 yang baik, paling tidak di Sawahlunto tidak terjadi hal yang berbau politik uang,” pungkas Khadafi. (MailisJ)
