Proyek pembangunan jembatan Simpang manunggal kecamatan Lima Kaum Foto : Tim media
— Di atas kertas, laporan pengerjaan proyek Jembatan Manunggal (P.035) di Kabupaten Tanah Datar tampak luar biasa memukau. Progres fisik tercatat melejit hingga 45,91%, melampaui target rencana yang berada di angka 25,91%. Ada surplus capaian sebesar 20,00%.
Namun, di balik kurva kemajuan yang terkesan mulus tersebut,"menuai sorotan terkait transparansi" pada proyek bernilai Rp6,2 miliar milik Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat ini.
Pelaksana proyek, CV Barcelona Konstruksi, "memilih bungkam" atau "belum memberikan keterangan" dan menutup rapat akses informasi publik.
Dua Kali Ditemui, Pesan Dibiarkan Dingin
Upaya untuk menguji kesesuaian antara klaim data di atas kertas dan realita kondisi fisik di lapangan menemui jalan buntu.
Dalam kurun waktu beberapa hari terakhir, tim media telah melakukan investigasi lapangan sebanyak dua kali. Namun, tak ada satu pun perwakilan pelaksana di lokasi proyek yang mampu atau bersedia memberikan keterangan teknis.
Sikap tertutup ini berlanjut ke saluran komunikasi resmi:
Pesan WhatsApp: Dikirimkan ke pihak manajemen CV Barcelona Konstruksi, namun tidak mendapatkan balasan.
Panggilan Telepon: Dilakukan berulang kali hingga Kamis (13/8/2026), namun tidak diangkat.
Mengapa Konfirmasi Penting?
Jembatan adalah infrastruktur vital yang menyangkut keselamatan nyawa publik. Angka progres yang "melonjak tinggi" perlu dibuktikan: apakah volume fisik sesuai, spesifikasi teknis terpenuhi, dan material yang digunakan telah lolos uji mutu? Ataukah sekadar kejar tayang persentase demi mencairkan anggaran?
Sorotan Transparansi Anggaran Publik
Bungkamnya pelaksana proyek berpotensi menabrak semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UU KIP menegaskan bahwa penggunaan uang negara wajib mengedepankan asas transparansi untuk mendorong pengawasan publik dan mewujudkan good governance.
Meskipun kewajiban UU KIP utamanya melekat pada Badan Publik dalam hal ini Dinas BMCKTR Sumbar pihak kontraktor selaku mitra pengguna uang rakyat tidak sepatutnya "berlindung di balik sikap tertutup" dan enggan dikonfirmasi.
Rangkaian Pertanyaan yang Belum Terjawab
Gagapnya komunikasi dari pihak kontraktor menyisakan sederet tanda tanya besar yang kini berada di meja Dinas BMCKTR Sumatera Barat dan CV Barcelona Konstruksi:
Akurasi Fisik: Apakah surplus progres 20% benar-benar mencerminkan volume pekerjaan struktur utama di lapangan, atau sekadar percepatan pada komponen non-vital?
Pengawasan dan Mutu: Bagaimana hasil evaluasi konsultan pengawas terhadap kualitas material yang sudah tertanam?
Kendala Lapangan: Apakah terdapat adendum waktu, kendala pembebasan lahan, atau penyesuaian progres keuangan yang disembunyikan dari publik?
Upaya konfirmasi yang dilakukan media bukanlah bentuk penghakiman, melainkan amanat jurnalistik untuk memberikan ruang fairness (keberimbangan) bagi kontraktor.
Namun hingga berita ini diturunkan, CV Barcelona Konstruksi memilih untuk tetap bungkam.
Masyarakat Sumatera Barat khususnya warga Tanah Datar selaku pengguna manfaat kini menunggu ketegasan Dinas BMCKTR Sumbar untuk membuka dokumen pengawasan proyek Jembatan Manunggal secara terang benderang. Sebab pada proyek yang dibiayai uang rakyat, transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.
Sampai berita ini di turunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak Terkait dan tim media masih terus berusaha menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas BMCKTR Sumbar serta Kepala Lapangan CV Barcelona Konstruksi. (Tim)
Editor : RK
