Realitakini.com--- Blitar
Polemik antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar dengan Pemerintah Kota Blitar terkait kepengurusan, sekretariat, dan pencairan anggaran olahraga kembali mencuat. KONI mendesak Pemkot Blitar segera memberikan kejelasan agar persoalan tersebut tidak terus berlarut dan berdampak kepada para atlet serta insan olahraga.
Desakan tersebut disampaikan Elim Tyu Samba, Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar, usai kegiatan yang dihadiri para atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga (cabor), dan insan olahraga di Kota Blitar.
Elim menegaskan, kegiatan berlangsung tertib dan aman. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjaga kondusivitas dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak suasana.
"Yang ada di acara hari ini semuanya adalah atlet, wali atlet, pelatih, dan pengurus. Kami sampaikan bahwa acara hari ini berjalan tertib dan aman. Jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada hal-hal yang merusak," tegas Elim.
Namun, di balik kegiatan tersebut, Elim mengaku prihatin karena hingga kini belum ada kejelasan dari Pemerintah Kota Blitar mengenai persoalan KONI, terutama terkait legalitas kepengurusan, penggunaan sekretariat, serta pencairan anggaran.
Ia menyebut pihaknya sebenarnya telah berulang kali berupaya menempuh jalur komunikasi dengan Pemkot Blitar. Bahkan, KONI telah mengirimkan tiga kali permohonan audiensi dengan Wali Kota Blitar.
"Kami berharap ada respons yang baik dari pemerintah kota. Kami sebenarnya ingin bertemu dengan Bapak Wali Kota, tetapi hari ini beliau tidak menemui kami. Ini sangat kami sayangkan, karena proses ini9 sudah berjalan cukup lama dan kami sudah menunggu sejak lama," ujarnya.
Elim menjelaskan, persoalan tersebut bermula setelah terjadi perubahan kepengurusan KONI Kota Blitar. Kepengurusan sebelumnya telah melalui Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot), namun kemudian dianggap belum sesuai dengan keinginan pemerintah daerah.
Ketua umum yang sebelumnya terpilih akhirnya mengundurkan diri dan Elim kemudian ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar.
Menurut Elim, pihaknya telah berupaya mengikuti mekanisme yang diminta pemerintah daerah, termasuk memenuhi persyaratan administratif terkait status Plt.
"Kami dari awal sudah mengikuti apa yang menjadi kemauan pemerintah kota. Kami sudah memiliki ketua umum yang sah melalui proses Musorkot. Namun dianggap kurang sesuai dari pemerintah kota, kemudian mengundurkan diri dan diganti dengan saya sebagai Plt Ketua Umum," jelasnya.
Ia menambahkan, KONI kemudian diminta melakukan audiensi. Namun, tiga kali surat permohonan audiensi yang dikirimkan tidak mendapatkan jawaban.
Persoalan itu kemudian dibawa ke forum hearing bersama DPRD Kota Blitar. Dalam forum tersebut, menurut Elim, pihak DPRD memberikan respons positif dan rekomendasi telah disampaikan kepada pemerintah kota.
Namun, sampai saat ini, pihaknya mengaku belum mendapatkan tanggapan konkret.
Salah satu alasan yang sebelumnya disampaikan dalam hearing, kata Elim, adalah kebutuhan terhadap Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan status Plt dari tingkat provinsi.
"Pada waktu hearing mereka menyampaikan bahwa kami membutuhkan SK sah Plt dari provinsi. Sekarang SK itu sudah turun, semuanya sudah sesuai. Tetapi kantor sekretariat belum dikembalikan kepada kami dan anggaran juga belum turun," katanya.
Elim menilai persoalan tersebut semakin pelik karena9 saat ini sudah memasuki September 2026. Sementara KONI harus mempersiapkan berbagai agenda dan program pembinaan atlet.
Ia mengaku yang paling dikhawatirkan bukan kepentingan pribadi pengurus, melainkan nasib atlet dan insan olahraga yang membutuhkan kepastian dukungan anggaran.
"Ini sudah September. Kami sudah mempersiapkan program yang nanti akan dilaksanakan. Kami hanya kasihan kepada atlet-atlet dan insan olahraga. Itu saja yang kami kasihan.9 Tidak ada kejelasan apa pun sampai hari ini," tegasnya.
Menurut Elim, anggaran untuk olahraga sebenarnya sudah tersedia di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora). Bahkan, pada awal tahun anggaran tersebut sempat dicairkan untuk periode Januari hingga Maret sekitar Rp385 juta.
"Anggaran itu sudah ada di Dispora. Bahkan sempat cair pada awal tahun, Januari sampai Maret sekitar Rp385 juta. Seharusnya itu bisa cair dan anggaran itu sudah ada di Dispora," ungkapnya.
Elim juga mengungkapkan, persoalan tersebut) sebenarnya telah dibahas dalam forum bersama DPRD dan pemerintah daerah. Bahkan telah dibuat nota kesepakatan yang memuat sejumlah poin, termasuk mengenai pencairan anggaran dan pengembalian sekretariat KONI.
Nota kesepakatan tersebut, kata dia, telah ditandatangani dirinya selaku Plt Ketua Umum KONI, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim serta perwakilan Pemerintah Kota Blitar.
"Tadi sudah ditandatangani nota kesepakatan. Di situ ada poin segera mencairkan anggaran dan segera mengembalikan sekretariat KONI. Itu sudah ditandatangani oleh saya sebagai Plt Ketua Umum KONI, Ketua DPRD dan perwakilan dari pemerintah kota," jelas Elim.
Karena itu, Elim berharap kesepakatan tersebut benar-benar dijalankan oleh Pemkot Blitar.
"Kami sudah berusaha maksimal. Harapannya, dari kesepakatan tersebut8 pemerintah daerah tidak ingkar janji," tegasnya.
Elim menyebut pihaknya memberikan batas waktu hingga Senin (07/09/2026) agar ada kejelasan terkait persoalan tersebut.
Namun, apabila sampai batas waktu tersebut tidak ada kejelasan, KONI akan kembali melakukan pembahasan bersama seluruh pihak untuk menentukan langkah selanjutnya.
Elim menegaskan, KONI tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pihaknya memilih menempuh jalur komunikasi dan prosedur kelembagaan.
"Kami tidak pernah mengondisikan. Ini murni kemauan dari insan-insan olahraga. Saya hanya mempersilakan karena kami memang sudah menemui jalan buntu. Berbagai cara sudah kami lakukan, tetapi memang tidak ada jawabannya," ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Blitar dapat menanggapi persoalan tersebut secara dewasa dan segera memberikan solusi.
"Kami mengharap pemerintah daerah menanggapi ini secara dewasa. Jangan ada konflik-konflik yang tidak diinginkan," katanya.
Elim juga menyinggung perlunya komunikasi yang lebih baik antara KONI dan pemerintah daerah, termasuk dengan Wakil Wali Kota Blitar.
Menurutnya, KONI merupakan lembaga independen. Karena itu, pihaknya telah menempuh jalur resmi melalui surat audiensi maupun komunikasi melalui Dispora.
"Kami ini lembaga independen. Kami mengirimkan audiensi untuk bertemu dengan tujuan menyelesaikan persoalan, tetapi tidak ada balasan. Kami juga sudah menyampaikan melalui Dispora agar ditanyakan apa yang menjadi persoalan," jelasnya.
Ia berharap persoalan KONI segera diselesaikan karena keberadaan organisasi tersebut berkaitan langsung dengan pembinaan atlet dan keberlangsungan olahraga di Kota Blitar.
"Harapannya KONI ini benar-benar berjalan lancar karena unsur-unsurnya ada dalam eksekutif dan legislatif. Ada beberapa pengurus KONI yang juga anggota dewan, bahkan ada ketua cabor dari dewan. Tetapi kenyataannya masih seperti ini. Saya kira ini yang tidak membuat baik," pungkas Elim(*)
0 Komentar