Realita Kini: Sumbar

Gubernur Mahyeldi Dampingi Menteri PU Tinjau Normalisasi Batang Tompo Dan Lokasi Sekolah Rakyat Di Tanah Datar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh42-D4Ph2ZOSBx3MrdH-2djCWzppqDfi-Xwp4qw2C2oaXvb6Mo5W4A3gEQ0EfIzUDDJxkGdsCm2GIJYmdVCONmcz8q_NWyTJ9Ngq9M4K_npS9l3205XlZRtniMsfOMDPPbQYWyyEO60X0WXFlEtAAvZxuOAMYZkqB8nKA1EIPHP8ILLp2BnR3fF75-8C0/s500/%20Mal.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh42-D4Ph2ZOSBx3MrdH-2djCWzppqDfi-Xwp4qw2C2oaXvb6Mo5W4A3gEQ0EfIzUDDJxkGdsCm2GIJYmdVCONmcz8q_NWyTJ9Ngq9M4K_npS9l3205XlZRtniMsfOMDPPbQYWyyEO60X0WXFlEtAAvZxuOAMYZkqB8nKA1EIPHP8ILLp2BnR3fF75-8C0/w640-h384-rw/%20Mal.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri PU, Dody Hang godo meninjau normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko serta lokasi rencana pembangunan</span><span style="text-align: justify;">Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar,( Poto  dokume adpsb)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Tadnah Datar</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri PU, Dody Hang godo meninjau normalisasi Batang Tompo Sitangkai di Jorong Taruko serta lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/5/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peninjauan diawali di kawasan Batang Tompo Sitangkai yang terdampak banjir bandang pada 12 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU menyampaikan bencana telah mengakibatkan kerusakan sejumlah jaringan irigasi, ruas jalan, serta penumpukan material di aliran sungai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Dody, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini memfokuskan penanganan pada normalisasi sungai dan percepatan perbaikan jaringan irigasi guna mendukung aktivitas masyarakat, terutama sektor pertanian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana harus dilakukan secara terpadu tanpa lagi mem bedakan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Langkah itu, katanya, sejalan dengan Instruksi Presiden terkait percepatan penanganan infrastruktur serta dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Karena saat ini sudah memasuki musim tanam, maka irigasi menjadi prioritas utama. Kita ingin men dukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Usai meninjau normalisasi sungai dan perbaikan irigasi, rombongan melanjutkan peninjauannya ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menteri PU menyebut, Sekolah Rakyat yang direncanakan dibangun di atas lahan seluas 16 hektare itu berpotensi menjadi yang terbesar di Sumbar dengan kapasitas hingga 3.000 siswa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dalam perencanaannya, sekolah ini akan dilengkapi bangunan tiga lantai dan akses jalan menuju lokasi dengan lebar sekitar 5,5 meter," ungkapnya.Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan pro ses pematangan lahan, sementara pembangun an fisik akan segera dimulai setelah tahapan tersebut selesai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dody juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Program ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian, tetapi membutuhkan dukungan dan kolabo rasi semua pihak agar pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmennya untuk medukung penuh rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan masya rakat sekaligus menjadi salah satu langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita sangat mendukung program strategis ini. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten harus merespons secara cepat dan maksimal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, cita-cita Indonesia Emas 2045 insyaallah dapat terwujud,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan yang sama Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyampaikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan lahan seluas 16 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut berasal dari hibah keluarga besar Bapak Doni Oskaria (COO Danantara)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia meyakini pembangunan proyek tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat, karena tenaga kerja yang akan diprooritaskan terlibat dalam proses pembangunan adalah putra daerah. (adpsb/rmz/bud)</div></div>

Gubernur Mahyeldi Dampingi Menteri PU Tinjau Normalisasi Batang Tompo Dan Lokasi Sekolah Rakyat Di Tanah Datar

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri PU, Dody Hang godo meninjau normalisasi Batang Tompo Sitangkai di...

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Sumbar Siaga Hadapi Karhutla 2026, Pencegahan Jadi Fokus Utama

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQGVoJ4wsIgMFSS0JmibBtJ5F2QtT2UzIvk7OkHH26L3pIn0_wE6uI4zKc2y6hlNPvn-dn3mqv8Tx5Xqq9mcs8HDV4_wEfeLUoMyk4IRMZOh6flZA5Pmhv48R9qPEIuGWKslEExrOQmT-t69bUDyBPVe9YoApAqUKDYrevAmwA4oZzIOuP3emIemj012Q/s500/alah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQGVoJ4wsIgMFSS0JmibBtJ5F2QtT2UzIvk7OkHH26L3pIn0_wE6uI4zKc2y6hlNPvn-dn3mqv8Tx5Xqq9mcs8HDV4_wEfeLUoMyk4IRMZOh6flZA5Pmhv48R9qPEIuGWKslEExrOQmT-t69bUDyBPVe9YoApAqUKDYrevAmwA4oZzIOuP3emIemj012Q/w640-h384-rw/alah.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Agam </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menghadiri sekaligus memimpin Apel Siaga Pengen dalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang di gelar di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Kamis (21/05/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apel siaga tersebut diikuti oleh 12 UPTD dari 11 kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama menghadapi potensi meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius yang berdampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan hidup, tetapi juga kesehatan masyarakat, per- ekonomian, hingga citra daerah. Ia menyebutkan bahwa faktor manusia masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla, mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian masyarakat, penebangan liar, perladangan berpindah, hingga unsur kesengajaan akibat konflik lahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan komit men kuat dari seluruh pihak agar ancaman kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini,” ujar Gubernur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga mengingatkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun 2025, tercatat lebih dari 110 ke jadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dengan luas area terdampak mencapai lebih dari 1.450 hektare. Bahkan sejumlah daerah seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Agam sempat menetapkan status tanggap darurat akibat meningkatnya titik panas dan kejadian karhutla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau tahun 2026 diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya indikasi peralihan menuju El Nino yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan pada periode Juni hingga September 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam Apel Siaga Nasional di Palembang, Gubernur menekan kan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, cepat, dan tidak menunggu kebakaran meluas. Ia juga menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui deteksi dini titik panas, patroli terpadu, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta masyarakat untuk memperkuat koordinasi dan bergerak dalam satu komando menghadapi ancaman karhutla. Seluruh personel, sarana prasarana, dan logistik juga diminta dalam kondisi siap operasional setiap saat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh pemangku kepentingan harus siap siaga baik dari sisi personel, peralatan maupun langkah strategis di lapangan. Upaya pencegahan harus menjadi prio ritas utama tanpa mengesampingkan kesiapan penanggulangan apabila terjadi kebakaran,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat seperti Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kanduang, Lembaga Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial, serta Masyarakat Peduli Api untuk turut aktif menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang. Kita tentu berharap kejadian karhutla tahun 2025 tidak terulang kembali di tahun 2026,” ucap Gubernur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Usai apel siaga, Gubernur melakukan penanaman pohon manggis sebagai bentuk komitmen pelestarian hutan dan lingkungan. Selain itu, Gubernur juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Monumen Nagari Peduli Hutan di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.(rmz)</div></div>

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Sumbar Siaga Hadapi Karhutla 2026, Pencegahan Jadi Fokus Utama

Realitakini.com-Agam Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menghadiri sekaligus memimpin Apel Siaga Pengen dalian Kebakaran Hutan d...

Mulai Hari Ini, Pemprov Sumbar Berlakukan Pemutaran Lagu Indonesia Raya Setiap Pukul 10.00 WIBI

Mulai Hari Ini, Pemprov Sumbar Berlakukan Pemutaran Lagu Indonesia Raya Setiap Pukul 10.00 WIBI

apel rutin ASN di halaman Kantor Gubernur Sumbar, (Poto Dokumen adpsb) Realitakini.com-Padang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov S...

Gubernur Launching Program ASN Peduli Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

<div style="text-align: justify;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiEysrE3CVIkHVvGobOpFkDGBFXYydaFoVB1dZMDINCGSltYe_HktLNz2mgszHHeV1hbUh8BqH_1YFbX4pV7b3M2FveHx597GiBJ_oOakt82fa_Ns6ShIKwhwHBVL-1RO1bL_JgiHPn51MjdVmuMUQ-xMvxcf45YWvY1YfK3DUHV2GKIYqYItil-S1B0E/s500/%20Nal.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiEysrE3CVIkHVvGobOpFkDGBFXYydaFoVB1dZMDINCGSltYe_HktLNz2mgszHHeV1hbUh8BqH_1YFbX4pV7b3M2FveHx597GiBJ_oOakt82fa_Ns6ShIKwhwHBVL-1RO1bL_JgiHPn51MjdVmuMUQ-xMvxcf45YWvY1YfK3DUHV2GKIYqYItil-S1B0E/w640-h384-rw/%20Nal.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah  Ber</span><span style="text-align: justify;">sama dengan BPJS Ketenagakerjaan (Poto adpsb_)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melaunching Program ASN Peduli Per lindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Pemerintah Provinsi Sumbar bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Pangeran Beach Padang, Rabu (20/5/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada per tumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan negara hadir memberi kan perlindungan bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan yang memiliki risiko sosial dan ekonomi tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, masih banyak pekerja rentan di Sumbar seperti petani, nelayan, pedagang kecil, buruh hari an, pekerja informal, guru mengaji, marbot, hingga pekerja sektor transportasi yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Ketika terjadi kecelakaan kerja atau risiko sosial lainnya, maka keluarga pekerja rentan bisa terdampak secara ekonomi. Karena itu negara harus hadir memberi kan perlindungan,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, Program ASN Peduli Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bukan sekadar pro gram administratif, melainkan gerakan sosial dan bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Program ini bukan sekadar bantuan administratif, tetapi gerakan moral, gerakan solidaritas, dan gerak an keberpihakan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan perlindungan negara,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi menjelaskan, program tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan KemiskinanEkstrem , serta Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 065/216/NAKERTRANS/IV/2026 tentang Program Peduli  ASN terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Provinsi Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyebut, Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan data April 2026, jumlah pekerja yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di Sumbar mencapai 674.841 pekerja atau sekitar 25,75 persen dari total angkatan kerja sebanyak 2.620.381 pekerja. Artinya, masih terdapat sekitar 1.945.540 pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga pekerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan akan terus dimonitor secara berkala. Pemerintah Provinsi Sumbar, kata Mahyeldi, akan menerima laporan perkembangan program setiap bulan guna memastikan implementasi berjalan optimal dan tepat sasaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Mahyeldi menyampaikan bahwa pada tahun 2026 iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal sebesar Rp8.400 per pekerja per bulan berlaku hingga Desember 2026, sedangkan untuk pekerja sektor transportasi berlaku hingga Maret 2027.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi turut mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang terus memperluas perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Afrialdi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar atas dukungan terhadap optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketena gakerjaan bagi pekerja formal maupun informal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang berkomitmen meningkatkan kepesertaan jamin an sosial ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja di Sumbar terlindungi dari berbagai risiko sosial saat bekerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan pembayaran klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp295.194.810.210.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir dalam kegiatan itu jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. (adpsb/rmz/bud-  RK)</div></div>

Gubernur Launching Program ASN Peduli Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah Ber sama dengan BPJS Ketenagakerjaan (Poto adpsb_) Realitakini.com-Padang Gubernur S...

Praktek PETI Kian Masif, Gubernur Sumbar Ajak Forkopimda Bersatu Selamatkan Lingkungan Dan Masyarakat

<span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGssFnEFuYeFeBnj1jmSKcBC5jSzOU9d6u5_uRO9FyDu8GeH0vWw9uu3l90gH3MQC3ygfb94bD9i1WwZ34wrGy790jIrqLZnj-g2iPQtDTKx_rw5eX1kRz3b7pgQRtyZLyKe2AOp7UZuVK4I9P0Lbz0_F5V9cYhDmmaY2Npjle17IaN4txQs7w9EKUJ8M/s500/%20Ulan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGssFnEFuYeFeBnj1jmSKcBC5jSzOU9d6u5_uRO9FyDu8GeH0vWw9uu3l90gH3MQC3ygfb94bD9i1WwZ34wrGy790jIrqLZnj-g2iPQtDTKx_rw5eX1kRz3b7pgQRtyZLyKe2AOp7UZuVK4I9P0Lbz0_F5V9cYhDmmaY2Npjle17IaN4txQs7w9EKUJ8M/w640-h384-rw/%20Ulan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya langkah bersama seluruh unsur Forkopimda untuk menghentikan aktivitas PETI ( PotoDokumen </span><span style="text-align: justify;">Adpsb)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Paadang </span><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya langkah bersama seluruh unsur Forkopimda untuk menghentikan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian masif di sejumlah daerah di Sumbar. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga telah mengancam keselamatan masyarakat dan memakan banyak korban jiwa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama For kopimda Sumbar di Istana Gubernur, Selasa (19/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi meng ajak seluruh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam melakukan penertiban PETI di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hal-hal yang merusak, yang ilegal, yang melanggar hukum, mari kita sepakati bersama untuk kita tindak tegas. Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan,” kata Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi menyebut, dampak aktivitas PETI saat ini tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga meningkatnya risiko banjir bandang dan galodo menjadi ancaman nyata yang harus segera diantisipasi bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kerusakan lingkungan akan semakin parah. Banjir bandang, galodo, dan berbagai musibah akan se makin besar ke depan. Taruhannya adalah keselamatan masyarakat kita dan masa depan Sumatera Barat,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, Mahyeldi menekankan bahwa pemerintah tetap memperhatikan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat. Karena itu, Pemprov Sumbar terus mendorong percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Per tambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan merusak lingkungan,” ucapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam FGD tersebut, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi mengungkapkan aktivitas PETI di Sumbar masih berlangsung cukup masif. Bahkan dalam dua pekan terakhir tercatat beberapa insiden di lokasi tambang ilegal yang menyebabkan sembilan orang meninggal dunia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Helmi, sejak 2020 hingga 2026 sudah puluhan korban jiwa akibat aktivitas penambangantanpa izin. Berdasarkan pemetaan Dinas ESDM, terdapat enam daerah yang menjadi titik rawan PETI, yakni Solok Selatan, Kabupaten Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Pasaman, dan Pasaman Barat. Aktivitas serupa juga mulai terdeteksi di Sawahlunto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia memperkirakan terdapat sekitar 200 hingga 300 titik tambang ilegal di berbagai wilayah Sumbar. Dari hasil citra satelit yang dipaparkan, terlihat bukaan lahan dan kerusakan kawasan hutan terjadi cukup luas, termasuk di sepanjang aliran sungai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bukaan kawasan hutan cukup lebar dan juga terjadi di kawasan sungai,” kata Helmi.Aktivitas PETI di kawasan Geopark Silokek, Kabupaten Sijunjung, juga menjadi perhatian serius karena kawasan tersebut akan menjalani asesmen geopark dalam waktu dekat. Namun, aktivitas tambang ilegal masih ditemukan menggunakan kapal kecil penyedot sedimen sungai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Mukhlis meminta seluruh pihak terbuka ter hadap dugaan keterlibatan oknum maupun pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Catat siapa pemodalnya, siapa bekingnya, masyarakatnya dari mana. Setelah itu baru kita ambil tindak an tegas,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">FGD tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat penindakan PETI sekaligus mem percepat legalisasi tambang rakyat melalui skema WPR dan IPR. (Adpsb/cen/bud-RK )</div></div>

Praktek PETI Kian Masif, Gubernur Sumbar Ajak Forkopimda Bersatu Selamatkan Lingkungan Dan Masyarakat

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya langkah bersama seluruh unsur Forkopimda untuk menghentikan aktivitas PETI ( Pot...

Gubernur Mahyeldi Dampingi Menteri PU Tinjau Normalisasi Batang Tompo Dan Lokasi Sekolah Rakyat Di Tanah Datar

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Sumbar Siaga Hadapi Karhutla 2026, Pencegahan Jadi Fokus Utama

Mulai Hari Ini, Pemprov Sumbar Berlakukan Pemutaran Lagu Indonesia Raya Setiap Pukul 10.00 WIBI

Gubernur Launching Program ASN Peduli Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

Praktek PETI Kian Masif, Gubernur Sumbar Ajak Forkopimda Bersatu Selamatkan Lingkungan Dan Masyarakat

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama