Belajar Pola Kerja Legislatif Sumbar Selama Pandemi. Komisi V DPRD Riau datagi DPRD Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4adSsVKQUbBwthWNRClR-SWn7WxUCvnp8lBGLv8jc0iynqqc-SxiRjQTWtU1z0cmODpYznedCHbWVgNiTZqx8JTY4OnUuMlHXUUV2Mo1n_GDHWZRN_eusTYMhuzTz-_5hO0HPtEL7E5Q/s1600/iau.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4adSsVKQUbBwthWNRClR-SWn7WxUCvnp8lBGLv8jc0iynqqc-SxiRjQTWtU1z0cmODpYznedCHbWVgNiTZqx8JTY4OnUuMlHXUUV2Mo1n_GDHWZRN_eusTYMhuzTz-_5hO0HPtEL7E5Q/s640-rw/iau.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Realitakini.com- Sumbar</div> <div style="text-align: justify;"> Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (17/7).Maksud dari kedatangan tersebut, untuk mempelajari pola kerja legislatif terkait penganggaran dan penyusunan peraturan daerah (Perda), selama masa Pandemi Corona (Covid-19).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat   pertemuan itu mengatakan. Dalam pola pengalihan anggaran gubernur diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh pemerintah pusat, pelaksanaan pengalihan telah dilakukan dua kali. Untuk penanganan Covid-19 Sumbar fokus mengambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> " Dari komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar, PAD tahun 2020 sebesar 2,9 triliun. Sejumlah dana alokasi khusus dan umum terpotong, " katanya.  Dia mengatakan dalam menanggulangi dampak ekonomi masyarakat selama pandemi, pemerintah daerah membantu 25 ribu lebih masyarakat sebesar Rp 600 ribu per tiga bulan.  Pada tahap pertama diberikan Rp 1,2 juta tahap berikutnya Rp 600. Pengalihan anggaran memang besar,  bahkan 70 persen dana pokok pikiran (pokir) disisir. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> " Kita berharap pendemi, segera berlalu agar seluruhnya pulih seperti biasa, " harapnya. Terlepas dari pendemi, DPRD Sumbar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memikirkan anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Selama pengalihan anggaran dilakukan selalu dilaporkan kepada DPRD. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait program legislasi daerah (Prolegda)  tahun 2020, Sumbar membahas 18 rancangan peraturan daerah (Ranperda) 10 dari pemerintah daerah, lima inisiatif dan tiga merupakan kumulatif terbuka." Dari ketersediaan waktu dan pertimbagan anggaran, target itu sulit tercapai," katanya Dia mengatakan dari beberapa tahun terakhir DPRD Sumbar hasilkan 120 produk hukum daerah (Perda). Semoga setelah pandemi berlalu kembali lebih produktif. Kedatangan Komisi V DPRD Riau juga disertai sejumlah anggota yang tergabung dalam bada pembentukan peraturan daerah (Bapemperda). Dalam kesempatan itu,  turut hadir ketua Bapemperda DPRD Sumbar Hidayat dan Wakilnya Rafdinal. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hidayat mengatakan,  setiap tahun seluruh komisi ditargetkan memiliki Ranperda inisiatif. Pada tahun ini,  pembahasan Ranperda mempertimbangkan kualitas. Keterbatasan waktu mempengaruhi pola pembahasan, sehingga DPRD Sumbar produktivitas menurun. Terkait ini, katanya,  DPRD tetap akan menyelesaikan setengah dari Ranperda yang masuk dalam Prolegda 2020. " Jika tidak diselesaikan akan mempengaruhi Silpa juga nantinya, " tukas Hidayat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy Yatim mengatakan tujuan utama ke Sumbar untuk mempelajari pola kerja dewan selama pandemi.  Untuk Provinsi Riau anggaran tersedot untuk penanggulangan Covid-19, kondisi itu mempengaruhi pola penyusunan anggaran pada APBD Perubahan. " DPRD Riau perlu mengetahui bagaimana konsep Sumbar sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana sistem pengawasan DPRD ketika kewenangan diberikan seluasnya pada gubernur, " katanya. (w*) </div> <br /> <br /> <br /></div>

Belajar Pola Kerja Legislatif Sumbar Selama Pandemi. Komisi V DPRD Riau datagi DPRD Sumbar

Realitakini.com- Sumbar Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)...

Read more »

Jalur Optimalisasi Disdik Sumbar Membuat Kepala Sekolah SMA Dan SMK Swasta Di Sumbar Bersuara

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDl377zZt6LdBUHD5MTYFAnI3nqgt4GgcW9j_YOZrymPMUAiNz7IGyTCENxcBd8kevtD2q_Kk0NE3cWg4KFm0oHkuHqxr395ah1wKWQ-9YRLEXPkGQY0ILIHIzyjKdEMnD7pth6nF7KFg/s1600/PSB.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDl377zZt6LdBUHD5MTYFAnI3nqgt4GgcW9j_YOZrymPMUAiNz7IGyTCENxcBd8kevtD2q_Kk0NE3cWg4KFm0oHkuHqxr395ah1wKWQ-9YRLEXPkGQY0ILIHIzyjKdEMnD7pth6nF7KFg/s640-rw/PSB.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Realitakini.com -Sumbar </div> <div style="text-align: justify;"> Dinas Pendidikan Sumbar membuka pendaftaran calon peserta didik baru (PPDB) melalui jalur optimalisasi daya tampung non zonasi. Keputusan melakukan penambahan daya tampung 1.892 orang peserta didik baru di 46  sekolah negeri tersebut membuat Kepala sekolah SMA dan SMK swasta di Sumbar bersuara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut, Musyawarah Kepala Sekolah Swasta (MKKS) se Sumbar mendatangi Komisi V DPRD Sumbar dan Ombudsman Perwakilan Sumbar, Kamis (16/7).Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKS) SMK Swasta Kota Padang, Nofrizal M.Pd mengatakan, keputusan penambahan daya tampung sekolah negeri yang dilakukan dinas pendidikan Sumbar  tersebut dinilai sangat berdampak besar terhadap sekolah SMA dan SMK swasta yang akan semakin kesulitan mendapatkan calon siswanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Keputusan MKKS SMA dan SMK di Sumbar mengadukan persoalan ini ke DPRD Sumbar dan Ombudsman Sumbar merupakan  hasil kesepakatan kami dengan beberapa  kepala sekolah swasta di Sumbar,” ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia menyebutkan diantaranya hal yang membuat mereka keberatan adalah, surat dari Gubernur untuk penambahan daya tampung tersebut. Hal itu dinilai baru berupa surat permohonan, namun kepala dinas pendidikan langsung mengeksekusi dengan telah membuka pendaftaran untuk daya tampung, ini dianggap suatu pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti dengan aturan yang berlaku.“Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Sumbar cukup satu tahap. Jangan ada tahap satu, tahap dua, bahkan sampai tahap tiga, dan setelah tahap online jangan  ada  tahap offline,” jelasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sekretaris FKKS Sumbar ini juga mengungkapkan untuk jumlah siswa jangan sampai melanggar Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jumlah maksimum peserta didik setiap rombongan belajar (Rombel) 36 siswa, bukan 40 siswa. Jumlah Rombel juga jangan melebihi dari 9 lokal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami berharap Ombudsman nanti dapat menindaklanjuti surat Disdik ini karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami  juga akan melakukan pertemuan dengan Komisi V DPRD Sumbar untuk membahas hal serupa tentang PPDB ini,” ungkapnya. Ia menyampaikan dalam rapat  tentang penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dinas pendidikan Sumbar, sekolah swasta diharapkan juga dapat dilibatkan, termasuk juga dalam aplikasi yang digunakan. Sejak kewenangan SMA dan SMK dipindahkan ke provinsi banyak ketidakadilan yang diperoleh swasta, diantaranya menyangkut bantuan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Sejak sma dan smk dipindahkan ke provinsi bantuan dari pemerintah tidak adil, bantuan hanya untuk sekolah negeri, berbeda ketika kewenangan itu berada di kabupaten/kota. Banyak bantuan yang kami diterima, baik dari pemerintah daerah atau pusat, sekarang tak lagi,” pungkasnya.Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sitti Izzati Aziz mengatakan, Dinas Pendidikan seharusnya tidak membuat orang tua murid resah dengan kebijakan yang diambil. Kemudian jangan membuat orang tua murid berharap dengan mengajukan penambahan rombel yang membuat orang tua murid berharap, sementara aturan yang membolehkan ini dilakukan belum ada.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Jika dibuka lagi pendaftaran baru, kalau begitu orang tua murid dan siswa berharap lagi. Sampai hari ini mereka masih belum terpikir mendaftar ke sekolah swasta. Itu membuat orang semakin tidak tidur dibuatnya," kata Sitti.Seharusnya, sambung Sitti, Dinas Pendidikan proaktif mengundang SMA/SMK swasta untuk  membahas kelanjutan pendidikan untuk anak-anak yang tidak tercover di sekolah negeri. Dinas pendidikan, sambung dia, juga harus membantu keberadaan sekolah swasta ini agar diketahui masyarakat (w*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Jalur Optimalisasi Disdik Sumbar Membuat Kepala Sekolah SMA Dan SMK Swasta Di Sumbar Bersuara

Realitakini.com -Sumbar  Dinas Pendidikan Sumbar membuka pendaftaran calon peserta didik baru (PPDB) melalui jalur optimalisasi daya t...

Read more »

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna, Bahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7TFB5wAcBkWQ0_4zi05O7b1Oizzv2t5xIp2cvMQqqzwsJFea-lbJYaEDPVT0vCl5P0iMFLReHfG5cMdJzMNpk05JuN-oqcl3rPBzl9dx0lSpZIOZreGunZ1onkP6cRNFIKSl3I9AJidw/s1600/DP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7TFB5wAcBkWQ0_4zi05O7b1Oizzv2t5xIp2cvMQqqzwsJFea-lbJYaEDPVT0vCl5P0iMFLReHfG5cMdJzMNpk05JuN-oqcl3rPBzl9dx0lSpZIOZreGunZ1onkP6cRNFIKSl3I9AJidw/s640-rw/DP.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Realitakini.com- sumbar</div> <div style="text-align: justify;"> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang telah direncanakan pada Propemerda 2019 lalu, DPRD bersama Pemda telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda mengenai rencana perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup. pada Kamis (16/7/2020).</div> <div style="text-align: justify;"> Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Di damping dua wakilnya Irsyat Sapar dan Suerpen Suib </div> <div style="text-align: justify;"> Terkait rancangan tersebut sebelumnya telah dirampungkan. "Akan tetapi, pembahasannya belum dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan dikarenakan menunggu hasil dari fasilitasi Kemendagri," kata Supardi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Supardi mengaku setuju terhadap rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda, namun beberapa hal yang menjadi catatan bagi pemerintah adalah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam kelompok dokumen perencanaan jangka panjang.</div> <div style="text-align: justify;">  Lebih lanjut Supardi, terdapat lima dokumen jangka panjang yang perlu disinergikan diantaranya, RPJPD, RZWP3K, RIPDA, Pengembangan kawasan Industri dan RPPLH. Namun, Supardi mengatakan bahwa Pemda dan OPD terkait belum mensinergikan program dari dokumen perencanaan jangka panjang tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> Pemda perlu menata kembali pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan fungsinya yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Nantinya pihaknya juga akan menyoroti kegiatan illegal loging, illegal meaning dan tidak dilaksanakannya reklamasi pasca tambang. (w*)</div> <div id="36452e720502e4da486d2f9f6b48a7bb"> </div> <script async="" src="https://click.advertnative.com/loading/?handle=6165"></script> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna, Bahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup

Realitakini.com- sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka pembentukan Peratur...

Read more »

Komisi I DPRD Sumbar Terima Audiensi BEM Se Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3f_zpnT65Yx_Z18Uan5CrB_rTKSFjxWne-soCtJeyn8Xe64hJxZtnfkay808HxouQpbum6LpCPWf6_qbf7MHUbCRR-EJZBZ_jL16qZ1YqnCOCYOqqsv02K4EY7hp748yckZHa3L6__R0/s1600/au.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3f_zpnT65Yx_Z18Uan5CrB_rTKSFjxWne-soCtJeyn8Xe64hJxZtnfkay808HxouQpbum6LpCPWf6_qbf7MHUbCRR-EJZBZ_jL16qZ1YqnCOCYOqqsv02K4EY7hp748yckZHa3L6__R0/s640-rw/au.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Realitakini.com -Sumbar </div> <div style="text-align: justify;"> Puluhan mashasiswa yang tergabung  dalam  Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa  (BEM)se Sumbar datangi  untuk beraudiensi dengan anggota DPRD sumbar Selasa (14/7/2020). Kedatangan mereka  diterima  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Diantaranya Wakil Ketua Komisi I Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris Komisi I H. M Nurnas dan anggota Komisi I Bakri Bakar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam  auadensi tersebut   mereka menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).Kepada anggota DPRD dari Komisi I, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menyampaikan aspirasi menolak RUU tersebut. Mereka meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami mahasiswa menyatakan  sikap menolak RUU HIP dan meminta RUU tersebut dibatalkan. Kami meminta DPRD ikut memperjuangkan aspirasi kami dan menyampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Ikhsan Guciano, salah seorang perwakilan mahasiswa.</div> <div style="text-align: justify;">   </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam menerima aspirasi mahasiswa, H. M. Nurnas menyampai kan, aspirasi tersebut akan disampaikan oleh DPRD secara kelembagaan kepada pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> Nurnas meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi tertulis. Sehingga DPRD bisa menyampaikannya ke pemerintah pusat secara utuh sesuai dengan aspirasi atau harapan dari mahasiswa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Seperti aspirasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh salah satu organisasi masyarakat terkait RUU HIP ini, aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa juga akan ditindaklanjuti secara kelembagaan di DPRD dengan meneruskannya ke pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah,” kata Nurnas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia mengungkit sedikit informasi terkait perkembangan RUU tersebut di DPR. Sudah ada beberapa partai politik yang menyatakan penolakan. Dalam hal ini, DPRD hanyalah sebagai penyampai aspirasi dari daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “DPRD hanya sebagai penyampai aspirasi namun secara organisasi, berada di partai politik, sama dengan DPR. Informasi yang kami terima. sudah ada beberapa partai politik yang menyatakan menolak,” ujarnya. (W)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Komisi I DPRD Sumbar Terima Audiensi BEM Se Sumbar

Realitakini.com -Sumbar  Puluhan mashasiswa yang tergabung  dalam  Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa  (BEM)se Sumbar da...

Read more »

Ketua DPRD Sumbar Monitor Persoalan Zonasi PPDB SMA 1 Kota Padang

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIDS7ff8o7yXNA4WfhWnPk3PbRmWFsXm_SZJWvcx4MYxxjUwSzXp3G42cytYk-a_QffpDDZdhaSaenR7EAIOyqmiFVnX4ixD5jkn2XL7TzKJAIv5lIq_v_OCWLdjRag1vOs3rblfhAIJQ/s1600/kom.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIDS7ff8o7yXNA4WfhWnPk3PbRmWFsXm_SZJWvcx4MYxxjUwSzXp3G42cytYk-a_QffpDDZdhaSaenR7EAIOyqmiFVnX4ixD5jkn2XL7TzKJAIv5lIq_v_OCWLdjRag1vOs3rblfhAIJQ/s640-rw/kom.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang,</b></div> <div style="text-align: justify;"> “ Penerimaan siswa baru tahun 2020, menjadi persoalan di tengah masyarakat. Untuk itu, DPRD mesti mengetahui kondisi sebenarnya dengan berkunjung ke sekolah-sekolah yang dikatakan unggulan (favorit. Hal ini di katakana ketua DPRD Sumbar menanggapi keresahan masyarakat terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)2020, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, melakukan monitoring ke SMA 1 Padang, Senin (13/7).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia mengatakan untuk sekolah unggulan, banyak beredar Surat Keterangan Domisili (SKD) sementara, contohnya SMA 1 Padang.Kurang lebih 30 persen siswa yang diterima hingga tahap dua menggunakan SKD. Kondisi itu, diprediksi terjadi pada beberapa sekolah yang berstatus sama, seperti SMA 10 dan SMA 3.Untuk sekolah lain, lanjutnya, ada yang kekurangan siswa. Sementara pada sekolah unggulan banyak beredar SKD, dalam konsultasi bersama kepala sekolah SMA 1, pihaknya telah melakukan verifikasi. Pelaksanaan verifikasi, lanjutnya, merupakan kewenangan dinas pendidikan. Seharusnya sekolah, fokus terhadap kesiapan infrastruktur penunjang optimalisasi pendidikan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “ Jangan bebankan hal ini kepada  kepala sekolah. Mereka hanya perlu menyiapkan segala hal, meliputi infrastruktur dan SDM  memadai,”katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia meminta pemerintah mengevaluasi kelemahan sistem dalam PPDB. Sebelum persoalan SKD, server penerimaan siswa juga bermasalah, belum juga hal-hal teknis lainya. DPRD terus berupaya untuk menjawab keresahan-keresahan masyarakat. Berangkat dari hal ini, DPRD telah beberapa kali melakukan rapat bersama  dinas pendidikan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “ Apapun yang menjadi keresahan masyarakat pemerintah harus hadir,” katanya.Dia meminta seluruh pihak berperan dalam mengawasi setiap kebijakan dunia pendidikan. Upaya pemerataan, mesti diiringi sistem yang jujur dan optimal.“Jangan ada meninggalkan persoalan di tengah masyarakat,” tegasnya.Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi Ketua Komisi V DPRD Sumbar Yusuf Abid, mengatakan, selama tidak menyalahi aturan kepala harus melakukan kinerja terbaik.Masyarakat memiliki akses informasi yang lengkap, seiring dengan berkembangnya teknologi. Dari hal itu, orangtua memiliki daya analisa yang kuat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “ Lakukan kinerja yang terbaik, jangan rugikan masyarakat, pendidikan harus berjalan optimal,” tegasnya.Sementara itu kepala perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Heriani mengatakan, bekerja sesuai prosedur merupakan kewajiban kepala sekolah.Maksud pemerintah menerapkan kebijakan zonasi, agar seluruh sekolah memiliki kualitas yang sama. hal itu merupakan upaya dalam pemerataan pendidikan.  Timbulnya persoalan ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “ Hingga sekarang, Ombudsman telah menerima 80 laporan orang tua murid perihal PPDB Zonasi. Angka tersebut berkemungkinan bertambah,” katanya.Dikatakannya penerapan sistem mesti zonasi, mesti melibatkan orang banyak agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Dikatakannya, salah satu upaya untuk  menyelesaikan persoalan yang telah ada saat ini, memberikan sosialisasi dengan pertemuan dengan orang tua murid. “ Seluruh orang mesti memiliki pemahaman yang sama, orang tua murid bisa melaporkan setiap pelaksanaan yang menyalahi aturan,” katanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Sementara itu Kepala Sekolah SMA 1 Padang Nukman mengatakan, kebenaran SKD berdasarkan adanya stempel dari unsur pemerintah terendah, seperti RT dan RW, jika hal itu terpenuhi secara administrasi telah sah.Dia mengakui, lebih kurang 30 persen yang diterima di SMA 1  memiliki SKD. Namun dari jumlah penerimaan yang tersedia, tim verifikasi membatalkan sejumlah siswa yang tidak memenuhi syarat.“ Untuk tahun ini SMA 1 Padang menerima 314 siswa seluruh proses masih berjalan sesuai dengan aturan berlaku,” tutupnya. (*w)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Ketua DPRD Sumbar Monitor Persoalan Zonasi PPDB SMA 1 Kota Padang

Realitakini.com-Padang, “ Penerimaan siswa baru tahun 2020, menjadi persoalan di tengah masyarakat. Untuk itu, DPRD mesti mengetahui k...

Read more »