Target Rampung 2027, Pemerintah Pacu Revisi UU Pemilu Jelang 2029

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30tP0NJIgcmircxLdNzaPuTDmWncBdvQ3KZANV3mFUkGtNbGlZe4WdX6AffQ8XlnsC6mOM2AbiIlfygqdYTa9h8xSd6iuIkX0vm3cwTyUlVu1zXr1sHMKWb-mEdvGolA07N4km4vFA_Td0e49yFxjiMyhM2wOf9Og5iFIE5PxCCoNf3DkmFRW8FOMxzFQ/s720/IMG_20260422_130027_compress95.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="720" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh30tP0NJIgcmircxLdNzaPuTDmWncBdvQ3KZANV3mFUkGtNbGlZe4WdX6AffQ8XlnsC6mOM2AbiIlfygqdYTa9h8xSd6iuIkX0vm3cwTyUlVu1zXr1sHMKWb-mEdvGolA07N4km4vFA_Td0e49yFxjiMyhM2wOf9Og5iFIE5PxCCoNf3DkmFRW8FOMxzFQ/w640-h370-rw/IMG_20260422_130027_compress95.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><b>Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (Foto:Kurniawan Fadilah/detikcom)</b></span></div></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>Realitakini.com -- Jakarta </b></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah mengebut penyelesaian revisi Undang-Undang Pemilu sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa regulasi tersebut ditargetkan rampung paling lambat dalam 2,5 tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto agar tahapan pemilu dapat disiapkan lebih matang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Yusril, yang di kutip dari Kompas.com, tenggat waktu tersebut berarti revisi UU Pemilu diharapkan rampung sekitar April 2027, mengingat pemerintahan Prabowo dimulai pada 20 Oktober 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Ia menegaskan, percepatan pembahasan diperlukan agar ada jeda waktu sekitar 2,5 tahun sebelum pemilu digelar, sehingga seluruh aspek teknis dan regulasi dapat dipersiapkan dengan optimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Target kita sebenarnya RUU Pemilu sudah selesai pada 2,5 tahun usia pemerintahan ini, supaya ada tenggang waktu yang cukup mempersiapkan Pemilu 2029,” ujar Yusril usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Hukum Nasional di Jakarta, Rabu (22/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah pun berharap pembahasan RUU tersebut sudah bisa dimulai pada pertengahan tahun ini. Yusril menyebut, proses tersebut sangat bergantung pada langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun draf RUU Pemilu. Jika draf telah siap, Presiden akan menunjuk sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terus memantau perkembangan penyusunan draf di DPR. Yusril mengungkapkan, rancangan tersebut sudah mendekati tahap final, sehingga pemerintah juga menyiapkan draf tandingan (counter draft) sebagai bahan pembahasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu tidak dilakukan secara tertutup. Meski demikian, komunikasi politik antar partai tetap berjalan baik secara formal maupun informal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Komunikasi politik tetap kami lakukan di partai politik, dan itu tidak dilakukan tertutup,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, tujuan utama dari revisi UU Pemilu adalah memastikan pelaksanaan pemilu ke depan berlangsung jujur, adil, dan tetap menjaga semangat demokrasi tanpa merugikan bangsa dan negara. (*)</div>

Target Rampung 2027, Pemerintah Pacu Revisi UU Pemilu Jelang 2029

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (Foto:Kurniawan Fadilah/detikcom) Realitakini.com -- Jakarta  Pemerintah mengebut penyelesaian revi...

Read more »

Baru Sepekan Menjabat Sebagai Ketua Ombudsman, Hery Susanto Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Kejaksaan Agung

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZDUDou87ys2ySA0RXKLwulJTEMT-QCp_OOdLhsXFrUqzMkFCdZ9U6gQNM19FK-qr0YjooFeyVYieXYvmOLzoh8vkSlr7GWhDYIB96UmLlsyBk7xS0ZRrQLpOP96jsAPbHO9S2LnjDAaEJ386-finx2c7BGj0Nxk7jQdnLBhomy9xWaALAExMqhJuvC9s/s500/%20da.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZDUDou87ys2ySA0RXKLwulJTEMT-QCp_OOdLhsXFrUqzMkFCdZ9U6gQNM19FK-qr0YjooFeyVYieXYvmOLzoh8vkSlr7GWhDYIB96UmLlsyBk7xS0ZRrQLpOP96jsAPbHO9S2LnjDAaEJ386-finx2c7BGj0Nxk7jQdnLBhomy9xWaALAExMqhJuvC9s/w640-h384-rw/%20da.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Penyidik Kejaksaan Agung mengawal Ketua Ombudsman RI 2026 - 2031 Hery Susanto (kedua kanan) seusai menjalani pemeriksaan dan penetapan tersangka di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (16/4/2026).(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)<br /><br /></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Baru sepekan menjabat sebagai Ketua Ombudsman, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Kamis (16/4/2026). Ironisnya, penetapan tersangka terkait kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara ini terjadi hanya selang enam hari setelah pelantikannya, pada Jumat (10/4/2026) lalu. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Kasus saat menjabat anggota Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, kasus yang menjerat Hery berasal dari perusahaan berinisial PT TSHI yang mengalami masalah per hitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) oleh Kementerian Kehutanan. Baca juga: Ketua Ombudsman Jadi Tersangka: Krisis Integritas Pengawas Publik Dia mengatakan, perusahaan itu kemudi an bekerja sama dengan Hery untuk mencari jalan keluar atas masalah itu.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">"Kemudian, saudara HS (Hery Susanto) yang menjabat selaku Anggota Komisioner Ombudsman periode tahun 2021-2026 bersedia membantu untuk melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI yang seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat," kata Anang, dalam keteranga nnya, Kamis. Bagaimana Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi Ketua Ombudsman RI?  Bagaimana Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi Ketua Ombudsman RI? Anang mengata kan, Hery membantu dengan cara mengoreksi hasil perhitungan Kementerian Kehutanan dengan me nyatakan terdapat kekeliruan, sehingga PT TSHI tidak perlu membayar denda. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Jadi Tersangka Korupsi "Oleh karenanya, dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara," ucap dia. Dalam mempermudah rencana tersebut, Hery bersama pihak PT TSHI melakukan sejumlah pertemuan pada April 2025. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Dalam pertemuan itu, Direktur PT TSHI berinisial LKM meminta Hery mencari kesalahan administrasi dalam perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang tertuang dalam keputusan Kementerian Kehutanan. Baca juga: Kagetnya Pansel dan DPR Kecolongan Loloskan Hery Susanto yang Korupsi Jadi Ketua Ombudsman "Dengan kesepakatan saudara HS akan diberikan uang sejumlah Rp 1,5 miliar," tambah Anang. Selanjutnya, Hery memanipulasi dan menerbitkan Laporan Hasil</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"> Pemeriksaan (LHP) Ombudsman sesuai kesepakatan dengan PT TSHI. Atas perbuatannya, Hery di sangka melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 606 KUHP. Pansel-DPR kecolong an Proses seleksi yang dilakukan Pansel dan DPR RI menjadi sorotan publik karena dinilai kecolongan dengan lolosnya Hery Susanto</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI periode 2026-2031 Erwan Agus Purwanto terkejut atas penetapan Hery sebagai tersangka. “Dapat kami sampaikan, dari data-data yang kami peroleh pada saat proses seleksi tersebut, kami belum menemukan ada indikasi perbuatan korupsi dari saudara Hery Susanto,” kata Erwan, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/4/2026).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"> Erwan menuturkan, seluruh data yang digunakan dalam seleksi telah dikonfirmasi langsung kepada para kandidat. Dia menekankan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat dan berlapis. Tahapan tersebut meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, assessment center (psikologi), wawancara, hingga penjaringan pengaduan masyarakat. Bagaimana Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi Ketua Ombudsman RI? Artikel Kompas.id Bagaimana Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi Ketua Ombudsman RI?  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Tak hanya itu, pansel bahkan melakukan penelusuran rekam jejak dan skrining dari sejumlah lembaga seperti KPK, BIN, dan PPATK. “Hal ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagaimana ke depan siapapun yang diberi tugas menjadi pansel bisa memastikan hal seperti ini tidak terulang kembali,” tutur dia. Dia juga mengatakan, proses seleksi dilakukan secara transparan dengan membuka ruang partisipasi publik di setiap tahap. “Seleksi juga dilakukan secara transparan. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Tiap tahap membuka ruang pengaduan masyarakat. Dalam wawancara juga dibuat terbuka dengan mengundang akademisi, praktisi dan aktivis untuk bisa hadir menyaksikan visi, misi, rekam jejak dan catatan-catatan dari hasil skrining yang kami konfirmasi saat wawancara,” imbuh dia. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse meminta maaf kepada publik atas lolosnya Hery Susanto dalam proses tersebut. Baca juga: Pansel Tak Temukan Indikasi Korupsi Saat Seleksi Hery Susanto </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Jadi Ketua Ombudsman Dia mengatakan, Komisi II tidak mengetahui adanya dugaan korupsi saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dilakukan pada Januari 2026. “Kalau memang ada yang salah dari kami Komisi II dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terutama, kami minta maaf kepada publik termasuk ketika kami melakukan fit and proper test pada saat yang bersangkutan mau kita pilih lagi,” kata Zulfikar, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">“Karena terus terang kami tidak tahu persis masalah itu dan ketika fit and proper test dilakukan kami juga percaya sepenuhnya dengan apa yang dihasilkan oleh tim seleksi,” sambung dia. Zulfikar mengata kan, dalam proses seleksi, Komisi II hanya memilih sembilan orang terbaik dari 18 nama yang diajukan pansel. Dia menilai, seluruh kandidat yang diajukan telah melalui proses yang transparan dan objektif. “Tentu timsel juga sudah sangat bekerja dengan baik saat itu, transparan dan objektif sehingga ketika menghasilkan 18 nama yang dibawa ke DPR, ya kami berasumsi bahwa itulah yang terbaik,” ujar dia.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"> “Kita tinggal memilih dari 18 itu 9 yang paling baik dari yang terbaik dan menurut kami ya 8-9 itulah yang memang pantas dan layak kami pilih pada saat itu,” sambung dia. Meski begitu, Zulfikar menyata kan keprihatinannya atas kasus yang menjerat Hery dan berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara. Ombudsman RI meminta maaf Atas peristiwa tersebut, </span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Ombudsman RI menyampaikan permintaan maaf kepada publik, pada Kamis (16/4/2026) sore. “</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Pimpinan Ombudsman RI Periode 2026-2031 menyampai kan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas,” tulis Ombudsman RI pada Kamis. Dalam keterangan tersebut, Pimpinan Ombudsman RI mengatakan, lembaganya meng hormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada pe negak hukum yang berwenang serta akan kooperatif. Ombudsman mengatakan, pihaknya memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap perkembangan situasi ini.</span></div><div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; line-height: 115%;">Ombudsman menegaskan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Bagaimana Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi Ketua Ombudsman RI? Artikel Kompas.id Bagaimana Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi Ketua Ombudsman RI? “Setiap pihak berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian keterangan tertulis Ombudsman</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">. Untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Ombudsman memastikan langkah-langkah internal yang diperlukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan. “Selain itu, fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung,” demikian keterangan tertulis Ombudsman</span></p><div style="text-align: justify;"><br /></div><br /></div>

Baru Sepekan Menjabat Sebagai Ketua Ombudsman, Hery Susanto Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Kejaksaan Agung

Penyidik Kejaksaan Agung mengawal Ketua Ombudsman RI 2026 - 2031 Hery Susanto (kedua kanan) seusai menjalani pemeriksaan dan penetapan ter...

Read more »

Tragis, Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam di Bandara Langgur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3vwlY-9J3__sO6Yh0XpZ3as9nOLfKCdARIkA6WZXPwGWSt73POvKJjiNoMoAOiHQXb6aUmHlerutATCXrmRofT3Ydcb2_ire5DlO32SZTAY6rq9d5EO5V13sLKQpj3RKOr7BxzAABrD3qI1kIQGFLdnoae-UBp4FjPhE0YBUnlp1esdWywF_gdXf8BuE/s500/%20Bet%20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3vwlY-9J3__sO6Yh0XpZ3as9nOLfKCdARIkA6WZXPwGWSt73POvKJjiNoMoAOiHQXb6aUmHlerutATCXrmRofT3Ydcb2_ire5DlO32SZTAY6rq9d5EO5V13sLKQpj3RKOr7BxzAABrD3qI1kIQGFLdnoae-UBp4FjPhE0YBUnlp1esdWywF_gdXf8BuE/w640-h384-rw/%20Bet%20.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"> Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora ( Foto : Fajar. CO.ID).</div></div><div style="text-align: justify;"><br />Realitakini.com --  Maluku </div><div style="text-align: justify;">Partai Golkar berduka, kader terbaiknya Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, tewas setelah ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun, Langgur, Minggu (19/4/2026). Kehadirannya di  Maluku Tenggara untuk menghadir Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> "Kedatangan Agrapinus Rumatora Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara untuk mengikuti Musda Partai Golkar Maluku Tenggara yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2026," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono dikutip dari Tribunnews, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dave menjelaskan, korban tiba di bandara sekitar pukul 10.45 WIT menggunakan pesawat Lion Air JT880 dari Bandara Pattimura, Ambon.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> "Pukul 10.45 WIT, pesawat Lion Air JT880 (yang ditumpangi Nus Kei) landing di Bandara Udara Karel Sadsuitubun dari Bandara Pattimura Ambon," ujarnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah turun dari pesawat, korban berjalan menuju pintu keluar untuk menemui keluarga.  Tidak lama kemudian, seorang pria mendekati korban dan langsung melakukan penikaman. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selang beberapa menit, datang seorang pria diduga pelaku memakai jaket merah dan menggunakan masker langsung menikam Saudara Almarhum Agrapinus Rumatora," kata Dave.  Akibat penikaman tersebut, korban mengalami empat luka tusuk di sejumlah bagian tubuh. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Mengalami empat luka tusuk di bagian dada kanan dan kiri, leher bagian kiri, serta tulang belakang," tutupnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tragis! Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam di Bandara Langgur Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun</div><div style="text-align: justify;">Langgur —</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">-- Duka menyelimuti Partai Golkar setelah salah satu kader terbaiknya, Agrapinus Rumatora, meninggal dunia akibat penikaman di Bandara Karel Sadsuitubun, Minggu (19/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Korban yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Maluku Tenggara itu tiba di bandara sekitar pukul 10.45 WIT menggunakan pesawat Lion Air JT880 dari Bandara Pattimura. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedatangannya ke Langgur diketahui untuk menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada 22 April 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, menjelaskan bahwa setelah pesawat mendarat, korban sempat berjalan menuju pintu keluar bandara untuk menemui keluarga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, situasi berubah tragis ketika seorang pria tak dikenal mendekati korban. Pelaku yang diduga mengenakan jaket merah dan masker itu tiba-tiba melakukan penikaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selang beberapa menit, datang seorang pria diduga pelaku memakai jaket merah dan menggunakan masker langsung menikam Saudara Almarhum Agrapinus Rumatora,” ujar Dave dikutip dari Tribunnews</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akibat serangan tersebut, korban mengalami empat luka tusuk di sejumlah bagian tubuh, yakni di dada kanan dan kiri, leher bagian kiri, serta di area tulang belakang. Nyawanya tidak dapat diselamatkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peristiwa ini mengejutkan banyak pihak, khususnya keluarga besar Partai Golkar. Hingga kini, aparat keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas serta motif pelaku penikaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Partai Golkar menyatakan duka mendalam atas kepergian Agrapinus Rumatora dan berharap pelaku segera ditangkap serta diproses sesuai hukum yang berlaku.(*)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Tragis, Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam di Bandara Langgur

 Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora ( Foto : Fajar. CO.ID). Realitakini.com --  Maluku  Partai Golkar berduka, kader terba...

Read more »

Tantangan Pendidikan Untuk Senerasi Muda Saat Ini Cukup Kompleks

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnwNkIpSkxb4UIzc3qo5tbxbB4VM-Q6TTbLjyXmz2ZwiqyHSboU7DH_lyzYEWtuz7b-uF3qmoeD9NBaMu0KA3XWdeVw_mQ0rkte0BQ3ekXWX1f7hcmz8SEOOSICbAUCnVXwPPzdHByY9KQBMNuUwQBtc0Vgneo00k-uaG7KlYA-r43vDTKMRLl66uAvpk/s500/%20Set.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnwNkIpSkxb4UIzc3qo5tbxbB4VM-Q6TTbLjyXmz2ZwiqyHSboU7DH_lyzYEWtuz7b-uF3qmoeD9NBaMu0KA3XWdeVw_mQ0rkte0BQ3ekXWX1f7hcmz8SEOOSICbAUCnVXwPPzdHByY9KQBMNuUwQBtc0Vgneo00k-uaG7KlYA-r43vDTKMRLl66uAvpk/w640-h384-rw/%20Set.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Nasional</span></b><div style="text-align: justify;">Tantangan pendidikan untuk generasi muda saat ini cukup kompleks karena dipengaruhi oleh perkem- bangan zaman, teknologi, dan kondisi sosial. Berikut poin-poin utamanya secara jelas dan ringkas tapi tetap berbobot:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Akses pendidikan yang belum merata</div><div style="text-align: justify;">    Masih banyak daerah terpencil yang kekurangan fasilitas sekolah, guru, dan buku. Ini membuat  Pen </div><div style="text-align: justify;">     didikan tidak sama antara kota dan desa.</div><div style="text-align: justify;">2. Kesenjangan ekonomi</div><div style="text-align: justify;">    Biaya pendidikan (meskipun ada yang gratis) tetap menjadi beban, seperti biaya transportasi, seragam, </div><div style="text-align: justify;">    dan kebutuhan belajar lainnya. Akibatnya, tidak semua anak bisa fokus belajar.</div><div style="text-align: justify;">3. Pengaruh teknologi dan media sosial</div><div style="text-align: justify;">    Teknologi memang membantu, tapi juga bisa jadi distraksi. Banyak siswa lebih fokus ke hiburan </div><div style="text-align: justify;">    daripada belajar, sehingga menurunkan konsentrasi dan motivasi. </div><div style="text-align: justify;">4. Kurangnya pendidikan karakter</div><div style="text-align: justify;">    Banyak generasi muda pintar secara akademik, tapi kurang dalam etika, disiplin, dan tanggung jawab. </div><div style="text-align: justify;">    Padahal karakter sama pentingnya dengan ilmu. </div><div style="text-align: justify;">5. Kurikulum yang kurang relevan</div><div style="text-align: justify;">    Beberapa materi pelajaran masih terlalu teoritis dan kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau </div><div style="text-align: justify;">    kehidupan nyata.</div><div style="text-align: justify;">6. Rendahnya minat baca</div><div style="text-align: justify;">    Budaya literasi masih lemah. Generasi muda cenderung lebih suka konten instan dibanding membaca </div><div style="text-align: justify;">    .buku yang mendalam</div><div style="text-align: justify;">7. Kesehatan mental pelajar</div><div style="text-align: justify;">    Tekanan akademik, tuntutan orang tua, dan perbandingan sosial membuat banyak siswa mengalami </div><div style="text-align: justify;">     stres, bahkan kehilangan semangat belajar.</div><div style="text-align: justify;">Kesimpulan</div><div style="text-align: justify;">Pendidikan saat ini bukan hanya soal sekolah, tapi soal bagaimana membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi dunia nyata. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. ( * )  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Tantangan Pendidikan Untuk Senerasi Muda Saat Ini Cukup Kompleks

Realitakini.com- Nasional Tantangan pendidikan untuk generasi muda saat ini cukup kompleks karena dipengaruhi oleh perkem- bangan zaman, tek...

Read more »

Pengamanan Maksimal Piala Dunia U-17 Di Indonesia

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmdRLTQpN3WvjE6lJfMkn9B0ENuDmj5LI0R0m52vV27wwZlTWPvYQiES47e4gkQkv2Uo7kDe6XMnY6HYK0CfnkULKEAGAtVd6iY8Eui3SZfXDocvauX1bzWCHWimO4GBbIL_9xRzzZHHY7N3xgNcHgZaTOM4aG-EzGDjyoQA-WjHtMcdPANo1pNw9fRrs/s500/pol.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmdRLTQpN3WvjE6lJfMkn9B0ENuDmj5LI0R0m52vV27wwZlTWPvYQiES47e4gkQkv2Uo7kDe6XMnY6HYK0CfnkULKEAGAtVd6iY8Eui3SZfXDocvauX1bzWCHWimO4GBbIL_9xRzzZHHY7N3xgNcHgZaTOM4aG-EzGDjyoQA-WjHtMcdPANo1pNw9fRrs/w640-h384-rw/pol.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menuturkan bahwa Polri siap melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menerima kunjungan Menteri BUMN sekaligus Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Dr. (H.C.) H. Erick Thohir, B.A., M.B.A. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, setiap detail dari pengamanan mulai dari kedatangan para kontingen, stadion yang diguna  kan, hingga penyelamatan standar FIFA baik pemain maupun penonton apabila terjadi hal kontingensi sudah mulai dipersiapkan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kapolri menegaskan bahwa Kepolisian mendukung penuh pelaksanaan pertandingan internasional yang akan melibatkan 24 negara tersebut, hingga kegiatan sukses dalam membawa harum nama bangsa Indonesia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Nanti bersama-sama kita laksanakan pengecekan di lapangan termasuk melatihkan supaya semuanya betul-betul siap. Prinsipnya Polri mendukung pelaksanaan U-17 agar betul-betul bisa berjalan aman, lancar, sukses serta membawa harum nama bangsa Indonesia," jelas Kapolri saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta ( * RK)</div>

Pengamanan Maksimal Piala Dunia U-17 Di Indonesia

Realitakini.com-Jakarta  Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menuturkan bahwa Polri siap melaksanakan pengamanan penye...

Read more »

Kemenpan RB, Puji Keberhasilan Pemprov Sumbar Dalam Pengelolaan SP4N LAPOR

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2_mPtrDl2eDPTJvVM1zDsfdVA1UfNdudNwFrq29VjRHA9ABtSMobxd91joI0haK9qQrgAjDm4txcY3GQ43UiLtfiCTtl2iNEe-R6qYjvLLqqNfYEfWHHs3UeXiyAQ5NBfKIzxf9HS1jg2gRwYr6NOdUqG1eYeVMUXzq5HqQjy51CbFzzn3mPfBriZvjs/s500/PA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2_mPtrDl2eDPTJvVM1zDsfdVA1UfNdudNwFrq29VjRHA9ABtSMobxd91joI0haK9qQrgAjDm4txcY3GQ43UiLtfiCTtl2iNEe-R6qYjvLLqqNfYEfWHHs3UeXiyAQ5NBfKIzxf9HS1jg2gRwYr6NOdUqG1eYeVMUXzq5HqQjy51CbFzzn3mPfBriZvjs/w640-h384-rw/PA.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu ditandai dengan dimintanya, Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar, Fitriati untuk berbagi ilmu, tentang bagaimana bentuk pengelolaan Aplikasi SP4N LAPOR di Pemprov Sumbar sehingga bisa berhasil, kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Optimalisasi Im plementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR! 2020 - 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB di Jakarta, Rabu (12/7/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, saat pembukaan acara Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas menegaskan aplikasi SP4N-LAPOR merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menampung keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan publik di lembaga/instansi pemerintah yang terintegrasi mulai dari pusat sampai daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sp4n Lapor adalah sistem aplikasi yang dirancang untuk mengevaluasi kualitas layanan publik dari istansi pemerintah, melalui penampungan aspirasi berbasis digital/online yang terintegrasi," jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, salah satu daerah yang penerapan dan pengelolaannya telah bagus adalah Pemprov. Sumbar. Ia menyebut, agar dapat saling berbagi ilmu, pihaknya telah minta pejabat penanggung jawab di Pemprov Sumbar untuk memaparkan bagaimana sistem pengelolaan SP4N LAPOR disana kepada para peserta Rakor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Salah satu daerah yang telah berhasil dalam pemanfaatan sistem aplikasi SP4N LAPOR adalah Pemprov. Sumbar. Nanti, kepada perwakilan dari Sumbar tolong jelaskan kepada kami, bagaimana pola pengelolaan disana, agar bisa dicontoh daerah lain," ungkap Menpan RB.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menyikapi hal tersebut, Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar, Fitriati menjelaskan peng implementasian Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sangat membutuhkan komitmen dari kepala daerahnya. Ia menyebut, itu ada di Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Gubernur kami, Bapak Mahyeldi Ansharullah sangat peduli akan hal ini. Ketegasannya itu, membuat kami lebih mudah dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait pelayanan publik di Sumbar," ungkap Fitriati saat memberi paparan kepada seluruh peserta Rakornas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengaku, komitmen itu tidak hanya dalam bentuk lisan tapi juga dituangkan dalam visi misi, RPJMD serta program unggulan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Yakni meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-government).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan data sistem LAPOR!, dari tahun 2017 sampai dengan Juli 2023, Pemprov Sumatera Barat telah menindaklanjuti sebanyak 343 laporan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengakui, dalam penerapan SP4N LAPOR di berbagai lembaga/instansi pemerintah, seringkali akan menemui berbagai macam keterbatasan seperti, keterbatasan SDM pengelola aplikasi, minimnya sosialisasi ke masyarakat, rendahnya minat masyarakat untuk memakai aplikasi. Namun ia menegas kan, hal itu bisa diatasi dengan sistem pemetaan permasalahan kemudian lakukan pembagian tugas dengan OPD lain sesuai tupoksi masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dalam menjawab tantangan tersebut, kita di Pemprov Sumbar membagi Roadmap tugas melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar Nomor 065-699-2022 sebagai pedoman aksi," jelas Fitriati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dimana Roadmap tersebut, harus kita selaraskan dengan roadmap SP4N-LAPOR yang secara nasional telah menargetkan 1,8 juta pengguna SP4N-LAPOR! pada tahun 2024 nanti.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Semoga praktek baik yang telah kami lakukan di Sumbar, dapat menjadi pembanding positif bagi upaya yang sedang Bapak/Ibu rintis di instansi masing-masing," harapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terakhir ia menyampaikan, atas nama Pemprov Sumbar, ia menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak, seperti KemenPANRB, Kemendagri, Ombudsman RI, Kantor Staf Kepresidenan, lembaga UNDP serta KOICA yang telah melakukan pendampingan dengan menunjuk dan mempercayai</div><div style="text-align: justify;">Pemprov Sumbar sebagai salah satu daerah pilot project peningkatan kapasitas SP4N-LAPOR! di Indonesia.Tampak hadir dalam kegiatan Rakornas tersebut, para pejabat pengelola pelayanan publik dari seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia. <i><b>(adpsb- RK)</b></i></div></div>

Kemenpan RB, Puji Keberhasilan Pemprov Sumbar Dalam Pengelolaan SP4N LAPOR

Realitakini.com-Jakarta Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pela...

Read more »

Jaga Kedaulatan, Serentak Ketua Demokrat Se-Indonesia Sambangi Pengadilan

<p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOpgw3X6k_GNHewHK1b0F68rYjhtO4YkvYODRM7f1FjSBM9DxHXvP2IPMPctFvS-n8xU2aR48KchnY2xLLla5iKctqESz0yQ4Bb8fKRDM-1ecFdBcAfKLSgjb9ymbULCzXGHmhmhIdpS6Y4wXZDpb2_KR4ztY6SzPI-3s_JCsKaHiyE08Vha1QbsNO5Q/s1024/IMG-20230404-WA0037_compress18.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="1024" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOpgw3X6k_GNHewHK1b0F68rYjhtO4YkvYODRM7f1FjSBM9DxHXvP2IPMPctFvS-n8xU2aR48KchnY2xLLla5iKctqESz0yQ4Bb8fKRDM-1ecFdBcAfKLSgjb9ymbULCzXGHmhmhIdpS6Y4wXZDpb2_KR4ztY6SzPI-3s_JCsKaHiyE08Vha1QbsNO5Q/s320-rw/IMG-20230404-WA0037_compress18.jpg" width="320" /></a></div><br />Realitakini.com.-- Jakarta<p></p><p> Paska Apel Pimpinan Nasional (Commander’s Call) Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum AHY, para Ketua Demokrat secara serentak mendatangi pengadilan negeri di daerah masing-masing untuk mengantarkan Surat yang ditujukan ke Mahkamah Agung (MA).</p><p>Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang (ATP) membenarkan jika sejak kemarin, Senin, 03/04, para Ketua DPD dan DPC Se-Indonesia bergerak menuju Pengadilan di daerah masing-masing untuk menyampaikan Surat Permohonan Perlindungan hukum dan Keadilan ke MA.</p><p>“Ini merupakan wujud Kewaspadaan mereka dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai. Per hari ini, setidaknya sudah 34 Provinsi dan 414 kab/kota yang telah menyambangi Pengadilan setempat, dan ini terus berlanjut hingga akhir minggu ini”, ujarnya.  </p><p>Ia menambahkan jika para ketua DPD dan DPC ini adalah pemilik suara sah yang menunjukkan Solidaritas kepada Ketum AHY dalam menghadapi gangguan pihak Eksternal, KSP Moeldoko,</p><p>Lebih lanjut, ATP menegaskan bahwa upaya hukum yang berulang kali dilakukan oleh KSP Moeldoko sama sekali tidak ada kaitanya dengan konflik internal partai.</p><p>“Moeldoko bukan Kader dan tidak memiliki KTA Demokrat. Menkumham juga telah Menolak mengesahkan KLB Ilegal yang diprakarsai oleh mereka. Dan berkali-kali gugatanya ditolak oleh Pengadilan. Inilah yang membuat para kader geram dan semakin militan melawan kedzaliman ini”, tegasnya.</p><p>Surat yang ditujukan ke MA ini memuat beberapa hal yang meliputi; Pengakuan dan Pengesahan Negara terhadap Kepemimpinan AHY, Penolakan oleh PTUN, PTTUN, dan MA atas upaya hukum Moeldoko Cs, dan Pengajuan PK dengan ‘Novum’ yang tidak berlaku secara hukum karena telah digunakan pada persidangan sebelumnya. Surat ini juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD.</p><p>Sebelumnya, pada saat Konferensi Pers (Senin, 03/03/‘23), Ketua Umum Demokrat, AHY menyatakan pengalaman Empirik dimana Demokrat telah 16 kali dimenangkan oleh Pengadilan atas Gugatan KSP Moeldoko Cs terkait hal yang sama. </p><p>Namun, ia juga mengingatkan penting nya kewaspadaan kader dan atensi publik, mengingat hal ini berpotensi adanya intervensi politik.  </p><p>“Meskipun secara hukum tidak ada satu pun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap waspada. Dengan mempertimbangkan, kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka PD membawa kasus ini ke 'Ruang Terang'. Disamping para kader Demokrat di seluruh Tanah Air, kami memohon Rakyat untuk berkenan ikut monitor”, tutup AHY.  (Tim)</p><div><br /></div>

Jaga Kedaulatan, Serentak Ketua Demokrat Se-Indonesia Sambangi Pengadilan

Realitakini.com.-- Jakarta  Paska Apel Pimpinan Nasional (Commander’s Call) Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum AHY, para Ketua Demokra...

Read more »

Minta Perlindungan Hukum Terkait PK Moeldoko, DPC Demokrat Datangi PN Lubuk Sikaping

<div><br /></div><div><br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghzmn_VTjwFTsBxu-Z4qfG49EI5PKM7XzLRRw_6BVsqobl2mUMaALBQDGhJMJn1FufKHyXamLjoXbEO7amdRH3_F9olff44DP6FnToYyK63YTZCp1nZDKLVtZp81f9vE7-UBt-4q4ZoW2YHcgGXY95rAiVy4R7vo59uC1gmS4-vH_TsQPcT0CP0KrvHA/s1768/IMG_20230403_152220_compress51.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="968" data-original-width="1768" height="175" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghzmn_VTjwFTsBxu-Z4qfG49EI5PKM7XzLRRw_6BVsqobl2mUMaALBQDGhJMJn1FufKHyXamLjoXbEO7amdRH3_F9olff44DP6FnToYyK63YTZCp1nZDKLVtZp81f9vE7-UBt-4q4ZoW2YHcgGXY95rAiVy4R7vo59uC1gmS4-vH_TsQPcT0CP0KrvHA/s320-rw/IMG_20230403_152220_compress51.jpg" width="320" /></a></div><br />Realitakini.com -- Pasaman</div><div>Puluhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kabupaten Pasaman mendatangi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, langsung dipimpin oleh Ketua DPC Partai Demokrat Sabar AS.</div><div><br /></div><div>Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian rapat konsolidasi Partai Comanders Call mendengarkan pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yidhoyono secara zoom di aula Arumas Hotel Sari Rasa, Senin (3/4/2023).</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Pengurus DPC dan PAC Partai Demokrat Pasaman hadir kesini terkait masalah pengajuan PK ke MA yang diajukan oleh Meldoko. Kita kesini ingin meminta perlindungan hukum kepada MA melalui Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Sikaping," ujar Sabar AS usai menyerahkan surat permohonan hukum.</div><div><br /></div><div>Sabar juga menyatakan selain penyerahan surat tersebut, kita juga menunjukan bahasanya Demokrat satu komando, solid, kompak dan loyal sama pimpinan Mas AHY.</div><div><br /></div><div>Lalu menurut Sabar AS, ingin menyampaikan hal tersebut kepada MA melalui PN Lubuk Sikaping bahwa tidak ada sedikit pun celah bagi Moeldoko untuk memenangkan di MA.</div><div><br /></div><div>"Saya yakin MA akan profesional dan pasti akan memenangkan kami, kubu dari AHY untuk gugatan ini dan menolak PK Moeldoko," tuturnya.</div><div><br /></div><div>Terakhir, Sabar AS menjelaskan upaya PK yang diajukan oleh Moeldoko Cs adalah adanya dalih empat novum (bukti baru) terhadap pimpinan partai Demokrat AHY.</div><div><br /></div><div>Pertama, Dokumen berupa berita media massa yang dipersepsikan oleh mereka bahwa AD/ART Partai Demokrat diluar kongres. </div><div><br /></div><div>Kedua, surat keputusan KLB ilegal tentang perubahan dan perbaikan AD/ART, ketiga surat keputusan KLB ilegal tentang laporan pertanggung jawaban partai demokrat tahun 2020-2021. (Nurman)</div><div><br /></div>

Minta Perlindungan Hukum Terkait PK Moeldoko, DPC Demokrat Datangi PN Lubuk Sikaping

Realitakini.com -- Pasaman Puluhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kabupaten Pasaman men...

Read more »

Terkait Pengelolaan Sampah, Walikota Solok Kunjungi Kota Cilegon

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs_ANRrhQzkenrWqePy93qmyFWTy0_GiKap9ggd2LFPR8kEcF03JWASc02mh0beVEbaX06UoFt_hPPAo0eV6FDZ0Z7Nl092-H76M2bfrrOnTVP93o7T3BUY25ETywZF62ofOMMSXlnjCAPjdcfZNZiwPftcCxUGCLS7TJ8SavN56TGRY_POwsE_BHM/s500/%20Cil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs_ANRrhQzkenrWqePy93qmyFWTy0_GiKap9ggd2LFPR8kEcF03JWASc02mh0beVEbaX06UoFt_hPPAo0eV6FDZ0Z7Nl092-H76M2bfrrOnTVP93o7T3BUY25ETywZF62ofOMMSXlnjCAPjdcfZNZiwPftcCxUGCLS7TJ8SavN56TGRY_POwsE_BHM/w640-h384-rw/%20Cil.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Cilagon </span></b><div><div style="text-align: justify;">Walikota Solok Zul Elfian Umar, bersama Ketua TP-PKK Kota Solok Zulmiyetti Zul Elfian Umar beserta rombongan, Senin (20/03/2023), mengunjungi Pemerintah Kota (Pemko) Cilegon. Walikota Solok dan rombongan disambut baik oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian, dan pertemuan dilanjutkan di Kediaman Walikota Cilegon.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain Walikota Cilegon, kunjungan Walikota Solok beserta rombongan ke Kota Cilegon terkait tentang pengelolaan sampah tersebut juga disambut oleh Ketua TP. PKK Kota Cilegon Hany Seviatri Helldy, Kadis LH Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra, dan para pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemko Cilegon.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, kedatangan Walikota Solok dan rombongan juga disambut dengan arak-arakan dari per kumpulan kesenian Cilegon, yang menampilkan atraksi-atraksi dari kesenian dan kebudayaan Kota Cilegon.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, pertemuan tersebut melakukan diskusi penjelasan terkait tahapan pendirian dan proses produksi dari pengelolaan sampah Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung.Dalam kesempatan ini, Walikota Solok Zul Elfian Umar, menyebut kan bahwa ini adalah bentuk keseriusan Kota Solok untuk bisa menduplikasi program pengolahan sampah dari Kota Cilegon.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Inovasi terkait pengolahan sampah yang dilakukan Pemko Cilegon ini sudah terbukti manfaatnya. Bukan saja mengatasi persoalan sampah, tetapi juga mendatangkan pendapatan,” ungkap Zul Elfian Umar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Zul Elfian Umar, sampah menjadi persoalan perkotaan yang kini banyak dihadapi pemerintah. Oleh karenanya, ketika Cilegon mampu berinovasi mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomi, Kota Solok tertarik untuk mempelajarinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bayangkan tanpa menggunakan APBD, Cilegon bisa membangun pengolahan sampah, bahkan banyak yang mendukung. Makanya kita jauh-jauh kesini mau belajar, pemimpin yang baik adalah yang mau belajar dari orang lain yang kinerjanya terbukti baik,” tuturnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Walikota Cilegon Helldy Agustian, pada kesempatan tersebut mengatakan jika kedatangan Pemko Solok ini merupakan suatu kehormatan untuk Kota Cilegon, sebab menurutnya terdapat keseriusan dari Pemko Solok untuk mempelajari pengelolaan sampah di Kota Cilegon.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hari ini suatu kehormatan juga buat Kota Cilegon karena mendapat kunjungan dari Pemko Solok. Hal ini menandakan keseriusan dari Pemko Solok yang ingin mempelajari sampah serta diskusi perihal masalah-masalah yang ada di Solok, maupun yang ada di Kota Cilegon,” ucap Helldy Agustian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait BBJP Plant di TPSA Bagendung, Helldy Agustian menyatakan bahwa pada tahun 2023 ini produksinya akan meningkat dari 30 ton per hari, menjadi 200 ton per hari. Peningkatan produksi ter sebut dimungkinkan menyusul peningkatan kapasitas pabrik yang mendapat bantuan dana dari Bank Dunia senilai Rp100 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Setelah kapasitas produksi naik menjadi 200 ton per hari, saya yakin Kota Cilegon justru akan defisit sampah. Untuk mengatasinya, kami akan bekerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam hal pasokan sampah. Yang sudah berjalan di antaranya bersama Pemkab Serang,” ungkapnya. (Sy)</div></div>

Terkait Pengelolaan Sampah, Walikota Solok Kunjungi Kota Cilegon

Realitakini.com-Cilagon  Walikota Solok Zul Elfian Umar, bersama Ketua TP-PKK Kota Solok Zulmiyetti Zul Elfian Umar beserta rombongan, Senin...

Read more »

Kapolri Pastikan Tim Investigasi Dalami Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjILmvmvGYDZc0s6icRLPrpjmns_XOulE5O95l7Gh1L_wjD236_OIe_l992bWEuywZuDi776XMj_PMI3TaFQPkZQ4c_uuAuQoNfPVEQEB4CSfX8OfgMV2TGI0hqZB7gSOcBE4d2a-IsrGKYlWzHLS5P9I82AuuUX4bQIRcb1Gad-dnza1rfim2jcjCU/s500/POL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjILmvmvGYDZc0s6icRLPrpjmns_XOulE5O95l7Gh1L_wjD236_OIe_l992bWEuywZuDi776XMj_PMI3TaFQPkZQ4c_uuAuQoNfPVEQEB4CSfX8OfgMV2TGI0hqZB7gSOcBE4d2a-IsrGKYlWzHLS5P9I82AuuUX4bQIRcb1Gad-dnza1rfim2jcjCU/w640-h384-rw/POL.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b><div><div style="text-align: justify;">Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pihak terkait meninjau langsung lokasi utama kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam hal ini, Sigit memastikan bahwa, tim investigasi gabungan dari Polri serta pihak terkait akan mendalami penyebab awal mula terjadinya kebakaran di Depo Pertamina tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Baru saja kita dengan tim Pak Kapolda, Kabareskrim Polri, dan tim gabungan investigasi didampingi rekan-rekan Pertamina melakukan pengecekan awal di TKP," kata Sigit di Depo Pertamina Plumpang, Sabtu, 4 Maret 2023. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari tinjauan dan laporan awal yang diterimanya, Sigit mengungkapkan bahwa, peristiwa kebakaran itu terjadi sekira pukul 20.00 WIB. Awalnya, kata Sigit, di lokasi itu sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertamax, yang dikirim dari Balongan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat pengisian, menurut Sigit, dari informasi awal yang diterimanya, terjadi gangguan teknis yang meng akibatkan terjadinya tekanan yang berlebihan. Setelah itu, terjadilah peristiwa kebakaran. Meski begitu, Sigit menekankan, tim investigasi gabungan masih akan terus melakukan pendalaman terkait dengan sumber api awal di lokasi kejadian. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tentunya untuk mencari tahu sumber api dari mana, ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim," ujar Sigit. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih dalam, Sigit menyatakan, tim investigasi gabungan melakukan pendalaman dengan meminta keterangan beberapa saksi hingga memeriksa CCTV.  Dengan dilakukannya pendalaman secara komprehensif, kata Sigit, tim investigasi gabungan akan melakukan proses pembuktian dengan Scientific Crime Investigation (SCI). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saat ini, kita sedang kumpulkan saksi, CCTV, kemudian hal-hal yang kita perlukan sifatnya teknis. Sehingga nanti bisa kita jelaskan secara Scientific Crime Investigation tentang peristiwa yang sebenarnya. Khususnya terkait sumber api yang mengkibatkan terjadinya kebakaran," ucap Sigit.(*RK)</div></div>

Kapolri Pastikan Tim Investigasi Dalami Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Realitakini.com-Jakarta  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pihak terkait meninjau langsung lokasi utama kebakaran Depo Pertamina...

Read more »

Majelis Tinggi Partai Demokrat Bertemu Anies Baswedan, AHY: Parpol Koalisi Perubahan Sudah Lengkap

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKmOkHwiljP85WcAwnlwOPrxOOm0HcEPeEPpYX_1RR3DeiWjuE9T-8ekvsLmAGaJ2vUAnwtwP4mFWPbGa9TcEv97AiURU3271uSVf03O7XOut3uslW3ipIjoPgRzskdsi_dGhfy-ZibmOe/s1600/1677760746620320-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKmOkHwiljP85WcAwnlwOPrxOOm0HcEPeEPpYX_1RR3DeiWjuE9T-8ekvsLmAGaJ2vUAnwtwP4mFWPbGa9TcEv97AiURU3271uSVf03O7XOut3uslW3ipIjoPgRzskdsi_dGhfy-ZibmOe/s1600-rw/1677760746620320-0.png" width="400"> </a> </div>Realitakini.com -- Jakarta </div><div> Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa gabungan koalisi partai politik untuk membangun perahu koalisi Perubahan sudah lengkap. Hal ini disampaikan AHY saat menerima kunjugan Anies Baswedan yang diusung Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (2/3/2023) siang.</div><div><br></div><div>Sebelumnya pada Rabu (1/3/2023) malam, Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat melaksanakan rapat dipimpin Ketua MTP, Bapak SBY. Ini merupakan kewenangan yang dimiliki MTP sebagai ketetapan hukum Partai Demokrat, sesuai yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.</div><div><br></div><div>“Karena sejatinya, dengan keputusan MTP PD yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini, langsung kepada beliau Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden yang akan kami usung bersama, ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi Partai Demokrat yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023,” terang AHY.</div><div><br></div><div>Dalam pertemuan langsung dengan MTP pagi ini, Anies Baswedan juga berinteraksi, menyampaikan tanggapan, sekaligus menyampaikan visi dan gagasan besarnya, mengapa perubahan itu harus dilakukan. Dan tidak ada waktu yang lebih baik selain melalui kontestasi Pemilu 2024. Menurut AHY, Partai Demokrat menemukan banyak sekali kesamaan cara pandang dan kesamaan tujuan dengan Anies Baswedan.</div><div><br></div><div>“Mudah-mudahan silaturahim semacam ini juga semakin memperkuat _chemistry_ diantara keluarga besar Partai Demokrat dengan Bapak Anies Baswedan, juga semakin menguatkan sinergi, kolaborasi,” tutur AHY.</div><div><br></div><div>Itulah kekuatan yang dimiliki oleh Partai Demokrat. “Insya Allah kami memiliki kesatuan komando, satu pikiran, satu hati, dan satu tindakan, baik yang terjadi hari ini maupun sampai dengan nanti Pemilu 2024,” imbuhnya.</div><div><br></div><div>Pada kesempatan yang sama, Anies Baswedan kembali menyampaikan rasa terima kasih atas ketegasan sikap dan dukungan Partai Demokrat terhadap dirinya.</div><div><br></div><div>“Hari ini juga, Partai Demokrat kembali menegaskan komitmen untuk berjalan bersama ke depan. Menegaskan sikap (yang tadi sudah disampaikan oleh Mas AHY) atas diskusi, pembahasan yang kita lakukan bersama-sama, di dalam Majelis Tinggi. Dimana menetapkan untuk mengusung kami sebagai calon Presiden untuk Pemilu 2024, bersama partai pengusung lain; Partai NasDem dan PKS,” tutur Anies.</div><div><br></div><div>“Izinkan kami menyampaikan keikhlasan, rendah hati, dengan memohon izin, ridho dari Allah SWT, kami menerima amanah besar ini, mengemban amanah besar ini, dan insya Allah kita siap untuk berjalan bersama-sama menuju perubahan dan perbaikan,” ucapnya.</div><div><br></div><div>Turut hadir dalam pertemuan antara Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan bakal calon Presiden Anies Baswedan antara lain Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Wakil Majelis Tinggi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Edhie Baskoro Yudhoyono, Andi Mallarangeng, Hinca Pandjaitan, Melani Suharli, Sarjan Tahir, Indrawati Sukadis, Sri Sumaryanti Budhisantoso, Jafar Hafsah, EE Mangindaan, Nachrowi Ramli, dan Amir Syamsuddin.(Tim )</div>

Majelis Tinggi Partai Demokrat Bertemu Anies Baswedan, AHY: Parpol Koalisi Perubahan Sudah Lengkap

Realitakini.com -- Jakarta   Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa gabungan koalisi partai ...

Read more »

Ketua Dekranasda Kabupaten Solok Hadiri Pembukaan Inacraft 2023

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaZc0JwVoXss4tDxPWjVh7c3HTuOry3mFgHdPXy6rkJ0AeOWxNUfjUy3BqYJIGjvY8URvmlygvoW9ZCUlj8v4_5694yeWI1I7U1gFe_p1aPRvISq91VUoccRO8uUgvzC9emDQgvzmWUbT6cHy1SN3thQiUnOAmQ-jG3jGf2sqP4sHmuraW7HcTCAmm/s500/%20KE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaZc0JwVoXss4tDxPWjVh7c3HTuOry3mFgHdPXy6rkJ0AeOWxNUfjUy3BqYJIGjvY8URvmlygvoW9ZCUlj8v4_5694yeWI1I7U1gFe_p1aPRvISq91VUoccRO8uUgvzC9emDQgvzmWUbT6cHy1SN3thQiUnOAmQ-jG3jGf2sqP4sHmuraW7HcTCAmm/w640-h384-rw/%20KE.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b><div style="text-align: justify;">Ketua Dekranasda Kabupaten Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP Hadiri Upacara pembukaan pameran kerajinan tangan terbesar se-Asia Tenggara, Inacraft 2023, berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (01/03/2023). Sederet menteri menghadiri pameran bertajuk "The 23 Jakarta International Handicraft Trade Fair" itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  Teten Masduki,Ketua Umum ASHEPI Muchsin Rudhan, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman ,Gubernur se Indonesiam Bupati / Walikota Se Indonesia,Ketua Dekranasda se Indonesia,Pengrajin se IndonesiaSambutan Ketua Umum Asosiasi Exportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) Muchsin Ridhan mengatakan,”Alhamdulillah, hari ini Inacraft kembali hadir di tengah masyarakat Indonesia dan dunia.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pameran masih mengangkat persoalan serupa seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu "From Smart Village to Global Market". INACRAFT ke-23 berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Ikon pameran menampilkan produk-produk kerajinan unggulan dan kreatif sekaligus meng angkat  kekayaan tradisi, seni, dan budaya Sulawesi Selatan dengan tagline "The Authentic South Sulawesi".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman  dalam sambuatnya mengatakan,”Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kini sedang gencar mewujudkan misi untuk mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan.Iajuga meengatakan,”Kami mencoba untuk bagaimana mengembalikan kejayaan-kejayaan yang pernah ada di Sulawesi Selatan, Termasuk diantara nya dalam tema yang kami usung, salah satunya kejayaan sutra. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk mewujudkan misi itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencoba untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan standarisasi produk.Menteri Pariwisata san Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang melanjutkan pesan dari Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir dalam sambutannya menatakan,”Pertama-tama, selamat untuk terseleng garanya pameran Inacraft 2023, dan terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh bapak Gubernur dan beberapa bupati. Sandi juga menyebut pameran ini dapat menjadi ajang yang tepat untuk berinteraksi, bertukar informasi, danmempererat hubungan antardaerah maupun antarnegara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Puncak acara berakhir di agenda peresmian pembukaan pameran Inacraft yang ditandai dengan pe mukulan gendang bersama.Inacraft 2023 akan hadir selama lima hari, dari 1 sampai 5 Maret me ndatang, di seluruh Hall Jakarta Convention Center. Tercatat 1.118 peserta UMKM mengikuti pameran ini. Mereka menghadirkan kerajinan tangan yang dapat dibeli oleh pengunjung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu dikesempatan lain Ketua Dekranasda Kabupaten Solok Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP Manyampaikan,”titik berat pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Bupati Epyardi Asda ini memang di bidang UMKMMaka dari itu kami bersama Bapak Bupati selalu turun kelapangan untuk mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat dibidang UMKM ini sehingga kami bisa membantu para penggiat UMKM di Kabupaten Solok ini.Dan mudah mudahan dengan adanya pameran Inacraft ini profuk UMKM Kabupaten Solok ini akan semakin dikenal di Nasional maupun Internasional ,ujarnya(* Rk)</div><div style="text-align: justify;">(Diskominfo)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Ketua Dekranasda Kabupaten Solok Hadiri Pembukaan Inacraft 2023

Realitakini.com-Jakarta Ketua Dekranasda Kabupaten Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP Hadiri Upacara pembukaan pameran kerajinan tangan t...

Read more »

Kunjungan Surya Paloh ke Demokrat, AHY: Kami Ingin Kapal Koalisi Ini Berlayar dan Menang

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilewsIluoRzwYoCH-OEFokHOgrayt_v5ANoZRNzedIVdlvY0FA3qVhJPysXgTs5d8GMUG1klAgfLt87lW4NJuzdY_p_8N1A-wScVL_5ln8YPZpXiy82uIoKXi_F_dXEthYMJa-i1-AKsAh/s1600/1677066632009992-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilewsIluoRzwYoCH-OEFokHOgrayt_v5ANoZRNzedIVdlvY0FA3qVhJPysXgTs5d8GMUG1klAgfLt87lW4NJuzdY_p_8N1A-wScVL_5ln8YPZpXiy82uIoKXi_F_dXEthYMJa-i1-AKsAh/s1600-rw/1677066632009992-0.png" width="400"> </a> </div>Realitakini.com --- Jakarta </div><div>Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2/2023). Kedatangan Surya Paloh di tengah guyuran hujan disambut hangat, dan dipayungi langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).</div><div><br></div><div>Dalam konferensi pers bersama seusai makan siang, AHY memaparkan kesamaan pandangan Demokrat dan NasDem dalam menyikapi berbagai isu nasional, salah satunya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Demokrat dan Nasdem sepakat menolak upaya mengembalikan demokrasi yang sentralistik.</div><div><br></div><div>“Sejatinya, kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan, yang dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan sedinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita set back, mundur sekian belas tahun ke belakang,” jelas AHY.</div><div><br></div><div>Terkait Koalisi Perubahan, AHY menegaskan, bahwa komunikasi Demokrat , Nasdem dan PKS makin baik dan intensif. Menurut AHY, ketiga parpol telah memiliki semangat yang sama untuk mendorong perubahan dan perbaikan demi masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan.</div><div><br></div><div>AHY juga menegaskan bahwa sikap dan posisi politik Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 26 Januari 2023 lalu bukan hanya sekadar test the water. Sikap Demokrat telah melewati proses, konsultasi, komunikasi yang intensif di internal dan struktur Demokrat dari pusat hingga daerah.</div><div><br></div><div>“Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada Saudara Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon presiden, atau bakal calon presiden yang juga diyakini bisa membawa atau merepresentasi gerakan perubahan,” jelas AHY.</div><div><br></div><div>“Yang jelas kami ingin kapal koalisi ini bisa berlayar, dan mudah-mudahan tidak hanya berlayar, tapi bisa menang. Memenangkan suara, hati dan pikiran masyarakat kita untuk perubahan menuju Indonesia lebih baik ke depan,” tutup AHY.</div><div><br></div><div>AHY juga menyampaikan kedekatan antara Partai Demokrat dan Surya Paloh yang sudah terjalin lama. Tepatnya, ketika Surya Paloh berjuang bersama SBY pada Pilpres 2004.</div><div><br></div><div>“Sebagai sahabat dan juga sebagai negarawan, beliau berdua  (SBY dan Surya Paloh) ingin terus meyakinkan bahwa regenerasi terjadi dengan baik, dan tentunya semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata AHY. (Tim)</div><div><br></div>

Kunjungan Surya Paloh ke Demokrat, AHY: Kami Ingin Kapal Koalisi Ini Berlayar dan Menang

Realitakini.com --- Jakarta  Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Demo...

Read more »

Kapolri Tegaskan Siap Bersinergi Dengan PSSI Babat Habis Mafia Bola

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5XltpJLolUqlLKUFdlx_9dx3UFL-vyHunFM3Oj1WNXxoAdiH3yjKrhNbyKnRUa5TiOJa2fbDhUjaMgKfCJDeWiqNEK0woT7ufPJXQ38MDEx4EuJRm-G95ChQhUQVcl0B2WpaLzYzprswtegJ19iBvr8abtbZThyQUIDtHz5erJEXCQRZtBY2qNzOI/s500/%20KAP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5XltpJLolUqlLKUFdlx_9dx3UFL-vyHunFM3Oj1WNXxoAdiH3yjKrhNbyKnRUa5TiOJa2fbDhUjaMgKfCJDeWiqNEK0woT7ufPJXQ38MDEx4EuJRm-G95ChQhUQVcl0B2WpaLzYzprswtegJ19iBvr8abtbZThyQUIDtHz5erJEXCQRZtBY2qNzOI/w640-h384-rw/%20KAP.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap bersinergi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang baru terpilih dalam menyelenggarakan sepak bola yang jauh lebih baik dan Fair Play. Diantaranya adalah, upaya memberantas serta memberangus Match Fixing atau pengaturan skor. </div><div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Kami, Polri siap mendukung penuh dan telah mempersiapkan Satgas-Anti Mafia Bola untuk meng awal kebijakan itu,” kata Sigit di Media Center Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu 19 Februari 2023. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sigit berharap upaya pembentukan sepak bola yang Fair Play benar-benar terwujud. Sehingga para pemain tersebut bisa dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dan tentunya Satgas Anti-Mafia Bola ini akan terus mengawal setiap penyelenggaraan baik di Liga 1, 2, dan 3 serta seluruh event sepak bola yang akan diselenggarakan oleh PSSI,” ujar mantan Kabareskrim Pori itu.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya semangat dan sinergitas yang sama dari PSSI dan Polri, Sigit optimis bahwa, kedepan nya tujuan untuk mewujudkan persepakbolaan Indonesia yang sesuai standar FIFA akan terlaksana dengan baik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selain mendukung program pemberantasan permainan skor, kami juga mendukung agar pelaksanaan sepak bola Indonesia semakin baik dan sesuai standar FIFA,” ucap Sigit.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sigit menegaskan pihaknya mempunyai pengalaman bagaimana mengoperasionalkan Satgas Anti-Mafia Bola pada periode 2018-2020.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dimana saat itu, terdapat 18 tersangka yang diproses baik dari organisasinya, manajemen perangkat pertandingan termasuk pemain dan perantara. Bahkan saat ini, kata Sigit, ada 15 sub Satgas Anti-Mafia Bola yang terbentuk dan tersebar di seluruh wilayah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya kira sesuai apa yang menjadi kebijakan Ketum PSSI yang baru untuk melibatkan Satgas akan terus kita perkuat,” tutur Sigit. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, dalam mewujudkan persepakbolaan Indonesia yang jauh lebih baik, Polri telah mengundang pemateri dari Conventry University Inggris, untuk memberikan pelatihan manajemen kompetisi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tak hanya itu, Sigit menyebut, Polri juga telah menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya hal itu, diharapkan, mampu menyelenggarakan giat pengamanan sepak bola dengan baik sesuai standar FFA. Termasuk didalamnya melakukan assesmen dan manajemen risiko termasuk keselamatan penonton dan pemain.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Kami juga melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan ahli dari Conventry University Inggris untuk berikan pemahaman terhadap para anggota termasuk anggota Liga Indonesia Baru (LIB). Kita harapkan ini bisa kita lakukan transfer knowledge dan betul-betul memperbaiki pola pengamanan yang lebih baik,” papar mantan Kapolda Banten itu. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Terkait masalah perizinan, menurut Sigit, pihaknya selalu berkoordinasi dengan LIB dalam hal ini operator atau pelaksana yang ditunjuk PSSI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini semua kita lakukan evaluasi apakah kemudian dilakukan assesmen risiko terkait kelayakan stadion yang digunakan dan sebagainya,” kata Sigit.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sigit mengaku banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman sebelumnya. Prinsipnya, Polri ingin melakukan perbaikan agar kompetisi berjalan baik serta keselamatan penonton dan pemain terjaga dengan baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Prinsipnya, Polri siap mendukung dan babat habis pelaku mafia bola," tutup Sigit. (*RK)</div></div></div>

Kapolri Tegaskan Siap Bersinergi Dengan PSSI Babat Habis Mafia Bola

Realitakini.com-Jakarta  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap bersinergi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang baru terp...

Read more »

Dharmasraya Terima Sertifikat Kabupaten Bebas Frambusia

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYJQuPWItF1cPHb9PW98vTrdYSs1KIgMEpOd2zjBz74C2ZjR0HMdJ01jDNibh7JxWyBaVuR3xPl7RUMXZ81bFSBYGsIYCtL0Zo9FyraY4W3lUbaXWvo7Je_uCB_yjmoryfmy380RYMi-vhHoXeBePzHlkpHGDdURHwc3rZVHYfNZc-SSQsTHHpVxJV/s500/Ba.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYJQuPWItF1cPHb9PW98vTrdYSs1KIgMEpOd2zjBz74C2ZjR0HMdJ01jDNibh7JxWyBaVuR3xPl7RUMXZ81bFSBYGsIYCtL0Zo9FyraY4W3lUbaXWvo7Je_uCB_yjmoryfmy380RYMi-vhHoXeBePzHlkpHGDdURHwc3rZVHYfNZc-SSQsTHHpVxJV/w640-h384-rw/Ba.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</span></b></div></span></b></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berupa sertifikat sebagai kabupaten bebas Frambusia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penghargaan diterima Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, diwakili Sekretaris Daerah, Adlisman, didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Yefrinaldi, di Karakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta, Selasa, (21/02/2023)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, kita menerima sertifikat bebas Frambusia, atas upaya kita untuk mencegah munculnya penyakit tersebut di Kabupaten Dharmasraya,” terang Adlisman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya penyakit Frambusia, Yaws atau Patek ini merupakan penyakit menular langsung antar manusia yang disebabkan oleh infeksi kronis bakteri Treponema Pertenue dan pada umumnya terlihat sebagai lesi pada kulit serta dapat menyebabkan cacat pada tulang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saat ini kasus Frambusia sudah tidak ditemukan lagi di Kabupaten Dharmasraya, sehingga kita menjadi salah satu kabupaten yang pada hari ini menerima sertifikat Bebas Frambusia dalam rangka Hari Penyakit Tropis Terabaikan,” lanjut Adlisman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ke depan, kata Adlisman pihaknya akan berupaya mempertahankan status Bebas Frambusia yang telah diperoleh, serta menjaga derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang berwawasan lingkungan serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sertifikat ini juga sebagai motivasi dan apresiasi untuk mengoptimalkan serta meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Dharmasraya, yang tidak hanya bebas Frambusia melainkan bebas dari penyakit menular lainnya,” tukas Adlisman. ( FH)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dinas Kominfo</div>

Dharmasraya Terima Sertifikat Kabupaten Bebas Frambusia

Realitakini.com-Jakarta Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) be...

Read more »

Pastikan Kita Punya Urgensi Dan Alasan Yang Kuat Untuk Mengubah Sistem Pemilu Oleh: Susilo Bambang Yudhoyono

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7Y0OmkBA53fzWGWB-deUBnWPDa1IVNh_dTQYludIOl7jN4bWzYX9jWLccunVGtAXJc2R7qkjUEzt4_N0ADVZ6_tuuY76_7e-f_oOinue9wni6H2gGSwhQZQihq5v8AM9dAJCRLephI_md/s1600/1676799640149258-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7Y0OmkBA53fzWGWB-deUBnWPDa1IVNh_dTQYludIOl7jN4bWzYX9jWLccunVGtAXJc2R7qkjUEzt4_N0ADVZ6_tuuY76_7e-f_oOinue9wni6H2gGSwhQZQihq5v8AM9dAJCRLephI_md/s1600-rw/1676799640149258-0.png" width="400"> </a> </div>Sudah lama saya tidak bicara soal politik. Dari hari ke hari, kini saya lebih menggeluti dunia seni dan olahraga. Sungguh pun demikian, sebagai warga negara tentulah saya tidak kehilangan hak asasi saya untuk peduli dan menyampaikan pendapat. Materi yang ingin saya sampaikan ini, tentu berangkat dari niat dan tujuan yang baik, serta hendak saya sampaikan secara baik pula.<br></div><div> </div><div>Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Informasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan.</div><div> </div><div>Benarkah sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai, sesuai dengan agenda dan "time-line" yang ditetapkan oleh KPU? Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini.</div><div> </div><div>Apakah saat ini, ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di negara kita, seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa "tenang", bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK. Sangat mungkin sistem pemilu Indonesia bisa kita sempurnakan, karena saya juga melihat sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik. Namun, janganlah upaya penyempurnaannya  hanya bergerak dari terbuka - tertutup semata.</div><div> </div><div>Dalam tatanan kehidupan bernegara yang baik dan dalam sistem demokrasi yang sehat, ada semacam konvensi baik yang bersifat tertulis maupun tidak. Apa yang saya maksud? Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan. Ada yang menggunakan sistem referendum yang formal maupun jajak pendapat yang tidak terlalu formal. Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan "hajat hidup rakyat secara keseluruhan". Menurut pendapat saya, mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa, yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional (kebijakan pembangunan misalnya).</div><div> </div><div>Bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat. Mengatakan "itu urusan saya dan saya yang punya kuasa", untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak. Sama halnya dengan hukum politik "yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah", tentu juga bukan pilihan kita. Hal demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut bersama. Consensus building yang sering diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, berdialog dan berembuk, take and give, itulah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri republik dahulu. Saya mempelajari secara mendalam, bagaimana dengan cerdas dan arifnya, founding fathers kita ~ Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Supomo, Ki Bagus dan lain-lain, bersedia untuk berembuk dan saling mendengar untuk merumuskan dasar-dasar negara baru (Republik Indonesia) yang dinilai paling tepat.</div><div> </div><div>Kembali ke pokok bahasan, rakyat memang sangat perlu diberikan penjelasan yang gamblang tentang rencana penggantian sistem pemilu itu. Apanya yang berbeda antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Mereka harus tahu bahwa kalau yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup, mereka harus memilih parpol yang diinginkan. Selanjutnya partai politiklah yang hakikatnya menentukan kemudian siapa orang yang akan jadi wakil mereka. Sementara, jika sistem proporsional terbuka yang dianut, rakyat bisa memilih partainya, bisa memilih orang yang dipercayai bisa menjadi wakilnya, atau keduanya ~ partai dan orangnya. Rakyat sungguh perlu diberikan penjelasan tentang rencana penggantian sistem pemilu ini, karena dalam pemilihan umum merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi.</div><div> </div><div>Dalam artikel sangat singkat ini saya memang tidak hendak menyampaikan pikiran saya tentang mana yang paling tepat antara sistem proporsional tertutup versus sistem proporsional terbuka. Meskipun saya punya sejumlah pandangan dan pemikiran, namun bukan itu inti tulisan singkat saya ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perkara besar yang tengah ditangani oleh MK ini adalah isu fundamental, hakikatnya salah satu "fundamental consensus" dalam perjalanan kita sebagai bangsa. Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat. Bagaimana jika putusan MK itu keliru? Tentu bukan sejarah seperti itu yang diinginkan oleh MK, maupun generasi bangsa saat ini.</div><div> </div><div>Mungkin ada yang bicara, "tidak ada yang tidak bisa diubah di negeri ini". Konstitusi pun bisa saja diubah. Demikian juga sistem pemilu. Pendapat demikian tidaklah salah, dan saya pun amat mengerti.</div><div> </div><div>Saya hanya mengingatkan dengan cara menyampaikan pertanyaan seperti ini. Kalau sebuah konstitusi, undang-undang dan juga sistem pemilu hendak diubah; mengapa dan bagaimana semua itu diubah? Bangsa yang maju dalam tatanan kehidupan yang baik, mesti mengedepankan pentingnya "what, why, how". Dalam perjalanan ke depan, negeri ini harus memiliki budaya untuk selalu mengedepankan "the power of reason". Begitulah karakter bangsa yang maju dan rasional. Permasalahan bangsa mesti dilihat secara utuh dan seraya tetap berorientasi ke depan, serta untuk memenuhi aspirasi besar rakyatnya. Bukan pikiran dan tindakan musiman, apalagi jika bertentangan dengan kehendak dan pikiran bersama kita sebagai bangsa.</div><div> </div><div> </div>

Pastikan Kita Punya Urgensi Dan Alasan Yang Kuat Untuk Mengubah Sistem Pemilu Oleh: Susilo Bambang Yudhoyono

Sudah lama saya tidak bicara soal politik. Dari hari ke hari, kini saya lebih menggeluti dunia seni dan olahraga. Sungguh pun de...

Read more »

Tiada Bangsa Tanpa Sejarah : DPP GMNI Pusat : Minta Usut Tuntas Penghancuran Rumah Singgah Sukarno

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbUvdWoWGUC9rSYndPp3de9qCkfHJaCvFM-UzqXbs5FlnJPZHuDrVcieJAES6QAMiwTHSjTqIol8PByB7-HeYXUSoRKnpEINF9clZM71Q0o5NgNWG-UlV40rwfBA5ZCE9BjuCqZQIJggkL/s1600/1676717330869209-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbUvdWoWGUC9rSYndPp3de9qCkfHJaCvFM-UzqXbs5FlnJPZHuDrVcieJAES6QAMiwTHSjTqIol8PByB7-HeYXUSoRKnpEINF9clZM71Q0o5NgNWG-UlV40rwfBA5ZCE9BjuCqZQIJggkL/w640-h376-rw/1676717330869209-0.png" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Realitakini.com -- Pasaman </b></span></div></div><div style="text-align: justify;">Sejumlah pihak terus mendesak dan mengusut tuntas kasus perusakan cagar budaya rumah singgah Sukarno yang merupakan objek cagar budaya (ODCB) bersejarah yang ada di Kota Padang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.“ini tak biasa dibiarkan begitu saja, Jangan sampai terulang kembali. Karena banyak sekali tempat-tempat (peninggalan sejarah) di daerah acapkali tak dihargai dan main bongkar saja,” tegas Haryadi pengurus DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sabtu (18/2/2023), kepada media ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Haryadi juga mengibaratkan, jika hari ini terjadi begitu saja terhadap salah satu situs sejarah, kita bisa bayangkan suatu saat nanti kediaman Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim dan tokoh-tokoh sejarah lainnya akan mudah dihapuskan oleh generasi berikutnya. Tegas Haryadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Haryadi secara tegas menyampaikan hal itu terkait dengan kejadian pada tanggal 25 Januari 2023 yang lalu, dimana Cagar Budaya Rumah Ema Idham, rumah yang pernah ditempati Bung Karno selama di Kota Padang dulunya, dibongkar oleh pemiliknya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rumah tersebut telah rata dengan tanah. Lahan bekas rumah itu kini dikelilingi oleh seng. Hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Kota Padang untuk mengambil langkah hukum terkait kasus tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Haryadi menegaskan bahwa aparat penegak hukum haruslah mencari tahu kenapa hal itu terjadi, jangan sampai ada motif penghilangan nilai nilai sejarah yakni seorang Sukarno dikota bersejarah itu. Sukarno boleh tiada, tapi kami sebagai pengikut pengikut ideologinya tidak akan pernah membiarkan itu apalagi jika itu disengaja, maka kami sebagai penerus penerus ideologinya akan mengawalnya dan tidak akan membiarkan itu terjadi. Tegas Haryadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tidak bisa dibiarkan begitu saja, haruslah dikejar dan dicari penyebab kenapa pembongkaran itu terjadi  dan pemerintah harus mencari tau serta menindak tegas pelaku penghancuran rumah singgah Bung Karno yang berada di Kota Padang ini. Kata Haryadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui, rumah singgah Bung Karno, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 12 Padang, telah ditetap kan sebagai cagar budaya oleh Walikota Padang dengan nama Rumah Ema Idham. Hal ini tertuang dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 03 Tahun 1998 Tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan kawasan bersejarah di Kotamadya Padang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tentu, sebagai cagar budaya, keberadaan Rumah Ema Idham tersebut telahlah diilindungi oleh UU. Dan dalam konteks ini masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan cagar budaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena dalam penjelasan aturan tersebut, dimana pada Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa "Setiap orang dilarang merusak cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, dalam Pasal 105 dari UU tersebut dinyatakan bahwa, "Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Haryadi menegaskan, menyikapi ini, pemerintah setempat dan aparat harus mencari tahu, menggali lebih dalam serta menindak tegas akan perlakuan pelaku penghancuran Rumah Singgah Bung Karno yang ada di Kota Padang ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dijelaskan oleh Haryadi, eks pengurus Presidium GMNI Periode 2011-2013 hasil kongres GMNI Balik Papan ini bahwa nilai historis rumah singgah Bung Karno di Kota Padang tidaklah bisa dinilai dengan nilai nilai materi aoalagi uang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keberadaan rumah singgah Bung Karno ini memiliki arti penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, wabilkhusus terhadap generasi dimasa mendatang. Pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dijelaskan oleh Haryadi, bahwa Bung Karno telah pernah menempati rumah dr. Waworuntu (red: pada 1998 dimiliki oleh Ema Idham) sejak Februari 1942, sebelum tentara Jepang menduduki Kota Padang. Beliau tinggal di rumah tersebut selama tiga bulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kontak pertama antara tentara Jepang dengan Bung Karno terjadi di rumah tersebut. Pada waktu itu, Jepang diwakili oleh Kapten Sakaguchi (dari Sendenbu/Departemen Propaganda).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah pertemuan dengan Sakaguchi, Bung Karno kemudian diundang oleh Kolonel Fujiyama (Panglima Tertinggi Angkatan Darat ke-25) ke Bukittinggi untuk membicarakan berbagai hal, termasuk kemerdekaan Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di rumah ini, Bung Karno dan Sakaguchi sering berdiskusi tentang usaha-usaha yg perlu diambil untuk memobilisasi penduduk agar mau membantu Jepang dalam Perang. Bung Karno memilih bekerja sama dengan Jepang dalam upaya mencapai kemerdekaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bung Karno merasa nyaman tinggal di rumah ini. Kolonel Fujiyama pernah beberapa kali menawarkan berbagai fasilitas dan previlege, termasuk rumah, namun Bung Karno menolak dan tetap menjadikan rumah dr. Waworuntu sebagai basis perjuangan mencapai kemerdekaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peristiwa ini tentu merupakan sejarah penting. Jika kemudian pada hari ini ada oknum mrnghilangkan dan menghancurkan itu, itu luar biasa sekalai akan upaya penghilangan bukti sejarah di kota Padang ini tegas Haryadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Belajar dari Kota Bandung</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagaimana kita ketahui bersama baru baru ini berbalik dengan yang terjadi di Kota Padang, Gubernur Jawa Barat justru terhadap bangunan bangunan yang memiliki nilai sejarah ia pelihara dan ia lindungi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rumah kediaman Inggit Garnasih telah lama menjadi situas bersejarah, rumah yang berada di ujung jalan, Jalan Ciateul No.8 Bandung, yang sejak bulan November 1997 berganti nama, menjadi Jalan Inggit Garnasih. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan bukan rumah saja, Inggit Garnasih pun baru baru ini di usulkan menjadi pahlawan nasional oleh Pemprov Bandung.Hal ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan kepada salah seorang perempuan yang gigih ikut merintis kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Demi penyelamatan aset sejarah dan dengan kebesaran hati dan jiwa keluarga besar Inggit Garnasih, 'Rumah Bersejarah Inggit Garnasih' diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemeliharaan dan pemanfaatan sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Jawa Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ini kemudian yang akan kita lihat juga berikutnya, apakah tindakan penghancuran rumah singgah Sukarno ini akan begitu saja. Atau ada upaya dari Pemko Padang dan Pemprov Sumbar untuk mem bangun dan memperbaikinya kembali. Terang Haryadi.(HD/Nurman)</div>

Tiada Bangsa Tanpa Sejarah : DPP GMNI Pusat : Minta Usut Tuntas Penghancuran Rumah Singgah Sukarno

Realitakini.com -- Pasaman  Sejumlah pihak terus mendesak dan mengusut tuntas kasus perusakan cagar budaya rumah singgah Sukarno yang merupa...

Read more »

Songsong Pemilu 2024, AHY Konsolidasi Dengan 54 Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI

<div><br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyTmu_GSqizuw4HkZths-6ncsAS17Nqi0SSZp3ppQuvM979KIZNOj7mlQNowTMDmxetI9K5tI1WV6qTrE9q0Uqhptw8gv1zasnhQnIawAkjsTJ6jBxQVAvAXVzocXjoSWJ4CcXesDWvZB9IeAQhR3Qnypxi16JQWYRbpk_gF57W7l_8DoL0loK3723pQ/s1600/IMG-20230218-WA0005_compress68.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyTmu_GSqizuw4HkZths-6ncsAS17Nqi0SSZp3ppQuvM979KIZNOj7mlQNowTMDmxetI9K5tI1WV6qTrE9q0Uqhptw8gv1zasnhQnIawAkjsTJ6jBxQVAvAXVzocXjoSWJ4CcXesDWvZB9IeAQhR3Qnypxi16JQWYRbpk_gF57W7l_8DoL0loK3723pQ/s320-rw/IMG-20230218-WA0005_compress68.jpg" width="320" /></a></div><br />Realitakini.com -- Jakarta            Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus melakukan konsolidasi internal. Pada Selasa (14/2/2023) siang, AHY melakukan konsolidasi internal bersama 54 anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan Bappilu DPP Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta. </div><div><br /></div><div>“Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ibas dan seluruh anggota Fraksi DPR RI yang sudah menginisiasi acara ini. Silaturahmi ini sangat penting bagi kita semua dalam rangka persiapan menyambut Pemilu 2024 nanti,” kata AHY pada</div><div><br /></div><div> Yang tak kalah spesial, lanjut AHY, acara ini juga bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2023. “Artinya kita punya waktu tepat setahun lagi untuk merebut kembali kemenangan Partai Demokrat pada 14 Februari 2024 mendatang,” tegas AHY.</div><div><br /></div><div>AHY juga berpesan kepada para peserta yang hadir agar menyerap seluruh aspirasi rakyat di mana pun berada dengan baik. “Maka, untuk para incumbent, silahkan manfaatkan waktu setahun ini untuk kembali memanaskan dan mengonsolidasikan mesin politiknya di dapil masing-masing,” ucap AHY.</div><div><br /></div><div>“Bahwa setelah ini akan ada penantang-penantang baru yang masuk, tidak ada masalah, karena tujuan besar kita adalah menambah kursi DPR RI dan menjadi pemenang pada Pemilu 2024 nanti,” pungkasnya.</div><div><br /></div><div>Di akhir acara, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono juga memberikan montivasi kepada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI. “Kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi. Jangan sampai Anggota DPR RI berjalan sendiri, memenangkan partainya, memenangkan dirinya, tapi tidak melakukan koordinasi dengan partainya,” ujar Ibas.</div><div><br /></div><div>Hadir pula dalam acara itu antara lain, Sekjen Teuku Riefky Harsya, Wasekjen Agust Jovan Latuconsina, Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya, dan seluruh anggota Bappilu DPP Partai Demokrat. (Tim)</div>

Songsong Pemilu 2024, AHY Konsolidasi Dengan 54 Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Realitakini.com -- Jakarta            Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus mel...

Read more »

Mohon Doa Warga Sumbar, Sekda Hansastri Besuk Mantan Gubernur Azwar Anas

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikOs_QIaAzIwQbZr9Lhxg4xH3r7yi3rpSnYrTLjv8-OKXHAi_XC_FL0-aq7wXx3HMYkUV03J9SWAk6QkFvcTfFpIbfrlFGEuPrU5zPGvrgsnn1FFQSlofrPBHr7U635xw_fT16ntXHJrkT-3i-t8rTW_99Z21sRfH6JXIa29XzMo5GmfykxGtYytVY/s500/bes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikOs_QIaAzIwQbZr9Lhxg4xH3r7yi3rpSnYrTLjv8-OKXHAi_XC_FL0-aq7wXx3HMYkUV03J9SWAk6QkFvcTfFpIbfrlFGEuPrU5zPGvrgsnn1FFQSlofrPBHr7U635xw_fT16ntXHJrkT-3i-t8rTW_99Z21sRfH6JXIa29XzMo5GmfykxGtYytVY/w640-h384-rw/bes.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Jakarta </span></b><div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Hansastri, membesuk tokoh Sumbar dan tokoh nasional, Azwar Anas, yang terbaring lemah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (2/2/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hansastri didampingi Ketua Tim Dokter yang merawat , Kol.dr. Basuki, Sp.An, dan salah seorang anak Pak Anas -sapaan Azwar Anas- Irza Farabi (Roy).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepada pihak keluarga Hansastri mewakili Gubernur, Wakil Gubernur dan masyarakat Sumbar, me nyampai kan rasa hormat dan prihatin atas sakit yang diderita mantan gubernur Sumbar dua periode (1977-1987) tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekda juga mendoakan semoga dengan pengobatan yang intensif bisa pulih kembali. Hansastri juga membagikan momen membesuk Azwar Anas melalui aplikasi percakapan whatsapp grup pimpinan OPD Pemprov Sumbar. Sekda berharap doa seluruh jajaran ASN Pemprov Sumbar kepada Azwar Anas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Mohon doa buat kesembuhan bapak Azwar Anas," kata Hansastri. Sebagai informasi, Azwar Anas pernah menduduki beberapa jabatan penting di Indonesia, diantaranya Menteri Perhubungan dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, serta Ketua Umum PSSI periode 1991-1999.(IS/RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Mohon Doa Warga Sumbar, Sekda Hansastri Besuk Mantan Gubernur Azwar Anas

Realitakini.com- Jakarta  Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Hansastri, membesuk tokoh Sumbar dan tokoh nasional, Azwar Anas, yang t...

Read more »

Bamsoet: Dorong Realisasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Papua

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMSWGw_G4Jspa3XYAhJpcBht__wTWGPFPHhqbsE4i6NiBEsoLh3Nsacl_z6SGr3nvc9Mn6PG0Q7zKolVfRtNxpNscJMEGPBgn9l569ZzdIF6H4vD5i8VBX3dKF00NxAtM8CBYtMVQZMhBr/s1600/1675181878908100-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMSWGw_G4Jspa3XYAhJpcBht__wTWGPFPHhqbsE4i6NiBEsoLh3Nsacl_z6SGr3nvc9Mn6PG0Q7zKolVfRtNxpNscJMEGPBgn9l569ZzdIF6H4vD5i8VBX3dKF00NxAtM8CBYtMVQZMhBr/s1600-rw/1675181878908100-0.png" width="400"> </a> </div>Realitakini.com -- Jakarta </div><div>Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI For Papua (Forum Komunikasi Anggota MPR RI/DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat) Yorrys Raweyai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam. </div><div><br></div><div>Membahas jalan keluar atas berbagai permasalahan untuk memajukan Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya).</div><div><br></div><div>Selain pertemuan pada hari ini, MPR RI bersama MPR RI For Papua dan Kemenko Polhukam juga akan mengadakan pertemuan lanjutan pada pertengahan Februari 2023 di MPR RI. </div><div><br></div><div>Mengundang berbagai pihak dari kementerian/lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KPU, dan Bawaslu. Untuk membahas lebih detail berbagai permasalahan di Papua, khususnya dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai di empat daerah otonomi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.</div><div><br></div><div>"Dalam pertemuan di Kemenko Polhukam tadi, MPR RI mendukung berbagai tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif, salah satunya melalui berbagai tindakan tegas dan terukur yang diambil oleh personil TNI dan Polri.</div><div><br></div><div> Selain itu, kita juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah di Papua bisa membuat sistem kaderisasi yang baik dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengedepankan sistem meritokrasi. Sehingga siapapun yang menjadi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV, bisa memiliki kemampuan manajerial yang handal. </div><div><br></div><div>ASN asal Papua juga harus diberikan kesempatan menduduki posisi penting di berbagai Kementerian/Lembaga, tentu saja dengan tetap mengedepankan sistem meritokrasi," ujar Bamsoet usai bertemu Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, Selasa (31/1/23).</div><div><br></div><div>Turut hadir jajaran Kemenko Polhukam antara lain, Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Rina Soemarno, Plh Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Brigjen TNI Frenkly, serta Asdep Koordinasi Otonomi Khusus Brigjen TNI Danu Prionggo.</div><div><br></div><div>Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, MPR RI juga mendukung pemerintah pusat dan daerah Papua agar bisa segera mewujudkan pemberian pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya). Tentu saja dengan turut ditunjang peningkatan fasilitas infrastruktur serta prasarana dan prasarana di berbagai wilayah Papua.</div><div><br></div><div>"Sepanjang tahun 2002 hingga 2022, pemerintah pusat sudah mengucurkan sekitar Rp 1.092 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Harus diakui, pemanfaatannya masih kurang terealisasi dengan baik. Tidak salah jika pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat turut membantu pemerintah daerah di Papua dalam memanfaatkan dana Otsus yang mencapai Rp 8,5 triliun, agar bisa tepat guna dan tepat sasaran. Khususnya dalam memajukan pendidikan dan kesehatan warga Papua, sehingga bisa mewujudkan sumber daya manusia Papua yang berkualitas, baik dari sisi kebangsaan maupun dari sisi intelektualitas," jelas Bamsoet.</div><div><br></div><div>Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, MPR RI melalui MPR For Papua yang diisi para anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua juga siap mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan opini yang positif terhadap Papua di dunia internasional. </div><div><br></div><div>Misalnya, dengan menjadi juru bicara yang menyuarakan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, maupun mengklarifikasi dan mengcounter berbagai berita negatif yang keliru tentang Papua, yang seringkali disuarakan oleh berbagai pihak tidak bertanggung jawab di luar negeri.</div><div><br></div><div>"Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah on the track dalam memajukan Papua. Berbagai perangkat peraturan sudah dikeluarkan. Antara lain, penerbitan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; serta pengesahan empat Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.</div><div><br></div><div>Dalam upaya meng-akselerasi berbagai kebijakan tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No. 121 Tahun 2022 tentang Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin," terang Bamsoet.</div><div><br></div><div>Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, dengan berbagai perhatian besar yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap Papua, seharusnya sudah mampu mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. </div><div><br></div><div>Tidak ada lagi eskalasi kekerasan kemanusiaan sebagaimana yang hingga saat ini masih terjadi. Selama periode 2010 hingga maret 2022 saja, tercatat telah terjadi aksi kekerasan sebanyak 348 kasus yang menyebabkan 464 korban meninggal dunia, dimana 320 di antaranya adalah warga sipil.</div><div><br></div><div>"Karena itu, kita juga mendorong agar bisa tercipta dialog nasional yang akan mendukung Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua. Dialog nasional seakan menjadi dua kata yang mudah diucapkan, namun begitu sulit untuk dilakukan.</div><div><br></div><div>Selama gagasan itu belum diwujudkan, maka selama itu pula akar persoalan dan strategi penyelesaian persoalan Papua secara komprehensif, akan sulit terakomodasi," pungkas Bamsoet. (Tim/Nurman)</div><div><br></div>

Bamsoet: Dorong Realisasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Papua

Realitakini.com -- Jakarta  Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fa...

Read more »