DPRD kota Blitar gelar rapat Paripurna dengan agenda persetujuan bersama Perubahan APBD (P-APBD) 2026, pembahasan Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Raperda Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta pe nyampaianSwalayan, serta penyampaian Raperda APBD 2027. Bertempat di graha paripurna DPRD kota Blitar, Selasa (29/09/2026)
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim, dihadiri Wali Kota Blitar jajaran forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta OPD.
Ketua DPRD kota Blitar dr Syahrul Alim menegaskan sejumlah raperda akan memasuki pembahasan lebih lanjut melalui panitia khusus.
Lebih lanjut Syahrul mengatakan aspirasi yang di internal fraksi sejauh ini cenderung tidak menghendaki penambahan toko berjejaring. Namun, keputusan belum diambil karena materi tersebut akan dibedah dalam pembahasan pansus, termasuk menyangkut perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
“Nanti akan dibahas termasuk soal OSS, kita juga ingin melihat bagaimana daerah lain menghadapi kondisi seperti ini,”tegasnya.
Menurut Syahrul, DPRD dan pemerintah berupaya menjaga dua kepentingan sekaligus, disiplin fiskal dan keberlanjutan pelayanan masyarakat. Pembahasan raperda selanjutnya menjadi ruang untuk memastikan setiap kebijakan anggaran dan ekonomi tetap berpijak pada kebutuhan warga serta pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan.
“DPRD akan mengawal pembahasan ini sampai tuntas,9 setiap kebijakan yang dihasilkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga pelayanan publik, sekaligus memperkuat per ekonomian Kota Blitar,”pungkasnya. (adv/ edy)
0 Komentar