Kantor wali nagari Jaho foto : Mailis
Pemerintah Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, menyayangkan sikap instansi terkait yang tidak melibatkan pemerintah nagari dan masyarakat setempat dalam perencanaan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru.
Kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Nagari Jaho, Jonneidi Dt. Tumbijo, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di aula kantor nagari setempat, Kamis (3/9/2026).
Jonneidi menegaskan, pada dasarnya masyarakat Nagari Jaho mendukung penuh proyek strategis nasional (PSN) tersebut demi memacu pertumbuhan ekonomi serta konektivitas antarwilayah. Namun, ia menyesalkan belum adanya ruang diskusi maupun sosialisasi resmi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan pihak pengembang.
"Masyarakat Nagari Jaho pada prinsipnya sangat mendukung pembangunan jalan tol Padang–Pekanbaru ini. Namun, sampai hari ini belum ada satu kali pun kami diajak duduk bersama atau bermusyawarah oleh OPD terkait," tegas Jonneidi di hadapan peserta Musrenbang.
Keterlibatan masyarakat dan pemangku adat dinilai sangat krusial karena menyangkut marwah nagari. Berdasarkan peta rencana kerja yang beredar, trase lintasan pembangunan jalan tol dipastikan menerabas wilayah serta lahan milik warga Nagari Jaho.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan sepihak tanpa dialog terbuka berpotensi memicu konflik di kemudian hari, khususnya terkait dampak lingkungan, sosial, hingga proses ganti rugi pembebasan lahan.
Pihaknya bersama unsur Niniak Mamak, pemangku adat, dan tokoh masyarakat Nagari Jaho telah menggelar musyawarah internal. Seluruh elemen sepakat mendukung proyek ini asalkan dilibatkan secara transparan sejak tahap perencanaan. Bahkan, pihak nagari secara swadaya mulai mendata lahan warga yang berpotensi terdampak agar akurat dan sesuai regulasi.
Namun, jika penyelenggara proyek tetap mengabaikan komunikasi publik, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari (Pemnag), Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), dan warga Nagari Jaho secara tegas akan menolak memberikan persetujuan.
"Kami hanya berharap bisa diajak berdiskusi dari awal secara transparan. Tapi kalau tetap tidak diajak musyawarah, bersama Kerapatan Adat dan tokoh masyarakat, kami tidak akan menyepakati pembangunan tol yang melewati wilayah Nagari Jaho," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, OPD teknis terkait maupun tim pelaksana pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru belum memberikan konfirmasi atau keterangan resmi apa pun kepada Wali Nagari dan KAN Jaho. (MJ)
0 Komentar