Wakil Ketua DPRD Iqra Chissa Putra Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban DPRD Atas Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Pendidikan Dan Perlindungan Petani

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO9QUkhPPf2L-AoR5yRP4L9yqaUzfe0wVkQCwXnuT_Q_tnVcuGm_lKdqnXUPmkXtilTC0Au7oL0E2Fwpfui_fB_y2gL1DZjdf1So0GdUlSdd2x3n130IOTmmrP6QNcbb1ZcKNC8bDKrC5UJ-JcmvcWYYSJNR35mykP__MNjPfAWPGyLFu9VYibCSKGC6w/s500/%20Mit.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO9QUkhPPf2L-AoR5yRP4L9yqaUzfe0wVkQCwXnuT_Q_tnVcuGm_lKdqnXUPmkXtilTC0Au7oL0E2Fwpfui_fB_y2gL1DZjdf1So0GdUlSdd2x3n130IOTmmrP6QNcbb1ZcKNC8bDKrC5UJ-JcmvcWYYSJNR35mykP__MNjPfAWPGyLFu9VYibCSKGC6w/w640-h384-rw/%20Mit.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</b></span><div style="text-align: justify;">DPRD Sumbar adakan Rapat Paripurna dengan  dua agenda  sekaligus. Rabu (13/5/2026), di ruang sidang utama DPRD Sumbar  di jalan Katab Sulaiman Padang . Dimana DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang dinilai penting bagi pembangunan daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.Agenda penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan gubernur terhadap Ranperda Pendidikan dan </div><div style="text-align: justify;">   Perlindungan Petani,  </div><div style="text-align: justify;">2, Jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Penyelenggaraan Jalan </div><div style="text-align: justify;">     Provinsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat ini di pimpim oleh wakil ketua  DPRD <span style="background-color: white; color: #656565; font-family: Lato, "Segoe UI", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: left;"> </span><span style="background-color: white; font-family: Lato, "Segoe UI", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: left;">Iqra Chissa Putra</span> . Ia mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari paripurna sebelumnya pada 11 Mei 2026, saat gubernur menyampaikan pendapat, saran, dan tanggapan terhadap dua Ranperda usul prakarsa DPRD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kedua Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Iqra dalam sidang paripurna.Menurutnya, gubernur memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD dalam meng usulkan perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ran perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Ranperda pendidikan, pemerintah daerah menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau, pengembangan pendidikan vokasi, pendidikan inklusif, perlindungan tenaga pendidik, hingga pendidikan aman bencana. Selain itu, aturan yang dibahas juga diminta tetap selaras dengan kewenangan daerah, kemampuan fiskal, dan kebijakan nasional agar implementasinya berjalan efektif tanpa tumpang tindih regulasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara pada Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perhatian difokuskan pada kebutuh an riil daerah, mulai dari subsidi pertanian, irigasi, pemasaran hasil tani, penyuluhan, hingga penguatan kelembagaan petani. Pemerintah berharap regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek implemen tasi di lapangan.Iqra menegaskan, berbagai catatan dan masukan dari gubernur menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Masukan tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang tepat sasaran bagi masyarakat,” katanya.Dalam rapat yang sama, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menjelaskan bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi disusun dengan mengacu pada kebijakan, norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Vasko, Ranperda tersebut diarahkan untuk mendukung konektivitas wilayah, keselamatan jalan, pengendalian kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), pengembangan sistem transportasi, hingga penguatan tata kelola infrastruktur jalan yang berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Ranperda juga akan disinkronkan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), inovasi pembiaya an infrastruktur, serta perencanaan jaringan jalan nasional dan tata ruang wilayah nasional.“Penyeleng garaan jalan provinsi diharapkan berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah di Sumatera Barat,” jelas Vasko.( Rk)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Wakil Ketua DPRD Iqra Chissa Putra Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban DPRD Atas Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Pendidikan Dan Perlindungan Petani

Realitakini.com-Padang DPRD Sumbar adakan Rapat Paripurna dengan  dua agenda  sekaligus. Rabu (13/5/2026), di ruang sidang utama DPRD Sumbar...

Read more »

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Terima Audiensi Masyarakat Terkait Pembangunan Yang Diduga Menyerupai Kelenteng Di Kawasan Wisata Mandeh,

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO8yUpGiQzOyumF5buZcsNwiziZMjcuDp8RLET1lAQToBGjHRB4gib6t_9hzw7JErp8lZr32nqnpBN0FyEI2x3j1GPSj2XQp215046hJXu1KK0okFWk3Dykj94BBWcLXyc19jKpFKIGFBjxNPWHGSsm7fMRxrBKCDnfxN98EBdfPTn6Vhy2Cm6dQWj-DM/s500/%20gan.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO8yUpGiQzOyumF5buZcsNwiziZMjcuDp8RLET1lAQToBGjHRB4gib6t_9hzw7JErp8lZr32nqnpBN0FyEI2x3j1GPSj2XQp215046hJXu1KK0okFWk3Dykj94BBWcLXyc19jKpFKIGFBjxNPWHGSsm7fMRxrBKCDnfxN98EBdfPTn6Vhy2Cm6dQWj-DM/w640-h384-rw/%20gan.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </b><div><div style="text-align: justify;">Aspirasi masyarakat terkait pembangunan bangunan yang diduga menyerupai kelenteng di kawasan wisata Mandeh, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, mengemuka dalam audiensi bersama DPRD Sumatera Barat, Selasa (13/5/2026).Audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama Ketua Komisi V Lazuardi, anggota Komisi V Mario Syahjohan, Zakzai Kasni, dan Sri Komala Dewi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir perwakilan OPD dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selat an, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata Sumbar, Dinas Pariwisata Pessel, serta Asisten II Setdakab Pessel mewakili bupati.Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa seluruh proses pem- bangunan di daerah harus tetap memperhatikan aturan hukum, kondisi sosial masyarakat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, Sumatera Barat memiliki kekhususan yang telah diakui secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang menegaskan filosofi hidup- masyarakat Minangkabau yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 disebutkan bahwa Sumatera Barat diakui dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Karena itu, setiap pembangunan dan investasi yang masuk tentu perlu memperhatikan kearifan lokal, budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat,” ujar Muhidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, DPRD Sumbar pada prinsipnya mendukung investasi dan pembangunan daerah demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun kegaduhan di tengah masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin suasana tetap kondusif. Aspirasi masyarakat harus didengar, pemerintah daerah juga harus memberikan penjelasan secara terbuka, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijaksana, melalui dialog dan musyawarah bersama,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di akhir pertemuan, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syahjohan menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menyurati Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak investor.Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik-baik, sesuai aturan dan tetap menjaga ketenangan masyarakat. DPRD Sumbar akan mengawal aspirasi warga dan meminta semua pihak menahan diri sambil menunggu kejelasan administrasi serta hasil koordinasi bersama,” tegasnya.(* Rk)</div></div>

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Terima Audiensi Masyarakat Terkait Pembangunan Yang Diduga Menyerupai Kelenteng Di Kawasan Wisata Mandeh,

Realitakini.com-Padang  Aspirasi masyarakat terkait pembangunan bangunan yang diduga menyerupai kelenteng di kawasan wisata Mandeh, Kecamata...

Read more »

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Dua Agenda Sekaligus

<div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOjCFOrXeH5bE-Pnei8e-GsmtCI9tVEgOQH624BaxJhL5fwK1lxw3zmd3ar2lHPyi9nkfY1WuLTBcjDtRj-OCBETNM5aTpPA73zJHPmP9ovJ176NsN8iRGuStMfLS6VuRAS4YpgHQOwTEncHikxI-UJT8NpXs7rzSWxPM48qclOVuu340lljqjgI7AxoY/s500/%20Ibu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOjCFOrXeH5bE-Pnei8e-GsmtCI9tVEgOQH624BaxJhL5fwK1lxw3zmd3ar2lHPyi9nkfY1WuLTBcjDtRj-OCBETNM5aTpPA73zJHPmP9ovJ176NsN8iRGuStMfLS6VuRAS4YpgHQOwTEncHikxI-UJT8NpXs7rzSWxPM48qclOVuu340lljqjgI7AxoY/w640-h384-rw/%20Ibu.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang -</b></div><div><div style="text-align: justify;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan dengan dua agenda sekaligus :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1.  Penyampaian tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019       </div><div style="text-align: justify;">     tentang.Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Sekali</div><div style="text-align: justify;">     gus penyam paian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalana  </div><div style="text-align: justify;">     Provinsi, Senin (11/6/2026) di ruang Sidang Utam</div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna dipimpin lansung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Iqra Chissa  dan Nanda Satria, Sekwan Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Dahrul Idris serta anggota dewan yang hadir sesuai quorum rapat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri Gubernur Mahyeldi serta jajaran OPD dan unsur For kopimda Sumbar Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas capaian pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5 07% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Capaian tersebut merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa roda pembanqunan daerah bergerak secara positif di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan proses pemulihan pascabencana yano masih berlangsung pada saat ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertumbuhan ekonomi ini tentu tidak hadir dengan sendirinya, melainkan melalui kerja keras, konsis tensi kebijakan, penquatan tata kelola pemerintahan, serta sinerg antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami memandang bahwa capaian ini menjadi modal strategis untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Muhidi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2, Penyampai Padangan Fraksi</div><div style="text-align: justify;">    Dalam rapat tersebut. seluruh fraksi DPRD Sumbar menyampaikan berbagai catatan, kritik, dan </div><div style="text-align: justify;">    Fraksi PDI Perjuangan-PKB menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan jalan dengan</div><div style="text-align: justify;">    strategis nasional, peningkatan anggaran infrastruktur,serta pemerataan pembangunan hingga daerah</div><div style="text-align: justify;">    kendaraan ODOL dan mendorong peningkatan alokasi pajak kendaraan untuk infrastruktur jalan.</div><div style="text-align: justify;">    terisolir seperti Kepulauan Mentawai. Fraksi juga menyoroti tingginya kerusakan jalan akibat </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Fraksi NasDem menyoroti lemahnya pengawasan kendaraan bertonase berlebih, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. NasDem juga meminta kejelasan mekanisme sanksi penanganan darurat infrastruktur serta percepatan pembangunan jalan vital seperti kawasan Sicincin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fraksi Golkar menilai persoalan utama infrastruktur terletak pada arah kebijakan anggaran dan lemah nya penegakan aturan ODOL. Golkar juga menyoroti banyaknya ruas jalan rusak serta minimnya fasilitas keselamatan seperti rambu dan penerangan jalan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fraksi PKS menegaskan jalan sebagai urat nadi ekonomi dan menekankan pentingnya keselamatan serta mitigasi bencana, PKS juga menyoroti lemahnya pengawasan Rumija, keterbatasan pemeliharaan jalan, serta perlunya sanksi tegas terhadap pelanggaran muatan kendaraan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fraksi Gerindra menyoroti data kerusakan jalan yang masih tinggi serta belum teqasnya kewajiban perusahaan pengguna jalan. Gerindra juga meminta penguatan audit jalan, digitalisasi data infrastruktur, serta skema pembiayaan jangka panjang termasuk kontribusi perusahaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fraksi PPP menekankan aspek keselamatan, percepatan perbaikan jalan rusak, serta perhatian terhadap kawasan warisan dunia Sawahlunto (WTBOS). PPP juga menyoroti belum terbentuknya badan pengelola kawasan tersebut dan meminta peningkatan akses ialan wisata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat dalam tanggapannya menyampaikan bahwa Ranperda pen didikan dan petani merupakan sektor strategis yang harus disusun secara selaras dengan regulasi nasional, kemampuan daerah, dan kebutuhan masvarakat. Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan data, harmonisasi aturan, serta efektivitas implementasi di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur berharap seluruh Ranperda yang dibahas dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, tidak tumpang tindih, serta benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan lanjutan dapat menghasilkan kebijakan yang memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan pertanian, serta mendorong <esejahteraan masvarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.(* RK)</div></div>

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Dua Agenda Sekaligus

Realitakini.com-Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan dengan dua agenda se...

Read more »

Lima Bulan Pascabencana, Endarmy Soroti Jembatan Anduriang Belum Diperbaiki

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFT1mQ2FO0D2qYXGuBwQ9y4NIQJE_EkpRsPp-26NGpsm21wXl0V9QAhZax7JfV7IarsHfxRIzE31fZs_XxxEdCf4ewZ8Dm7Pnmkg9FlvvwEjFRVlHp_XugG5x7I3kQncwmASDvROKCO844nI4suiTceJNhclhJgDnTPV-owa_tA-O1pMK6LbKqA29vWcs/s500/%20END.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFT1mQ2FO0D2qYXGuBwQ9y4NIQJE_EkpRsPp-26NGpsm21wXl0V9QAhZax7JfV7IarsHfxRIzE31fZs_XxxEdCf4ewZ8Dm7Pnmkg9FlvvwEjFRVlHp_XugG5x7I3kQncwmASDvROKCO844nI4suiTceJNhclhJgDnTPV-owa_tA-O1pMK6LbKqA29vWcs/w640-h384-rw/%20END.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Endarmi anggota DPRD Sumbar saat rapat paripurna </span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b><div><div style="text-align: justify;">Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hj. Endarmy menyoroti belum diperbaikinya Jembatan Anduriang di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, meski bencana banjir bandang telah berlalu selama lima bulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Endarmy, jembatan tersebut merupakan akses vital masyarakat yang menghubungkan Nagari Anduriang dan Nagari Kayu Tanam. Sebelum rusak akibat banjir bandang, jembatan itu menjadi jalur utama warga dan pelajar untuk beraktivitas setiap hari.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jembatan ini sangat penting bagi masyarakat. Sebelum rusak, akses itu menjadi satu-satunya jalur utama warga dan pelajar di dua nagari,” kata Endarmy saat diwawancarai, Senin (11/5).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Politisi dari daerah pemilihan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu menjelaskan, hingga kini masyarakat masih menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai. Kondisi tersebut dinilai mem bahayakan, terutama saat debit air meningkat dan arus sungai deras.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski terdapat jalur alternatif, Endarmy menyebut akses tersebut memerlukan waktu tempuh lebih lama karena jaraknya cukup jauh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Akses lain ada, akan tetapi butuh waktu dan jaraknya lebih jauh,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">DPRD Dorong Jembatan Darurat</div><div style="text-align: justify;">Endarmy meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membantu aktivitas masyarakat. Ia mendorong pembangunan jembatan darurat sebagai solusi jangka pendek agar mobilitas warga kembali normal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, ia juga meminta pemerintah melakukan normalisasi sungai guna mempercepat pemulihan pascabencana di kawasan tersebut.Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat tidak terus terganggu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui, Jembatan Anduriang mengalami rusak berat setelah diterjang banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025. Hingga kini, warga masih menunggu realisasi perbaikan dari pemerintah. (*)</div></div>

Lima Bulan Pascabencana, Endarmy Soroti Jembatan Anduriang Belum Diperbaiki

Endarmi anggota DPRD Sumbar saat rapat paripurna  Realitakini.com-Padang Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hj. Endarmy menyoroti belum d...

Read more »

Wakil Ketua DPRD Sumbar: Perjuangan Pemko Padang Masuk UNESCO Creative Cities Network Bukan Sekedar Ikhtiar Besar Tapi Mengangkat Marwah Budaya Kuliner Minangkabau

<div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYSEiAmyD5ePuGFyZSfd2fcYYmBqlPHZagqYxXeh1iTToD8WVtKYrvxDEiscJZvRibnXinvRc6iLcoffwoP15IrmNP73b3xtt69l4RFzF5XimLwm7kM7Z8l_bwRmoplIgUqo-bHpf0wbROENJbFF0dfDSXuPIr3j-G-kSFnCON2urLJYTDz0idgWfFbQQ/s500/%20Kar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYSEiAmyD5ePuGFyZSfd2fcYYmBqlPHZagqYxXeh1iTToD8WVtKYrvxDEiscJZvRibnXinvRc6iLcoffwoP15IrmNP73b3xtt69l4RFzF5XimLwm7kM7Z8l_bwRmoplIgUqo-bHpf0wbROENJbFF0dfDSXuPIr3j-G-kSFnCON2urLJYTDz0idgWfFbQQ/w640-h384-rw/%20Kar.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</b></div><div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network (UCCN) kategori City of Gastronomy tahun 2027. Menurutnya, upaya tersebut menjadi momentum strategis mengangkat budaya dan kuliner Minangkabau ke panggung internasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nanda menilai, perjuangan Pemko Padang menjadikan Kota Padang sebagai kota gastronomi dunia bukanlah sekadar agenda seremoni atau pencapaian administratif semata, melainkan bagian dari ikhtiar besar mengangkat marwah budaya Minangkabau melalui kekuatan kuliner yang telah lama mendunia. “Ini bukan hanya tentang Kota Padang, tetapi tentang bagaimana Sumatera Barat memperlihatkan identitas dan kekuatan budayanya kepada dunia internasional. Kuliner Minangkabau memiliki sejarah panjang, filosofi, nilai sosial, hingga kekuatan ekonomi yang sangat besar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena itu, DPRD Sumbar memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang sedang diperjuangkan Pemko Padang,”ujar Nanda Satria saat diwawancarai,Senin (11/5).Disebut Nanda, pengakuanUNESCO  nantinya akan menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan wisata budaya dan gastronomi nasional. Dampaknya, ini  diyakini tidak hanya akan dirasakan sektor pariwisata, tetapi juga akan menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari pelaku UMKM,- industri kreatif, petani, hingga sektor jasa pendukung lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita ingin kekayaan kuliner Minang tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga karena ekosistem budayanya yang kuat dan berkelanjutan. Tradisi seperti makan bajamba, nilai kebersamaan dalam budaya urang awak, hingga proses pengolahan makanan tradisional merupakan kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah lain,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nanda juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, komunitas kreatif, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam mengawal seluruh tahapan seleksi UCCN yang dikenal ketat dan kompetitif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita tentu berharap seluruh elemen bergerak bersama. Ini momentum besar bagi daerah.Ketika Padang berhasil masuk dalam jaringan kota kreatif dunia UNESCO, maka dampaknya akan menjadi kebangga an sekaligus peluang ekonomi yang sangat luas bagi Sumatera Barat,” tutupnya. Sekaitan dengan ini, Pemko Padang terus mempercepat langkah untuk mewujudkan visi sebagai pusat kuliner nasional sekaligus kandidat kuat representasi Indonesia dalam jejaring kota kreatif dunia, UNESCO  Creative Cities Network (UCCN), untuk kategori City of Gastronomy pada tahun 2027 mendatang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keseriusan ini mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Republik Indonesia.Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan bahwa keinginan menjadikan Kota Padang sebagai pusat kuliner nasional akan semakin memperkuat jati diri daerah tersebut sebagai wilayah dengan keberagaman gastronomi yang kaya dan bernilai jual tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan bahwa kekayaan gastronomi Minangkabau tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga mampu memenuhi standar global dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," ujar Menteri Ekraf dalam audiensi bersama jajaran Pemerintah Kota Padang di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Kamis (7/5) lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kementerian Ekraf berkomitmen untuk turun tangan langsung mendampingi daerah dalam mengoptima lkan identitas kreatifnya, guna mendongkrak reputasi ekonomi kreatif nasional di kancah dunia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sinergi ini adalah komitmen kita bersama untuk mengawal seleksi nominasi UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027. Kami akan mendampingi Pemerintah Kota Padang agar persiapan teknis serta dokumen yang disusun sesuai dengan standar internasional UNESCO," tegas Teuku Riefky Harsya. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas masukan serta kesediaan Kementerian Ekraf untuk mengawal tahapan seleksi tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia turut memaparkan kekuatan warisan budaya (cultural heritage) yang menjadi modal utama Kota Padang untuk bersaing di level global. Kekayaan tersebut tidak terbatas pada kelezatan hidangan ikonik seperti rendang, sate padang, gulai, dan sambal lado, tetapi juga mencakup tradisi sosial masyarakat seperti makan bajamba serta akulturasi budaya urang padang jalan barampek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kementerian Ekraf memberikan dukungan yang sangat krusial bagi kami untuk meningkatkan standar ekosistem kuliner berkelanjutan, mengingat Padang memiliki kekayaan kuliner yang lengkap dan telah diakui oleh dunia," ungkap Fadly Amran.Audiensi strategis ini merupakan tindak lanjut dari adendum Berita Acara Hasil Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) Kota Padang pada Februari 2026 lalu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adendum tersebut secara resmi memindahkan fokus pengembangan ekonomi kreatif Kota Padang dari subsektor seni pertunjukan ke subsektor kuliner. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang permohonan pendampingan dari daerah kepada pusat untuk menghadapi tahapan seleksi UCCN 2027, mulai dari tahapan sosialisasi, pengisian dossier, hingga seleksi administrasi dan substansi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah akselerasi ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dikawal oleh elemen kolaborasi yang solid. Turut hadir mendampingi Wali Kota Padang dalam delegasi tersebut antara lain Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yeni Yuliza, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Padang Wirdanis, Dr. Haris Satria, serta Ramani yang hadir mewakili komunitas kuliner lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dukungan penuh juga mengalir dari unsur legislatif yang terjun langsung mengawal jalannya audiensi dan memastikan dukungan regulasi serta penganggaran. Tampak hadir dalam rombongan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra, serta Anggota DPRD Kota Padang Argi Putra Finalo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika berhasil menembus dan ditetapkan dalam jaringan UCCN kelak, Kota Padang akan menyusul jejak kota-kota kreatif Indonesia lainnya yang telah lebih dahulu diakui oleh UNESCO.Kota-kota tersebut antara lain Pekalongan, Surakarta, dan Ponorogo (kota kerajinan dan kesenian), Bandung (kota desain), Ambon (kota musik), Jakarta (kota literasi), serta Malang (kota kreatif seni media). (*RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Wakil Ketua DPRD Sumbar: Perjuangan Pemko Padang Masuk UNESCO Creative Cities Network Bukan Sekedar Ikhtiar Besar Tapi Mengangkat Marwah Budaya Kuliner Minangkabau

Realitakini.com-Padang Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pada...

Read more »