Realita Kini: Opini

Menatap Babak Baru Makan Bergizi Gratis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiLsd96ORZ9j9izE3f9dLNMhBz2ZjUDv3ITk-6qRBYDZpk2zXIOMAyW5j_KpROtflDgA3wgXi0wh9YBOGOgoZWm2N9Y4uKxeApAdxBaAHhuBMIr2GlBZRe0jlcyMo8v_UVbqTOs7Xhq6K5Mkj51gVH2bo6XKXofj7WYx251InX5MPxKKjiUDmhjz_mAQI/s500/%20%20Jef.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiLsd96ORZ9j9izE3f9dLNMhBz2ZjUDv3ITk-6qRBYDZpk2zXIOMAyW5j_KpROtflDgA3wgXi0wh9YBOGOgoZWm2N9Y4uKxeApAdxBaAHhuBMIr2GlBZRe0jlcyMo8v_UVbqTOs7Xhq6K5Mkj51gVH2bo6XKXofj7WYx251InX5MPxKKjiUDmhjz_mAQI/w640-h384-rw/%20%20Jef.jpg" width="640" /></a></div><b>Realitakini.com- Jakarta </b><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Oleh: Yakub F. Ismail</span></b></div><div style="text-align: justify;">Ujian penting kini menghinggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kabar pencopot an Kepala Badan Gizi Nasional,Dadan Hindayana disertai dugaan korupsi yang menyeret pucuk pimpin an.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejak awal, program ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu program strategis nasional yang me nyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat, utamanya bagi anak-anak dan kelompok rentan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu membuat program ini awalnya didesain tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, melain kan juga menjadi simbol komitmen negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah mencuat berita adanya dugaan korupsi menyeret Dadan Hindayana, publik langsung dikejutkan sekaligus dibuat prihatin. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tentu, kasus ini bukan sekadar persoalan penyalahgunaan anggaran negara, tapi juga menyangkut keper cayaan masyarakat terhadap kelangsungan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini sekali lagi menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik harus disertai pengawasan publik yang maksimal agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran dan jabatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Mengapa Korupsi</span></div><div style="text-align: justify;">Saat ini masih menunggu perkembangan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Harapan besar, permasalahan ini bukan sebagai sinyal buruk yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program yang sejak awal mendapat perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan (good governance), korupsi pada umumnya muncul dari pertemuan antara besarnya kewenangan, minimnya pengawasan, dan tersedianya celah dalam sis tem administrasi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perspektif tersebut telah banyak dijadikan alat baca untuk memahami berbagai gejala korupsi yang ter jadi di tubuh birokrasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait program MBG yang merupakan program dengan cakupan sangat luas, karena melibatkan anggar an besar, rantai distribusi yang panjang, pengadaan barang dan jasa yang kompleks, serta koordinasi lintas lembaga yang besar tentu menjadi tantangan tersendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kompleksitas tersebut secara praktis dapat menciptakan titik-titik celah terjadinya penyimpangan jika tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang memadai. Di samping itu, akselerasi implementasi program sering kali menjadi faktor yang melahirkan risiko penyimpangan serius yang perlu diantisipasi dengan bijak. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan pengalaman yang ada, berbagai proyek pemerintah, tuntutan untuk segera merealisasikan program sering kali membuat proses verifikasi, audit internal, hingga pengawasan administratif kurang berjalan optimal. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kondisi semacam ini dalam banyak kesempatan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait yang mencoba melakukan mark-up, pengaturan pemenang pengadaan, manipulasi data penerima manfaat, sampai pada upaya penyalahgunaan kewenangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Faktor berikutnya yang tidak bisa diabaikan adalah budaya integritas dalam birokrasi kita yang masih sarat akan praktik kurang profesional dan budaya permisif terhadap korupsi.Kondisi ini membuat sistem sebaik apa pun dibangun,jika tidak didukung oleh komitmen etika dari para penyelenggara programd an pengawasan maksimal publik, maka peluang terjadinya korupsi tetap terbuka lebar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG menjadi agenda penting dan mendesak yang harus segera dilakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tujuan utama evaluasi total ini yakni demi memperbaiki sistem agar program tetap berjalan dan man faatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa terganggu oleh tindakan segelintir pihak yang menyalahguna kan kepercayaan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Pentingnya Pengawasan</span></div><div style="text-align: justify;">Belajar dari kasus yang ada, kita bisa memetik pelajaran penting bahwa pengawasan terhadap pengguna an anggaran negara tidak bisa dilakukan dengan hanya menyerahkan kepada aparat pengawas internal maupun penegak hukum. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat harus menjadi bagian penting dari proses pengawasan tersebut. Dalam negara demokratis, pengelolaan anggaran publik pada esensinya adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola demi kepentingan publik. Ketika anggaran tersebut dikelola secara tidak transparan,maka publik akan mempertanyakan mek anisme penggunaan anggaran secara demokratis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal, kita tahu bahwa masyarakat mempunyai hak sekaligus kepentingan untuk mengetahui bagai mana anggaran tersebut digunakan, siapa yang menerima manfaat, dan apakah implementasinya ber jalan sesuai harapan atau sebaliknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengawasan masyarakat perlu diberikan ruang yang lebih besar dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk . Sebagai contoh, pengawasan melalui media massa, adalah salah satu bentuk pemberian ruang kepada publik untuk ikut serta mengontrol kebijakan dan pengelolaan anggaran publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui monitoring, publik dapat mengawasi secara langsung seperti apa kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, proses pengadaan barang dan jasa, serta konsistensi antara anggaran yang disediakan dan hasil yang didapatkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perkembangan teknologi informasi yang kian masif belakangan ini mestinya turut membuka peluang lebih besar bagi partisipasi publik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang tidak kalah penting, pengawasan masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalah an pemerintah.Sebaliknya, tujuan utama pengawasan adalah ikut membantu pemerintah dalam kesukses an program itu sendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam konteks pelaksanaan program MBG, keberhasilan pengawasan bermakna seberapa besar melibat kan masyarakat, teristimewa media dalam mengawasi secara intens pelaksanaannya di lapangan hingga sampai ke tangan penerima manfaat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan demikian, kepercayaan publik akan kembali bangkit dan tetap terjaga, sehingga tujuan pem bangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai harapan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Menatap Babak Baru Makan Bergizi Gratis

Realitakini.com- Jakarta Oleh: Yakub F. Ismail Ujian penting kini menghinggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kabar penc...

BWS Sumatera V Padang Pengelola Anggaran, Bukan Pemilik Uang Rakyat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXxOQXuU52br5I_9HaYkKhtlVenLzCILudOdBu0S0EPJRUt9a0ETi_1adzg9L1aO5W2VhdFUMpSaqmGVZcCv1iDO6zqzG3vTGsGNp69-m7zNARt0nm8CxYdZ0PPhNOy_OjBSITRdN1s70x_C7wP0KW6uZyVOajihdXiRy3Lg_U2Uzh7Ka7YExdA8v3q78/s1536/1002043937.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXxOQXuU52br5I_9HaYkKhtlVenLzCILudOdBu0S0EPJRUt9a0ETi_1adzg9L1aO5W2VhdFUMpSaqmGVZcCv1iDO6zqzG3vTGsGNp69-m7zNARt0nm8CxYdZ0PPhNOy_OjBSITRdN1s70x_C7wP0KW6uZyVOajihdXiRy3Lg_U2Uzh7Ka7YExdA8v3q78/w640-h433-rw/1002043937.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;">                                                  Oleh: Andarizal</div>Realitakini.com-Padang<div>Menyoal Dana Publikasi BWS Sumatera V, Ingat Anda Hanya Pengelola BukanPemilik!</div><div><br /></div><div>Menanti Kata "Nanti" Kepala BWSSumatera V, Ke Mana Mengalir Dana Publikasi Balai?</div><div><br /></div><div>Di era keterbukaan informasi seperti se karang, menutupi tata kelola anggaran negara adalah sebuah langkah mundur. Sayangnya, aroma ketertutupan itu kini menyengat di tubuh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang. Sebagai instansi vertikal Kementerian PUPR yang me lola proyek-proyek strategis di Sumatra Barat, BWS Sumatera V memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyampaikan progres kerjanya kepada publik secara transparan.</div><div><br /></div><div>Secara regulasi, jalurnya sudah sangat te rang benderang. Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik dan SE Sekjen Kementeri an PUPR Nomor 09 Tahun 2021 telah me ngamanatkan adanya alokasi anggaran khusus untuk publikasi dan kehumasan. Anggaran negara (APBN) yang mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) Ke menterian Keuangan ini dikucurkan agar masyarakat tahu ke mana uang pajak mereka dialirkan.</div><div><br /></div><div>Namun, realitas di lapangan justru memicu tanda tanya besar. Berdasarkan pantauan dan penelusuran, penggunaan anggaran publikasi di BWS Sumatera V Padang ter kesan "senyap". Nyaris tidak terlihat ada nya skema kemitraan atau kerja sama publikasi yang konkret, inklusif, dan proporsional dengan media massa di Sumatra Barat.</div><div><br /></div><div>Kondisi ini tentu ironis. Di satu sisi, BWS Sumatera V Padang memiliki seabrek program vital, mulai dari mitigasi bencana banjir hingga pengelolaan irigasi pertani an. Di sisi lain, saluran informasi resmi yang menjangkau masyarakat luas justru mampet. Pertanyaan kritisnya. Ke mana dialokasikannya anggaran publikasi, advetorial, dan kehumasan yang saban tahun disahkan dalam pagu APBN balai tersebut? Apakah anggaran tersebut habis terserap untuk urusan internal belaka? Ataukah ada tata kelola yang tidak tepat sasaran?</div><div><br /></div><div>Saat dikonfirmasi mengenai mampetnya kemitraan media dan kejelasan realisasi anggaran ini, Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, hanya memberi kan respons normatif yang terkesan meng ulur waktu.</div><div><br /></div><div>"Baik bapak siap nanti sy infokan lebih lanjut," ujar Naryo Widodo singkat melalui pesan WhatsApp.</div><div><br /></div><div>Jawaban "nanti" dari seorang pejabat publik di tingkat kepala balai tentu bukan lah jawaban yang diharapkan oleh se mangat Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Publik membutuhkan kepastian dan data riil, bukan janji manis penundaan. Sikap mengambang ini justru semakin memperkuat spekulasi negatif, apakah ada yang salah dengan tata kelola anggaran publikasi di BWS Sumatera V Padang se hingga institusi ini begitu gamang untuk terbuka?</div><div><br /></div><div>Publikasi instansi pemerintah bukan se kadar formalitas menghabiskan kuota anggaran di akhir tahun, dan jelas bukan ajang "pilih kasih" kemitraan yang tidak terukur. Media massa memiliki fungsi stra tegis sebagai jembatan informasi yang sah dan independen. </div><div><br /></div><div>Tanpa adanya publikasi yang transparan dan akuntabel melalui kerja sama media yang jelas, wajar jika masyarakat meraguk an efektivitas serapan anggaran kehumas an di lembaga ini.</div><div><br /></div><div>Sikap mengambang ini justru semakin memperkuat spekulasi negatif, apakah ada yang salah dengan tata kelola anggaran publikasi di BWS Sumatera V Padang se hingga institusi ini begitu gamang untuk terbuka?</div><div><br /></div><div>Publik perlu mengingatkan kembali satu hal yang amat mendasar namun kerap dilupakan oleh para pemangku kebijakan. BWS Sumatera V Padang hanyalah pe ngelola anggaran, bukan pemilik uang. Setiap rupiah yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) balai tersebut adalah uang rakyat, hasil keringat masyarakat yang dihimpun melalui pajak. Oleh karena itu, memosisikan diri seolah-olah anggaran tersebut adalah rahasia internal yang tabu untuk dipublikasikan adalah kekeliruan berpikir yang fatal.</div><div><br /></div><div>Transparansi bukanlah sebuah pilihan atau hadiah sukarela dari birokrat kepada masyarakat, melainkan kewajiban mutlak yang dilindungi undang-undang.</div><div><br /></div><div> Tanpa adanya transparansi pada pos anggaran kehumasan dan publikasi, bagai mana publik bisa mempercayai akunta bilitas proyek-proyek fisik berskala besar yang bernilai miliaran hingga triliunan rupiah di bawah kendali balai ini? Jika untuk urus an diseminasi informasi saja tata kelolanya terkesan "senyap" dan sarat akan penunda an, wajar jika muncul mosi tidak percaya terhadap transparansi pengelolaan proyek infrastrukturnya secara keseluruhan.</div><div><br /></div><div>Media massa hadir bukan untuk mengemis kemitraan,melainkan menjalankana manat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk melakukan fungsi kontrol sosial demi kepentingan umum. Ketika BWS Sumatera V Padang memilih memutus rantai informasi dengan me minimalkan kerja sama media yang in klusif,mereka sebenarnya sedang memutus hak masyarakat Sumatra Barat untuk tahu perkembangan pembangunan di daerah nya sendiri.</div><div><br /></div><div>Kepala BWS Sumatera V Padang beserta jajaran kehumasannya tidak boleh lagi berlindung di balik kata "nanti". Sudah saatnya institusi ini membuka diri, mem beberkan secara transparan pos anggaran publikasi mereka, dan me ngembalikan fungsi humas balai sebagai pelayan infor masi publik yang sesungguh nya, bukan sekadar menara gading yang antipati ter hadap kemitraan media. Ingat, kekuasa an dan anggaran itu ada batasnya,dan pemilik sah dari keduanya adalah rakyat.</div><div><br /></div><div>Padang, 29 Mei 2026</div><div><br /></div>

BWS Sumatera V Padang Pengelola Anggaran, Bukan Pemilik Uang Rakyat

Oleh: Andarizal Realitakini.com-Padang Menyoal Dana Publikasi BWS Sumatera V, Ingat Anda H...

Mengganti Patung, Menghidupkan Nilai: Tafsir Baru Semangat Imam Bonjol Melalui KODAM di Ranah Minang

<div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMVUMO4R3ZKg_BN5T0DkBpscX4T0q3QuA9MVHfoLMuzXZbj5BgI3uQ7ghKP5SeUI-SX7HdCdlTQE2gQhElFDoLTjVS4wM0P6_TJRSKkFE2vBufaRyNZk7vpiU8xOTDsFQ9t752nBTOzYNtnE-SFcjNlR5wYBEWxOeCApTBIhOuPH3Q4fol4C8r-2PJr2s/s500/%20KOn.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMVUMO4R3ZKg_BN5T0DkBpscX4T0q3QuA9MVHfoLMuzXZbj5BgI3uQ7ghKP5SeUI-SX7HdCdlTQE2gQhElFDoLTjVS4wM0P6_TJRSKkFE2vBufaRyNZk7vpiU8xOTDsFQ9t752nBTOzYNtnE-SFcjNlR5wYBEWxOeCApTBIhOuPH3Q4fol4C8r-2PJr2s/w640-h384-rw/%20KOn.jpg" width="640" /></a></div>Oleh : <span style="font-size: medium;">Dede Kurnia Esysa, S.Kom.</span></div><div> (Kader DPC GMNI Pasaman)</div></div><div><br /></div><div>Kehadiran Komando Daerah Militer Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, tidak hanya sekadar fenomena administratif dalam sistematika pertahanan negara. Ini merupakan representasi kekuatan yang menyentuh akar sejarah, budaya, serta semangat perjuangan yang mendasar masyarakat Minangkabau. </div><div><br /></div><div>Dalam nama besar Tuanku Imam Bonjol tersimpan makna sakral tentang keberanian, kemandirian, keimanan, dan nasionalisme yang lahir dari tanah Minangkabau.</div><div><br /></div><div> Berdirinya KODAM di Sumatera Barat merupakan respon atas upaya efisiensi dan kebutuhan strategis pertahanan wilayah Sumatera bagian tengah. Wilayah yang sebelumnya berada di bawah naungan KODAM I Bukit Barisan ini dirasa perlu mendirikan benteng pertahanan sendiri dalam paham patriotis Tuanku Imam Bonjol.</div><div><br /></div><div>Secara geografis dan histori, Sumatera Barat kuat dalam hal topografi maupun semangat perjuangan yang dikenal gigih dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa. </div><div><br /></div><div> Adanya KODAM di Sumatera barat bukan hanya perihal struktur militer, tetapi bahwa negara benar mengakui historis perjuangan masyarakat Minangkabau dalam upaya pertahanan negara. Denyut nadi sejarah yang sempat bisu, seakan berdegup kembali di jantung tanah Minang.</div><div> </div><div><span style="font-size: large;">KODAM: Terpatri Nama Tuanku Imam Bonjol</span></div><div><br /></div><div>Penamaan KODAM Tuanku Imam Bonjol memerlukan pertimbangan mendalam. Sebab Tuanku Imam Bonjol bukan sekadar pahlawan lokal, beliau adalah simbol perjuangan masyarakat Minangkabau, yang perjuangannya melampaui batas etnis dan geografis. Tokoh perjuangan yang menolak tunduk pada kolonialisme, teguh melawan penindasan, dan ulama yang tegak dengan nilai agama dan perjuangan sosial.</div><div><br /></div><div>Perjuangannya tidak hanya bertumpu pada senjata, melainkan pada moral dan etika, iman, serta keberanian melawan ketidakadilan. Maka, penamaan KODAM ini merupakan pengingat bahwa perjuangan dan kegigihan adalah fondasi utama dalam upaya pertahanan negara.</div><div> </div><div><span style="font-size: large;">Sosok Tuanku Imam Bonjol</span></div><div><br /></div><div> Tuanku Imam Bonjol bukan sosok yang lahir dari ambisi pribadi. Ia simbol keberanian yang tumbuh dari keresahana sosial dan keteguhan iman yang hakiki. Dalam Perang Paderi, ia menunjukan bahwa perjuangan tidak hanya sekadar perang senjata, tetapi tentang mempertahankan nilai moral dan martabat bangsa.</div><div><br /></div><div>Keteguhan tersebut membuatnya harus berpisah dengan kampung halaman. Ia menjadi korban politik adu domba juga tipu daya para penjajah dan pengkhianat bangsa. Sehingga ia terbuang dari tanah kelahiran. Menjalani pengasingan di beberapa daerah di Indonesia. </div><div><br /></div><div>Dari Cianjur, Ambon, kemudian menjalani sisa hidupnya di Minahasa. Hingga kini, 160 tahun sudah jasadnya terbaring di tanah Sulawesi. Perjuangannya tetap dikenang sebagai lambang keteguhan dan semangat perjuangan yang tak pernah padam.</div><div><br /></div><div>Di zaman yang serba canggih dan pragmatis, semangat Tuanku Imam Bonjol seolah menggelora kembali. Bukan sebagai prajurit perang, tetapi sebagai simbol nilai moral yang kian pudar, integritas, dan kesetiaan pada kebenaran.</div><div> </div><div><span style="font-size: large;">Makna Kehadiran KODAM Tuanku Imam Bonjol</span></div><div><br /></div><div> Kehadiran KODAM di Sumatera Barat bukan sekadar memperkuat pertahanan regional, tetapi mempertegas pemahaman bahwa semangat perjuangan lokal mampu menjadi inspirasi nasional. Memberi ruang sejarah untuk bicara lantang kembali, bagi generasi muda bahwa cinta tanah air bukan hanya teriak “merdeka!”, tetapi diwujudkan dalam sikap jujur, disiplin, dan pengabdian.</div><div><br /></div><div>  Di samping itu, hal ini hendaknya juga menjadi momentum refleksi. Apakah benar semangat Imam Bonjol masih hidup dalam diri kita? Apakah nilai-nilai perjuangannya hanya berhenti di papan nama markas, atau benar diaplikasikan dalam kebijakan dan tindakan nyata.</div><div> </div><div><span style="font-size: large;">Perubahan Wajah KODAM Sumatera Barat</span></div><div><br /></div><div> Perlu adanya penyesuaian simbol dan akar lokalitas, di samping mengedepankan sinyal-sinyal dan atribut perjuangan. Langkah mengganti patung Jenderal Sudirman di depan KODAM menjadi patung Tuanku Imam Bonjol patut menjadi perhatian. Langkah ini baiknya dimaknai bukan sebagai penggantian, melainkan penyesuaian konteks dan prestise tokoh perjuangan. Sebab ini bukan semata tentang dekorasi atau estetika, melainkan perihal pemberian rasa hormat, identitas, dan peneguhan nilai sejarah di tanah kelahiran seorang pahlawan. </div><div><br /></div><div>Patung Sudirman akan lebih baik bila dipindahkan ke dalam gedung KODAM. Hal ini akan memberi penghormatan yang lebih layak kepada Jenderal Sudirman sebagai figur militer yang menjadi manifestasi semangat juang TNI secara universal, keikhlasan, keteguhan, dan kepemimpinan dalam perang kemerdekaan. Di dalam gedung, patung Sudirman menjadi figur yang dijaga, bukan hanya dipajang. Ditempatkan di posisi yang lebih sakral dan reflektif. </div><div><br /></div><div>Sementara, keberadaan patung Imam Bonjol di halaman depan KODAM menjadi representasi semangat perjuangan masyarakat Minangkabau yang kembali membara. Bahwa kedaulatan Indonesia tumbuh dari darah perjuangan setiap suku dan daerah. Maknanya, langkah ini bukan untuk “menghapus simbol lama”, namun restrukturisasi simbol perjuangan. Agar Sudirman dan Imam Bonjol berada dalam ruang penghormatan masing-masing. Akhirnya, keputusan ini semakin menguatkan penamaan KODAM Tuanku Imam Bonjol.</div><div> </div><div><span style="font-size: large;">Menyalakan Kembali Semangat Juang di Era Modern</span></div><div><br /></div><div>KODAM Tuanku Imam Bonjol hadir bukan sekadar institusi pertahanan di Sumatera Barat, tetapi juga semangat kebangkitan. Penggantian simbol hendaknya tidak berhenti di tatanan fisik saja. Terpenting ialah bagaimana nilai-nilai perjuangan Imam Bonjol dan Sudirman benar-benar terealisasi di dalam konstelasi TNI dan masyarakat. Kehadiran patung Imam Bonjol di depan KODAM hendaknya menjadi pemantik kesadaran, agar semangat dan cinta tanah air tidak semata sebagai nostalgia kemerdekaan. Namun, sebagai panduan moral bagi generasi muda dalam bertindak. </div><div><br /></div><div> Dalam konteks yang lebih jauh, dengan hadirnya KODAM Tuanku Imam Bonjol diharapkan dapat menyentuh sisi kultural dan sosial masyarakat. Melibatkan generasi muda dalam kegiatan pendidikan karakter, bela negara, hingga pelestarian sejarah. Sebab tugas mempertahankan negara adalah tanggungjawab setiap elemen masyarakat.</div><div> </div><div> </div>

Mengganti Patung, Menghidupkan Nilai: Tafsir Baru Semangat Imam Bonjol Melalui KODAM di Ranah Minang

Oleh : Dede Kurnia Esysa, S.Kom. (Kader DPC GMNI Pasaman) Kehadiran Komando Daerah Militer Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, tidak hany...

Pengabdian Dan Kepentingan Kelompok"

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcaam0e9S6Wyrp418u4FNbjFLCUFCqgatKzupQ46sCCtPysOSPYFal7gEExAweHJzW7wvAT4wAkLuKAG4yRwUBwRBBdL3xGdT18jgypKtBNzRtPlFPEtmUY1PJmuTWQnnA0HGgQGtg69VFhGT_gez08bhiLkEZ6OrKd1IQGAKJTwLEA4Z8GrgDa_0MBTY/s500/%20bir.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcaam0e9S6Wyrp418u4FNbjFLCUFCqgatKzupQ46sCCtPysOSPYFal7gEExAweHJzW7wvAT4wAkLuKAG4yRwUBwRBBdL3xGdT18jgypKtBNzRtPlFPEtmUY1PJmuTWQnnA0HGgQGtg69VFhGT_gez08bhiLkEZ6OrKd1IQGAKJTwLEA4Z8GrgDa_0MBTY/w640-h384-rw/%20bir.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Oleh Yursa Wafima </td></tr></tbody></table>Realitakini.com- Agam <div><div>Menyingkapi realitas perguliran politik di birokrasi pemerintahan daerah kabupaten Agam belakangan ini d isinyalir adanya dugaan jabatan di jadikan alat untuk melayani ke penting an kelompok tertentu, bukan kepenting an rakyat secara luas. </div><div><br /></div><div>Khususnya terkait kebijakan Pansel calon sekda Agam yang disinyalir kangkangi PP Nomor 11 Tahun 2017 Hal ini menjadi masalah serius karena jabatan Sekretatis Daerah (Sekda) sejati nya adalah sebuah amanah yang diberi kan untuk menjalankan tugas demi kebaikan bersama, bukan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi, memperkaya diri, atau memperkuat jaringan kelompok tertentu.</div><div><br /></div><div>Merujuk pada history dan kronologis yang dilakukan Pansel yang dengan sengaja menabrak beberapa aturan (PP) dalam hal ini disinyalir kecen derungan sebagian pejabat untuk lebih loyal pada pemimpin </div><div><br /></div><div>"Bupati" yang mengangkatnya, entah itu partai politik, atau kelompok ekonomi, yang diduga kuat akan menciptakan ke timpangan dalam pengambilan kebijakan.</div><div><br /></div><div>Keputusan yang seharusnya objektif dan berbasis kepentingan publik justru dibelokkan untuk me menuhi agenda serta keserakahan segelintir orang, "Partai atau Kelompok"yang me ngendali kan jabat an Sekda Agam, yang diemban. </div><div><br /></div><div>Akibatnya, akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah kabupaten Agam akan me nurun, dan program-program yang dijalankan pun kehilangan legitimasi moral.</div><div><br /></div><div>Penting untuk diingat bahwa jabatan Sekda bukanlah hadiah, melainkan tanggung jawab, ketika se seorang diangkat menjabat Sekda ia mengemb an tanggung jawab untuk mewakili seluruh rakyat, Agam , bukan hanya kelompok yang berjasa dalam peng angkatannya. Profesionalisme, integritas, dan keberpihakan pada kebenaran harus menjadi kompas moral dalam menjalankan tugas.</div><div><br /></div><div>Disini kita berharap Sekda Agam, ter pilih Dr.M Lutfi.A.R.SH.M.Si mampu untuk lakukan reformasi birokrasi dan sistem politik harus terus didorong agar jabatan tidak lagi menjadi</div><div><br /></div><div> "Hadiah Politik", melainkan posisi yang diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berorientasi pada ke pentingan umum. Hanya dengan cara itu, Kabupaten Agam, ini bisa bergerak menuju tata kelola yang adil, bersih, dan berpihak pada rakyat.(*)</div></div>

Pengabdian Dan Kepentingan Kelompok"

Oleh Yursa Wafima Realitakini.com- Agam Menyingkapi realitas perguliran politik di birokrasi pemerintahan daerah kabupaten Agam belakangan...

Ketika Kehormatan Legislator Ranah Minang Tergadai 27 Milyar Rupiah.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZP8QLsZ3SbXNrOn4s-qAvD5HE_O_asqja-MjN607kBzA4vsxlnaj3UI8D5n0mDMa9wObW2OdLtVgxKA9rjMDIwj1qPsBl_R5-UE9orZAJfO20-zVE4xi8SnbCHIUsZ1CNidetmwzMH46cO49eykw8kFBQALxih_9TeWjXbLCEfsgVyPJn_jMEMqmPOBw/s500/%20ASi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZP8QLsZ3SbXNrOn4s-qAvD5HE_O_asqja-MjN607kBzA4vsxlnaj3UI8D5n0mDMa9wObW2OdLtVgxKA9rjMDIwj1qPsBl_R5-UE9orZAJfO20-zVE4xi8SnbCHIUsZ1CNidetmwzMH46cO49eykw8kFBQALxih_9TeWjXbLCEfsgVyPJn_jMEMqmPOBw/w640-h384-rw/%20ASi.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Agam<div>Oleh : Yusra Wafilma OPINI</div><div>Wartawan / Koordinator Media Online Realitakini.Com Daerah Kabupaten Agam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Assalamualaikum Warah matullahi wabarakatu, Dengan tidak mengurangi rasa hormat, juga tidak ada niat dan tujuan untuk merendahkan atau menjatuhkan siapa dan pihak atau lembaga apa lagi institusi manapun, khusudnya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota se - Sumatera Barat, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan mengucap Bismillah hiroh manirohim, pada kesempatan ini izinkan Saya " Penulis " untuk menjelaskan atau menuangkan Pendapat atau juga Pandangan Singkat Penulis Tentang "Buruknya Kinerja dan Moralitas" sejumlah Oknum Anggota Legislatif di Provinsi, dan Kabupaten / Kota, Sumatera Barat, yang Notabene dari Rakyat .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan ini rasanya tidak salah jika Penulis mengatakan, sebuah Fenomena yang sudah me- legendaris di Negeri tercinta ini, baik di Pemerintahan, Swasta, BUMN, Legislatif dan juga tidak ke- tinggal an beberapa Organisasi tertentu dan peradaban lainnya, dengan Sinonim, atau ungkapan "Di- mana ada Gula disana ada Semut".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang mana pada ungkpan tetsebut Penulis memaknai dimana ada Uang Negara maka disanalah tempat Bersemayamnya para "Perampok Berdasi" dengan bahasa kekiniannya "Begal Elite" yang memanfaat kan Pangkat dan Jabatannya untuk Memperkaya Diri atau Kelompoknya untuk  Menggerogoti Uang Negara yang diperas dari "Darah dan Air Mata, Rakyat" dengan Ritme Kemiskinan yang bernuansa Pen- deritaan Rakyat" berselimut Kesejahteraan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam hal ini, melalui Media Kesayangan Rakyat Sumatera Barat,  Realitakini.com, Penulis mencoba ber kolaborasi Pikiran serta Pandangan Penulis Pribadi dengan beberapa Rakyat Sumatera Barat,yang satu Frekwensi Idialisme Positif terhadap Aparatur Pemerintahan, TNI / Polri, juga Wakil Rakyat yang duduk disinggasana Parlemen, yang merupakan sarana atau Pilar Aspirasi untuk kemajuan dan ke makmuran bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai upaya Pertanggung Jawaban atau Safeti Somasi Pihak - pihak Profokasi terkait "Opini" atau Pemikiran Penulis yang mana mungkin dianggap memfitnah, menjastis atau memojokan Lembaga atau Institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, ini, Penulis sengaja mengutip beberapa Data, Kata dan Bahasa dari Lansiran salah satu Media Lokal terbitan Sumatera Barat, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tentang LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan-red) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red) Republik Indonesia Tahun 2023, Mengungkap adanya  "Dugaan Praktik Tindak Pidana Korupsi" yang disinyalir merugikan Keuangan Daerah, dalam bentuk Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota se -  Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penulis melihat dalam Laporan tersebut, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red) Negara Republik Indonesia, mencatat adanya Dugaan "Mark Up" atau Penyimpangan Wewenang atau Kebijakan Keuangan Daerah Sumatera Barat, "(Global)" yang Signifikan dalam Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas, termasuk Penggunaan Dana yang tidak sesuai dengan Ketentuan dan Perundang - undangan, atau Penggelembungan Biaya yang ditimbulkan yang Penulis sinyalir adanya indikasi menguntungkan Diri atau Pribadi atau Kelompok tertentu lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara kasat mata disini Penulis berkesimpulan Kegiatan atau Perbuatan tak bermoral yang dilakukan secara Massal, atau berjama'ah ini terindikasi kuat menyalah gunakan Wewenang dan Sumpah Jabatan yang dipergunakan , untuk menghambur - hamburkan, Uang Rakyat  yang mana seyogyanya Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak untuk Kepentingan Masyarakat Banyak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beberapa Rincian Dugaan Praktik Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi dan Daerah se - Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, silam ini, sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lembaga atau Institusi DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat, : "Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan, sebesar Rp 417.984.700,00. (Empat Ratus Tujuh Belas Juta, Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu, Tujuh Ratus Rupiah)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">*DPRD Kabupaten Solok,</div><div style="text-align: justify;">"Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan sebesar Rp 1.089.948.950,00. (Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pembayaran Uang Harian Melebihi Standar sebesar Rp 3.355.000,00.(Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak hadir sebesar Rp 54.782.000,00.(Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">*DPRD Kabupaten Sijunjung,</div><div style="text-align: justify;">"Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan sebesar Rp 689.824.790,00. (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)</div><div style="text-align: justify;">"Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan tidak sesuai mencapai Rp 798.014.157,22. (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta, Empat Belas Ribu, Seratus Lima Puluh Tujuh, Dua Puluh Dua Rupiah)</div><div style="text-align: justify;">"Pembayaran Tiket Pesawat yang tidak Valid, sebesar Rp 34.878.071,00. (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujun Puluh Satu Rupiah)</div><div style="text-align: justify;">Tumpang Tindih Penugasan, sebesar Rp 1.725.000,00. (Satu Juta  Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">*DPRD Kota Padang, </div><div style="text-align: justify;">"Biaya Penginapan yang melebihi tarif Resmi sebesar Rp 1.587.327.000,00. (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</div><div style="text-align: justify;">Pelaksana Kegiatan Perjalanan Dinas yang tercantum dalam Dokumen Pertanggung Jawaban tidak Menginap di Hotel yang ditentukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini menyebabkan Pembayaran Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan Kondisi dan Kenyataannya, dengan Total selisih mencapai Rp 1.775.904.077,00. (Satu Milyar Tujuh Ratud Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">*DPRD Kota Bukittinggi,</div><div style="text-align: justify;">"Pertanggung Jawaban Biaya Penginapan Perjalanan Dinas tidak sesuai Kondisi dan  Kenyataannya sebesar Rp 65.825.080,00. (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Rupiah)</div><div style="text-align: justify;">"Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 4.051.400,00  (Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu, Empat Ratus Ribu Rupiah) atas Surat Tugas yang tumpang tindih.</div><div style="text-align: justify;">"Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, tidak sesuai dengan jumlah hari Penugasan sebesar Rp 275.182.533,00. (Dua Ratus Tujuh Pulub Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)</div><div style="text-align: justify;">"Pembebanan Biaya Penginapan lebih tinggi dari Tarif Resmi yang berlaku sebesar Rp 328.530.000,00.(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">*DPRD Kabupaten Pesisir Selatan,</div><div style="text-align: justify;">"Kelebihan Pembayaran atas Biaya Penginapan lebih Tinggi dari Tarif Resmi Hotel sebesar Rp 3.241.008.000. (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sati Juta Delapan Ribu Rupiah)</div><div style="text-align: justify;">"Kelebihan Pembayaran atas Biaya Penginapan sebesar Rp 896.271.500. (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">*DPRD Kabupaten Padang Pariaman, </div><div style="text-align: justify;">"Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan Kepada Kepala Pelaksana Perjalanan Dinas yang terkonfirmasi …</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Ketika Kehormatan Legislator Ranah Minang Tergadai 27 Milyar Rupiah.

Realitakini.com- Agam Oleh : Yusra Wafilma OPINI Wartawan / Koordinator Media Online Realitakini.Com Daerah Kabupaten Agam. Assalamualaikum ...

Hilangnya Moral Nak Ranah Minang

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPeMNa65KLV4-HKxzsxsYcozcT3UajV8FVmLmHDkF602OgPOfKFD09nhLZf4513XyL55qEqZhT0-wK5wxTSn2-UStw61ya_caRR8dYfn0jSjFXG-fS1HYg2MhAY8wRTgmfQsdnfyeKMKa561Lt0sZyNWLmkgMIxb6p9-iOPHUsL4_VWaoC7IFjnlfBrNw/s500/%20man.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPeMNa65KLV4-HKxzsxsYcozcT3UajV8FVmLmHDkF602OgPOfKFD09nhLZf4513XyL55qEqZhT0-wK5wxTSn2-UStw61ya_caRR8dYfn0jSjFXG-fS1HYg2MhAY8wRTgmfQsdnfyeKMKa561Lt0sZyNWLmkgMIxb6p9-iOPHUsL4_VWaoC7IFjnlfBrNw/w640-h384-rw/%20man.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Padang </b></span><div><span style="color: red;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10.5pt;">Oleh: Novianto. SP " </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10.5pt;">Anak Rang Piaman</span></span></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10.5pt;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10.5pt;">Bumi Minang Kabau sudah menangis
pilu karena Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabbulah, Syara' Mangato,
Adaik memakai hilang dari hati nak Ranah Minang. </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10.5pt;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10.5pt;">"Kato Nan Ampek" yakni
Mandaki, malereang, mandata dan manurun, sudah tidak lagi ada, sehingga moral
semakin manghilang dan pupus bersama kemajuan tehnologi. </span></div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-ID;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10.5pt;">Hilangnya moral nak Ranah Minang
bisa dilihat dengan meningkatnya prilaku menyimpang, seperti LGBT, Prostituai,
Perkelahian, Pembunuhan, Tawuran, menyebar kebencian, hoax dan banyak lagi yang
terjadi, semuanya tidak sejalan dengan filosofis Ranah Minang, yang
mengedepankan agama dan adat, sehingga etika serta moral terjaga. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-ID;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10.5pt;">Kebanggaan Nak Rang Minang kini
adalah bisa berbuat sesuka hati tanpa peduli apa yang terjadi, biar orang lain
tersakti atau malu dan teraniaya, yang penting apa yang ia inginkan tercapai,
tidakkah ini menunjukkan moral anak Rang Minang sudah hilang? haruskah kita
tetap bertahan mengatakan itu biasa? dan berdalih daerah lain juga sama. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-ID;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10.5pt;">Jangan lagi kita bangga
mempermalukan dan menganiaya orang lain dengan cara-cara apapun, karena Syara'
dan Adat pasti melarang, sekarang kita mulai mengajari generasi berikutnya
dengan moral yang baik, bersama dengan prilaku baik sebagai contoh,"lamak
diawak katuju jo urang," dan "indak kalamak hati awak saji"
karena sehebat apapun kita mengarahkan anak Rang Minang untuk bermoral, namun
perbuatan kita tidak sejalan, masih bangga dengan bercarut-pungkang, bangga
menjelekkan orang lain, generasi berikutnya akan mengartikan dengan yang lebih
parah. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-ID;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10.5pt;">Salah anak Rang Minang hari ini,
adalah salah orang tua yang tidak memberikan contoh baik, sekarang berubahlah
agak moral kita kembali pulih, dan Ranah Minang Tidak menangis lagi. Saya yakin
tulisan ini akan menuai pro dan kontra, tapi ini kenyataan yang harus kita
perbaiki bersama(****)</span></p>

Hilangnya Moral Nak Ranah Minang

Realitakini.com- Padang Oleh: Novianto. SP " Anak Rang Piaman Bumi Minang Kabau sudah menangis pilu karena Adaik Basandi Syara'...

Menatap Babak Baru Makan Bergizi Gratis

BWS Sumatera V Padang Pengelola Anggaran, Bukan Pemilik Uang Rakyat

Mengganti Patung, Menghidupkan Nilai: Tafsir Baru Semangat Imam Bonjol Melalui KODAM di Ranah Minang

Pengabdian Dan Kepentingan Kelompok"

Ketika Kehormatan Legislator Ranah Minang Tergadai 27 Milyar Rupiah.

Hilangnya Moral Nak Ranah Minang

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama