Mempercepat laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo kembali diteguhkan. Melalui Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Tanah Datar, Senin (16/11), pihak legislatif dan eksekutif secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari Nurhamdi Zahari, Dt. I. M. Nan Bapayuang Ameh dan Kamrita. Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Wali Nagari, serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Membuka jalannya persidangan, Ketua DPRD Anton Yondra menegaskan bahwa agenda paripurna ini merupakan puncak dari rangkaian panjang pembahasan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Persidangan hari ini menjadi tahapan akhir pembicaraan tingkat II dalam mengambil keputusan terhadap Ranperda APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2027. Proses ini kita sahkan melalui penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD," ungkap Anton Yondra.
Dalam penyampaian pendapat akhir Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas dedikasi serta sinergi konstruktif selama proses pembahasan berlangsung.
Bupati memaparkan, struktur APBD 2027 dirumuskan secara cermat dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2027, PMK Nomor 2 Tahun 2026 terkait indikator kinerja daerah dan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Surat Kemenkeu Nomor S-95/PK/2026 mengenai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang telah diselaraskan dengan kesepakatan KUA-PPAS sejak 5 Agustus 2026 lalu.
Menurut Bupati, postur APBD 2027 dirancang untuk memastikan terpenuhinya belanja wajib (mandatory spending) yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga, mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur pelayanan publik.
"Selain pemenuhan standar pelayanan minimal, APBD 2027 juga menjadi instrumen penting untuk menyukseskan program prioritas nasional di daerah. Mulai dari percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis, hingga penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Eka Putra.
Ia menambahkan, pemanfaatan hasil pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya (earmarking) juga diarahkan secara terukur agar selaras dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menutup sambutannya, Bupati Eka Putra memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tanah Datar agar segera bersiap mengeksekusi program kerja tahun 2027 dengan penuh integritas.
"Saya minta seluruh kepala perangkat daerah dan ASN meningkatkan profesionalisme kerja dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan. Hindari segala bentuk perbuatan melawan hukum, bangun kerja sama tim yang solid, ciptakan iklim kerja yang kondusif, serta hadirkan inovasi demi mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar," pungkasnya. (MailisJ)



0 Komentar