Realita Kini: Sumbar

Terima Audiensi Bupati Solok Selatan, Sekda Sumbar Tegaskan Komitmen Percepatan Infrastruktur Dan Sinkronisasi Pembangunan 2027

Terima Audiensi Bupati Solok Selatan, Sekda Sumbar Tegaskan Komitmen Percepatan Infrastruktur Dan Sinkronisasi Pembangunan 2027

Terima Audiensi Bupati Solok Selatan, Sekda Sumbar Tegaskan Komitmen Percepatan Infrastruktur Dan Sinkronisasi Pembangunan 2027 ( Poto adp...

Pemprov Sumbar Paparkan Strategi Menghadapi Megathrust Kepada Pasis Sesko TNI

Pemprov Sumbar Paparkan Strategi Menghadapi Megathrust Kepada Pasis Sesko TNI

Pemprov Sumba memberikan pembekalan kepada Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 da...

Pemprov Sumbar Perkuat Pengendalian Distribusi Hingga Ke Daerah, Rakor Pengawasan BBM Subsidi Hasilkan Enam Rekomendasi

Pemprov Sumbar Perkuat Pengendalian Distribusi Hingga Ke Daerah, Rakor Pengawasan BBM Subsidi Hasilkan Enam Rekomendasi

Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Min...

Gubernur Mahyeldi Ajak Mahasiswa Minang Persiapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045

Gubernur Mahyeldi Ajak Mahasiswa Minang Persiapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045

Gubernur Mahyeldi Ajak Mahasiswa Minang Persiapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045( Poto adpsb) Realitakini.com-Bandung Gubernur Sumatera Ba...

Pemprov Sumbar: Pemulihan Pascabencana Dan Perawatan Aset Menjadi Prioritas

<b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbrHQxLEROuqHB9514PLBiNRVxbDw7F57UV4nH-VHyYAOH7vV7n98VQd1GD23mQEnGILIKQiTK60RjoEAjWUIdMcHIzkwqsdLSsQmEj2s3JDVHSSXTVlv7dIAhGYXewCzfGc1KmMEmgxf0Wy0pw1RUBeIZHNFxJAxrQjOzD2_1tpLd5IR86jHtabVC_sk/s500/%20Mom.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbrHQxLEROuqHB9514PLBiNRVxbDw7F57UV4nH-VHyYAOH7vV7n98VQd1GD23mQEnGILIKQiTK60RjoEAjWUIdMcHIzkwqsdLSsQmEj2s3JDVHSSXTVlv7dIAhGYXewCzfGc1KmMEmgxf0Wy0pw1RUBeIZHNFxJAxrQjOzD2_1tpLd5IR86jHtabVC_sk/w640-h384-rw/%20Mom.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto ( poto adpsb)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam APBD telah melalui proses perencanaan, pembahasan, serta penetapan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap alokasi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil, prioritas pembangunan daerah, kondisi aset, serta kemampuan keuangan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, mengatakan bahwa ber bagai kegiatan yang menjadi perhatian publik, termasuk pemeliharaan aset pemerintah dan rumah jabat an, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fungsi aset daerah agar tetap mampu mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Perlu dipahami bahwa setiap kegiatan yang tercantum dalam APBD telah melalui proses perencanaan dan pembahasan yang panjang. Penganggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan, urgensi, manfaat, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah,” kata Nolly di Padang, Sabtu (6/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, rumah jabatan gubernur dan wakil gubern adalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang harus dijaga dan dipelihara sebagaimana aset pemerintah lainnya.Rumah jabatan tersebut ber fungsi sebagai sarana kedinasan yang digunakan untuk menerima tamu pemerintah pusat, kepala daerah, investor, tokoh masyarakat, akademisi, ulama, serta berbagai kegiatan resmi pemerintahan yang mewakili daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena itu, kebutuhan pemeliharaan bangunan maupun penyediaan fasilitas penunjang harus dipahami dalam konteks pengelolaan aset daerah dan dukungan terhadap tugas pemerintahan, bukan sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi pejabat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Seluruh barang dan fasilitas yang diadakan melalui APBD pasti tercatat sebagai aset pemerintah daerah dan tetap menjadi milik daerah. Aset tersebut akan terus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, siapa pun pejabat yang menjabat di kemudian hari,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nolly mengatakan pemerintah memahami adanya perhatian masyarakat terhadap penganggaran sejumlah fasilitas pemerintahan, terutama karena sebagian wilayah Sumatera Barat masih berada dalam proses pemulihan pascabencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, kepedulian masyarakat terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan hal yang positif dan menjadi perhatian yang sama bagi pemerintah daerah.</div><div style="text-align: justify;">Namun demikian, ia menegaskan bahwa penganggaran pemeliharaan aset pemerintah tidak mengurangi komitmen maupun alokasi pemerintah dalam penanganan dampak bencana dan pemulihan masyarakat terdampak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap menempatkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Anggaran pemeliharaan aset pemerintahan tidak mengurangi alokasi maupun upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun hunian masyarakat terdampak bencana,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah terus mengawal berbagai program pemulihan pascabencana yang didukung melalui berbagai sumber pendanaan, baik APBD, APBN, Tambahan Transfer ke Daerah (TKD), maupun berbagai skema pembiayaan lainnya yang telah dan sedang diproses bersama pemerintah pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, pemerintah juga terus mendorong percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekon struksi berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disusun sebagai pedoman pemulihan wilayah terdampak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Komitmen pemerintah sangat jelas. Di satu sisi kita harus memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh perhatian dan dukungan yang maksimal. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung pelayanan publik. Kedua hal tersebut bukan pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan secara bersamaan,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nolly menambahkan bahwa Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil GubernurVasko Ruseimy secara konsisten mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengedepankan efisiensi, efek tivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur selalu menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan orientasi pada hasil,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Nolly, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan nagari, serta percepatan pemulihan pascabencana tetap menjadi fokus utama pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada saat yang sama, pemerintah juga berkewajiban menjaga dan memelihara aset daerah agar dapat terus berfungsi secara optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi tingginya perhatian masyarakat terhadap pengguna an anggaran daerah. Menurut Nolly, partisipasi dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami menghormati setiap kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat. Pengawasan publik me rupakan bagian dari demokrasi yang sehat sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang terpenting, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran perlu dilihat secara utuh, proporsional, dan berdasarkan fakta sehingga memberikan pemaham an yang objektif kepada masyarakat,” tutupnya.</div></div>

Pemprov Sumbar: Pemulihan Pascabencana Dan Perawatan Aset Menjadi Prioritas

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto ( poto adpsb) Realitakini.com-Padang Pemerintah Provinsi Sumatera Ba...

Sumbar Masuk Empat Besar Nasional Pembentukan Koperasi Merah Putih, Mahyeldi Apresiasi Kinerja Tim Pendampingan

<div style="text-align: justify;"><span><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="font-size: large; font-weight: bold; margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjicJUJXeFChahKXpeXHJteW57iW6dVLVkOCYlzhBMaXF5XyG-4Yfhl1b4n01KJVCqhHtq7xkkncy-nJOUNSlHdnVC1S6BbBrAuguhqzh2vXsC0Re7vYQAO1fHN_2UxM_gi4a7QhmEVK1RqTxcr0x50iL1G2vVuQYBz2yt0kL5Yhgl5wU5dhLZ0kxIuyrM/s500/%20Gunung.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjicJUJXeFChahKXpeXHJteW57iW6dVLVkOCYlzhBMaXF5XyG-4Yfhl1b4n01KJVCqhHtq7xkkncy-nJOUNSlHdnVC1S6BbBrAuguhqzh2vXsC0Re7vYQAO1fHN_2UxM_gi4a7QhmEVK1RqTxcr0x50iL1G2vVuQYBz2yt0kL5Yhgl5wU5dhLZ0kxIuyrM/w640-h384-rw/%20Gunung.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Sumbar Masuk Empat Besar Nasional Pembentukan Koperasi Merah Putih, Mahyeldi Apresiasi Kinerja Tim Pendampingan</span><b>(</b><span style="font-size: x-small;"> poto adpsb)</span></td></tr></tbody></table></span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi dalam pelaksanaan program strategis nasional. Provinsi ini berhasil menempati posisi empat besar nasional dalam pembentukan Koperasi Desa/ Ke lurahan  Merah Putih (KDMP) dan penyelesaian RAT  nomor dua tercepat se Indonesia, sebuah capaian yang menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pendamping lapangan, dan pengurus koperasi di tingkat desa dan kelurahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apresiasi atas capaian tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat melepas Project Management Officer (PMO) dan Business Assistant (BA) KDMP Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Sabtu (6/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, berdasarkan laporan yang kita terima, Sumatera Barat menjadi provinsi terbaik ke empat di Indonesia dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan penyelesaian RAT tercepat nomor dua se Indonesia. Terima kasih kepada PMO, Business Assistant, Dinas Koperasi kabu paten/kota, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan capaian ini,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi,keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi yang dibangun seluruh pemangku kepentingan mampu mempercepat implementasi program pemerintah pusat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat berbasis koperasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun demikian, Mahyeldi mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak berhenti pada pembentuk an badan hukum koperasi semata. Pendampingan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar koperasi- mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Koperasi yang sudah terbentuk harus terus didampingi dan diperkuat. Tujuannya bukan sekadar berdiri secara administrasi, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi juga menilai capaian yang diraih Sumbar tidak terlepas dari pengalaman dan komitmen jajar an Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar dalam membangun ekosistem koperasi selama ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pak Endrizal sudah lama berkecimpung di dunia koperasi. Pengalaman beliau membangun dan me ngembangkan koperasi di Kabupaten Agam maupun Kota Padang menjadi modal penting dalam mendorong keberhasilan program Koperasi Merah Putih di Sumatera Barat,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Endrizal, menjelaskan bahwa Sumatera Barat menjadi provinsi tercepat keempat di Indonesia dalam penyelesaian pembentukan dan legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita berada di posisi empat nasional setelah Jawa Timur, DIY Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Sebelum nya, Sumatera Barat juga termasuk daerah tercepat dalam pembentukan koperasi sehingga memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi pada tahun 2025,” ungkap Endrizal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, pemerintah pusat menugaskan sebanyak 40 Project Management Officer dan 125-- Business  Assistant untuk mendampingi pengembangan KDMP di seluruh kabupaten dan kota di-- Sumatera Barat. Masa tugas mereka berakhir pada 31 Mei 2026 setelah menjalankan pendampingan sejak akhir tahun lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari hasil pendampingan tersebut, hingga saat ini telah diverifikasi sebanyak 888 lokasi gerai KDMP di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 211 gerai masih dalam tahap pembangunan dan 63 gerai telah selesai dibangun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Artinya sudah ada 274 gerai yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Ini menunjukkan bahwa pelak sana an program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, ia mengungkap Sumbar bersama DKI Jakarta juga tercatat sebagai daerah tercepat dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Merah Putih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Endrizal, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat, mulai dari PMO, Business Assistant, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga para pengurus koperasi di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi yang solid seluruh pemangku kepentingan. Karena itu kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program ini,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi juga menyerahkan penghargaan kepada PMO dan Business Assistant berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penghargaan PMO terbaik tingkat provinsi diberikan kepada Riko Andrian Putra, M.Kom dan Mariska Saleha Rahman. PMO terbaik tingkat kabupaten diraih Rahmat Fauzan dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara itu, penghargaan Business Assistant terbaik tingkat kabupaten diraih Sofyandi dari Kabupaten Solok dan Business Assistant terbaik tingkat kota diraih Ika Akselia dari Kota Padang. (adpsb/cen/bud)</div></div>

Sumbar Masuk Empat Besar Nasional Pembentukan Koperasi Merah Putih, Mahyeldi Apresiasi Kinerja Tim Pendampingan

Sumbar Masuk Empat Besar Nasional Pembentukan Koperasi Merah Putih, Mahyeldi Apresiasi Kinerja Tim Pendampingan ( poto adpsb) Realitakini.c...

Ketua PTA Padang Berpamitan Kepada Gubernur Mahyeldi Jelang Bertugas Di Palembang

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo1gPKi3hVoxybih6PYhdyYi605935jj7sasOGt9NHTdL1i1drR5FOW9NDTZgiX6geaLnvkYkx26qneNKARengzH-ei6S0nt-SLwtQG2otObWy3UwktK9tmvQSI8VWzvNABBlYcZ5Yj0GKs-HiL69CW-iLBfG6nJhcJxQuEkAemiShB9VNibMh85LgA5U/s500/%20Yudi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo1gPKi3hVoxybih6PYhdyYi605935jj7sasOGt9NHTdL1i1drR5FOW9NDTZgiX6geaLnvkYkx26qneNKARengzH-ei6S0nt-SLwtQG2otObWy3UwktK9tmvQSI8VWzvNABBlYcZ5Yj0GKs-HiL69CW-iLBfG6nJhcJxQuEkAemiShB9VNibMh85LgA5U/w640-h384-rw/%20Yudi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Ketua PTA Padang Berpamitan Kepada Gubernur Mahyeldi Jelang Bertugas  ( poto adpsb0</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang, Nur Khazim, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (5/6/2026). Pertemuan tersebut dalam rangka pamit tugas seiring amanah baru yang diterima Nur Khazim sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian Nur Khazim selama menjalankan tugas di Sumbar. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara PTA Padang dan pemerintah provinsi telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang keagamaan dan peradilan agama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, integritas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Sumatera Barat. Beliau telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat pelayanan peradilan agama yang profesional, transparan, dan berintegritas,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga mendoakan agar Nur Khazim senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah di tempat tugas yang baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengemban tugas di Palembang, serta terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Nur Khazim menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama dirinya bertugas di Ranah Minang. Ia menilai hubungan baik yang telah terjalin menjadi modal penting bagi dirinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Nur Khazim juga memohon maaf apabila selama menjalankan amanah ter dapat kekurangan maupun kekhilafan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selama bertugas di Sumatera Barat, tentu banyak interaksi dan kerja sama yang terjalin dengan berbagai pihak. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Mohon doa agar kami dapat men jalankan amanah yang baru dengan sebaik-baiknya,” ujar Nur Khazim.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momen tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk penghormatan atas pengabdian Nur Khazim selama memimpin PTA Padang sebelum melanjutkan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. (adpsb/cen/bud)</div></div>

Ketua PTA Padang Berpamitan Kepada Gubernur Mahyeldi Jelang Bertugas Di Palembang

Ketua PTA Padang Berpamitan Kepada Gubernur Mahyeldi Jelang Bertugas ( poto adpsb0 Realitakini.com-Padang Gubernur Sumatera Barat (Sumbar),...

Mahyeldi Dan Kakak Kandung Presiden Prabowo Tanam Pohon Bersama Di Unand

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5je7tl1kEr1cpbqL4_1i0fgXOR4KKuASqYg2yJgYOb32wMzMTosFBbUomGZd9DjoR29yaFqHreq39KAtB8bNheIM9PgKGpb95sK4Uc8uOCrqDIWOhlJvCig7M1wMbVi75JzBLB8IWM3Dydqhmoc0ZI4nA0KLGkCVwQGCbUCDgcoH6g4iBryYoq52rU6Q/s500/%20Roy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5je7tl1kEr1cpbqL4_1i0fgXOR4KKuASqYg2yJgYOb32wMzMTosFBbUomGZd9DjoR29yaFqHreq39KAtB8bNheIM9PgKGpb95sK4Uc8uOCrqDIWOhlJvCig7M1wMbVi75JzBLB8IWM3Dydqhmoc0ZI4nA0KLGkCVwQGCbUCDgcoH6g4iBryYoq52rU6Q/w640-h384-rw/%20Roy.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Semangat menjaga kelestarian lingkungan diwujudkan melalui aksi nyata penanaman Pohon Andalas oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama kakak kandung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Biantiningsih Djiwandono dan Maryani Djojohadikusumo di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Jumat (5/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-70 Universitas Andalas (Lustrum XIV) bertema “Tumbuh Berakar, Menjulang Berdampak” tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat warisan alam daerah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pohon Andalas (Morus macroura Miq.) yang ditanam merupakan flora khas Sumbar sekaligus identitas yang melekat pada Universitas Andalas. Kehadirannya tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga mengandung makna historis dan filosofis yang kuat bagi masyarakat Minangkabau.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, Komisaris Utama PT Hutama Karya, Denny Abdi, serta Direktur Human Capital dan Legal PT Hutama Karya, Muhammad Fauzan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sela kegiatan, Mahyeldi menegaskan bahwa penanaman pohon tidak boleh dipandang sebagai ke giatan seremonial semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hari ini kita bersama Ibu Biantiningsih Djiwandono dan Ibu Maryani Djojohadikusumo menanam- Pohon Andalas. Menanam Pohon Andalas berarti menanam harapan, menjaga warisan, merawat alam, dan mewariskan kehidupan bagi generasi yang akan datang,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi, Pohon Andalas merupakan simbol keterhubungan antara manusia, alam, dan ilmu pengetahuan. Karena itu, keberadaannya perlu terus dijaga sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus sarana edukasi lingkungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengapresiasi Universitas Andalas yang konsisten mempertahankan kawasan hijau kampus sebagai ruang ekologis yang memberi manfaat bagi lingkungan sekaligus menjadi laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kawasan hijau yang dimiliki Universitas Andalas merupakan aset yang sangat berharga. Kita berharap kawasan ini terus dijaga dan dikembangkan sebagai percontohan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi juga mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan penghijauan tidak diukur dari banyaknya bibit yang ditanam, melainkan dari komitmen untuk merawat dan memastikan pohon tersebut tumbuh hingga memberikan manfaat nyata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya minta pohon yang ditanam tidak hanya ditanam, tetapi juga dirawat dengan baik. Jangan sampai berhenti pada kegiatan simbolis semata. Yang lebih penting adalah bagaimana pohon itu tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan upaya menjaga lingkungan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen , mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Menurutnya, kesada ran kolektif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Momentum Dies Natalis ke-70 Universitas Andalas tersebut, lanjut Mahyeldi, menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari ke mampuan menjaga lingkungan hidup sebagai warisan berharga bagi generasi masa depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui tema “Tumbuh Berakar, Menjulang Berdampak”, Universitas Andalas menegaskan komitmen nya untuk terus berkembang sebagai institusi pendidikan yang unggul dalam bidang akademik sekaligus berkontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (adpsb/cen/bud)</div></div>

Mahyeldi Dan Kakak Kandung Presiden Prabowo Tanam Pohon Bersama Di Unand

Realitakini.com-Padang Semangat menjaga kelestarian lingkungan diwujudkan melalui aksi nyata penanaman Pohon Andalas oleh Gubernur Sumatera ...

PT Bank Nagari Memberikan Klarifikasi Terkait Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY107LCSJcqYSEw9CdlVITBpzjr19aGdg9-x7Bs_Qom52DqnnePqwFHNw8CJXRUoLRoeKfXoby3tC0SYz3F4c_JGWOsTOrxdmiUyyI7pdDvyf9yxCEYC2-C5vnHbZDQz_P76QIs920KQIOzi45xaOGfTY3IUsthyxs5Yf3NNjGWDVLGq2-nC2QT6STDGk/s500/%20Bet.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY107LCSJcqYSEw9CdlVITBpzjr19aGdg9-x7Bs_Qom52DqnnePqwFHNw8CJXRUoLRoeKfXoby3tC0SYz3F4c_JGWOsTOrxdmiUyyI7pdDvyf9yxCEYC2-C5vnHbZDQz_P76QIs920KQIOzi45xaOGfTY3IUsthyxs5Yf3NNjGWDVLGq2-nC2QT6STDGk/w640-h384-rw/%20Bet.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">PT Bank Nagari Memberikan Klarifikasi Terkait Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat  (Poto Dokumen)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Bank Nagari menyampaikan pernyataan resmi terhadap putusan Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) dalam Perkara Nomor Register 04/II/KISB-PS/2026.Ini menyusul adanya penyebaran infor= masi yang dinilai tak utuh dan bisa menimbulkan opini kurang baik terhadap Bank Nagari.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“PT Bank Nagari memandang perlu menyampaikan pernyataan resmi guna memberikan informasi yang utuh, akurat, dan proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan,” demikian pernyataan Bank Nagari sebagaimana disampaikan Pemimpin Divisi Perusahaan Bank Nagari, Yosviandri Asril, Jumat (5/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Direksi Bank Nagari juga telah memberikan tanggapan lisan dalam jumpa pers di Kantor Pusat Bank Nagari, Kamis (4/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pertama,PT Bank Nagari menghormati Komisi Informasi Sumatera Barat sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik dan menghormati keseluruhan proses persidangan yang telah berlangsung,” kata Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kedua, PT Bank Nagari menegaskan bahwa komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang dijunjung tinggi dalam seluruh aspek pengelolaan perusahaan. Komitmen ini telah diwujudkan, antara lain, melalui publikasi Laporan Tahunan PT Bank Nagari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui kanal resmi perusahaan,” tuturnya,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian, lanjut Yosviandri, perlu diluruskan bahwa Putusan KI Sumbar bersifat mengabulkan sebagi an dari empat permohonan yang diajukan. Dua permohonan lainnya mencakup data seluruh pegawai beserta penghasilan secara nominatif dan daftar belanja/pengeluaran bulanan secara rinci, tidak dikabul kan oleh Majelis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Fakta ini penting untuk disampaikan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masya rakat,” tegas Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, dalam seluruh proses persidangan, PT Bank Nagari telah membuktikan secara hukum- bahwa pembatasan informasi yang dilakukan bukan merupakan penolakan terhadap keterbukaan infor masi publik, melainkan merupakan bentuk kepatuhan hukum (legal compliance) yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Dasar Hukum Posisi Bank Nagari</span></div><div style="text-align: justify;">PT Bank Nagari menegaskan bahwa dalam setiap tindakan pembatasan informasi, Termohon telah berpedoman pada kerangka hukum yang komprehensif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diungkap Yosviandri, soal konflik norma, UU KIP sebagai Lex Generalis vs UU Perbankan sebagai Lex Specialis sebagaimana dikuatkan oleh keterangan ahli Prof. Busyra Azheri dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) yang diajukan dalam persidangan, PT Bank Nagari selaku Lembaga Jasa Keuangan tunduk pada rezim hukum yang bersifat khusus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yakni, UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 40, yang mewajibkan Bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh regulasi yang bersifat umum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian, UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memperkuat perlindungan data konsumen dan stabilitas sistem keuangan sebagai kepentingan publik yang lebih besar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali: UU KIP merupakan lex generalis, sedangkan UU Perbankan dan UU PPSK merupakan lex specialis yang lebih tinggi derajat keberlakuannya dalam konteks ini. Perlindungan Data Pribadi Penerima CSR/TJSL data penerima CSR/TJSL merupakan data pribadi pihak ketiga yang wajib dilindungi berdasarkan,” kata Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ini, lanjut dia, merujuk UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya ketentuan Pasal 20–21 mengenai purpose limitation dan data minimization.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“PT Bank Nagari selaku Pengendali Data wajib memastikan bahwa pemrosesan dan pengungkapan data pribadi dilakukan secara terbatas dan berdasarkan dasar hukum yang sah,” tegasnya lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu, Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara tegas mengategorikan informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap keterangan pribadi seseorang sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sebagaimana dikemukakan oleh keterangan ahli dalam persidangan, Bank BUMD tidak dapat meng gunakan UU Perbankan untuk menolak seluruh permintaan informasi, namun sebaliknya, Pemohon Informasi juga tidak dapat menggunakan UU KIP untuk memaksa Bank membuka data yang bersifat nominatif yang menyangkut data pribadi,” terang Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, terkait uji konsekuensi (harm test), pembatasan informasi oleh PT Bank Nagari tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan, PT Bank Nagari melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah melaksanakan mekanisme Uji Konsekuensi sebagaimana diwajibkan Pasal 19 UU KIP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertimbangannya, potensi pelanggaran data pribadi dan kerahasiaan transaksi yang dilindungi hukum perbankan; Potensi gangguan terhadap stabilitas kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan (distrust) yang dapat mengancam stabilitas likuiditas; dan, Potensi kerugian bagi daya saing dan strategi bisnis Termohon di tengah persaingan industri perbankan yang kompetitif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Fakta adanya potensi penyebarluasan informasi melalui kanal media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, sebagaimana dibuktikan dalam persidangan dengan Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-14,” ungkap Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Uji konsekuensi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa bahaya yang timbul jika informasi dibuka jauh lebih besar daripada manfaat publik yang didapat sebuah standar yang secara eksplisit diakui oleh keterangan ahli dan Pasal 19 UU KIP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disebutkan juga, PT Bank Nagari sebagai BUMD perbankan telah berada dalam sistem pengawasan yang ketat, berlapis, dan terintegrasi oleh lembaga negara yang berwenang, meliputi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Pajak, serta Pemerintah Daerah selaku pemegang saham.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan demikian, akuntabilitas dan pengawasan terhadap PT Bank Nagari telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sah, kompeten, dan terukur,” kata Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Penyajian Fakta di Media</span></div><div style="text-align: justify;">Disampaikan, PT Bank Nagari memandang perlu untuk meluruskan beberapa narasi dalam pemberitaan media yang belum menyajikan fakta secara utuh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertama, putusan bersifat sebagian, bukan kekalahan total, seperti ada pemberitaan yang mem-framing bahwa Bank Nagari “diperintahkan membuka data” tanpa menyebutkan kata “sebagian”, tidak menyaji kan fakta secara proporsional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dari empat permohonan, dua di antaranya secara tegas ditolak oleh Majelis. Permohonan yang dikabul kan pun disertai kewajiban redaksi data pribadi yang ketat bukan pembukaan data secara terbuka dan menyeluruh,” terang Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian, dana CSR/TJSL bukan dana publik dalam pengertian APBD dana CSR/TJSL bersumber dari laba perusahaan, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dana pemerintah. Kewajiban TJSL diatur dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai tanggung jawab korporasi, bukan sebagai dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada setiap individu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Akuntabilitas dana CSR/TJSL PT Bank Nagari telah dilaksanakan melalui mekanisme audit oleh auditor independen dan pengawasan regulator yang berwenang,” kata Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikutnya, pembatasan informasi adalah kepatuhan hukum, bukan penutup diri. Dalam persidangan, PT Bank Nagari telah membuktikan secara formal bahwa pembatasan informasi dilakukan melalui mekanisme yang sah berdasarkan uji konsekuensi, bukan atas dasar keinginan untuk menyembunyikan informasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Fakta bahwa Laporan Tahunan PT Bank Nagari Tahun 2021–2024 telah tersedia secara terbuka kepada publik merupakan bukti nyata komitmen keterbukaan PT Bank Nagari,” ulas Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, juga diungkap jalannya persidangan yang perlu diketahui public. Di mana, dalam persidang an, terungkap bahwa Pemohon memiliki kapasitas ganda sebagai individu sekaligus sebagai wartawan dan Pemimpin Redaksi media online yang aktif melakukan publikasi pemberitaan terkait Termohon (Bank nagari), termasuk selama proses persidangan berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Fakta ini menjadi salah satu pertimbangan Termohon dalam menerapkan prinsip kehati-hatian atas pemberian informasi yang bersifat sensitif dan nominatif, mengingat potensi penyebarluasan yang luas tanpa jaminan penyajian yang utuh dan berimbang,” kata Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia akhir penyataan resmi, disampaikan bahwa  PT Bank Nagari berkomitmen untuk senantiasa men jadi institusi perbankan yang amanah, transparan dalam batas ketentuan hukum yang berlaku, dan ber tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian, akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat Sumatera Barat, serta menjalankan seluruh kewajiban hukum dan tata kelola perusahaan secara konsisten dan profesional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“PT Bank Nagari mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menahan diri dari penyebaran informasi yang tidak utuh atau tidak berdasar yang dapat merugikan kepentingan bersama,” ungkap Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui, PT Bank Nagari digugat ke KI Sumbar oleh Darlinsah, yang menyebut dirinya sebagai jurnalis dan pegiat keterbukaan informasi, akhir Januari lalu. Adapun yang jadi objek gugatan adalah keterbukaan soal dana CSR Bank Nagari dan data rinci penerima CSR. [*- RK]</div></div>

PT Bank Nagari Memberikan Klarifikasi Terkait Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat

PT Bank Nagari Memberikan Klarifikasi Terkait Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat (Poto Dokumen) Realitakini.com-Padang Bank Nagari men...

Sekdaprov Sumbar Sambut Kepulangan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Padang, 390 Jemaah Tiba dengan Selamat

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-FnAy4j1-YZLianpiMQXtPZYnTNzFk1xU6S9wtu3RYBXZ5uwkeZo2X_pt9t0Cr3wNQ_P2U9EYQpPyAWFo6nek2Y9MZKKYVwGEm3JIowIZtVA6Y3i9oc8TahvogwVSHOsj8Ii5KJ1RBIptvXKgN6V0PXFfBBEKLxgD_tC8COHjPguZswREm6r6FwN_3Zk/s500/%20RIta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-FnAy4j1-YZLianpiMQXtPZYnTNzFk1xU6S9wtu3RYBXZ5uwkeZo2X_pt9t0Cr3wNQ_P2U9EYQpPyAWFo6nek2Y9MZKKYVwGEm3JIowIZtVA6Y3i9oc8TahvogwVSHOsj8Ii5KJ1RBIptvXKgN6V0PXFfBBEKLxgD_tC8COHjPguZswREm6r6FwN_3Zk/w640-h384-rw/%20RIta.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang Pariaman </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menyambut kepulang an Kelompok Terbang (Kloter) 1 Jemaah Haji Debarkasi Padang di Asrama Haji Padang, Rabu (3/6/- 2026) malam. Kedatangan 390 jemaah tersebut menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jemaah Kloter 1 tiba di Tanah Air menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300ER dengan nomor penerbangan GA 3801 yang membawa jemaah dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada pukul 19.17 WIB.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir dalam penyambutan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan UmrahSumatera Barat, M. Rifki, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Zulfahmi, serta unsur Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Arry Yuswandi mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah- menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat dan selamat..</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, predikat haji dan hajjah yang kini disandang para jemaah bukan sekadar gelar yang me lekat pada nama, melainkan amanah untuk menghadirkan keteladanan di tengah keluarga dan masya rakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Gelar haji dan hajjah yang Bapak-Ibu sandang hari ini merupakan amanah yang lahir dari prosesibadah yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu membawa nilai-nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar,” ujar Arry.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Melalui- Debarkasi Padang, sebanyak 5.402 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci yang terbagi dalam 14 kelompok terbang. Dari jumlah tersebut, 3.992 orang merupakan jemaah asal Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pe tugas kloter, baik TPHI, TPIHI, TKHI maupun PHD, yang telah mendedikasikan tenaga dan waktunya untuk melayani jemaah. Apresiasi juga kami sampaikan kepada PPIH Debarkasi Padang atas koordinasi yang baik sehingga proses pemulangan kloter pertama berjalan lancar dan tertib,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumbar, M. Rifki menjelaskan dari total 391 jemaah Kloter 1 yang berangkat ke Tanah Suci, sebanyak 390 orang telah kembali ke Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Satu jemaah atas nama Busnar Jamaran masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi sehingga belum dapat dipulangkan bersama rombongan. Kita doakan beliau segera pulih dan dapat kembali ke Tanah Air bersama kloter berikutnya,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rifki menambahkan, seluruh proses kedatangan berjalan lancar sesuai prosedur yang telah dipersiapkan oleh PPIH Debarkasi Padang bersama instansi terkait. Mulai dari pesawat mendarat hingga jemaah tiba di Asrama Haji, seluruh tahapan berlangsung tertib dan nyaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan hasil dialog dengan sejumlah jemaah setibanya di BIM, mayo ritas mengaku puas terhadap pelayanan yang diberikan selama pelaksanaan ibadah haji.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, jemaah menyampaikan bahwa pelayanan berjalan baik dan seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan dengan lancar. Mereka juga kembali dalam keadaan sehat,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suasana haru tampak mewarnai kedatangan para jemaah di BIM. Salah seorang jemaah, Atika (27), mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pelajaran berharga selama menunaikan ibadah haji.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik karena hampir seluruh rangkaian ibadah memerlukan daya tahan tubuh yang kuat. Karena itu saya mengajak generasi muda yang sudah memiliki kesempatan untuk berhaji sejak usia muda,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah turun dari pesawat, para jemaah langsung diarahkan menuju bus yang telah disiapkan menuju Asrama Haji Padang. Untuk mempercepat pelayanan, proses pemeriksaan dan pemberian stempel pas por dilakukan oleh petugas Imigrasi di dalam bus selama perjalanan menuju asrama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setibanya di Asrama Haji Padang, jemaah mengikuti prosesi penyambutan dan serah terima dari PPIH Debarkasi Padang kepada Pemprov Sumbat, sebelum selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk dipulangkan ke daerah asal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepulangan Kloter 1 menjadi penanda dimulainya operasional pemulangan jemaah haji melalui Debar kasi Padang. Dalam beberapa pekan ke depan, ribuan jemaah asal Sumbar dan Bengkulu dijadwalkan kembali ke Tanah Air secara bertahap melalui Debarkasi Padang. (adpsb/bud)</div>

Sekdaprov Sumbar Sambut Kepulangan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Padang, 390 Jemaah Tiba dengan Selamat

Realitakini.com-Padang Pariaman Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menyambut kepulang an Kelompok ...

Pemprov Sumbar Tanggapi Sorotan Publik Terkait Anggaran Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Aset Daerah

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHmG1i8QGVUMqWdUgwcQ2YH2tVSuA_mpsCBgTmZHjxpdVTUNtXtenkd0Y-_ZGhRJ6YyVuCP_T81w9HlFeX-CkDdC_XD5vo6MtwDTplr7Ov75H36jq-rjV6rzYy2jjciqxM2D_FBqJMAB_iRmYWmLsZ3EptWv_o-U6Z5TYJIYnJpz_yD23kGeaEZEHSEO4/s500/Car%20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHmG1i8QGVUMqWdUgwcQ2YH2tVSuA_mpsCBgTmZHjxpdVTUNtXtenkd0Y-_ZGhRJ6YyVuCP_T81w9HlFeX-CkDdC_XD5vo6MtwDTplr7Ov75H36jq-rjV6rzYy2jjciqxM2D_FBqJMAB_iRmYWmLsZ3EptWv_o-U6Z5TYJIYnJpz_yD23kGeaEZEHSEO4/w640-h384-rw/Car%20.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar (Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar), Nolly Eka Mardianto. ( Poto adpsb)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan sejumlah anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pemerintahan yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga fungsi aset daerah yang telah lama digunakan dan mengalami penurunan kondisi fisik akibat usia bangunan serta tingginya intensitas pemanfaatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar (Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar), Nolly Eka Mardianto. Ia menyebut penting untuk memberikan pen jelasan utuh kepada masyarakat terkait alokasi anggaran yang belakangan disorot.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Perlu kami luruskan bahwa anggaran yang dialokasikan bukan untuk mempercantik fasilitas pemerinta han semata, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah aset yang kondisinya memang sudah memerlukan penanganan agar tetap aman, layak, dan dapat menunjang pelaksanaan tugas peme rintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nolly di Padang, Kamis (4/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Nolly, beberapa fasilitas yang dianggarkan untuk direhabilitasi merupakan bangunan yang dalam beberapa tahun terakhir belum mendapatkan perbaikan menyeluruh, sementara pemanfaatannya berlangsung hampir setiap hari untuk berbagai kegiatan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mencontohkan Gedung Auditorium gubernuran yang selama ini digunakan untuk rapat, pelantikan, kegiatan organisasi, hingga berbagai agenda publik dengan jumlah peserta yang cukup besar. Kondisi bangunan itu, kini mulai mengalami kebocoran dan kerusakan pada beberapa bagian dinilai perlu segera ditangani demi menjamin keselamatan pengguna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Prinsip yang digunakan adalah menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik. Ketika ada ke rusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna, tentu pemerintah me miliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nolly juga menyebutkan, Pemprov Sumbar sepenuhnya memahami kondisi kebatinan daerah dan masya rakatSumbar yang baru saja diterpa dan tengah berjuang untuk bangkit paskabencana.Ia menepis asumsi yang menyebut bahwa Pemprov Sumbar tidak peka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menerangkan, untuk penaganan kebencanaan Pemprov Sumbar mengalokasikan seluruh dana transfer kedaerah (TKD) untuk penanganan bencana. "Kita telah mendapat alokasi TKD sebesar 2,6 Triliun. Se luruhnya akan difokuskan pada mitigasi bencana, rehabilitasi paskabencana dan perbaikan infrastruktur ,"ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya penggunaan anggaran tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah juga berkewajiban memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nolly menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumbar tetap berkomitmen menjalankan pembangunan se cara seimbang, baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, mem percepat pemulihan pascabencana, maupun menjaga aset-aset pemerintah yang menjadi sarana penunjang pelayanan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyambut baik tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Disebutkan nya, peran aktif publik inilah yang menjadi salah satu dasar utama dipublikasikannya alokasi danbelanja daerah secara terbuka di laman dashboard pembangunan sumbar yang dapat diakses oleh siapa saja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pemprov senang masyarakat mau terlibat memperhatikan penggunaan anggaran kita. Ini kan artinya dashboard kita bermanfaat, sekaligus menjadi bukti bahwa tidak ada yang kita tutup-tutupi dari publik. Semuanya kita sampaikan secara transparan, terbuka, real-time, dan dapat dipantau oleh semua,"(adpsb/bud- RK )</div></div>

Pemprov Sumbar Tanggapi Sorotan Publik Terkait Anggaran Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Aset Daerah

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar (Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar), Nolly Eka Mardianto. ( Poto adpsb) Rea...

Gubernur Mahyeldi Pimpin Rakor Pengawasan BBM Subsidi, Dorong Daerah Bentuk Satgas Pengendalian

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHfeUOjxirzUuGMO2urCUVXOu-prcd65kKE_RgocNjnqYJIrugavatOMV78dqsbYqGNFiNMLCzw25qbgI4L7TCwywSKe8MHfXTH0seZGSfIwhrYFL0ianpOt_8WdBqSF7xMcE9Gv4vI6673lEFDvOsEvxudzj_AID_FYMRvhdsPVJzaKWZ0HLduQMIabQ/s500/%20Kam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHfeUOjxirzUuGMO2urCUVXOu-prcd65kKE_RgocNjnqYJIrugavatOMV78dqsbYqGNFiNMLCzw25qbgI4L7TCwywSKe8MHfXTH0seZGSfIwhrYFL0ianpOt_8WdBqSF7xMcE9Gv4vI6673lEFDvOsEvxudzj_AID_FYMRvhdsPVJzaKWZ0HLduQMIabQ/w640-h384-rw/%20Kam.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis BahanBakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) di Auditorium Gubernuran, Kamis (4/6/2026). Rapat ter sebut dihadiri bupati dan wali kota se-Sumbar, unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, serta perwakil an Pertamina dan Hiswana Migas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU harus segera ditangani melalui pengawasan yang lebih efektif, terukur, dan terpadu. Menurutnya, kondisi ter sebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran distri busi barang, perekonomian daerah, dan lalu lintas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hasil pendalaman yang dilakukan bersama berbagai pihak menunjukkan bahwa salah satu faktor utama  penyebab kelangkaan solar bersubsidi adalah adanya penyalahgunaan distribusi BBM untuk kegiatan tambang ilegal. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah pro vinsi, serta instansi vertikal terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi BBM subsidi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk memperkuat pengawasan di daerah, Mahyeldi mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM subsidi, didukung anggar an yang memadai serta mekanisme pelaporan berkala kepada Pemerintah Provinsi Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi mengingatkan bahwa sejak 1 April 2026 pemerintah telah memberlakukan pembatasan pem belian BBM bagi kendaraan pribadi maksimal 50 liter per hari sebagai bagian dari upaya menjaga ke tersediaan pasokan dan pemerataan distribusi BBM subsidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu,Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Helmi Herianto , menjelaskan bahwa antrean panjang BBM subsidi telah menimbulkan berbagai dampak negatif ter hadap aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengungkapkan sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan di lapangan, di antaranya penggunaan kendaraan tua yang telah dimodifikasi, tangki kendaraan yang diperbesar untuk meningkatkan kapasitas penampungan, penggunaan barcode yang sesuai dengan nomor polisi tetapi tidak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah, hingga penggunaan kendaraan tanpa mesin yang ditarik kendaraan lain guna menghindari identifikasi petugas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Helmi, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama instansi terkait telah membentuk Satgas Peng- awas an Penyediaan dan Pendistribusian JBT, JBKP, dan LPG 3 kilogram. Satgas tersebut secara rutin melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan di SPBU guna memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengawasan juga diperkuat melalui kolaborasi antara Polda Sumbar, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas. Berbagai langkah yang dilakukan meliputi pengawasan rutin di SPBU, penguatan di gitalisasi sistem distribusi BBM subsidi, hingga penandatanganan pakta integritas oleh pengusahaSPBU dan agen LPG sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran energi bersubsidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan itu, Helmi juga memaparkan kondisi kuota BBM subsidi tahun 2026 yang mengalami penurunan secara nasional. Kuota Pertalite nasional turun 6,28 persen menjadi 29,27 juta kiloliter, sedangkan kuota Solar turun 1,32 persen menjadi 18,64 juta kiloliter.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk Sumbar, alokasi kuota tahun 2026 ditetapkan sebesar 558.488 kiloliter Solar dan 704.919 kiloliter Pertalite. Khusus Solar, kuota tersebut mengalami penurunan sekitar 1,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi tersebut,seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat menanda tangani kesepakatan bersama untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan pendistribusian JBT dan JBKP di wilayah masing-masing. Seluruh kepala daerah juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tanggal 4 Juni 2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui komitmen bersama tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus mencegah berbagai bentuk pe nyalahgunaan yang merugikan negara dan masyarakat. (adpsb/rmz/bud)</div>

Gubernur Mahyeldi Pimpin Rakor Pengawasan BBM Subsidi, Dorong Daerah Bentuk Satgas Pengendalian

Realitakini.com-Padang Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistr...

KORPRI Setdaprov Sumbar Semarakkan Hari Lahir Pancasila Dengan Kegiatan Jalan Pagi Bersama

<div style="text-align: justify;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLm5OXhshNLxkgaeql50D91h2YacA43tzKEB5CaHzt7exEYhhUdz74fyOTcgjc1uuQXB8mcXCMVedwmNco9yDBS7IgKtExt_XhRH1y1M5eLTSTdZwTHNvo-F-pevN1E40ggcSgpbs7bjfG4Sa6R3fMj1iXlwlJs6PZJovpAosAcDRi2ypgokZnXcIrKwI/s500/%20LUP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLm5OXhshNLxkgaeql50D91h2YacA43tzKEB5CaHzt7exEYhhUdz74fyOTcgjc1uuQXB8mcXCMVedwmNco9yDBS7IgKtExt_XhRH1y1M5eLTSTdZwTHNvo-F-pevN1E40ggcSgpbs7bjfG4Sa6R3fMj1iXlwlJs6PZJovpAosAcDRi2ypgokZnXcIrKwI/w640-h384-rw/%20LUP.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">KORPRI Setdaprov Sumbar Semarakkan Hari Lahir Pancasila Dengan Kegiatan Jalan Pagi Bersama (Poto adpsb)</span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melepas kegiatan jalan pagi bersama ke luarga besar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (3/6/2026). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriah kan peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam ke hidupan sehari-hari, termasuk melalui penguatan semangat persatuan, kebersamaan, dan solidaritas di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, kegiatan jalan pagi bersama merupakan wujud implementasi nyata dari Sila Ketiga Panca sila , yakni Persatuan Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, ASN dari berbagai unit kerja dapat ber interaksi tanpa sekat jabatan maupun kedinasan, sehingga terbangun kekompakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tugas pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah sangat padat dan dinamis. Untuk menghasilkan ke bijakan yang tepat dan responsif, dibutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual yang baik, tetapi juga sehat secara jasmani dan mental,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengajak seluruh ASN untuk membudayakan pola hidup sehat secara konsisten. Menurutnya, olahraga bersama tidak hanya bermanfaat menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta menyegarkan pikiran agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Unit Sek retariat Daerah Provinsi Sumbar yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra strategis pembangunan daerah yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan, yakni Bank Nagari, PT Jamkrida, dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Unit KORPRI Kantor Gubernur Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi, sinergi yang terjalin antara pemerintah dan para mitra merupakan modal penting dalam mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas ASN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua KORPRI Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri menyampaikan pengaktifan kembali KORPRI Setda Sumbar merupakan tindak lanjut arahan Sekretaris Daerah selaku penasehat organisasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, sejumlah program telah dijalankan, antara lain pemberian bantuan bagi ASN yang ter dampak bencana, pemberian cenderamata kepada ASN yang memasuki masa purna tugas sejak 2025, serta kesepakatan pemberian uang duka bagi keluarga ASN yang meninggal dunia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berharap KORPRI dapat menjadi wadah yang semakin memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian antar-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” kata Ahmad Zakri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyebut, kegiatan jalan pagi bersama tersebut juga dimeriahkan dengan penyediaan sejumlah hadiah  doorprize dengan berbagai hadiah menarik. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar selaku Penasehat beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan, para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Biro selaku Dewan Pengurus KORPRI Setda Provinsi Sumbar, serta pimpinan dan jajaran Bank Nagari, PT Jamkrida, dan KPN Unit KORPRI Kantor Gubernur Sumbar. (adpsb/rmz/bud</div></div>

KORPRI Setdaprov Sumbar Semarakkan Hari Lahir Pancasila Dengan Kegiatan Jalan Pagi Bersama

KORPRI Setdaprov Sumbar Semarakkan Hari Lahir Pancasila Dengan Kegiatan Jalan Pagi Bersama (Poto adpsb) Realitakini.com-Padang Gubernur Sum...

Gubernur Sumbar Dorong ASN Bangun Budaya Menulis Dan Berpikir Ilmiah

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxsGZnoMpUAOQBeSax1jqSCpnx5z9Hrc8O2BrVsCGHUIvsKstsvMlm6cycxGqzy7LKO9qgxJEq9m5BHxqoRsfNnnIezOnIxIynUumLePvxyVBG1TDQlp6O89Y7a2FJtLI5jnXgXvt5yMPi7DUQKlo7417EE2QvprKbydzGl2vKzKf1fDzbCBANjoY5phw/s500/%20ASN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxsGZnoMpUAOQBeSax1jqSCpnx5z9Hrc8O2BrVsCGHUIvsKstsvMlm6cycxGqzy7LKO9qgxJEq9m5BHxqoRsfNnnIezOnIxIynUumLePvxyVBG1TDQlp6O89Y7a2FJtLI5jnXgXvt5yMPi7DUQKlo7417EE2QvprKbydzGl2vKzKf1fDzbCBANjoY5phw/w640-h384-rw/%20ASN.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka Pelatihan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Kegiatan tersebut digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumbar, Rabu (3/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi menegaskan aparatur sipil negara (ASN) dituntut terus meningkatkan kapasitas dan kompe tensinya di tengah tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang akun tabel dan transparan menjadi faktor yang mendorong ASN untuk terus beradaptasi dan berkembang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, pejabat fungsional memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas teknis pemerintahan yang membutuhkan keahlian spesifik dan profesionalisme tinggi. Profesionalisme tersebut tidak hanya tercermin dari kemampuan teknis, tetapi juga dari kemampuan berpikir analitis, sistematis, dan berbasis data.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Karya tulis ilmiah bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif dalam pengembangan karier jabatan fungsional. Lebih dari itu, karya ilmiah menjadi sarana untuk melahirkan gagasan, inovasi, dan solusi terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, kemampuan menyusun karya ilmiah merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada pengetahuan (knowledge-based bureaucracy), sehingga setiap kebijakan dan program yang dihasilkan memiliki dasar analisis yang kuat dan terukur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi berharap para peserta tidak hanya memahami teknik penulisan ilmiah, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang berkualitas, aplikatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berharap hasil pelatihan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk karya ilmiah yang inovatif, relevan dengan kebutuhan organisasi, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat,” ucapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Mahyeldi mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan tersebut secara maksimal dengan mengikuti setiap sesi secara serius, aktif berdiskusi, dan menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat budaya belajar serta pengembangan diri secara berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Kepala BPSDM Provinsi Sumbar, Barlius menyampaikan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pejabat fungsional dalam menyusun karya tulis ilmiah sesuai standar akademik dan kebutuhan pengembangan profesi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelatihan diikuti oleh 30 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah memenuhi persyaratan. Kegiatan dilaksanakan dengan metode blended learning, yang terdiri atas pembelajaran klasikal tahap pertama pada 3–5 Juni 2026, pembelajaran daring pada 8–9 Juni 2026, serta klasikal tahap kedua pada 23–25 Juni 2026 di BPSDM Provinsi Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Barlius menjelaskan, tenaga pengajar dan fasilitator berasal dari Widyaiswara BPSDM Provinsi Suma tera Barat, Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, akademisi, serta pejabat struktural dari BPSDM dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Koordinator Widyaiswara, para tenaga pengajar, serta panitia pelaksana. (adpsb/rmz/bud)</div></div>