 |
| Penyerahan Dokumen Musrenbang Oleh Wali Nagari Sungai Tarab kepada Ketua BPRN foto : Mailis |
Forum perencanaan pembangunan tingkat nagari kembali bergulir. Pemerintah Nagari Sungai Tarab secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKP Nagari Tahun 2027 sekaligus penyusunan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028 pada Selasa (18/08/2026) di Aula SKB Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar.
Kegiatan strategis tahunan ini dibuka langsung oleh Wali Nagari Sungai Tarab, Romi Chandra. Agenda tersebut dihadiri jajaran Forkopimca, Camat Sungai Tarab, perwakilan Dinas PMDPPKB, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta perwakilan Bundo Kanduang, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat setempat.
Melaporkan jalannya kegiatan, Ketua Tim RKP Nagari Tahun 2027, Syufrihadi, menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini berpijak pada payung hukum dan regulasi perencanaan daerah yang berlaku. Landasan hukum tersebut menjadi acuan utama agar setiap tahapan usulan warga terakomodasi secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sambutannya, Wali Nagari Romi Chandra memaparkan evaluasi kinerja keuangan nagari. Beliau menyampaikan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun 2025 serta perkembangan penyaluran anggaran berjalan untuk Tahun 2026.
Menurut Romi, transparansi anggaran menjadi fondasi penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana program nagari telah terealisasi sebelum melangkah ke perencanaan tahun 2027.
Di sisi lain, perwakilan Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar, Dedi Prihatin, yang menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda, memberikan catatan khusus mengenai kondisi fiskal daerah. Ia mengungkapkan bahwa kondisi keuangan saat ini masih menghadapi tantangan dan belum menggembirakan.
Oleh karena itu, Dedi menekankan krusialnya peranan BPRN dalam mengawal jalannya Musrenbang. BPRN diharapkan mampu menyaring serta memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan alokasi dana yang ada. (Mails J)
0 Komentar