Realita Kini

DAUN Ramadan Fest 2026, Sinergi BI Dan Pemprov Sumbar Jaga Stabilitas Harga Pangan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzNug0u6Zg8iPQHFFtsDkE6Ox5lgnj1K5ZOY8dYlhHTh5e4Si3Bgt4dLF39jy0BOaqscHhJmT402vbbNuIAgunyCC03pjH647onvVGn-ApYKB3X61f8cPUUstHt0HXnnEt7R_hmKG0n-sHxL_bfWYpGqDqWBweQt7NZ9ytOXWymHOa8GG7m-ZGY1Sc2s/s500/bro.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzNug0u6Zg8iPQHFFtsDkE6Ox5lgnj1K5ZOY8dYlhHTh5e4Si3Bgt4dLF39jy0BOaqscHhJmT402vbbNuIAgunyCC03pjH647onvVGn-ApYKB3X61f8cPUUstHt0HXnnEt7R_hmKG0n-sHxL_bfWYpGqDqWBweQt7NZ9ytOXWymHOa8GG7m-ZGY1Sc2s/w640-h384-rw/bro.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi pangan, penguatan ketahanan pangan daerah, serta peningkatan literasi masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan Dari Nagari Untuk Negeri (DAUN) Ramadan Fest 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan di Sumbar menjelang bulan suci Ramadan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang, Ketua Yayasan Wakaf Ar Risalah Sumbar, pimpinan BBPOM Padang, BPJPH Sumbar, pimpinan perbankan di Sumbar, serta para pelaku usaha pangan, petani, dan UMKM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalm sambutannya saat acara pembukaan Gubernur Mahyeldi menyampaikan, bulan Ramadan identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, khususnya kebutuhan bahan pangan pokok. Jika tidak diantisipasi dengan baik dapat berdampak pada kenaikan harga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kondisi ini perlu kita antisipasi bersama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi pangan dapat dikendalikan,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan,Pemerintah Provinsi Sumbar sangat mendukung pelaksanaan DAUN Ramadan Fest2026 sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas harga pangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi adalah beras. Masyarakat Sumbar cenderung memilih beras premium, sehingga perlu kita kelola dari sisi pasokan dan distribusi,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi juga memastikan meskipun sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi, stok bahan pangan pokok di Sumbar dalam kondisi aman dan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan Pe merintah daerah terus berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur agar distribusi pangan tetap lancar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, pengendalian inflasi pangan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Salah satu upaya penting adalah memastikan pasokan beras yang cukup dan berkualitas, sekaligus mendorong konsumsi produk pangan lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Melalui kegiatan ini, kita ingin mendorong produksi dan konsumsi beras lokal yang berkualitas, se kaligus meningkatkan literasi masyarakat agar semakin bijak dalam memilih dan mengonsumsi pangan ,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram me nyampaikan Bank Indonesia memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah, baik dari sisi harga, sistem pembayaran, maupun stabilitas sistem keuangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Penguatan ketahanan pangan daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga dan men dukung akselerasi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, DAUN Ramadan Fest 2026 merupakan bagian dari program Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah proyeksi inflasi nasional sebesar 2,62 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,33 persen. Melalui sinergi dengan Bulog, BI menghadirkan program penebusan beras pulen premium dengan harga terjangkau bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan DAUN Ramadan Fest 2026 juga dirangkai dengan berbagai agenda edukatif dan promotif, seperti lomba memasak nasi goreng berbahan beras pulen, bazar UMKM binaan, kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah, perlindungan konsumen, serta layanan penukaran uang rupiah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat UMKM, meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam bertransaksi, memperkuat ekosistem halal, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat,” tutupnya.  (Adpsb/nov/bud)</div></div>

DAUN Ramadan Fest 2026, Sinergi BI Dan Pemprov Sumbar Jaga Stabilitas Harga Pangan

Realitakini.com-Padang Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi pangan, penguatan ketahanan pangan daerah, serta peningkatan literasi mas...

Pers Sehat, Perlindungan Kuat : Meneguhkan Kesejahteraan dan Keselamatan Insan Pers Indonesia

<div><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOod5W4-Cuag-kuT_kaO7HYQLRxk7UQ2hGfCS2wndgxBHtDdvd91QXqeApSeWfTeHrSEUcg1TeFsLfCgV84blI4YkdRHttYa21ql1tK77Tatsdg8XKchTOUI0gRjIa3x4xS3HkOuGIFVYxnQH43Pzi0C_a8NNtDoLbGdrVp1aCHyOXWBo6t7-gptO7yHjK/s2080/IMG-20260211-WA0032_compress38.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1387" data-original-width="2080" height="387" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOod5W4-Cuag-kuT_kaO7HYQLRxk7UQ2hGfCS2wndgxBHtDdvd91QXqeApSeWfTeHrSEUcg1TeFsLfCgV84blI4YkdRHttYa21ql1tK77Tatsdg8XKchTOUI0gRjIa3x4xS3HkOuGIFVYxnQH43Pzi0C_a8NNtDoLbGdrVp1aCHyOXWBo6t7-gptO7yHjK/w640-h387-rw/IMG-20260211-WA0032_compress38.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Oleh : <span>Ir. Ulul Azmi, ST., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng (Praktisi K3 & Ketenagakerjaan)</span></span></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Hari Pers Nasional (HPN) 2026 mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema ini bukan sekadar slogan seremonial, melainkan refleksi mendalam bahwa kekuatan pers nasional bertumpu pada fondasi yang lebih luas dari sekadar kebebasan berekspresi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Pers yang sehat hanya dapat terwujud apabila insan pers wartawan dan pekerja media mendapatkan jaminan kesejahteraan, keselamatan kerja, serta perlindungan hukum yang memadai.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam perspektif ketenagakerjaan modern, keberlanjutan industri media sangat bergantung pada\ kualitas perlindungan terhadap sumber daya manusianya. Wartawan bukan hanya produsen berita, tetapi pekerja profesional yang menghadapi risiko fisik, psikologis, dan sosial dalam menjalankan tugas jurnalistik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Karena itu, kesehatan institusi pers harus berjalan seiring dengan kesehatan ekonomi, fisik, dan mental para pekerjanya.Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang cukup- komprehensif.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar perlindungan hak pekerja, mulai dari peng upahan layak, kepastian hubungan kerja, hingga perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aspek pengupahan dan hubungan kerja juga diperkuat melalui berbagai peraturan pemerintah, termasuk PP Nomor 35 Tahun 2021 dan PP Nomor 36 Tahun 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3),Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ke selamatan Kerja serta PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 menjadi landasan penting. Sementara itu, perlindungan risiko sosial dijamin melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2015 beserta perubahan nya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, tantangan utama bukan pada ketersediaan regulasi, melainkan pada implementasinya. Di lapangan, masih ditemukan wartawan berstatus kontributor atau freelancer tanpa perlindungan sosial memadai. Variasi kemampuan finansial perusahaan media juga memengaruhi standar pengupahan dan fasilitas kesejahteraan. Tidak semua pekerja media telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal, profesi jurnalistik memiliki risiko kerja yang khas. Wartawan kerap meliput konflik sosial, demonstrasi, bencana alam, hingga area industri berisiko tinggi. Selain ancaman fisik, terdapat pula tekanan psikososial akibat deadline ketat dan paparan peristiwa traumatis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Dalam pendekatan manajemen risiko modern, kondisi ini menuntut penerapan standar keselamatan berbasis risiko situasional, termasuk pelatihan keselamatan liputan dan penyediaan alat pelindung diri yang sesuai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Momentum HPN 2026 seharusnya menjadi titik tolak penguatan standar perlindungan profesi jurnalistik secara nasional. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan media, organisasi profesi, dan lembaga jaminan sosial untuk memastikan setiap insan pers memperoleh hak yang setara sebagai pekerja profesional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pers yang kuat adalah pers yang berdiri di atas sistem kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan. Jika ingin mewujudkan “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, maka kesejahteraan dan keselamatan insan pers harus menjadi prioritas. Sebab, di balik setiap informasi yang membangun bangsa, ada pekerja media yang layak mendapatkan perlindungan penuh dari negara dan industri tempatnya berkarya. (Tim)</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Pers Sehat, Perlindungan Kuat : Meneguhkan Kesejahteraan dan Keselamatan Insan Pers Indonesia

Oleh : Ir. Ulul Azmi, ST., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng (Praktisi K3 & Ketenagakerjaan) Hari Pers Nasional (HPN) 2026 mengangkat tema “P...

Pemprov Sumbar Hentikan Sementara Aktivitas Tambang Bermasalah Di Padang Pariaman

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-qc0WLydPuJi-WyoC2nym74u1JjT1j4DeKKyhd_vAfD3lMMZ1Ipt82XG1lAZFr0i-1tO0-8xyRJ_-RtboYF2HkmCKev8krs-YZuX_d0po6ZPrjimMWvM1Fy-43RFNGNjFxF5X1SOdKKLx8UwNfmlHFRtoDAcctNvyoM5ZC_Prq9EZ3PJrhjZ8lnQyJcw/s500/%20Apar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-qc0WLydPuJi-WyoC2nym74u1JjT1j4DeKKyhd_vAfD3lMMZ1Ipt82XG1lAZFr0i-1tO0-8xyRJ_-RtboYF2HkmCKev8krs-YZuX_d0po6ZPrjimMWvM1Fy-43RFNGNjFxF5X1SOdKKLx8UwNfmlHFRtoDAcctNvyoM5ZC_Prq9EZ3PJrhjZ8lnQyJcw/w640-h384-rw/%20Apar.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang Pariaman </span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambang an batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, setelah ditemukannya pelanggaran ketentuan perizinan yang dilakukan oleh pemegang Surat Izin Pe nambangan Batuan (SIPB).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aksi penertiban tersebut ditandai dengan pemasangan plang penghentian di lokasi penambangan dua badan usaha pemegang SIPB. Kedua badan usaha tersebut diketahui telah melakukan aktivitas pe- nambangan sebelum melengkapi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam aturan yang berlaku.-</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar, Helmi menjelaskan peng hentian sementara ini merupakan langkah lanjutan. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan pem beritahuan tertulis kepada badan usaha terkait, namun belum dipatuhi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemasangan plank penghentian ini merupakan bentuk penegakan aturan sekaligus pembinaan. Pe merintah memberikan kesempatan kepada badan usaha untuk segera melengkapi dokumen yang di persyaratkan, khususnya dokumen lingkungan UKL-UPL, sebelum kembali melakukan aktivitas penambangan,” ujar Helmi di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (10/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan sanksi penghentian penambangan bersifat administratif dan persuasif. Namun demikian, apabila kegiatan penambangan tetap dilakukan tanpa memenuhi kelengkapan syarat perizinan, maka penindakannya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jika setelah ini, masih ditemukan aktivitas penambangan tanpa kelengkapan dokumen, maka penangan annya akan ditingkatkan sesuai dengan mekanisme penegakan hukum,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Helmi menyebut hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, khususnya Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), yang menegaskan bahwa pemegang SIPB hanya dapat melakukan ke giatan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan yang disetujui, termasuk dokumen teknis dan dokumen lingkungan hidup.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemprov Sumbar berkomitmen untuk terus melakukan penataan dan pembenahan tata kelola pertam bangan secara bertahap dan berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan tertib, berkelanjutan, serta memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penertiban tersebut dilaksanakan oleh tim terpadu yang dikoordinir oleh Dinas ESDM Provinsi Sumbar, dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumbar, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumbar, serta didampingi oleh Dinas PTSP Kabupaten Padang Pariaman, Camat Lubuk Alung, dan Wali Nagari setempat. (adpsb/bud- RK )</div></div>

Pemprov Sumbar Hentikan Sementara Aktivitas Tambang Bermasalah Di Padang Pariaman

Realitakini.com-Padang Pariaman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambang an batuan di...

Musrenbang RKPD Padang Gelugur, Bupati Pasaman Dorong Usulan Prioritas Tepat Sasaran

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXLm6K7bcpd-PmR1kr3LsG8dmG9ZxYBe_FHeNfduFiZzwkWR-9MiMyUg2N5UyJTv6vvXji77fBPmL9VhOb_goSXvwOupd-w0VnpQQ44Qu6Dhu-XGLcMEx8rgYQpgtNhuAUBjkjFMqjUxPRmLM_jc1gGe0eZUOadLK5jbh-UQ46Fb8OmFJQkZ00JGw-Yura/s1040/IMG-20260210-WA0092_compress38.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXLm6K7bcpd-PmR1kr3LsG8dmG9ZxYBe_FHeNfduFiZzwkWR-9MiMyUg2N5UyJTv6vvXji77fBPmL9VhOb_goSXvwOupd-w0VnpQQ44Qu6Dhu-XGLcMEx8rgYQpgtNhuAUBjkjFMqjUxPRmLM_jc1gGe0eZUOadLK5jbh-UQ46Fb8OmFJQkZ00JGw-Yura/w640-h394-rw/IMG-20260210-WA0092_compress38.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-- Pasaman </div><div style="text-align: justify;">Bupati Pasaman Welly Suhery secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Rembuk Stunting tingkat Kecamatan Padang Gelugur di Aula Kantor Camat Padang Gelugur, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan dan saran terhadap arah pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut dihadiri, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil V dari Fraksi Partai NasDem Salamat, para Asisten, Kepala OPD, Kepala Bappeda Pasaman Silvia Efayanti, para Camat se-Kabupaten Pasaman, Wali Nagari se-Kecamatan Padang Gelugur, KUA, kepala sekolah, tokoh masyarakat, niniak mamak, bundo kanduang, serta alim ulama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Bappeda Pasaman Silvia Efayanti dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD Kecamatan yang berlangsung dari 10 hingga 12 Februari 2026 ini bertujuan merumuskan usulan pembangunan prioritas Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2027. Musrenbang Kecamatan merupakan forum pembahasan daftar usulan nagari yang difokuskan pada penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Forum ini juga membahas kegiatan prioritas kecamatan yang belum tercakup dalam usulan nagari serta pengelompokan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah,” jelas Silvia. Peserta Musrenbang melibatkan unsur Pemerintah Kecamatan, anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, serta perwakilan nagari melalui wali nagari dan tim delegasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Bupati Pasaman Welly Suhery menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Ia menginstruksikan agar Musrenbang Kecamatan fokus pada penajaman usulan prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan keterbatasan sumber daya, kita harus mampu menentukan skala prioritas agar pembangunan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal,” ujar Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi lokal di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan energi panas bumi, serta mendorong integrasi usulan masyarakat dengan program unggulan daerah.  (Nurman).</div>

Musrenbang RKPD Padang Gelugur, Bupati Pasaman Dorong Usulan Prioritas Tepat Sasaran

Realitakini.com-- Pasaman Bupati Pasaman Welly Suhery secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Rembuk ...

Isu Satgas Penanganan Demo Jadi Polemik, Silu Raya Nilai Sebagai Bentuk Pembungkaman

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHV-3E7loy_CQtBdvhnkb1bG8yqCVTHBSoSMmR9q8W_fiNLfNz7aDFa-j1r0x9_x50w6wjyDlJ8HTxJizkBUbd0AgPPqJBqXjNzJF3pzlLeX1Q658vMubt8yL0E7lBNEgCrNSrc0Y2Tm_hJUSJFYXosDdO55RvQFs7XsT3teLgI1W2VJ08aNep2HmMMs0/s500/%20aw.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHV-3E7loy_CQtBdvhnkb1bG8yqCVTHBSoSMmR9q8W_fiNLfNz7aDFa-j1r0x9_x50w6wjyDlJ8HTxJizkBUbd0AgPPqJBqXjNzJF3pzlLeX1Q658vMubt8yL0E7lBNEgCrNSrc0Y2Tm_hJUSJFYXosDdO55RvQFs7XsT3teLgI1W2VJ08aNep2HmMMs0/w640-h384-rw/%20aw.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Luwu</b></span></div><div style="text-align: justify;">Solidaritas Islam Luwu Raya (SILU Raya) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi yang digagas Gubernur Sulawesi Selat an Andi Sudirman Sulaiman. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan membuka ruang kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aktivis SILU Raya, Rasdin, menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bentuk penyaluran aspirasi yang sah dalam negara demokrasi. Menurutnya, negara seharusnya hadir untuk menyelesaikan akar persoalan, bukan justru membangun mekanisme yang berpotensi memperbesar konflik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Aspirasi itu harus didengar, bukan diabaikan. Selesaikan masalahnya, bukan menimbulkan konflik dan gejolak baru,” tegas Rasdin, Selasa (10/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rasdin menilai, pembentukan Satgas dengan pendekatan pencegahan dan penanganan aksi justru men cerminkan cara pandang yang menempatkan rakyat sebagai ancaman keamanan, bukan sebagai subjek demokrasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">SILU Raya juga menyoroti potensi Satgas tersebut menjadi alat kontrol terhadap ruang sipil. Aktivis SILU Raya lainnya,  menyebut bahwa kebijakan ini berbahaya jika tidak disertai mekanisme pengawas an publik yang ketat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ketika negara mulai membentuk Satgas untuk mengelola demonstrasi, yang sedang diatur sebenarnya bukan ketertiban, tapi kritik,” ujar Burhan.Senada, Yusma, aktivis perempuan SILU Raya, mengingat kan bahwa sejarah panjang demokrasi Indonesia menunjukkan kriminalisasi sering diawali dengan-- normalisasi pendekatan keamanan terhadap ekspresi politik warga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hari ini disebut pencegahan, besok bisa berubah jadi pembungkaman.Terutama bagi mahasiswa ,buruh , dan masyarakat adat yang selama ini suaranya sering diabaikan,” kata Yusma.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pernyataan Gubernur Sulsel</div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan bahwa rencana pem bentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas daerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia menegaskan bahwa Satgas tidak ditujukan untuk membatasi kebebasan berpendapat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sulsel, menurut Andi Sudirman, ingin memastikan setiap aksi berlangsung tertib, tidak anarkis, serta tidak mengganggu kepentingan publik dan pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, pernyataan tersebut dinilai SILU Raya tidak menjawab persoalan utama yang melatarbelakangi maraknya demonstrasi di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Luwu Raya mulai dari ketimpangan pembangunan, persoalan sumber daya alam, hingga tuntutan pemekaran wilayah.</div>

Isu Satgas Penanganan Demo Jadi Polemik, Silu Raya Nilai Sebagai Bentuk Pembungkaman

Realitakini.com- Luwu Solidaritas Islam Luwu Raya (SILU Raya) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) ...

Sinergi Membangun Negeri, TMMD ke-127 Resmi Dibuka di Tanah Datar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilPu8GEiePpbaH5QNFg1SHWu0FLnaO6cKQQl1ta9cGvZTohyB8H0k7zBml9_8evutHqaEWf6ESJoEzusxlqzXKJeBjQAaustkPrQU3M8bHiWSgUUGfUeIbjVt8mp8CGQAf3sUJjxFy8e7CYHQyLBsAH7WbvxXMriyoX111OLQyFAY4Sp39sMyhQ_BMVVzx/s1600/IMG_20260210_132621.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="1600" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilPu8GEiePpbaH5QNFg1SHWu0FLnaO6cKQQl1ta9cGvZTohyB8H0k7zBml9_8evutHqaEWf6ESJoEzusxlqzXKJeBjQAaustkPrQU3M8bHiWSgUUGfUeIbjVt8mp8CGQAf3sUJjxFy8e7CYHQyLBsAH7WbvxXMriyoX111OLQyFAY4Sp39sMyhQ_BMVVzx/w640-h400-rw/IMG_20260210_132621.jpg" width="640" /></a></div><b>Realitakini.com TANAH DATAR</b><div><div style="text-align: justify;">Semangat gotong royong kembali membara di Luhak Nan Tuo. Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 resmi digelar di Lapangan Pinang Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Selasa (10/2/2026).</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, selaku Inspektur Upacara. Pembukaan ditandai dengan penyerahan alat kerja secara simbolis kepada perwakilan Satgas TMMD sebagai tanda dimulainya aksi nyata pembangunan di wilayah tersebut.</div><div><br /></div><div>Wujud Nyata Kemanunggalan TNI dan Rakyat</div><div style="text-align: justify;">Dalam amanatnya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa TMMD merupakan instrumen penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan manifestasi sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"TMMD adalah bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kita tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek non-fisik seperti peningkatan wawasan kebangsaan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujar Eka Putra.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dansatgas TMMD ke-127, Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, S.I.P., M.Han, memaparkan bahwa program kali ini mencakup berbagai target strategis yang menyasar kebutuhan fundamental warga.</div><div>1. Sasaran Fisik:</div><div style="text-align: justify;">Pembukaan dan peningkatan akses jalan desa.</div><div>Perbaikan sistem drainase untuk mencegah banjir.</div><div>Pembangunan serta rehabilitasi fasilitas umum.</div><div>2. Sasaran Non-Fisik:</div><div style="text-align: justify;">Penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan. </div><div style="text-align: justify;">Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;">Berbagai kegiatan sosial edukatif lainnya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan TMMD ke-127 ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan penuh. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi intensif antara personel TNI, Polri, unsur Pemerintah Daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat yang bahu-membahu di lapangan.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir dalam upacara tersebut Anggota DPRD Provinsi Rony Mulyadi, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Forkopimda, Kapolres Tanah Datar AKBP Dr. Nur Ichsan Dwi Septiyanto, S.H., S.I.K., M.I.K., jajaran pejabat TNI-Polri, Ketua Baznas Dr Yasmansyah, tokoh adat, serta ratusan warga yang memadati lokasi dengan penuh antusias. Dengan dimulainya program ini, diharapkan kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kokoh sekaligus menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. (**) </div><div><br /></div><div>Mailis J</div><div><br /></div></div>

Sinergi Membangun Negeri, TMMD ke-127 Resmi Dibuka di Tanah Datar

Realitakini.com TANAH DATAR Semangat gotong royong kembali membara di Luhak Nan Tuo. Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) k...

Bupati Asahan Terima Audiensi MUI Kabupaten Asahan

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnzmBCOD44XlwPpX_dNjQMnyE7gtC7qJ30sFHpmby3XxU-5ynFzM2ongyJJ6B9kf5lHqAyry3EBW0BXcBKNpypvEsVbtXRqJsDbrfbBp5XK2iPoNxR-i21sYB_ilzXy5LAtVT1CDCuH7ECgQpfc5_ctXplNLXSJNGsWbIh4LigtU8EOwyN5g0xH8nnOnw/s500/%20ASU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnzmBCOD44XlwPpX_dNjQMnyE7gtC7qJ30sFHpmby3XxU-5ynFzM2ongyJJ6B9kf5lHqAyry3EBW0BXcBKNpypvEsVbtXRqJsDbrfbBp5XK2iPoNxR-i21sYB_ilzXy5LAtVT1CDCuH7ECgQpfc5_ctXplNLXSJNGsWbIh4LigtU8EOwyN5g0xH8nnOnw/w640-h384-rw/%20ASU.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Asahan </span></b><div><div style="text-align: justify;">Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat koordinasi dengan unsur keagamaan guna menjaga ketertiban sosial dan kekhusyukan ibadah di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan menerima audiensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Asahan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Asahan, Selasa (10/02/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Asahan, Salman Abdullah Tanjung, M.A., be rsama jajaran pengurus MUI dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan. Dalam per temuan tersebut, MUI menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Asahan serta komitmen untuk terus bersinergi dalam pembinaan umat dan menjaga kondusivitas kehidupan sosial dan keagamaan, khususnya menjelang pelaksanaan ibadah Ramadhan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dialog yang berlangsung, MUI Kabupaten Asahan menyampaikan rencana penerbitan edaran bersama menyambut Bulan Suci Ramadhan. Edaran tersebut memuat imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kualitas ibadah puasa dengan penuh hikmah, menghindari aktivitas yang tidak bermanfaat, serta mendorong pembatasan kegiatan hiburan yang berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah selama bulan suci.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menindaklanjuti hasil audiensi tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampai kan apresiasi atas peran strategis MUI dalam membina umat dan menjaga harmoni sosial di daerah. Pe merintah Kabupaten Asahan selanjutnya menjadwalkan rapat himbauan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M yang akan dilaksanakan pada Rabu, 11 Februari 2026, bertempat di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, dengan melibatkan unsur Forkopimda, FKUB, Imtag Asahan, organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait, guna menyatukan langkah dan kebijakan dalam menciptakan suasana Ramadhan yang aman, tertib, dan religius.(RAH)</div></div>

Bupati Asahan Terima Audiensi MUI Kabupaten Asahan

Realitakini.com-Asahan Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat koordinasi ...

Konferensi Wilayah XVI HIMMAH Sumut Digelar Di Asahan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL3ITu77R-qNRp0_XJpbKZ60fxE_mgpsf9_yAyeTST-gwECEShUr4_6U_xjeBMJeCnw-2kILs0SwXbmTPCkJejOm9cN-CI9ETp1VLf66M0ZAuKq8PzPgPu-za_yrlE6ZI8Sd2gKeGIxGVxfjN1JjWsWmOM7XMGgbpHxOgVuMEJBO_Kv4-iN1Z9BcZEiWM/s500/asu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL3ITu77R-qNRp0_XJpbKZ60fxE_mgpsf9_yAyeTST-gwECEShUr4_6U_xjeBMJeCnw-2kILs0SwXbmTPCkJejOm9cN-CI9ETp1VLf66M0ZAuKq8PzPgPu-za_yrlE6ZI8Sd2gKeGIxGVxfjN1JjWsWmOM7XMGgbpHxOgVuMEJBO_Kv4-iN1Z9BcZEiWM/w640-h384-rw/asu.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Asahan </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XVI Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Provinsi Sumatera Utara digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (10/02/2026). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan yang mengusung tema “Optimalisasi dan Regenerasi Kepemimpinan HIMMAH yang Progresif Menyongsong Indonesia Emas 2045” ini dihadiri oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan, pengurus Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah HIMMAH, serta tamu undangan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua PW HIMMAH Sumut periode 2023–2025, Kamaruddin Nazuli Siregar, dalam sambutannya me nyampaikan terima kasih kepada seluruh kader dan pengurus atas kebersamaan dan dukungan selama masa kepemimpinannya. Pada kesempatan tersebut, ia secara resmi menyampaikan berakhirnya masa jabatan Ketua PW HIMMAH Sumut sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan organisasi. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab kolektif dan berharap kepengurusan se lanjutnya mampu membawa HIMMAH Sumut menjadi organisasi yang lebih maju dan berdaya saing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Konferwil XVI HIMMAH Sumut di Kabupaten Asahan. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta menekankan pentingnya menjaga persatuan dan soliditas organisasi. Bupati juga menyatakan dukungannya terhadap peran HIMMAH dalam mencetak kader-kader pemimpin muda yang berakhlakul karimah serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Rajak Nasution, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Konferensi Wilayah XVI HIMMAH Sumut. Ia menegaskan bahwa Konferwil merupa kan forum strategis dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan HIMMAH ke depan. Ia berharap kepemimpinan yang terpilih nantinya mampu menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah, serta membawa HIMMAH Sumut berperan aktif dan konstruktif dalam pembangunan bangsa. Ketua Umum PP HIMMAH secara resmi membuka Konferensi Wilayah XVI HIMMAH Sumut.(RAH)</div></div>

Konferensi Wilayah XVI HIMMAH Sumut Digelar Di Asahan

Realitakini.com-Asahan Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XVI Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Provinsi Sumatera Utara digelar di Au...

Bupati Pasaman Tekankan Disiplin ASN, Absen Saja Tidak Cukup

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgugKO7C_2ItmDOFvPHw9fESRmzc55zg8M5MkZxnps-rRn5ssZWpPj2spFKr7HbLraRvGNFS9a1zMyBglmFCiXkPe9fjOntYmLFTQ8m076kF0JrlrXr8o2ywN9OrhJI1LpfolF5GP-Hk_deKbqz7S2jvFHMMJHtJ4IKgxvhpIAxakTuLDltPVCiT52xEv7f/s1280/IMG-20260209-WA0055.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="385" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgugKO7C_2ItmDOFvPHw9fESRmzc55zg8M5MkZxnps-rRn5ssZWpPj2spFKr7HbLraRvGNFS9a1zMyBglmFCiXkPe9fjOntYmLFTQ8m076kF0JrlrXr8o2ywN9OrhJI1LpfolF5GP-Hk_deKbqz7S2jvFHMMJHtJ4IKgxvhpIAxakTuLDltPVCiT52xEv7f/w640-h385-rw/IMG-20260209-WA0055.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-- Pasaman <span style="font-size: large;"> </span></div><div style="text-align: justify;">Bupati Pasaman Welly Suhery menyoroti serius tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan coffee morning bersama seluruh camat dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Pasaman di Balerong Anak Nagari, Senin (9/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Bupati Pasaman Parulian dan Sekretaris Daerah Yudesri tersebut menjadi forum evaluasi kinerja aparatur pemerintah daerah, khususnya terkait kehadiran dan disiplin kerja ASN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Bupati Welly menegaskan masih ditemukannya ASN yang kerap datang terlambat bahkan tidak masuk kerja pada jam dinas. Ia menekankan bahwa ASN tidak boleh hanya hadir untuk melakukan absensi, tetapi harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“ASN jangan hanya datang lalu absen. Mereka harus bekerja dengan sepenuh hati untuk pemerintahan dan masyarakat. Masih ada yang sering terlambat dan tidak masuk kerja,” tegas Welly.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menginstruksikan seluruh kepala OPD agar memperketat pengawasan disiplin pegawai di unit kerja masing-masing. Menurutnya, kedisiplinan harus ditegakkan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan hingga unit pelayanan paling bawah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dari puskesmas sampai ke polindes, kehadiran harus dipantau. Kedisiplinan itu penting dan harus dimulai dari pimpinan,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Bupati Pasaman Parulian menyatakan bahwa kedisiplinan ASN merupakan bagian dari semangat Pasaman Bangkit. Ia menilai kebangkitan daerah tidak akan terwujud jika aparatur masih bekerja setengah hati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pasaman Bangkit berarti ASN juga harus bangkit, bekerja serius, dan menunjukkan perubahan nyata dalam kinerja,” katanya. Ia meminta kepala OPD dan camat aktif membina jajarannya agar disiplin menjadi budaya kerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Yudesri mengungkapkan bahwa hasil evaluasi internal masih menunjukkan adanya ASN yang sering tidak hadir tanpa keterangan jelas. Hal tersebut akan menjadi catatan penting dalam penilaian kinerja pegawai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Atasan wajib melakukan pengecekan berkala dan evaluasi terhadap ASN yang malas dan sering tidak masuk kerja. Penilaian harus objektif,” tegas Yudesri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengingatkan pimpinan agar tidak bersikap sewenang-wenang dalam menilai bawahan serta menekankan pentingnya teguran langsung terhadap pelanggaran disiplin agar tidak menumpuk dan berujung pada sanksi berat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala BKPSDM Pasaman Deswin menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sistem absensi berbasis aplikasi bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat pengawasan dan penegakan disiplin ASN. (Nurman)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Bupati Pasaman Tekankan Disiplin ASN, Absen Saja Tidak Cukup

Realitakini.com-- Pasaman Bupati Pasaman Welly Suhery menyoroti serius tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Peme...

Warga Babadan Terancam Kikisan Sungai Lekso, Warga Babatan Blitar Mengadu Ke Komisi IIl DPRDKabupaten Blitar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia8Pz9UKmKdXygDbPSdAqFt3chWHj20fZKximTANDimpuclSi0JknaHMykPPXeTQfR0LF7mXFijHkEimHTtcAyJHLRXePys_SXJBUE_Pzv_iIBnJhFpvOH1iz5TkTs2kq8Q1LpOM6doaM6ZSEHDxVD87wjnNbsDesB_IJDqAMcbuvJN8bEsH0IYipIHxc/s500/An.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia8Pz9UKmKdXygDbPSdAqFt3chWHj20fZKximTANDimpuclSi0JknaHMykPPXeTQfR0LF7mXFijHkEimHTtcAyJHLRXePys_SXJBUE_Pzv_iIBnJhFpvOH1iz5TkTs2kq8Q1LpOM6doaM6ZSEHDxVD87wjnNbsDesB_IJDqAMcbuvJN8bEsH0IYipIHxc/w640-h384-rw/An.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar </span></b></div><div style="text-align: justify;">Kondisi Sungai Lekso yang terus mengikis bantaran sungai di wilayah Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, membuat warga setempat merasa waswas. Puluhan rumah dilaporkan berada dalam zona rawan longsor akibat perubahan alur sungai yang semakin mendekati permukiman. Blitar selasa (10/02/2026)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perwakilan warga Babadan, Mustofa (45), menyampaikan bahwa kondisi tersebut sudah sangat meng khawatirkan dan mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Sungai Lekso sebenarnya sangat bermanfaat, tapi sekarang alirannya justru mengancam karena terjadi pengikisan yang bisa membahayakan rumah dan jiwa warga,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mustofa, usulan normalisasi sungai sudah disampaikan sejak beberapa tahun lalu. Namun karena kewenangannya berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), proses penanganan membutuh kan koordinasi lintas instansi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, aspirasi warga sudah disampaikan melalui dewan, dan OPD terkait juga hadir. Semua sepakat bahwa ini kondisi darurat dan perlu segera ditangani. Hari ini lokasi juga langsung ditinjau,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyebut, dampak pengikisan sangat terasa, terutama bagi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dari hulu hingga hilir. Baik rumah di lahan petok maupun yang sudah bersertifikat, semuanya tetap terancam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sekarang jarak sungai dengan rumah warga sudah sangat dekat, bahkan ada yang sudah masuk halam an. Arusnya deras, bukan hanya meluap, tapi mengikis tanah sampai longsor. Di atas bantaran itu sudah banyak rumah,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan pengamatan warga, pengikisan tebing sungai diperkirakan sudah mencapai sekitar 150 hingga hampir 200 meter dari posisi alur semula. Wilayah terdampak meliputi beberapa kelurahan, seperti Babadan, Beru, Tanggul, hingga ke arah selatan. Namun yang paling rawan saat ini berada di Kelurahan Babadan, dengan sekitar 50 kepala keluarga berada di zona ancaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, pihak BBWS menyatakan akan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat. Ariyanto selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) OP Japanan 2 BBWS, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan langsung turun ke lokasi bersama instansi terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kemarin kami sudah menyampaikan surat, dan hari ini kami bersama BBWS dan Dinas PU meninjau langsung lokasi yang dikeluhkan masyarakat.Mudah-mudahan ke depan ada tindak lanjut agar masyarakat bisa tenang,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Ariyanto, normalisasi sungai akan difokuskan pada pengembalian alur sungai seperti semula, serta pembangunan tanggul untuk melindungi permukiman warga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Prinsipnya normalisasi ini untuk mengembalikan alur sungai seperti semula dan membuat tanggul,agar masyarakat merasa aman. Untuk teknisnya, kita lihat dulu kondisi lapangan,” katanya. Terkait penyebab kerusakan, Ariyanto menilai faktor alam menjadi salah satu penyebab utama, meng ingat cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sungai itu sifatnya hidup, alirannya bisa berubah mengikuti kondisi. Apalagi belakangan ini cuaca cukup ekstrem, sehingga banyak kejadian banjir,” jelasnya.Ia juga menegaskan bahwa secara kewenang an, beberapa anak sungai berada dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta. Namun jika diperlukan, BBWS siap mengambil alih penanganan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya peninjauan langsung dari BBWS dan instansi terkait, warga berharap normalisasiSungai Lekso dapat segera direalisasikan sebelum kondisi semakin parah dan menimbulkan korban. (*)</div>

Warga Babadan Terancam Kikisan Sungai Lekso, Warga Babatan Blitar Mengadu Ke Komisi IIl DPRDKabupaten Blitar

Realitakini.com-Blitar Kondisi Sungai Lekso yang terus mengikis bantaran sungai di wilayah Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten B...

Walikota Solok Terbitkan Edaran Pekan Posyandu 2026, Targetkan Cakupan 95 Persen

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyjCC4JQGks6-xyil3bwfwcHXWzvxFxgAeeRnu0AwB9xlU3LDQ_HJtwfCS-n-ZWLpvDhrChd4G8KHPdmba0f7Qi6fG6DeHyWO29l5g1oCLT-xP84AWQNx6j2cD_ikNgGpFfppiaTO_PFHh_Kk900m8I48SJOiPHCEe7259s6O9huAwGKShoRPDirzUyLE/s500/%20Bau.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyjCC4JQGks6-xyil3bwfwcHXWzvxFxgAeeRnu0AwB9xlU3LDQ_HJtwfCS-n-ZWLpvDhrChd4G8KHPdmba0f7Qi6fG6DeHyWO29l5g1oCLT-xP84AWQNx6j2cD_ikNgGpFfppiaTO_PFHh_Kk900m8I48SJOiPHCEe7259s6O9huAwGKShoRPDirzUyLE/w640-h384-rw/%20Bau.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Kota  Solok </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Walikota Solok menerbitkan Edaran Nomor 442/219/DKES/II-2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang pelaksanaan Pekan Posyandu Bidang Kesehat an tahun 2026.Kegiatan ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Barat (Sumbar) pada 9 hingga 14 Februari 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan pers, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa, nagari, dan kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Posyandu juga menjadi bagian penting dalam upaya akselerasi Transformasi Layanan Primer sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disebutkan, bulan Februari dan Agustus merupakan periode penimbangan massal, pemberian vitamin A, dan obat cacing bagi bayi dan balita yang dilaksanakan setiap tahun. Pekan Posyandu ini akan me layani seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak sekolah, remaja, usia reproduktif, hingga lansia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kota Solok menargetkan cakupan pelaksanaan Pekan Posyandu mencapai 95 persen dari sasaran yang telah ditetapkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam keterangan pers tersebut juga dijelaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya penting untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat berbagai penyakit, seperti TBC, hepatitis, difteri, pertusis, tetanus, diare, radang paru, campak, dan rubella. Hingga Desember 2025, cakupan imunisasi di Kota Solok tercatat masih sekitar 25 persen, sehingga diperlukan upaya percepatan untuk mencapai target tahun 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Walikota Solok menginstruksikan camat dan lurah agar melibatkan RT/RW, ninik mamak, bundo kanduang, serta tokoh masyarakat untuk mengimbau dan memastikan masyarakat mengunjungi posyandu di wilayah masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Solok diminta memasti kan seluruh siswa mendatangi posyandu serta memiliki sertifikat atau catatan imunisasi lengkap yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seluruh kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direktur BUMN/BUMD, serta perbankan juga diminta memastikan pegawai beserta keluarganya mengikuti pemeriksaan kesehatan di posyandu. Bahkan, pe laksanaan pemeriksaan kesehatan di posyandu akan dikaitkan dengan pemberian berbagai layanan pemerintah, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, dan layanan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Khusus bagi pegawai yang memiliki anak usia 0 hingga 5 tahun, pemerintah mengimbau agar memasti kan anaknya mendapatkan imunisasi lengkap melalui fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, maupun fasilitas kesehatan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Be rencana (DPMDPPKB) bertanggung jawab menggerakkan kader untuk lebih aktif membawa sasaran ke posyandu. Sedangkan Dinas Kesehatan bertugas memastikan pelayanan berjalan optimal serta ketersediaan bahan medis habis pakai untuk pemeriksaan kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kota Solok berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam Pekan Posyandu 2026 guna meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan pers Kadis Kominfo Kota Solok, Nurzal Gustim, SSTP, MSi, kegiatan ini men jadi langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (Sy)</div></div>

Walikota Solok Terbitkan Edaran Pekan Posyandu 2026, Targetkan Cakupan 95 Persen

Realitakini.com- Kota Solok Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Walikota Solok menerbitkan Edaran Nomor 442/219/DKES/I...

Kuli Tinta Melangkah ke HPN-2026 Banten, Empati Kepala Daerah di Sumbar Absen

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ9bTX4eh02g4rOA7bVHuFLEQVSImVqM0lP_10UCBv3n9BMmomENk5XyN1eGhIQl_rOVbVlmxDLLYQRQnIy57Pb_heVHr1rQ7R_EIMLaOA5y6YWEP7fE9WiAtmAbxWAD3xPtCbELg-7y8OrXrOi0dCXUwMPUnVgNJRPANviYkd7Xgwcmf9aKArgSYxHTb/s1280/IMG-20260209-WA0003.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ9bTX4eh02g4rOA7bVHuFLEQVSImVqM0lP_10UCBv3n9BMmomENk5XyN1eGhIQl_rOVbVlmxDLLYQRQnIy57Pb_heVHr1rQ7R_EIMLaOA5y6YWEP7fE9WiAtmAbxWAD3xPtCbELg-7y8OrXrOi0dCXUwMPUnVgNJRPANviYkd7Xgwcmf9aKArgSYxHTb/w640-h390-rw/IMG-20260209-WA0003.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="color: red;">Oleh. Andarizal, Ketua Umum DPP-KJI</span></b></div><div><b>Realitakini. Com  SERANG</b> </div><div><div style="text-align: justify;">-Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi seluruh insan pers di Indonesia. Namun, bagi delegasi jurnalis asal Sumatera Barat, perjalanan tahun ini terasa lebih dingin, bukan karena pendingin ruangan bus atau angin laut di Selat Sunda, melainkan karena dinginnya hati para pemimpin daerah di Ranah Minang.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Di tengah keriuhan persiapan keberangkatan, kita dipaksa menyaksikan sebuah potret ironi yang telanjang, para kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Walikota tampak kompak mengenakan "rompi antipati" terhadap kuli tinta.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat di Sumatera Barat adalah konsumen setia dari jasa publikasi. Mereka gemar bersolek di depan kamera jurnalis, haus akan headline yang memuji kinerja birokrasi, dan sangat reaktif jika pena pers mulai menyoroti borok kebijakan. Pers dianggap mitra strategis saat mereka butuh panggung, namun mendadak menjadi "orang asing" saat momentum HPN tiba.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketidakhadiran fasilitasi dan absennya rasa empati dalam mendukung keberangkatan insan pers ke Banten bukan sekadar masalah anggaran. Ini adalah masalah mentalitas penguasa. Mereka fasih berpidato tentang pers sebagai pilar keempat demokrasi, namun di balik meja kekuasaan, mereka memperlakukan jurnalis layaknya pelengkap penderita yang hanya dibutuhkan saat musim pencitraan atau syahwat politik menjelang pilkada.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Sangat memuakkan melihat kenyataan bahwa daerah yang melahirkan raksasa pers seperti Adinegoro dan Rohana Kudus, kini dipimpin oleh orang-orang yang picik dalam menghargai profesi wartawan. Keengganan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan moral maupun fasilitasi nyata adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah intelektualitas Sumatera Barat itu sendiri.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah para pemimpin ini lupa, bahwa tanpa ketukan tuts kibor dan goresan pena kuli tinta, prestasi-prestasi yang mereka banggakan itu hanyalah sunyi yang tak terdengar? Atau barangkali, mereka memang sengaja membiarkan pers berjalan terseok-seok agar fungsi kontrol sosial melemah?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu ditegaskan, kegelisahan insan pers hari ini bukan karena haus akan bantuan materi, melainkan tuntutan akan martabat. Kehadiran delegasi Sumbar di HPN 2026 adalah untuk membawa nama daerah di kancah nasional. Namun, ketika pemerintah daerah memilih untuk menutup mata dan mengunci rapat pintu empati, mereka sebenarnya sedang mengirimkan pesan perang terhadap transparansi.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Jangan salahkan pers jika ke depan, tinta yang digoreskan akan terasa lebih pahit. Sebab, hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai, bukan saling memanfaatkan. Jika untuk urusan HPN saja para kepala daerah ini "kikir" empati, maka publik patut bertanya: untuk siapa sebenarnya mereka bekerja?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Biarlah kuli tinta melangkah ke Banten dengan peluh sendiri. Namun ingatlah, setiap tetes keringat itu akan berubah menjadi catatan kritis yang tak akan lekang oleh waktu. Para pemimpin yang abai terhadap pers adalah mereka yang sedang menggali lubang isolasi bagi dirinya sendiri.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Mari kita bedah lebih dalam. Di saat para pejabat daerah di Sumatera Barat begitu cekatan meneken Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk rombongan birokrasi yang gemuk, seringkali dengan dalih "studi banding" yang hasilnya menguap begitu saja, mengapa untuk urusan HPN mereka mendadak menjadi akuntan yang paling pelit?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ada ketidakadilan yang telanjang dalam tata kelola anggaran. Uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah mengalir deras untuk menyewa baliho raksasa berisi wajah-wajah tersenyum para kepala daerah, namun mendadak "kering kerontang" saat diminta mendukung penguatan kapasitas pers. Ini bukan lagi soal efisiensi anggaran, melainkan soal skala prioritas yang cacat. Mereka lebih memilih membiayai kemewahan seremonial kantor daripada menjaga nyala api demokrasi yang dirawat oleh para jurnalis.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Absennya empati ini mengirimkan sinyal bahaya, apakah kepala daerah di Sumatera Barat hanya menginginkan pers yang "manis"? Pers yang hanya duduk manis menerima siaran pers humas, mencatat pidato tanpa bertanya, dan memuja-muji kebijakan tanpa kritik?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika pengabaian ini adalah bentuk hukuman atas kritisnya pers Sumbar selama ini, maka para penguasa tersebut sedang melakukan kesalahan sejarah. Pers yang sehat tidak lahir dari belas kasihan pemerintah, namun pemerintah yang sehat mutlak membutuhkan pers yang dihargai. Dengan membiarkan insan pers melangkah ke Banten tanpa dukungan moril dan fasilitasi yang layak, pemerintah daerah sebenarnya sedang memutus jembatan komunikasi dengan rakyatnya sendiri.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketika delegasi dari provinsi lain di Indonesia hadir di Serang dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah mereka, sebagai bentuk kebanggaan atas eksistensi media lokal, kontingen Sumatera Barat justru membawa beban luka dari rumah sendiri. Di Serang, para kuli tinta mungkin akan tetap berkarya, namun mereka membawa catatan hitam, bahwa di Ranah Minang, kepedulian pemimpinnya telah "mati suri".</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Kita ingatkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Sumatera Barat. Jabatan Anda dibatasi oleh periode, namun goresan sejarah yang ditulis oleh pers akan bertahan melampaui masa jabatan Anda. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Anda adalah generasi pemimpin yang gagal memahami arti penting kemitraan, pemimpin yang fasih berjanji namun kikir dalam empati.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">HPN 2026 di Banten akan usai, namun luka atas pengabaian ini tidak akan cepat mengering. Jika narasi "sinergi" dan "kolaborasi" hanya menjadi jargon kosong di atas kertas sambutan, maka jangan salahkan jika ke depan, pers Sumatera Barat akan berdiri dengan jarak yang lebih tegas.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Bukan untuk bermusuhan, tapi untuk menunjukkan bahwa martabat jurnalis tidak bisa dibeli dengan recehan janji, dan tidak akan mati hanya karena ditinggalkan oleh para pemimpin yang mabuk akan kuasa namun buta terhadap nurani.</div><div><br /></div><div>Penutup:</div><div><span style="text-align: justify;"> "Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani dikritik saat salah dan tetap menghargai saat disapa oleh pena pers. Pemimpin yang buruk adalah mereka yang butuh sorotan kamera, namun mematikan lampu saat pers membutuhkan dukungan.".(**) </span></div><div><br /></div></div><div><div><br /></div></div>

Kuli Tinta Melangkah ke HPN-2026 Banten, Empati Kepala Daerah di Sumbar Absen

Oleh. Andarizal, Ketua Umum DPP-KJI Realitakini. Com SERANG -Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, seharusnya menjadi panggung...

Gugatan Kubu Murjoko Gugur Di PTUN Jakarta, Legalitas PSHT Di Bawah Kepempimpinan Taufiq Tak Terbanatahkan

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUscf7Z0kNcUrMdIfK0qD_rI-wgrPysnp9aOrsgLJPA5JsQ3SmQwrdWrX97GBASw1FHPQaJAmhuHEX8BO7NtTZS8iQcwOh6lYgY2wrep7AD_zXxJO3VKLXT4zrQjPKo5_waAHflSKWb53xt4hKmh6v44Ujy1HxVy04kM4OM7cu9lZln0VEXffHYBg9FPg/s500/berse.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUscf7Z0kNcUrMdIfK0qD_rI-wgrPysnp9aOrsgLJPA5JsQ3SmQwrdWrX97GBASw1FHPQaJAmhuHEX8BO7NtTZS8iQcwOh6lYgY2wrep7AD_zXxJO3VKLXT4zrQjPKo5_waAHflSKWb53xt4hKmh6v44Ujy1HxVy04kM4OM7cu9lZln0VEXffHYBg9FPg/w640-h384-rw/berse.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b><div style="text-align: justify;">Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara tegas menyatakan gugatan kubu Murjoko terhadap badan hukum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 321/G/2025/PTUN.JKT dan tercatat resmi dalam sistem e-Court pada agenda putusan hari ini.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam amar putusannya, majelis hakim menerima eksepsi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta PSHT terkait kompetensi absolut. Artinya, sejak awal gugatan tersebut dinilai salah alamat dan tidak berada dalam kewenangan PTUN untuk diperiksa dan diadili.Blitar senin (09/02/2026)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, dalam pokok perkara, majelis hakim menyatakan secara eksplisit bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO). Putusan ini sekaligus menutup ruang klaim hukum kubu Murjoko melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Putusan PTUN Jakarta tersebut menjadi penegasan hukum yang terang dan final bahwa upaya menggugat badan hukum PSHT di bawah kepemimpinan Taufiq tidak memiliki dasar kewenangan absolut. Dengan demikian, legalitas dan keabsahan badan hukum PSHT tetap sah, utuh, dan tidak terganggu secara hukum.</div><div style="text-align: justify;">Salinan resmi putusan dijadwalkan akan diambil langsung oleh perwakilan tim di PTUN Jakarta guna melengkapi administrasi hukum organisasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Putusan ini disambut dengan rasa syukur dan keteguhan sikap oleh jajaran PSHT. Mereka menilai hasil tersebut sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus koreksi tegas terhadap upaya-upaya yang berpotensi menyesatkan publik dan memecah persaudaraan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, pengadilan telah memberikan kejelasan. PSHT secara hukum berdiri sah dan tidak dapat diganggu gugat. Sudah seharusnya semua pihak menghormati putusan pengadilan dan berhenti mencipta kan kegaduhan,” tegas perwakilan PSHT.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan berakhirnya perkara ini, PSHT menegaskano komitmennya untuk terus menjaga marwah organisasi , menguatkan persaudaraan, serta mengajak seluruh elemen untuk kembali pada semangat persatuan dan pembinaan ajaran luhur. PSHT sah secara hukum. Gugatan gugur. Persaudaraan harus dijaga. (*)</div></div>

Gugatan Kubu Murjoko Gugur Di PTUN Jakarta, Legalitas PSHT Di Bawah Kepempimpinan Taufiq Tak Terbanatahkan

Realitakini.com-Jakarta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara tegas menyatakan gugatan kubu Murjoko terhadap badan hukum Persa...

Pemkab Solok Matangkan Persiapan Goro, Wujudkan Gerakan Solok Bersih

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUx4RrxYK63-AgkrtKYBGty_FIDIxLoMeAeKpym21c5p3w3-bYefZy5LNhwN1RvnHbk5lVAopuv1XoMOywobPc-rLoWXzMCegburYBSA5n5n7IiZwZOhxojGgvnj99I4mHaURdXB8wHS7IYZKcZvyVfVWCuDH3pULuTgTBkb8tvECTwUEwJM4dA2Ghii4/s500/%20Ayam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUx4RrxYK63-AgkrtKYBGty_FIDIxLoMeAeKpym21c5p3w3-bYefZy5LNhwN1RvnHbk5lVAopuv1XoMOywobPc-rLoWXzMCegburYBSA5n5n7IiZwZOhxojGgvnj99I4mHaURdXB8wHS7IYZKcZvyVfVWCuDH3pULuTgTBkb8tvECTwUEwJM4dA2Ghii4/w640-h384-rw/%20Ayam.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Arosuka </span></b> <div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Persiapan Gotong Royong (Goro) dalam rangka me nyukses kan Gerakan Solok Bersih, bertempat di aula pertemuan Gedung C Setda, Senin (09/02/2026). </div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat ini menjadi langkah  penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mewakili Bupati Solok, rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, serta dihadiri oleh Asisten I Zaitul Ikhlas, Asisten II Jefrizal, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa Gerakan Solok Bersih bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh OPD, pemerintah kecamatan, hingga masyarakat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Gotong royong menjadi kunci utama dalam menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya ke bersihan lingkungan," ujar Sekda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, rapat ini membahas kesiapan teknis pelaksanaan goro, pembagian peran masing-masing OPD dan Kecamatan, serta penentuan titik-titik prioritas yang akan menjadi fokus kegiatan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Koordinasi lintas sektor sangat penting agar pelaksanaan Gerakan Solok Bersih berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat kita," imbuh Sekda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Sekda Medison juga mengingatkan agar seluruh Kepala OPD dan Camat, mampu menjadi motor penggerak di wilayah masing-masing, sehingga Gerakan Solok Bersih dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik dari sisi kebersihan lingkungan, kenyamanan, maupun peningkatan kualitas hidup.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui rapat persiapan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap Gerakan Solok Bersih dapat menjadi budaya bersama yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat citra daerah yang bersih, nyaman,danr amah lingkungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen menjadikan Gerakan Solok Bersih sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Kabupaten Solok yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan.</div></div></div>

Pemkab Solok Matangkan Persiapan Goro, Wujudkan Gerakan Solok Bersih

Realitakini.com-Arosuka Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Persiapan Gotong Royong (Goro) dalam rangka me nyukses kan Gerakan Sol...

Bupati Asahan Resmikan Gedung Baru RSU Permata Hati Kisaran

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTNc_-Va4rbk8N0vM3NalQJKEIqZ5xskPly77DEJgcXTEZDn6FWuhgaSlxZCPlnY7fCo2RG9fu3V1vKCNBM9fsTtAYSlIHZw5OaxUcdpwASKxv77YCFLm8xwOO0rCpqB6O381EQ33nejJNG7qCKvXmEKuaUVHOzrwA7bN8cgd6XBHsM-Fgyv8u0Tryqig/s500/%20LIM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTNc_-Va4rbk8N0vM3NalQJKEIqZ5xskPly77DEJgcXTEZDn6FWuhgaSlxZCPlnY7fCo2RG9fu3V1vKCNBM9fsTtAYSlIHZw5OaxUcdpwASKxv77YCFLm8xwOO0rCpqB6O381EQ33nejJNG7qCKvXmEKuaUVHOzrwA7bN8cgd6XBHsM-Fgyv8u0Tryqig/w640-h384-rw/%20LIM.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Asahan </span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui peng operasian gedung baru RSU Permata Hati Kisaran. Gedung baru ini dihadirkan sebagai upaya meningkat kan kapasitas layanan, kenyamanan pasien, serta kualitas sarana dan prasarana kesehatan guna menjawab kebutuhan pelayanan medis masyarakat Kabupaten Asahan yang terus berkembang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai bentuk dukungan tersebut,  Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, M.Si meresmikan gedung baru RSU Permata Hati Kisaran yang berlokasi di Jalan Ir. Juanda No. 21, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Senin (09/02/2026). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peresmian ini turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, SH, M.AP, Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, SKM, MM, perwakilan Dandim 0208/Asahan, jajaran OPD, Ketua dan Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemilik RSU Permata Hati Kisaran, Sabar Hati Br. Taringan, S.Keb., menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pengembangan fasilitas rumah sakit merupakan bagian dari komitmen manajemen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, adil, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan pasien.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati Asahan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi RSU Permata Hati Kisaran dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Asahan. Ia berharap dengan ber operasinya gedung baru ini, sinergi antara RSU Permata Hati Kisaran dan Pemerintah Kabupaten Asahan dapat terus ditingkatkan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan pita, dan pemotongan nasi tumpeng, yang dilanjutkan dengan peninjauan gedung baru rumah sakit tersebut.(RAH)</div></div>

Bupati Asahan Resmikan Gedung Baru RSU Permata Hati Kisaran

Realitakini.com-Asahan Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui peng operasian gedung baru ...

PWRI Asahan Gelar Pengajian Isra Mi’raj Dan Silaturahmi Sambut Ramadhan 1447 H

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTEQAsA2-4fAyyoByjVGHU-UvzNYn7qkI2TdetDSB4x4MIZndmVJwRdtNMOfzX9fB5u4gJoIS2BS9A34P8JhcaFo-1tHQBshaXGAtrW9DXYbFZR9creoQpsoWpfIquT2BZEyHUQ-o4ZFUBvPqV_SXV-h_b3mxDfU4iQe6YK-2G590D2ZqObPMJ4EbJ0nE/s500/Su.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTEQAsA2-4fAyyoByjVGHU-UvzNYn7qkI2TdetDSB4x4MIZndmVJwRdtNMOfzX9fB5u4gJoIS2BS9A34P8JhcaFo-1tHQBshaXGAtrW9DXYbFZR9creoQpsoWpfIquT2BZEyHUQ-o4ZFUBvPqV_SXV-h_b3mxDfU4iQe6YK-2G590D2ZqObPMJ4EbJ0nE/w640-h384-rw/Su.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Asahan </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Asahan menggelar pengajian Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan silaturahmi dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin (09/02/2026). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Asahan, jajaran OPD, Ketua dan Staf Ahli TP PKK Kabu paten Asahan, Sekretaris PWRI Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan, pengurus PWRI Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Umum PWRI Kabupaten Asahan, Ir. Muhardi Sarjan, M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin PWRI sebagai sarana mempererat silaturahmi serta me ningkatkan keimanan dan kebersamaan antaranggota menjelang bulan suci Ramadhan. Pada kesempatan itu juga disampaikan pengunduran diri Bupati Asahan dari jabatan Ketua Umum PWRI Kabupaten Asahan sehubungan dengan kesibukan beliau dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran dan kontribusi PWRI Kabupaten Asahan dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati me negaskan komitmennya untuk tetap mendukung PWRI meskipun tidak lagi menjabat sebagai ketua, serta berharap PWRI terus eksis dan memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ditutup dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz H. Salman Abdullah Tanjung, M.A., yang mengajak seluruh hadirin untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan Surat Keputusan Pengurus PWRI Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/PWRI-SU/I/2026 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Pengurus PWRI Kabupaten Asahan Masa Bakti 2023–2028.(RAH)</div></div>

PWRI Asahan Gelar Pengajian Isra Mi’raj Dan Silaturahmi Sambut Ramadhan 1447 H

Realitakini.com-Asahan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Asahan menggelar pengajian Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan...

Pimpin Apel Pagi, Wabup Sampaikan Ucapan Belasungkawa Atas Berpulangnya Bupati Solok Periode 2016-2021 H. Gusmal, Dt. Rajo Lelo

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR3gMltLS4MjforucwIubvoCmBD9Fe29TGBlMY-ptrpAIctnF06PBmDEUIjVbvjRNapA-s90RgGcNOPyVa-6bM5-ZhlOazSJC7vxJCkhbo7z2e-0SxWoMJGFwN6kddIGJd0liZKXWIMXrXHmxXUmqXx5Mch45Czb_9lsbgC3zgCXit533aSzs173rYTvk/s500/%20DEW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR3gMltLS4MjforucwIubvoCmBD9Fe29TGBlMY-ptrpAIctnF06PBmDEUIjVbvjRNapA-s90RgGcNOPyVa-6bM5-ZhlOazSJC7vxJCkhbo7z2e-0SxWoMJGFwN6kddIGJd0liZKXWIMXrXHmxXUmqXx5Mch45Czb_9lsbgC3zgCXit533aSzs173rYTvk/w640-h384-rw/%20DEW.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Arosuka  </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang diikuti  oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Pejabat Administrator dan Pengawas, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, Senin (09/02/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Wakil Bupati Solok H Candra S.H.I menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bupati Solok yang pernah menjabat dua kali periode 2005-2010 dan 2016-2021, Bapak H. Gusmal Dt. Rajo Lelo. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami bersama Bapak Bupati,  atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan seluruh jajaran, me nyampaikan belasungkawa atas berpulangnya salah satu tokoh kita, Bupati Solok dua periode sekaligus Ketua LKAAM kita, Bapak H. Gusmal Dt. Rajo Lelo. Marilah kita sama-sama mendoakan almarhum, Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah Beliau dan menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada kita semua, mari secara bersama-sama melayat ke rumah duka di Guguak,” ujar Wakil Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Wakil Bupati mengingatkan bahwa Bulan Suci Ramadhan akan segera tiba. Ia mengajak seluruh ASN untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik secara spiritual maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, agar bulan Ramadhan tahun ini dapat dijalani dengan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya persiapan pelaksanaan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Solok, sebagai momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ia juga turut meminta seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan membuat capaian-capaian kerja yang nyata, sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk melaksanakan seluruh arahan dan instruksi Presiden Republik Indonesia, yang membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh ASN secara bersama-sama dan berkelanjutan” ujar Wabup.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menutup arahannya, Wakil Bupati Solok menyampaikan permohonan maaf menjelang bulan suci- Ramadan. “Minal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran sebelum kita memasuki bulan Ramadan tahun ini,” tutupnya.( *RK)</div></div>

Pimpin Apel Pagi, Wabup Sampaikan Ucapan Belasungkawa Atas Berpulangnya Bupati Solok Periode 2016-2021 H. Gusmal, Dt. Rajo Lelo

Realitakini.com-Arosuka Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang diikuti o...

DPP GMNI Ingatkan Penghentian Bansos Harus Dijalankan secara Transparan dan Berkeadilan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMlE3lZj4fHdnaMp1tmVKK7WNtpRzW8aGz2Y18gRqk-bOI5bIQxQVlgRwb3MDynjkbLeshWzrRsewAFI0K3YQc1-4W2IDUJtWMdXVkAJ0MhOTma8ZmZ1YwxO0BG6hzksgHzUJViTVf-SCWnQh8O4py7fMO93_rDr3pCSLTcJlibUmljORDzdYx82xAbLj/s1221/IMG_20260208_172830.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1221" data-original-width="1080" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMlE3lZj4fHdnaMp1tmVKK7WNtpRzW8aGz2Y18gRqk-bOI5bIQxQVlgRwb3MDynjkbLeshWzrRsewAFI0K3YQc1-4W2IDUJtWMdXVkAJ0MhOTma8ZmZ1YwxO0BG6hzksgHzUJViTVf-SCWnQh8O4py7fMO93_rDr3pCSLTcJlibUmljORDzdYx82xAbLj/w640-h398-rw/IMG_20260208_172830.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dede Kurnia Esysa, S.Kom, Ketua Bidang Sosial DPP GMNI.</span></div>Realitakini.com-- Pasaman </div><div style="text-align: justify;">Ketua Bidang Sosial Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Dede Kurnia Esysa, S.Kom., menilai kebijakan pemerintah yang menghentikan bantuan sosial (Bansos) dan mengalihkannya ke skema bantuan modal usaha harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan berkeadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Dede, peralihan dari bantuan konsumtif ke pemberdayaan ekonomi produktif secara konsep patut diapresiasi. Negara, kata dia, memang tidak bisa selamanya bergantung pada Bansos jangka pendek. Namun, perubahan kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan realitas sosial dan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat penerima manfaat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemberdayaan tidak bisa hanya dimaknai sebagai penggantian Bansos dengan bantuan modal usaha. Tanpa pendampingan, pelatihan, dan ekosistem yang memadai, kebijakan ini berisiko memindahkan beban kesejahteraan dari negara ke individu,” ujar Dede, pada Realitakini.com Minggu (8/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, banyak keluarga yang dikeluarkan dari daftar penerima Bansos masih berada dalam kondisi rentan. Meski secara data tidak lagi masuk kategori miskin ekstrem, mereka tetap bergantung pada bantuan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dede juga mengingatkan bahwa pemberian modal usaha secara satu kali tidak menjamin keberhasilan ekonomi. Tanpa pendampingan berkelanjutan dan akses pasar yang jelas, bantuan modal berpotensi habis tanpa menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Kondisi tersebut justru dapat mendorong keluarga penerima jatuh ke situasi yang lebih sulit.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau usaha gagal, negara harus menjawab satu pertanyaan penting, apakah ada mekanisme perlindungan lanjutan, atau masyarakat dibiarkan menanggung risiko sendir," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Dede menyoroti pentingnya tata kelola data sebagai dasar kebijakan penghentian Bansos. Menurutnya, pemutakhiran data penerima bantuan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Data tidak boleh menjadi alat teknokratis yang memutus nasib rakyat tanpa ruang klarifikasi. Masyarakat berhak mengetahui alasan mereka dikeluarkan dari daftar Bansos serta mekanisme keberatan jika terjadi kekeliruan,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai, tanpa pengawasan publik dan pelibatan masyarakat sipil, kebijakan tersebut berpotensi salah sasaran dan menimbulkan ketidakadilan sosial baru. Negara, lanjutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi anggaran dan capaian statistik, tetapi juga pada dampak nyata bagi kehidupan rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski memiliki potensi positif untuk mendorong tumbuhnya usaha mikro dan memperkuat ekonomi lokal, Dede menekankan kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap dan terukur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Transformasi kebijakan sosial memang diperlukan, tetapi pemberdayaan sejati adalah memastikan rakyat aman dan berdaya setelah bantuan dihentikan, bukan sekadar mengganti skema bantuan,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dede Kurnia Esysa menambahkan, Bidang Sosial DPP GMNI mendorong pemerintah memperkuat pendampingan lapangan, membuka mekanisme evaluasi yang adil, serta memastikan kebijakan sosial tetap berpihak pada kelompok paling rentan. (Nurman).</div>

DPP GMNI Ingatkan Penghentian Bansos Harus Dijalankan secara Transparan dan Berkeadilan

Dede Kurnia Esysa, S.Kom, Ketua Bidang Sosial DPP GMNI. Realitakini.com-- Pasaman Ketua Bidang Sosial Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasisw...

Pesan Menkomdigi Di HPN : Kepercayaan Publik Tak Boleh Kalah Oleh Algoritma

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf5KtYM6Hj3wB17588jfAj0p5SN7qy2t8s_q_mByZnjV3ZwMos4-ZWkKXSiBoShvBQ5iFJ84OVzaCGPfZJvWJpWwPYN10FiilkJcOEfQUCqSGdErEUzOD_A01wOuFe2UkF4M_Z3NkbpTfKCfWmwq2fgxc4PFq13Lhw_7xueInStpy1RuK5bSLbdcPohyphenhyphenE/s500/%20AND.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf5KtYM6Hj3wB17588jfAj0p5SN7qy2t8s_q_mByZnjV3ZwMos4-ZWkKXSiBoShvBQ5iFJ84OVzaCGPfZJvWJpWwPYN10FiilkJcOEfQUCqSGdErEUzOD_A01wOuFe2UkF4M_Z3NkbpTfKCfWmwq2fgxc4PFq13Lhw_7xueInStpy1RuK5bSLbdcPohyphenhyphenE/w640-h384-rw/%20AND.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-</span></b>Serang, Banten</div><div><div style="text-align: justify;">Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Tran sformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Menkomdigi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menkomdigi menekankan bahwa di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. “Dalam gelombang tran sformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita.antara ain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya se bagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jur nalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Men komdigi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman Lebih lanjut, Meutya Hafid memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital melindungi anak daririsiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh ekosistem digital.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama, sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang konsisten tentang keselamat an online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, ter utama dalam isu anak dan kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis. Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten berbahaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memasti kan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi publik, mendorong tang gung jawab platform secara proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi data pribadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang ber daulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya. Sumber : Siaran Pers Kementerian Komdigi 8 Februari 2026 * RK)</div></div>

Pesan Menkomdigi Di HPN : Kepercayaan Publik Tak Boleh Kalah Oleh Algoritma

Realitakini.com- Serang, Banten Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemeri...

Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemkot Se-Sumatera Utara Canangkan Gerakan Indonesia ASRI

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2kwhB2Y20MBwXTUNOo8kKJldr_OEZZApw-UhOkgT5zgupjhqhNAtI_waYKszI6bWMklhju0IxO2c-PaoV2fmjdN7-c9sUT7gjXDzryD5Ai0Z6df_tQXYqKPl4NtYohUQT5AhJf5tUnsKoJ_h_6uVSzkVPRGGyGDbMhl8CZI3coF9Aftt68l9kpxby7xk/s500/%20PASe.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2kwhB2Y20MBwXTUNOo8kKJldr_OEZZApw-UhOkgT5zgupjhqhNAtI_waYKszI6bWMklhju0IxO2c-PaoV2fmjdN7-c9sUT7gjXDzryD5Ai0Z6df_tQXYqKPl4NtYohUQT5AhJf5tUnsKoJ_h_6uVSzkVPRGGyGDbMhl8CZI3coF9Aftt68l9kpxby7xk/w640-h384-rw/%20PASe.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Asahan</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara menggelar aksi bersih massal (korve) sekaligus pencanangan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI),Minggu 08/02/2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, B.Sc., bersama para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, dan dilaksanakan di kawasan Pantai Bebas Parapat sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun budaya bersih, sehat, dan tertata melalui kolaborasi lintas sektor yang melibat kan TNI/Polri, Forkopimda, komunitas, pelaku usaha, pelajar, serta masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aksi bersih massal tersebut dilakukan dengan membersihkan sampah di sepanjang jalan protokol, garis pantai, area publik, serta fasilitas umum di kawasan wisata Parapat. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan pelestarian ekosistem Danau Toba sebagai destinasi wisata strategis nasional dan internasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan bahwa kebersihan kawasan wisata merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara untuk menjadi pelopor pelaksanaan korve secara rutin di daerah masing-masing. Menurutnya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Ko ordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 terkait peluncuran Gerakan Indonesia ASRI sebagai gerakan nasional perubahan perilaku masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Asahan yang dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap Gerakan Indonesia ASRI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Ia menegaskan bahwa keberhasilan gerakan ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi aktif antara pe merintah daerah, masyarakat , dan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai simbol komitmen bersama, Pemprov Sumut menyerahkan peralatan kebersihan dan bibit buah kepada masyarakat, pelajar, serta unsur TNI/Polri, dengan harapan semangat menjaga kebersihan dapat berkelanjutan dan menjadi budaya di se luruh wilayah Sumatera Utara.(RAH)</div><br /></div>

Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemkot Se-Sumatera Utara Canangkan Gerakan Indonesia ASRI

Realitakini.com-Asahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara menggelar aksi bersih massal (...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama