Realita Kini: DPR RI

Kolaborasi Strategis DPD RI–IP3I Untuk Legislasi Yang Lebih Berkualitas

<div style="text-align: justify;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3yIKE5XsfvSQBNx_5XSowfJy2noSzjTPOc3NT6XMrKRWKI6gL3YWrE03zPW2FLKQOz-s7TSGz56b3RUBEApH4dFdLN5EFiQg0kwJReqIE2IlLmRE2pJqFN4CWJOC8GW2-5LqmqC4s3YnFt2OMN2r3w8KzJxe5BbhqpJThHcloFkftQJTsGVf4z3_43hw/s500/%20TER.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3yIKE5XsfvSQBNx_5XSowfJy2noSzjTPOc3NT6XMrKRWKI6gL3YWrE03zPW2FLKQOz-s7TSGz56b3RUBEApH4dFdLN5EFiQg0kwJReqIE2IlLmRE2pJqFN4CWJOC8GW2-5LqmqC4s3YnFt2OMN2r3w8KzJxe5BbhqpJThHcloFkftQJTsGVf4z3_43hw/w640-h384-rw/%20TER.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Kolaborasi Strategis DPD RI–IP3I Untuk Legislasi Yang Lebih Berkualitas( potoTheresia Oktavina )</span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;">)</span></b><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com- Jakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sekretariat Jenderal DPD RI dan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang legislasi dan perancangan peraturan per undang-undangan. Kegiatan yang diinisiasi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusper- jakum) Setjen DPD RI tersebut dirangkaikan dengan Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada 8–9 Juni 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa penguatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI di tengah dinamika hukum dan kebijakan publik yang semakin kompleks.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pelaksanaan mandat konstitusional DPD RI menuntut dukungan keahlian yang kuat, adaptif, dan pro fesional. Perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran penting untuk memastikan setiap regulasi memiliki landasan yang kokoh dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembang an zaman," ujarnya di Gedung DPD RI, pada senin (8/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Iqbal menambahkan, kerja sama dengan IP3I merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat kualitas SDM, memperluas jejaring keahlian, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung fungsi legislasi DPD RI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Oni Choiruddin, menilai kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam membangun kompetensi para perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen DPD RI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Penandatanganan MoU ini merupakan komitmen bersama untuk memperkuat kualitas SDM di bidang legislasi. Kami ingin memastikan para perancang memiliki kompetensi yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta daerah dalam proses pembentukan kebijakan," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Umum Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Cahyani Suryandari, men nyambut baik kerja sama tersebut sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas perancang an peraturan perundang-undangan di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Workshop yang digelar setelah penandatanganan MoU menghadirkan berbagai materi strategis, antara lain perkembangan Omnibus Law, Regulatory Impact Assessment (RIA), Cost-Benefit Analysis (CBA), pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta evaluasi penyusunan peraturan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini diikuti para Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Legislatif, Analis Pemantau an Peraturan Perundang-undangan Legislatif, dan Analis Kebijakan di lingkungan Setjen DPD RI dan Setjen DPR RI. Workshop juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas 27 perancang yang bertugas di kantor-kantor DPD RI di daerah untuk mendukung pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, pe nyusunan telaah hukum, naskah akademik RUU usul DPD RI, serta materi pengawasan undang-undang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui kerja sama strategis ini, Setjen DPD RI dan IP3I berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat fungsi legislasi DPD RI, serta berkontribusi pada pembangunan sistem hukum nasional yang lebih responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan daerah.(<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 14pt; text-align: left;">Saran Pers</span>- RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Kolaborasi Strategis DPD RI–IP3I Untuk Legislasi Yang Lebih Berkualitas

Kolaborasi Strategis DPD RI–IP3I Untuk Legislasi Yang Lebih Berkualitas( potoTheresia Oktavina ) ) Realitakini.com- Jakarta Sekretariat Jen...

Haji Uma Soroti Kesiapan Daerah Dan Keberlanjutan PPPK Dalam RDPU Komite I DPD RI

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8WHoRx5nf77NXBgBhRIlCTGLUcMOuTohQjwOvjqUqX3LhPeNGhP3p9zC0MVD_uFhHGQKdOqRDsReanVYWATYyaIP3lHW9tyYsthS6Mqp7EJatg7V6ZvQCqPoCnVM7d7pjJKPeGnxfahbSue5yCVvoq4XLVIIjaZpRrqjOXZ16W_hYCvfh4-hi20z1NdE/s500/%20Paga.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8WHoRx5nf77NXBgBhRIlCTGLUcMOuTohQjwOvjqUqX3LhPeNGhP3p9zC0MVD_uFhHGQKdOqRDsReanVYWATYyaIP3lHW9tyYsthS6Mqp7EJatg7V6ZvQCqPoCnVM7d7pjJKPeGnxfahbSue5yCVvoq4XLVIIjaZpRrqjOXZ16W_hYCvfh4-hi20z1NdE/w640-h384-rw/%20Paga.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ( poto Dokumen DPRD RI)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama sejumlah pakar administrasi publik, Selasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam rapat tersebut, Haji Uma menilai implementasi kebijakan ASN tidak dapat dilepaskan dari kemam puan keuangan daerah, terutama terkait belanja pegawai dan keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Haji Uma, di sejumlah daerah masih ditemukan persoalan pembayaran aparatur desa yang tidak dapat dilakukan secara penuh selama satu tahun anggaran akibat keterbatasan fiskal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kadang-kadang kepala desa dan perangkat desa tidak bisa menerima gaji secara penuh selama 12 bulan. Nominal gaji memang ditetapkan dalam aturan, tetapi kemampuan daerah untuk membayarnya secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian," kata Haji Uma.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyoroti nasib PPPK yang sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, banyak daerah masih menghadapi tantangan dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan PPPK, termasuk bagi tenaga yang telah lulus seleksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami melihat keberlanjutan PPPK ini sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Jika daerah tidak siap, maka pengangkatan maupun keberlangsungan PPPK akan menghadapi kendala," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Haji Uma mengingatkan bahwa banyak calon PPPK yang telah lama menunggu kepastian status kepegawaiannya, bahkan sebagian di antaranya telah mendekati usia pensiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan itu, Haji Uma juga meminta adanya evaluasi terhadap tata kelola kelembagaan kepeng awaian nasional. Ia menilai masih terdapat kendala koordinasi antara Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Banyak persoalan yang kami terima dari masyarakat tersendat karena prosesnya berada di dua lembaga berbeda. Perlu ada evaluasi agar pelayanan kepegawaian lebih efektif, cepat, dan terintegrasi," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Haji Uma berharap masukan yang berkembang dalam RDPU tersebut dapat menjadi bahan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU ASN sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat diterap kan secara efektif di seluruh daerah.(Siaran Pers - RK)</div></div>

Haji Uma Soroti Kesiapan Daerah Dan Keberlanjutan PPPK Dalam RDPU Komite I DPD RI

Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomo...

BULD DPD RI Temui Disharmonisasi Regulasi Dan Kewenangan Pusat-Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4_5Ph42Dvyqym760CFJ34aBZMW-Wba_zhyc13twlAzqWtW2XK5KHIKR0OBVhyTZjs3UxNzytPmfKPmEICS_Sk3O8xwlcyaZ5nts0jPTesQuMHkT1GFRwNE32cYb0JWx16GGQFDuwix8xaM2vuZ_FROP5qW2zxFZWSzLFQXm4V7FS7zKUDpEAJkfGLOBk/s500/%20HER.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4_5Ph42Dvyqym760CFJ34aBZMW-Wba_zhyc13twlAzqWtW2XK5KHIKR0OBVhyTZjs3UxNzytPmfKPmEICS_Sk3O8xwlcyaZ5nts0jPTesQuMHkT1GFRwNE32cYb0JWx16GGQFDuwix8xaM2vuZ_FROP5qW2zxFZWSzLFQXm4V7FS7zKUDpEAJkfGLOBk/w640-h384-rw/%20HER.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-small;">Usai Rapat Pleno Ke-1 BULD DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026  ( Poto Dokumen  DPD RI)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta</span></b><div><div style="text-align: justify;">Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, mulai dari disharmonisasi regulasi, ketimpangan distribusi guru, hingga belum optimalnya efektivitas anggaran pendidikan. Temuan tersebut mengemuka dalam Rapat Pleno Ke-1 BULD DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 yang membahas hasil pemantau an dan evaluasi Ranperda serta Perda terkait pendidikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat pleno tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil reses Anggota DPD RI, penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda), serta forum konsultasi publik di berbagai daerah. Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah persoalan tata kelola pendidikan yang terjadi hampir merata di berbagai wilayah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua I BULD DPD RI Marthin Billa yang memimpin rapat mengatakan temuan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinkronisasi regulasi pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“BULD DPD RI menemukan masih adanya persoalan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Marthin dalam Rapat Pleno Ke-1 BULD DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Temuan pertama yang menjadi perhatian BULD adalah masih terjadinya disharmonisasi regulasi dan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Perubah an kebijakan yang cepat di tingkat pusat dinilai kerap menyulitkan penyesuaian regulasi di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, menciptakan ketidakpastian implementasi kebijakan, serta mengurangi efektivitas layanan pendidikan. Karena itu, diperlukan pe nguatan harmonisasi regulasi dan penegasan kembali pembagian kewenangan pendidikan," tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain regulasi, BULD juga menyoroti ketimpangan distribusi guru dan tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hasil pemantauan menunjukkan tenaga pendidik masih terkonsentrasi di perkotaan, sementara daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan wilayah 3T mengalami kekurangan guru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"BULD turut mencatat persoalan formasi PPPK yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan sekolah. Di berbagai daerah juga masih ditemukan ketidakjelasan jenjang karier, keterbatasan mobilitas, serta ke senjangan kesejahteraan antara guru ASN, PPPK, dan honorer," jelas Marthin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Temuan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD yang dinilai belum sepenuhnya efektif meningkatkan mutu pendidikan. Sebagian besar anggaran masih ter serap untuk belanja pegawai dan belanja rutin sehingga ruang fiskal untuk peningkatan kualitas pembela jaran dan sarana pendidikan menjadi terbatas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain tiga temuan utama tersebut, BULD juga menemukan persoalan lain seperti ketimpangan akses pendidikan, tingginya beban administratif guru, belum optimalnya pendidikan inklusif, kesenjangan digital, serta tantangan keberlanjutan sekolah swasta. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sebagai tindak lanjut, BULD akan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas," tutupnya (.Ril. Rk).)</div></div>

BULD DPD RI Temui Disharmonisasi Regulasi Dan Kewenangan Pusat-Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Usai Rapat Pleno Ke-1 BULD DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 ( Poto Dokumen DPD RI) Realitakini.com-Jakarta Badan Urusan Legis...

Senator Agita Dorong Penguatan Peran BPSK Dalam Revisi UU Perlindungan Konsumen

<div style="text-align: justify;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkrVPGfihya-Tirsagb7_m0B_ibz22XKnDPL-JKq1PQzMSxMxYG2EuKxjxz7j-p97QSkQfV7OgHckKPTRNlqRpK0Ujaod-CR3UcxI8cyx7HhWPf7rIpPHBphiDkM_TVKiXHLuZkgMlsejsEVYYBAW7feJXrUY1FugmEYOWDraknv8xxiTx39M4hOKG60o/s500/%20KOS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkrVPGfihya-Tirsagb7_m0B_ibz22XKnDPL-JKq1PQzMSxMxYG2EuKxjxz7j-p97QSkQfV7OgHckKPTRNlqRpK0Ujaod-CR3UcxI8cyx7HhWPf7rIpPHBphiDkM_TVKiXHLuZkgMlsejsEVYYBAW7feJXrUY1FugmEYOWDraknv8xxiTx39M4hOKG60o/w640-h384-rw/%20KOS.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">Anggota Komite III DPD RI)Daerah Jabar Agita Nurfianti. Menekankan
Pentingnya Penguatan Peran Dan Eksistensi BPSK Di Daerah Dalam Rapat Kerja
Komite III DPD RI Dengan Kementerian (Poto Dokumen )</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p></o:p></span></span></p></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;">Realitakini.com- Jakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menekankan pentingnya penguatan peran dan eksistensi Badan Penyelesai an Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">Dalam Negeri RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang -Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Selasa (2/6), di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pembahasan revisi UU Perlindungan Konsumen, Agita menilai keberadaan BPSK memiliki fungsi strategis sebagai sarana penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di daerah. Namun demikian, ia menyoroti masih rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap lembaga tersebut, khususnya di Jawa Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Harapan saya BPSK di daerah-daerah bisa lebih menggaung karena keberadaannya di daerah itu cukup penting untuk menjadi tempat masyarakat menyelesaikan masalah-masalah konsumen yang berkaitan dengan pelaku usaha,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Agita, lemahnya tingkat awareness masyarakat terhadap BPSK berpotensi membuat masya rakat tidak mengetahui jalur penyelesaian sengketa yang tersedia ketika menghadapi persoalan konsumen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Karena di Jawa Barat sendiri BPSK ini kurang dikenal. Jadi mudah-mudahan dari sisi sosialisasinya atau yang lainnya bisa lebih dikenal lagi supaya masyarakat tahu keberadaannya,” lanjutnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agita berharap penyusunan revisi UU Perlindungan Konsumen dapat memperhatikan penguatan kelem bagaan BPSK, termasuk dukungan terhadap aspek sosialisasi, koordinasi, dan peningkatan akses masya rakat terhadap layanan perlindungan konsumen di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, perlindungan konsumen yang efektif memerlukan kehadiran lembaga penyelesaian seng keta yang tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga dikenal, mudah diakses, dan dipercaya masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan revisi regulasi yang tengah disusun, diharapkan sistem perlindungan konsumen di Indonesia semakin adaptif terhadap dinamika perdagangan dan mampu memberikan kepastian hukum serta per lindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus pada pertemuan tersebut, BPSK memiliki tugas utama untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Keanggotaan BPSK terdiri atas tiga unsur, yaitu pemerintah, konsumen (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/ LPKSM), dan pelaku usaha, berdasarkan Pasal 6 Permendag Nomor 6 Tahun 2017.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Akhmad, BPSK memiliki kedudukan sui generis dan bukan bagian dari struktur Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 209 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pihaknya melakukan sinergi dengan BPSK melalui koordinasi dan fasilitasi. Sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014, Kemendagri berwenang melakukan pembinaan administratif dan fasilitasi kelembagaan terhadap BPSK.(Agita Nurfianti, S.Psi)</div></div>

Senator Agita Dorong Penguatan Peran BPSK Dalam Revisi UU Perlindungan Konsumen

Anggota Komite III DPD RI)Daerah Jabar Agita Nurfianti. Menekankan Pentingnya Penguatan Peran Dan Eksistensi BPSK Di Daerah Dalam Rapat Kerj...

Jadi Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945, Ketua DPD RI Sultan Pancasila The Way of Life Bangsa Indonesia

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQy0YBkVqV5MCV71PUpsZR4OIPeoY1omUhm38u8TUncCDl5IVwMdgM_H8j5PML0RnldMdl3_DDNCJOgebjxv-4xwVT1chcovM0x0nVmYQwIbMjMKYVb1TuW6S8d8fMGLSqGRMraYuEkmV829rZ2AVeMOS1gxdT6Hj8NmWL2VTtjq1sFMIPLLEfgC_JSus/s500/%20Mami.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQy0YBkVqV5MCV71PUpsZR4OIPeoY1omUhm38u8TUncCDl5IVwMdgM_H8j5PML0RnldMdl3_DDNCJOgebjxv-4xwVT1chcovM0x0nVmYQwIbMjMKYVb1TuW6S8d8fMGLSqGRMraYuEkmV829rZ2AVeMOS1gxdT6Hj8NmWL2VTtjq1sFMIPLLEfgC_JSus/w640-h384-rw/%20Mami.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Jakarta </span></b><div style="text-align: justify;">Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mendorong Generasi Muda Indonesia untuk memahami dan mempedomani Pancasila sebagai way of life.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini disampaikan Sultan kepada awak media setelah dirinya menjadi Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada momen sejarah yang sakral itu, Sultan membacakan Teks Pembukaan UUD 1945 dengan penuh hikmah serta penuh penghayatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Nilai-nilai Pancasila adalah way of life bangsa yang tidak terbatas ruang dan waktu. Pancasila bukan sekedar falsafah atau asas negara Indonesia yang bhineka, namun juga sebagai basis utama dari setiap kebijakan sekaligus tujuan tunggal dalam kita bernegara," ujar Sultan kepada awak media.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Metodologis dan tujuan-tujuan Pancasila tersebut, menurut Sultan, kini sedang dijalankan oleh Peme rintah an Presiden Prabowo Subianto.Terutama dalam agenda mewujudkan keadilan sosial kepada se luruh rakyat Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang terkonsolidasi adalah salah satu indikator political will presiden mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi sesuai Pancasila dan UUD 1945," terangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, mantan aktivis KNPI itu juga menegaskan bahwa ajaran Pancasila sangat relevan dengan nilai -nilai universal modern, baik dari perspektif religius, sosial, ekonomi maupun teknologi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Oleh Karena itu, di tengah tantangan geopolitik dan krisis Iklim yang menyebabkan ketidakpastian global , Pancasila harus menjadi way of life bangsa Indonesia khususnya generasi muda," tutupnya. **</div>

Jadi Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945, Ketua DPD RI Sultan Pancasila The Way of Life Bangsa Indonesia

Realitakini.com- Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mendorong Generasi Muda Indonesia untuk memahami d...

DPD RI DIY Dorong Ketahanan Pangan Dan Penguatan Potensi Desa Di Kabupaten Bantul

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih00BTan_39oODBTIO9ldbD_8ezlqZnUkp8i1ixxRD-tQyXWJLWk1sq8XtNmF6vJbTbz075Z1TCjrrpazV4hhjVo9jbe8FlneMIAj1prLfV7oBG9MnZbB_5RB3DReDNsld8gMV6xUrsxD6JyHTpuPdJ8MbyPpRxsOUY5yr5RCOjOt5J7vmTntUSGIbyIc/s500/%20RI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih00BTan_39oODBTIO9ldbD_8ezlqZnUkp8i1ixxRD-tQyXWJLWk1sq8XtNmF6vJbTbz075Z1TCjrrpazV4hhjVo9jbe8FlneMIAj1prLfV7oBG9MnZbB_5RB3DReDNsld8gMV6xUrsxD6JyHTpuPdJ8MbyPpRxsOUY5yr5RCOjOt5J7vmTntUSGIbyIc/w640-h384-rw/%20RI.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Bantul </span></b><div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas melaksanakan kegiatan Sapa Aruh dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam kunjungan kerja di Kalurahan Terong, Dlingo, Bantul, Kamis (7/5/2026). </div><div style="text-align: justify;">Kegiatan dihadiri Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, jajaran OPD DIY dan Kabupaten Bantul, Forko pimcam Dlingo, Pemerintah Kalurahan Terong, kelompok tani, pelaku UMKM, Karang Taruna, ke lompok seni budaya, dan masyarakat setempat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, GKR Hemas menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat desa me lalui sektor pertanian dan ketahanan pangan. Menurutnya, masyarakat desa harus terus didorong agar mampu mandiri secara pangan dan ekonomi. Kemandirian pangan ini juga bisa mencegah stunting yang masih dihadapi oleh masyarakat setempat. GKR Hemas juga menyoroti potensi ketela dan produk UMKM lokal di wilayah Dlingo yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikelola dengan baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemberdayaan ekonomi masyarakat itu betul-betul harus diperhatikan dan ditingkatkan. Ketahanan pangan itu penting. Nek ibune iso nandur opo sing dipangan (kalau ibunya bisa menanam apa yang dimakan-red), masyarakat tidak tergantung kepada negara lagi. Tadi saya tanya sekarang potensinya apa, ternyata keripik singkong. Harus ada nilai ekonominya untuk dijual,” ujar GKR Hemas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung pembangunan desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul terus meningkatkan kualitas infrastruktur desa, termasuk peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten sepanjang kurang lebih 600 kilometer agar penanganannya dapat dilakukan lebih optimal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Di Bantul sejak empat tahun yang lalu kami menyediakan anggaran yang disebut P2BMP, Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan, di mana setiap padukuhan dialokasikan Rp50 juta,” jelas Abdul Halim Muslih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Lurah Terong Sugiyono menyampaikan sejumlah potensi sekaligus ke butuhan pengembangan wilayah Kalurahan Terong. Ia menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki ke kuatan di sektor pertanian, UMKM, hingga integrated farming yang dikembangkan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan penurunan angka stunting. Ia juga mengungkapkan bahwa kawasan integrated farming di Kalurahan Terong masih membutuhkan dukungan fasilitas penunjang agar dapat berkembang menjadi pusat edukasi, wisata, dan pemberdayaan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Potensi Kalurahan Terong dari segi geografis yaitu pertanian pangan seperti padi dan palawija ketela. Kemudian potensi UMKM berupa mebeler, anyaman bambu, dan integrated farming yang dikelola mas yarakat untuk pertanian, perikanan, peternakan, hidroponik, serta KWT. Kami mohon pengembangan lebih lanjut karena masih belum sempurna. Tujuan kami adalah untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan perekonomian warga,” ujar Sugiyono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi disampaikan mulai dari pengembangan sanggar budaya, pembangunan fasilitas pendukung kawasan Sendang Surosetiko, pengembangan kawasan olahraga dan wisata terpadu, hingga perbaikan infrastruktur jalan kabupaten.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi aspirasi tersebut, GKR Hemas menyatakan dukungannya terhadap pelestarian budaya dan pengembangan kawasan wisata berbasis potensi lokal. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap kebutuhan kelompok seni dan masyarakat, termasuk bantuan alat hadroh. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sendang ini perlu dilestarikan. Bantul masih kurang tempat rekreasi berbasis alam. Kalau ini punya nilai ekonomi dan membantu masyarakat, nanti saya coba usahakan,” ujar GKR Hemas menutup kegiatan di Kalurahan Terong. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain kegiatan dialog masyarakat, rangkaian reses di Kabupaten Bantul dilanjutkan dengan me ngunjungi kawasan Kampus Tani Patalan, Jetis, Bantul. Rangkaian acara dimulai dengan seremoni petik kelapa, dilanjutkan penandatanganan prasasti sebagai peresmian Yayasan Kampus Tani Desanomi, serta bincang santai sambil menikmati kelapa kopyor di tengah kebun bersama pengelola Kampus Tani dan masyarakat. Diskusi tersebut menyoroti pengembangan pertanian berbasis desa dan penguatan ekonomi masyarakat melalui agrowisata dan budidaya tanaman unggulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pemaparannya, pengelola Kampus Tani menjelaskan bahwa kawasan tersebut dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan, inovasi pertanian, dan regenerasi petani dengan konsep kedaulatan pangan berbasis desa. Kawasan tersebut mengembangkan berbagai komoditas seperti kelapa kopyor, alpukat, durian, hingga tanaman hortikultura lokal yang diarahkan menjadi pengungkit ekonomi desa berbasis agrowisata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai penutup kegiatan, GKR Hemas mengapresiasi pengembangan Kampus Tani yang dinilai mampu menghadirkan inovasi pertanian berbasis desa dengan nilai ekonomi tinggi sekaligus men dukung sektor pariwisata Yogyakarta. Menurutnya, pengembangan kelapa kopyor, alpukat, durian, hingga hortikultura lokal perlu dikawal secara berkelanjutan melalui manajemen, riset, dan pembibitan yang kuat agar benar-benar menjadi potensi unggulan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya enggak pernah membayangkan bahwa ada kopyor satu pohon itu kopyor semua. Ini punya nilai ekonomi yang bisa menambah value untuk Yogya. Tapi memang perlu manajemen yang benar, penelitian, dan pembibitan yang terus dikawal supaya bisa menjadi potensi yang dibanggakan oleh Jogja,” ujar GKR Hemas. </div><div style="text-align: justify;">GKR Hemas juga mendorong pelestarian tanaman asli Yogyakarta, termasuk tanaman buah dan bahan pewarna alami batik, agar tetap lestari dan dikenal generasi muda. (*)</div></div>

DPD RI DIY Dorong Ketahanan Pangan Dan Penguatan Potensi Desa Di Kabupaten Bantul

Realitakini.com-Bantul Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas melaksanakan kegiatan Sapa Aruh dan penyerapan aspirasi masyarakat dala...

Senator Azhari Cage Kembali Pulangkan Jenazah Warga Aceh Tamiang Dari Jakarta

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjStvfnXgESSZFmiA8Ca3KNGKcbdsUUHZSbriWoQvZm4mCiCuMkyNF-z1bCcXdFqlH7BkQk7USw1470tXMNnwZx6YUvKxiNUkimhYrb7TVMqtiUwquFYqHixsneAKnmSj6gaYgDo4j99jqIcVLnX7VoJjtKvWV2vT61NsuuGek3PhuDfhaKsz76KIv0Vbk/s500/%20Nato.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjStvfnXgESSZFmiA8Ca3KNGKcbdsUUHZSbriWoQvZm4mCiCuMkyNF-z1bCcXdFqlH7BkQk7USw1470tXMNnwZx6YUvKxiNUkimhYrb7TVMqtiUwquFYqHixsneAKnmSj6gaYgDo4j99jqIcVLnX7VoJjtKvWV2vT61NsuuGek3PhuDfhaKsz76KIv0Vbk/w640-h384-rw/%20Nato.jpg" width="640" /></a></div></span></b><b><span style="font-size: medium;">R</span></b><b><span style="font-size: medium;">ealitakini.com-Jakarta </span></b><div><div style="text-align: justify;">Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, kembali membantu pemulangan jenazah warga asal Aceh yang meninggal di Jakarta ke kampung halaman.Sosok tersebut adalah almarhum M Fauzi, warga Ke camatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Sosok pemuda kelahiran 1994 ini meninggal di Rumah Sakit Budhi Asih Jakarta usai dirawat karena sakit.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jenazah akan diterbangkan dengan pesawat Citilink besok Minggu (hari ini-red) 5 April, pukul 08.10 akan tiba sekitar jam 10.30 di Bandara Kalanamu Sumatera Utara," ujar Azhari Cage kepada para wartawan di Jakarta, Sabtu malam 4 April 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kata Azhari Cage, selanjutnya jenazah akan dijemput oleh keluarga serta dibawa pulang ke rumah duka ke Desa Alue Lhok, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang untuk dikebumikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Senator Azhari Cage mengatakan kabar duka terkait almarhum M Fauzi diterimanya dari abangkandung almarhum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya ditelpon oleh abang kandung almarhum, Fauzan, dan tim untuk meminta agar dapat memfasilitasi pemulangan jenazah almarhum," ujar mantan juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat ini lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, Senator Azhari Cage membantu biaya pemulangan dari jakarta ke Aceh senilai Rp12 juta rupiah dan Ambulan dari Tamiang ke Medan dan Medan ke Tamiang senilai Rp2 juta rupiah. Total biaya pemulangan sebesar Rp14 juta ditanggung secara pribadi oleh senator Azhari Cage.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya mengucapkan terimakasih kepada Badan Penghubung Aceh di Jakarta yang  telah mengurus segala admitrasi dan membantu semua prosesnya sehingga jenazah almarhum M Fauzi dapat kita bawa pulang ke Rumah duka di Alue Lhok Aceh Tamiang," kata Azhari Cage.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagaimana yang perlu diketahui, almarhum M Fauzi dirawat di RSUD  Budhi Asih Jakarta sejak 30 Maret hingga 4 April 2026. Almarhum dirawat karena gejala sesak nafas serta mual-mual hingga akhir nya meninggal dunia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Azhari Cage sendiri selama ini dikenal sebagai salah seorang wakil Aceh di Jakarta yang kerap mem bantu pemulangan jenazah warga asal Aceh yang meninggal di perantauan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Senator Azhari Cage Kembali Pulangkan Jenazah Warga Aceh Tamiang Dari Jakarta

R ealitakini.com-Jakarta Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, kembali membantu pemulangan jenazah warga asal Aceh yang meninggal di J...

Irman Gusman Dorong “Minangkabau Incorporated” Bangkitkan Ekonomi Sumbar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpmzv_07PSeosAz05gz_lMR_TZHHbSWAqFHEjsuNTonG9puqO7g59TFRKJQDz1-Zm38Y9QzhqMkGIqo4qL2IvPkp-NusqXdvaGeuOtmeN7Ullr1o34mPhq__Gz5UAK4P3mfGBmDuPtIziHKAFodRm2GdUBu47fseyZ4d5mdJ1NZtamZB7Tue-WUEFFrR0/s500/%20mohon.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpmzv_07PSeosAz05gz_lMR_TZHHbSWAqFHEjsuNTonG9puqO7g59TFRKJQDz1-Zm38Y9QzhqMkGIqo4qL2IvPkp-NusqXdvaGeuOtmeN7Ullr1o34mPhq__Gz5UAK4P3mfGBmDuPtIziHKAFodRm2GdUBu47fseyZ4d5mdJ1NZtamZB7Tue-WUEFFrR0/w640-h384-rw/%20mohon.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">Senator Irman Gusman kembali mendorong penguatan arah pembangunan ekonomi daerah saat tampil sebagai keynote speaker dalam Seminar Ekonomi Sumatera Barat 2026 di Aula Bappeda Sumatera Barat, Kota Padang, Rabu (1/4).Mantan ketua DPD dua periode itu menegaskan bahwa di balik bencana selalu ada peluang yang harus dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan semangat “Rising Together, Growing Stronger”, Irman mengajak seluruh pemangku kepenting an memperkuat sinergi untuk membangun ekonomi Sumbar pasca bencana yang lebih tangguh dan akse leratif.Menurutnya, kondisi global dan nasional saat ini tengah berada dalam tekanan, dan berdampak langsung ke daerah, termasuk Sumatera Barat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kondisi global terhimpit oleh perang, ekonomi nasional juga tidak baik-baik saja, dan di Sumatera Barat pertumbuhan hanya 3,37 persen. Ini tentu menjadi warning bagi kita semua,” ujarnya. Ia menekan kan pentingnya terobosan out of the box dan kesadaran kolektif lintas sektor agar Sumbar mampu keluar dari tekanan tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya yakin bisa. Karena dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan dan memunculkan terobosan,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Dewan Pakar Bidang Ekomomi UMKM MPP Muhammadiyah itu  kemudian menawarkan konsep Minangkabau Incorporated, yakni integrasi seluruh elemen—pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat—dalam satu gerak pembangunan. Dalam hal ini, Bappeda didorong menjadi pusat kendali atau crisis center ekonomi daerah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita tidak boleh lagi sekadar wacana. Bappeda harus jadi garda terdepan,” tegasnya.Ia juga menyoroti pariwisata sebagai leading sector sekaligus quick win. Potensi alam Sumbar dinilai sangat kuat dan tidak kalah dengan destinasi hebat tingkat dunia, namun belum dikelola optimal. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Masalahnya bukan potensi, tapi bagaimana mengelolanya menjadi income bagi masyarakat,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;">Sebagai contoh, Irman mengangkat pengembangan Mentawai yang mulai didorong melalui kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, konsultan MarkPlus di bawah Hermawan Kartajaya, serta pembukaan peluang rute penerbangan baru melalui TransNusa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, dukungan juga diarahkan pada sektor pangan melalui rencana pembangunan gudang Bulog dan pengembangan sawah di Mentawai. Ia menegaskan, percepatan pembangunan tidak harus bergantung pada APBD dan APBN. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Siapa cepat dia dapat. Kalau hanya menunggu, tidak akan terjadi apa-apa,” ujarnya.Di akhir, Irman mendorong agar momentum dana rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp33 triliun dimanfaatkan mak simal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai informasi, seminar bertema “Membangkitkan Ekonomi Sumbar Pasca Bencana: Strategi Pe mulihan, Ketahanan, dan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan” dibuka oleh Mahyeldi Ansharullah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Reti Wafda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Bappeda Sumatera Barat Zefnihan, Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Andi Satrio Biwodo,Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat M. Dody Fachrudin, akademisi Universitas Andalas Syafruddin Karimi, serta Ketua Umum Kadin Sumatera Barat Buchari Bachter. Diskusi dipandu oleh moderator Two Efli.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran lebih dari 200 peserta, melampaui target awal, mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap arah pemulihan dan transformasi ekonomi Sumatera Barat pasca bencana.Partisipasi luas, baik secara langsung maupun daring melalui platform Zoom, semakin menegaskan tingginya antusiasme publik terhadap isu-isu ekonomi regional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan hasil seminar ini selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan konkret oleh tim perumus, sebagai pijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ke depan.(* RK)</div>

Irman Gusman Dorong “Minangkabau Incorporated” Bangkitkan Ekonomi Sumbar

Realitakini.com-Padang Senator Irman Gusman kembali mendorong penguatan arah pembangunan ekonomi daerah saat tampil sebagai keynote speaker...

Anggota DPR RI Dr Hj Lisda Hendrajoni. SE,.M.M.TR.Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Untuk Perkuat Persatuan

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFTjailxI9mH4bxYHWVuPwGg3WTPhNuE8XHB9ZGo4IEQbk7BXzRj43gwGjRTqnrG40bzSCym3XwAhpyrf-E9_EkIIn0AYgt6ZnQXboUvGpiEc1RHqfbBp5udwAwZIPo1tq22pOhQmNA3miUx-3O6xaPn36OQ5WJeFWCIi-G7PluDSruAG_1M9Q94VvQmo/s4080/IMG_20260314_173056.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3072" data-original-width="4080" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFTjailxI9mH4bxYHWVuPwGg3WTPhNuE8XHB9ZGo4IEQbk7BXzRj43gwGjRTqnrG40bzSCym3XwAhpyrf-E9_EkIIn0AYgt6ZnQXboUvGpiEc1RHqfbBp5udwAwZIPo1tq22pOhQmNA3miUx-3O6xaPn36OQ5WJeFWCIi-G7PluDSruAG_1M9Q94VvQmo/w640-h356-rw/IMG_20260314_173056.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b><div>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsa an kepada masyarakat sebagai upaya mem perkuat nilai persatuan dan menumbuh kan harapan bagi masa depan bangsa.<div><br /></div><div>Kegiatan  di laksanakan di basko hotel padang tanggal 14-2-2026 yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakil an organisasi kemasyarakatan  dan per wakilan media yang tergabung  di DPW MOI tersebut berlangsung dengan penuh Hikmat</div><div><br /></div><div>Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI         Hj Lisda Hendrajoni. SE,.M.M.TR. Sosiali sasikan Empat Pilar Kebangsaan Untuk Perkuat Persatuan  menekankan penting nya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.</div><div><br /></div><div>Empat Pilar Kebangsaan yang dimaksud meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman.</div><div><br /></div><div>Menurutnya, pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah ber bagai tantangan global dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.</div><div><br /></div><div>“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin memahami penting nya menjaga persatuan dan kebersamaan demi kemajuan bangsa,” ujarnya.</div><div><br /></div><div>Ia juga mengajak generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menanam kan nilai-nilai kebangsaan serta menjaga semangat gotong royong di tengah masyarakat.</div><div><br /></div><div>Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta menyampaikan berbagai pandangan serta harapan mereka terkait penguatan nilai kebangsaan di lingkungan masyarakat.</div><div><br /></div><div>Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat persatuan dan rasa cinta tanah air semakin tumbuh, sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, maju, dan sejahtera.(RK) </div></div>

Anggota DPR RI Dr Hj Lisda Hendrajoni. SE,.M.M.TR.Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Untuk Perkuat Persatuan

Realitakini.com-Padang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsa an k...

Lisda Hendrajoni Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Bersama DPW MOI Sumbar Di Hotel Basko Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZG8D8dibmoMhoIduUukuRgsW1kjQmvYTN9phH5ahyxHLdLPNLi3zvPVXcZF-eqQffMYhE0cH6a_KULtWgwfDG8u4uLvqESsVB6JP3y0_Aeptc11mZXLmWUI8HyXZGGi3QbcJEfhSlgFz6fLc773VBNgiLTbiJC6JBVuwVOWjuPDrNPy4mGEPXfrXJjm8/s720/IMG-20260314-WA0116.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="270" data-original-width="720" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZG8D8dibmoMhoIduUukuRgsW1kjQmvYTN9phH5ahyxHLdLPNLi3zvPVXcZF-eqQffMYhE0cH6a_KULtWgwfDG8u4uLvqESsVB6JP3y0_Aeptc11mZXLmWUI8HyXZGGi3QbcJEfhSlgFz6fLc773VBNgiLTbiJC6JBVuwVOWjuPDrNPy4mGEPXfrXJjm8/w640-h400-rw/IMG-20260314-WA0116.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang<div><div style="text-align: justify;">Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi NasDem, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E,M.M,TR menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama DPW Media Online Indonesia (MOI) Sumatera Barat yang dirangkai dengan buka puasa bersama pada Sabtu, (14/03/26) di Hotel Basko Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus DPW MOI Sumbar serta sejumlah wartawan dari berbagai media di Sumatera Barat. Sosia lisasi tersebut mengangkat tema “Empat Pilar Kebangsaan Fondasi Persatuan dan Harapan Bangsa.”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPW MOI Sumbar, Anulzufri, meng atakan bahwa kegiatan ini merupa kan bagian dari sosialisasi Empat Pilar Ke nbangsaan yang menghadirkan Lisda Hendrajoni sebagai anggota DPR RI Komisi VIII. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini adalah kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan sebagai fondasi persatuan dan harapan bangsa yang menghadirkan Ibu Lisda Hendrajoni selaku anggota DPR RI Komisi VIII,” ujar Anulzufri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan silaturahmi antara insan pers, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak yang hadir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Anulzufri, bulan Ramadhan tidak hanya menjadi waktu untuk menahan lapar dan dahaga,tetapi juga momen untuk meningkatkan nilai-nilai religius dalam kehidupan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Puasa membuat kita menjadi lebihreligius , lebih mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Karena itu Ramadhan menjadi waktu yang tepat untuk menjalin silaturah mi dan mem pererat persaudara an,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, sebagai bentuk ke bersamaan di bulan suci Ramadhan, kegiatan sosialisasi tersebut kemudian ditutup dengan acara buka puasa bersama. (Ani)</div></div>

Lisda Hendrajoni Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Bersama DPW MOI Sumbar Di Hotel Basko Padang

Realitakini.com-Padang Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi NasDem, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E,M.M,TR menggelar kegiatan sosialisasi Empat P...

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama