Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen nota kesepakatan dalamRapat Paripurna DPRD yang digelar di Aula Rapat Kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar,Kamis (17/9/2026).Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, S.E.,- M.M ., didampingi Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari Dt. I.M. Nan Bapayuang Ameh dan Kamrita dan anggota DPRD
Agenda penting ini turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., unsur Forkopimda, Sekda Abdurrahman Hadi, para pimpinan OPD, Camat, Wali Nagari, hingga pimpinan BUMN/BUMD se-Kabupaten Tanah Datar.
Ketua DPRD Anton Yondra menegaskan bahwa persidangan telah memenuhi kuorum legalitas sesuai Pasal 130 Ayat (1) Huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD.
"Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar hari ini, Kamis 17 September 2026, dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2026 resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," ujar Anton Yondra .
Pengesahan Ranperda P-APBD TA 2026 ini merupakan muara dari pembahasan panjang tingkat kedua yang digenjot secara maraton sejak awal September 2026:
7 September 2026: Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terkait Ranperda P-APBD TA 2026.
8 September 2026: Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD.
10 September 2026: Tanggapan dan jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi.
11–15 September 2026: Pembahasan intensif Pembicaraan Tingkat I antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
16 September 2026: Perumusan dan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi.
Sebelum prosesi penandatanganan, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Nurhamdi Zahari Dt. I.M. Nan Bapayuang Ameh, membacakan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat Pertama. Langkah selanjutnya, dokumen yang telah disepakati ini dikirim ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk proses evaluasi sebelum resmi diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Belanja DaerahRp1.151.371.815.074,00 menjadi Rp1.370.623.372.468,30 Naik Rp219,25 Miliar
Defisit Anggaran—(Rp101.783.978.447,30)Ditutup Pembiayaan Netto
Penerimaan Pembiayaan Rp0,00 menjadi Rp105.983.978.447,30SiLPA Tahun Sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp4.200.000.000,00Penyertaan Modal
Pembiayaan Netto Rp101.783.978.447,30
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp189.802.505.995,00
Pajak Daerah: Rp56.608.954.356,00
Retribusi Daerah: Rp80.662.874.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp23.689.696.185,00
Lain-lain PAD yang Sah: Rp28.840.981.454,00
Pendapatan Transfer: Rp1.077.833.351.290,00
Transfer Pemerintah Pusat: Rp1.046.220.463.148,00
Transfer Antar Daerah: Rp31.612.888.142,00
Lain-Lain Pendapatan Sah: Rp1.203.536.736,00 (Hibah).
2. BELANJA DAERAH (Total: Rp1,370 Triliun)
Belanja Operasi: Rp1.066.203.447.672,00
Belanja Pegawai: Rp642.917.818.457,00
Belanja Barang dan Jasa: Rp391.131.406.045,00
Belanja Subsidi: Rp260.000.000,00
Belanja Hibah: Rp24.387.509.170,00
Belanja Bantuan Sosial: Rp7.506.714.000,00
Belanja Modal: Rp147.898.406.786,00
Peralatan dan Mesin: Rp43.772.062.309,00
Gedung dan Bangunan: Rp10.848.327.612,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi: Rp87.595.871.565,00
Aset Tetap Lainnya: Rp4.932.145.300,00
Aset Lainnya: Rp750.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp9.283.803.164,30
Belanja Transfer: Rp147.237.714.846,00
Belanja Bagi Hasil: Rp14.042.306.546,00
Belanja Bantuan Keuangan: Rp133.195.408.300,00
Alokasi Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Berikut perbandingan alokasi belanja OPD sebelum dan sesudah kesepakatan pembahasan:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Rp456.335.281.763,00 - Rp456.181.705.763,00
Dinas Kesehatan: Rp156.611.353.040,00 (Tetap)
RSUD: Rp116.703.525.560,00 (Tetap)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan: Rp138.974.811.467,00 - Rp138. 664.811- .467, 00
Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan LH: Rp19.870.589.205,00 - Rp19.770.589.205,00
Satpol PP dan Damkar: Rp15.522.526.373,00 ➔ Rp15.472.526.373,00
BPBD: Rp7.359.867.968,00 -Rp7.384.867.968,00
Kesbangpol: Rp5.656.325.562,00 - Rp5.681.325.562,00
Dinas Sosial, PPPA: Rp18.237.679.935,00 menjadi Rp18.256.679.935,00
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian: Rp7.481.262.659,00 (Tetap)
Dinas Pangan dan Perikanan: Rp7.963.195.740,00 (Tetap)
Disdukcapil: Rp4.498.362.728,00 (Tetap)
DPMD PPKB: Rp12.798.244.037,00 (Tetap)
Dinas Perhubungan: Rp19.935.686.268,00 (Tetap)
Dinas Kominfo: Rp5.240.153.438,00 menjadi Rp5.290.153.438,00
Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan: Rp6.706.223.237,00 menjadi Rp 6.696.223.237,00
DPM-PTSP: Rp4.982.797.259,00 (Tetap)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Rp3.686.981.197,00 - Rp3.701.981.197,00
Dinas Parpora: Rp20.358.103.893,00 - Rp20.408.103.893,00
Dinas Pertanian: Rp24.669.090.234,00 (Tetap)
Sekretariat Daerah: Rp42.559.248.869,00 - Rp43.039.248.869,00
Sekretariat DPRD: Rp43.415.745.298,00 - Rp43.765.745.298,00
Baperlitbang: Rp6.971.294.872,00 - Rp7.091.294.872,00
BPKD: Rp175.361.640.259,30 - Rp175.286.216.259,30
Bapenda: Rp7.845.372.920,00 (Tetap)
BKPSDM: Rp4.507.652.604,00 (Tetap)
Inspektorat: Rp8.421.730.304,00 - Rp8.486.730.304,00.
Alokasi Anggaran Belanja Tingkat Kecamatan
Sementara itu, alokasi anggaran belanja di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar disepakati tetap/tidak mengalami perubahan pascapembahasan:
Kecamatan Pariangan: Rp3.653.527.745,00
Kecamatan X Koto: Rp2.011.152.589,00
Kecamatan Batipuh: Rp2.011.152.589,00
Kecamatan Tanjung Emas: Rp1.958.410.008,00
Kecamatan Batipuh Selatan: Rp1.907.250.401,00
Kecamatan Padang Gantiang: Rp1.896.956.468,00
Kecamatan Sungai Tarab: Rp1.894.840.766,00
Kecamatan Lintau Buo: Rp1.829.885.260,00
Kecamatan Lima Kaum: Rp1.823.776.131,00
Kecamatan Rambatan: Rp1.782.584.444,00
Kecamatan Salimpaung: Rp1.762.430.875,00
Kecamatan Sungayang: Rp1.639.292.990,00
Kecamatan Lintau Buo Utara: Rp1.626.344.740,00
Kecamatan Tanjung Baru: Rp1.605.058.831,00
Apresiasi Bupati dan Penyelarasan Target
Dalam Pendapat Akhirnya, Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran pimpinan dan anggota DPRD yang bekerja keras menuntaskan tiap tahapan anggaran.
Bupati menjelaskan, P-APBD TA 2026 ini disusun untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta menyinkronkan alokasi belanja dengan program-program prioritas pembangunan masyarakat hingga akhir tahun anggaran APBD TA 2026. (MailisJ)
0 Komentar