Rapat paripurna DPRD Tanah Datar Foto : Tim
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat, Selasa (8/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Kamrita dan Sekretaris Dewan Alfian Fikri. Turut hadir Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, camat, wali nagari, hingga pimpinan BUMD.
Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan bahwa delapan fraksi DPRD Tanah Datar hadir untuk menyampaikan masukan, kritik, dan catatan strategis terhadap penyusunan anggaran daerah.
Sorotan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD
Fraksi NasDem (Juru Bicara: Junaidi):
Menekankan bahwa Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum evaluasi prioritas pembangunan. Penganggaran harus berpatokan pada kondisi ekonomi daerah serta keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat, di mana program tak efektif wajib dievaluasi.
Fraksi Ummat Golkar (Juru Bicara: Donal Martin):
Mendorong dukungan konkret dan alokasi anggaran jelas bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemkab diminta menyusun pemetaan, tahapan penanganan, dan strategi pembiayaan bencana untuk mengantisipasi keterbatasan dana pusat.
Fraksi PAN (Juru Bicara: Nofrizal):
Fokus menyuarakan penguatan alokasi anggaran penanganan dan pemulihan pascabencana guna memperkuat mitigasi serta ketahanan daerah.
Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat (Juru Bicara: Asrul Jusan):
Menyatakan dukungan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, namun memberi catatan tegas agar pengelolaan anggaran berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Pandangan umum juga disampaikan oleh empat fraksi lainnya, yakni Fraksi PPP (Agus Topik), Fraksi PKS (Jamal Ismail), Fraksi Gerindra (Mulyani), dan Fraksi PKB (Yonarlis).
Seluruh masukan dan pertanyaan fraksi telah diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan jawaban resmi. Rapat paripurna berikutnya dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi dijadwalkan berlangsung pada Kamis (10/9/2026). (MailisJ)
0 Komentar