Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s1600/tiga+ranperda.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s320-rw/tiga+ranperda.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realaitakini.com-Padang</b> </div> <div style="text-align: justify;"> Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Padang, Senin (22/1).Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.50 WIB itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Trisyanti SE Akt didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pafang, Asrizal dan Muhidi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan penjelasan 3 (tiga) Ranperda Pemerintah Kota Padang yaitu Perubahan Ketiga Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.</div> <div style="text-align: justify;"> Ditambahkan, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</div> <div style="text-align: justify;"> "Sejalan dengan semangat pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari pembangunan yang telah kita laksanakan baik pembangunan Infrastruktur antara lain Pembangunan Pusat Perdagangan (Pasar Raya), Jalan Lingkungan, Drainase, Trotoar, Puskesmas, Sekolah dan lain sebagainya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Salah satu upaya untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan usaha bagi masyarakat, memberikan bantuan modal kepada usaha menengah, kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha", ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Padang mejelaskan,” untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan anggaran/pendanaan yang cukup besar salah satu sumber dana APBD dari Pajak dan Retribusi Daerah.,”jelasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> "Untuk pengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan ektensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk penyesuaian tarif terhadap Perda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu", katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah diatur Pajak atau Retribusi Daerah yang boleh dipungut, salah satunya adalah retribusi jasa umum", ujar Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pemerintah telah memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.Perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dijelaskan, Mahyeldi, Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan prinsip-prinsip komersial dalam penetapan retribusi jasa usaha, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemerintah melihat masih banyak aset milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara maksimal, belum memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah secara siginifikan", ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kota Padang mengajukan perubahan atas,bRetribusi Pemakaian Aset Daerah yang belum terkelola dengan baik, aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, peralatan, pengujian laboratorium dan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian.Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Retribusi pertokoan.</div> <div style="text-align: justify;"> Perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Khusus dalam penataan wilayah/ruang pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaannya pembangunannya sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB) , koefisien luas bangunan. (Wt/S)</div> </div>

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

Realaitakini.com-Padang   Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)...

Read more »

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s1600/tiga+ranperda.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s320-rw/tiga+ranperda.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realaitakini.com-Padang</b></div> <div style="text-align: justify;"> Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Padang, Senin (22/1).Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.50 WIB itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Trisyanti SE Akt didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pafang, Asrizal dan Muhidi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan penjelasan 3 (tiga) Ranperda Pemerintah Kota Padang yaitu Perubahan Ketiga Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.</div> <div style="text-align: justify;"> Ditambahkan, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Sejalan dengan semangat pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari pembangunan yang telah kita laksanakan baik pembangunan Infrastruktur antara lain Pembangunan Pusat Perdagangan (Pasar Raya), Jalan Lingkungan, Drainase, Trotoar, Puskesmas, Sekolah dan lain sebagainya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Salah satu upaya untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan usaha bagi masyarakat, memberikan bantuan modal kepada usaha menengah, kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha", ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Padang mejelaskan,” untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan anggaran/pendanaan yang cukup besar salah satu sumber dana APBD dari Pajak dan Retribusi Daerah.,”jelasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Untuk pengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan ektensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk penyesuaian tarif terhadap Perda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu", katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah diatur Pajak atau Retribusi Daerah yang boleh dipungut, salah satunya adalah retribusi jasa umum", ujar Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pemerintah telah memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.Perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dijelaskan, Mahyeldi, Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan prinsip-prinsip komersial dalam penetapan retribusi jasa usaha, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemerintah melihat masih banyak aset milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara maksimal, belum memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah secara siginifikan", ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kota Padang mengajukan perubahan atas,bRetribusi Pemakaian Aset Daerah yang belum terkelola dengan baik, aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, peralatan, pengujian laboratorium dan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian.Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Retribusi pertokoan.Perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Khusus dalam penataan wilayah/ruang pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaannya pembangunannya sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB) , koefisien luas bangunan. (Wt/S)</div>

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

Realaitakini.com-Padang Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di...

Read more »

Walikota Santai Bersama KPM Kecamatan Pauh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilUPm99L8lL7TlrLs5YRa3zXElz4tylP1mupCBM_AnqI8ExGqsQu9ZGlSWE7Web7RifYLO12DaQkaX67KzUkBAQDdIjyuTiKWonsFEv0BMiJFIdAifOP5Qqa_wnL8b6RCNGP7-JahARPg/s1600/Wl+JLN+Santai.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilUPm99L8lL7TlrLs5YRa3zXElz4tylP1mupCBM_AnqI8ExGqsQu9ZGlSWE7Web7RifYLO12DaQkaX67KzUkBAQDdIjyuTiKWonsFEv0BMiJFIdAifOP5Qqa_wnL8b6RCNGP7-JahARPg/s320-rw/Wl+JLN+Santai.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> Ribuan warga Pauh antusias mengikuti jalan santai bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam rangka sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan tersebut, Ahad (21/1/2018). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Mahyeldi mengatakan, olahraga harus jadi budaya dan menerapkan gaya hidup masyarakat agar warga selalu sehat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Begitu juga para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH Kementerian Sosial yang turut mengikuti jalan santai hari ini. Dengan berolahraga kita lebih bugar dan sehat," kata Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kesempatan ini, Walikota Mahyeldi menyampaikan trrima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi untuk pembangunan Kota Padang. Khususnya, warga Kecamatan Pauh telah banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemko Padang berterimakasih atas partisipasi warga untuk pelaksanaan pembangunan. Partisipasi itu berupa penyerahan lahan untuk jalan dan jembatan. Ini patut diapresiasi," kata Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota mengatakan, jalan yang dibangun di Pauh pada 2017, yaitu jalan Limau Manih yang tembus ke Limau Manih Selatan sehingga akses warga lebih mudah dan lancar. Kemudian jalan dari Pasa Lalang Kuranji juga tembus ke Lambung Bukik yang akan diaspal tahun ini. Pembangunan juga berupa jembatan di ruas jalan tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pembangunan tersebut akan memudahkan akses warga sehingga perekonomian lebih hidup," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Istri walikota, Ny. Hj. Harneli Mahyeldi, Camat Pauh Yefri dan para lurah serta sejumlah pimpinan OPD turut mendampingi walikota dalam kesempatan ini, diantaranya terlihat Kepala Dinas Sosial Amasrul, Sekretaris Dinas Sosial Afriadi dan Kepala Bagian Humas Imral Fauzi. ( wt/DU/Zal/Jm)</div>

Walikota Santai Bersama KPM Kecamatan Pauh

Realitakini.com-Padang  Ribuan warga Pauh antusias mengikuti jalan santai bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam rangka sos...

Read more »

Walikota : Sepeda Motor Listrik Tidak Mengeluarkan Karbonmonoksida

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgphK5bAJZ5LeDKpXRjawjEqlybGYh6oTLHn4jMgICEHm9AyjSJSG52MOJvMRqVB8aS_tNM_VFDvoGy0_67s9WrrUc5oQZ4Fc-n9RxqkudyQS7t70v3ty2BNEPuXGuApT4I-LDipLIWMpM/s1600/ALI+KT+KT+HIJAU.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgphK5bAJZ5LeDKpXRjawjEqlybGYh6oTLHn4jMgICEHm9AyjSJSG52MOJvMRqVB8aS_tNM_VFDvoGy0_67s9WrrUc5oQZ4Fc-n9RxqkudyQS7t70v3ty2BNEPuXGuApT4I-LDipLIWMpM/s320-rw/ALI+KT+KT+HIJAU.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> PT. PLN Cabang Padang yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang tengah menyosialisasikan penggunaan kendaraan, yakni sepeda motor listrik, sepeda listrik dan juga kompor listrik di Kota Padang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu disampaikannya sewaktu membuka kegiatan lomba masak, demo masak dan sosialisasi penggunaan kompor induksi sekaligus kendaraan listrik yang diadakan PT. PLN Cabang Padang bekerjasama dengan Pemko di Pantai Cimpago Purus, Minggu (21/1/2017) pagi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Alhamdulillah, ini merupakan suatu program yang mengupayakan Padang menjadi kota hijau dan bebas polusi. Tadi saya coba sepeda motor listrik ini memang nyaris tak terdengar suaranya. Dan kemudian juga tidak bising bahkan tidak mengeluarkan karbonmonoksida. Maka itu, atas nama Pemerintah Kota Padang kita sangat mendukung program ini. Dan saya mengapresiasin serta  mendukung upaya Kota Padang menjadi kota hijau yang tentunya bebas dan bersih dari berbagai bentuk polusi,” ungkap Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut menurut Mahyeldi, dengan mempergunakan sepeda motor listrik, sepeda listrik dan kompor listrik terutama sekali tentu akan mengurangi asap dan polusi udara di Padang. Oleh karenanya, juga tidak salahnya apabila masyarakat beralih menggunakan fasilitas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, sebutnya, terkait ketersediaan listrik di Padang saat ini sudah surplus. Dan itu mengartikan bagi siapa saja yang berniat melakukan investasi, khususnya berhubungan dalam ketersediaan energi listrik tidak akan mengalami masalah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Maka itu, silahkan saja bagi yang ingin mendirikan hotel, pabrik dan industri lainnya di Kota Padang. Apalagi kita sudah mempermudah proses perizinan dan sebagainya. Kita berharap dengan hal itu, di tahun ini akan bertambah lagi hotel bintang empat dan bintang lima. Sehingga lebih menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi dan kesejahteran masyarakat secara keseluruhan,” tukuknya sembari mencoba motor elektrik tersebut. ( Wt/Dvd / Imrl)</div>

Walikota : Sepeda Motor Listrik Tidak Mengeluarkan Karbonmonoksida

Realitakini.com-Padang  PT. PLN Cabang Padang yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang tengah menyosialisasikan penggunaan kendar...

Read more »

Forgett Kota Padang Penuhi Gedung Convention Hall STKIP PGRI Sumbar

<div style="text-align: justify;"> <b>                                                                                      Realitakini.com-Padang </b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Q3e5jLgI82EKRz_XEEdsIOoHh58Ep8C3UXQgM7UnfcsVgQJ9_8-hF-EECOT2Ou8YnfZh4BA6e7wMX_4SNmUvhk4nWAMTbeq-wPZGCIYxFEyjvjJBqtTCD-i4Q2V7rRH6sdE_5r_NsNQ/s1600/wlk+gto.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Q3e5jLgI82EKRz_XEEdsIOoHh58Ep8C3UXQgM7UnfcsVgQJ9_8-hF-EECOT2Ou8YnfZh4BA6e7wMX_4SNmUvhk4nWAMTbeq-wPZGCIYxFEyjvjJBqtTCD-i4Q2V7rRH6sdE_5r_NsNQ/s320-rw/wlk+gto.jpg" width="320" /></a></b></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kejahteraan itu sangat lah penting untuk pahlawan tampa tanda  jasa  oleh karena itu Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT). Secara bertahap pemberian insentif ditingkatkan dan peluang mereka untuk menjadi guru tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga terus diupayakan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Upaya untuk dapat menerima PNS khususnya tenaga pendidik sudah diperjuangkan. Kita sudah temui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) beberapa waktu lalu untuk meninjau kemungkinan itu," kata Walikota Mahyeldi Ansharullah saat acara pengukuhan Pengurus Forum Guru Tidak Tetap (Forgett) Kota Padang periode 2018-2021. Acara ini dihadiri ribuan GTT dan Kepala Sekolah sehingga memenuhi gedung Convention Hall STKIP PGRI Sumbar, Sabtu (20/1/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Mahyeldi, guru adalah pahlawan bagi generasi bangsa ini, terlepas statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun non PNS. Pemerintah patut memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para pahlawan tanpa jasa ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemerintah patut memperhatikan kesejahteraan para guru, apalagi para GTT yang mengabdi dengan menerima uang lelah masih jauh dari kebutuhan hidupnya," ujar Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota mengatakan, tunjangan yang diberikan pemerintah kisaran Rp700 ribu hingga Rp1 juta perbulan untuk GTT dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) memang belum layak. Ke depan agar ada solusi untuk menambah penghasilan GTT/PTT seiring peningkatan keuangan daerah.Selain itu, lanjutnya, Pemko juga berharap Menpan RB secepatnya merespon kebutuhan PNS di daerah supaya para GTT/PTT mendapat kesempatan menjadi PNS.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Harapan kita untuk membuka lowongan CPNS khususnya untuk kebutuhan guru bisa terakomodir dan direstui pusat," imbuh Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada acara pengukuhan pengurus tersebut dihadiri istri walikota Ny. Harneli Mahyeldi, Kepala Dinas Pendidikan Barlius, unsur pengurus PGRI, Pimpinan STKIP PGRI Sumbar, para Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri serta ribuan GTT/PTT yang sangat antusias. ( Wt/DU/Zl)</div>

Forgett Kota Padang Penuhi Gedung Convention Hall STKIP PGRI Sumbar

                                                                                      Realitakini.com-Padang  Kejahteraan itu sangat l...

Read more »

Kami Anggota Dewan Ini Orang Lapau,Tahu“Sosialisasi Pilkada Minim

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyAzYQ7Z9SNw65ILn-AfMs3Fb-V2bMG5NuoDUSkz1Fz_08SpoMXedC5uSY0JnaHx74qF0ywHT7jsBOV6wd0TlGZF1tDfuGFzfoIe3KtwcXFE4wSCWynYDsMj2ymtkZ_Zpd178cMHXGsY/s1600/TYA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyAzYQ7Z9SNw65ILn-AfMs3Fb-V2bMG5NuoDUSkz1Fz_08SpoMXedC5uSY0JnaHx74qF0ywHT7jsBOV6wd0TlGZF1tDfuGFzfoIe3KtwcXFE4wSCWynYDsMj2ymtkZ_Zpd178cMHXGsY/s640-rw/TYA.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Komisi I DPRD Kota Padang melayangkan kritik pedas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terkait sosialisasi Pilkada. Padahal, KPU sudah meluncurkan terobosan kreatif dalam sosialisasi agenda pemilu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Namun Komisi I DPRD masih menilai gagal karena banyak masyarakat Kota Padang yang belum tahu informasi kapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 2018 digelar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Sosialisasi kami lihat sangat minim. Kami anggota dewan ini orang lapau, sehingga mengetahui kondisi di tengah-tengah masyarakat. Dari bahasa masyarakat masih menanyakan kapan Pilkada akan dilaksanakan,” ujar anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Yulisman ketika rapat dengan KPU Kota Padang dan Kesbangpol Kota Padang, Jumat, (19/1/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat kerja tersebut langsung dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Azirwan dan dihadiri Ketua KPU Kota Padang M. Sawati dan Kepala Kesbangpol Kota Padang, Mursalim Nafis.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Lucunya, kami juga mendengar adanya tudingan KPU pro ke salah satu calon karena sudah punya basis. Orang Padang sebagian besar sudah cerdas dan pintar, mereka kritis. Untuk itu kami mengharapkan sosialisasi dapat digenjot habis,” cakap Yulisman lagi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua KPU Kota Padang, M. Sawati mengatakan, sudah memikirkannya apa yang disampaikan anggota dewan. Namun jika dimulai dari sekarang dikuatirkan masyarakat akan lupa. Apatah lagi, sosialisasi sudah masuk pada tahap penyelenggaraan saat ini. Terobosan yang telah dilakukan  KPU adalah dengan membuat “Aplikasi Padang Memilih” atau </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “SiPadlih” yang dirancang sebagai jendela informasi seputar pemilu bagi warga Padang. Aplikasi pemilu ini dapat diuduh di kanal play store.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kota Padang, Sutrisno menjelaskan langkah kreatif pihaknya berdasarkan data riset,  warga Padang yang memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi pemilu mencapai 15,8 persen.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami juga terinspirasi dari anak-anak muda yang mengikuti kegiatan Jambore Demokrasi di Padang beberapa bulan lalu. Mereka adalah para calon pemilih pemula pada Pilkada 2018,” ujar Sutrisno.</div> <div style="text-align: justify;"> Ia mengatakan, anak muda yang masih duduk di bangku SLTA mayoritas memang menginginkan informasi kepemiluan disampaikan melalui media sosial. Pemilih pemula ini dalam keseharian akrab dengan gawai.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Media luar ruang, media cetak, dan print tetap kami buat. Namun, sosialisasi melalui media sosial sebisa mungkin kami beri porsi lebih besar,” kata Sutrisno.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk mengakses SiPadlih, kata Sutrisno, warga dapat mengunjungi play store. Di sini tinggal search SiPadlih lalu menguduhnya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis media sosial ini, KPU Padang berharap informasi seputar rencana dan pelaksanaan seluruh tahap Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 viral.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala Kesbangpol Padang, Mursalim mengakui pernah terjadi miss komunikasi dengan KPU soal anggaran. Namun akhirnya dicapai kesepakatan dana hibah untuk KPU sebesar Rp.37 Miliar dan pemakaian dana hibah harus dengan RAB (rencana anggaran biaya). (s/w)</div> </div>

Kami Anggota Dewan Ini Orang Lapau,Tahu“Sosialisasi Pilkada Minim

Realitakini.com-Padang Komisi I DPRD Kota Padang melayangkan kritik pedas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terkait sosialisas...

Read more »

"Pak Presiden” Pilih Susi Atau Kami Rakyatmu Yang Disiksa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYcR4zuM13T819LQrppK1dd6buJU_W0QhMT-nnafaPm-Povjqrc4ljrZrr-8aD4hk6npdjLhmZLU0Q_wFxJ-AZmbqUzFxS71-kYIrZvElsHynaFXA_G63HsHlKTB5vbK_kfez15CRiTB8/s320-rw/Susi+p.jpg" width="320" /></b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Jakarta </b></div> <div style="text-align: justify;"> "Pak Presiden mau pilih kami atau cantrang? Mau pilih Susi atau kami rakyatmu yang disiksa menterimu?" penggalan kalimat itu menggema dalam komando aksi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/1). Puluhan ribu nelayan daerah memadati Monas siang itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Para nelayan menuntut pemerintah membatalkan larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan di laut Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perwakilan nelayan lantas diundang Presiden RI Joko Widodo, yang juga didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, untuk berembuk di Istana. Mereka berkompromi mengenai perpanjangan izin penggunaan cantrang sebelum peralihan alat tangkap, namun dengan syarat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari pertemuan tersebut, nelayan menafsirkan bahwa pemerintah bersepakat mencabut larangan penggunaan cantrang.Susi keesokan harinya menggelar jumpa pers untuk meluruskan bahwa tak ada pencabutan peraturan menteri yang melarang penggunaan cantrang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam jumpa pers yang juga ditayangkan langsung oleh akun Twitter KKP tersebut, Susi menyinggung politisasi di balik polemik larangan cantrang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Politisi silakan bersaing, bermain, mencari simpati daripada publik. Silakan, tapi jangan bermain dengan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa ini. Itu pesan saya," kata Susi, Kamis (18/1).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bukan sekali Susi menyinggung politikus terkait polemik cantrang. Pada Mei tahun lalu, Susi pernah mengingatkan pihak tertentu tak mempolitisasi cantrang. Saat itu Susi berkata, cantrang bukan komoditas yang bisa digunakan sebagai ajang menjatuhkan tokoh politik lain demi kepentingan politik mereka.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, mengamini bahwa polemik cantrang sangat rentan dipolitisasi. Terlebih Indonesia kini memasuki tahun politik Pilkada 2018, menjelang Pilpres 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ibarat petani, kata Sabiq, nelayan merupakan lumbung basis pemilih yang jadi incaran untuk mendulang suara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sabiq menyoroti polemik cantrang erat kaitannya dengan Pilkada Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada enam wilayah yang untuk sementara telah dipersilakan kembali menggunakan cantrang, yakni Batang, Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan. Kecuali Lamongan, Jawa Timur, semua wilayah yang disebut Susi berada di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Mas Ganjar (Pranowo) dan Kubu Pak Sudirman Said pasti akan berebut hati nelayan, tidak mungkin tidak. Nelayan sama dengan petani. Basis pilihan yang banyak," kata Sabiq kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (19/1).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tak salah memang jika nelayan merupakan basis kuat untuk mendulang suara. Dari data yang diterima yang di terima realitakini.com sebagai mana di kutip dari CNNIndonesia.com dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kapal nelayan yang terdaftar menggunakan cantrang untuk kawasan Pantura saja ada 1.200 kapal.</div> <div style="text-align: justify;"> Direktur Perikanan Tangkap Agus Suherman mengatakan, dari jumlah kapal itu diperkirakan jumlah nelayan dan pekerjanya bisa mencapai tiga kali lipat.</div> <div style="text-align: justify;"> Jumlah kapal yang didata KKP itu berbeda dengan data yang dimiliki Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI). Ketua ANNI basis Tegal, Suyoto menyebut jumlah kapal nelayan cantrang di wilayahnya mencapai 5.000 kapal. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Untuk nelayan memang tak ada perhitungan pasti," kata Suyoto.</div> <div style="text-align: justify;"> Badan Pusat Statistik pada 2013 mencatat, warga yang berprofesi sebagai nelayan di Jawa Tengah mencapai lebih dari 203 ribu nelayan. Jika angka tersebut merujuk pada warga yang memiliki hak pilih, maka nelayan di Jawa Tengah setidaknya mewakili 0,7 persen suara dari daftar pemilih tetap 2014 yang mencapai lebih dari 26 juta jiwa</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Meski terbilang kecil, Sabiq menilai keterlibatan nelayan di Pilkada sangat potensial dan berpengaruh karena merepresentasikan kalangan masyarakat bawah. Pengaruhnya pun tak sebatas di Jawa Tengah, tapi juga bakal memberi ekses pada nelayan di seluruh Indonesia jelang Pilpres 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Mas Ganjar (Pranowo), Pak Sudirman Said tentu akan berebut. Tapi ingat nelayan juga sudah banyak yang cerdas," kata Sabiq. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sabiq menilai polemik cantrang sangat mungkin dijadikan alat untuk menggelincirkan salah satu pasangan. Jika cantrang total dilarang, kata Sabiq, polemik tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi Ganjar selaku petahana.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara bagi kubu Sudirman Said sebagai bapaslon penantang yang maju bersama anggota DPR, Ida Fauziyah, cantrang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kampanye --selain beberapa hal lain yang dinilai dapat mengganjal Ganjar yang menggandeng Taj Yasin sebagai pendampingnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bagaimanapun, kata Sabiq, suara nelayan tersebut masih cair hingga hari pencoblosoan pada 21 Januari 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Memang belum bisa dipastikan. Tapi untuk saat ini nelayan akan mendukung si orang yang mendampingi Presiden sampai ada keluar (kebijakan) cantrang boleh melaut,” kata Sabiq.</div> <div style="text-align: justify;"> Sumber  (kid/ CCN)</div>

"Pak Presiden” Pilih Susi Atau Kami Rakyatmu Yang Disiksa

Realitakini.com-Jakarta  "Pak Presiden mau pilih kami atau cantrang? Mau pilih Susi atau kami rakyatmu yang disiksa menterimu?...

Read more »

DPRD Nilai, Sosialisasi Yang Dilakukan(KPU Kota Padang Tentangpilkada Lemah

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhLXZn5KTN5oPw-LwlfstwpEA8kfiKJIE3-32QhGW2JLwixF845UG8vYlUo2hNqPrIxWpww9yhkdq9JrlAxdvNuNFwkWSj3THFOphULWVs5dEaCRJBjDcZJUyneZUI0CM0IbgtQGnbwO0/s1600/hering+KOM+1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhLXZn5KTN5oPw-LwlfstwpEA8kfiKJIE3-32QhGW2JLwixF845UG8vYlUo2hNqPrIxWpww9yhkdq9JrlAxdvNuNFwkWSj3THFOphULWVs5dEaCRJBjDcZJUyneZUI0CM0IbgtQGnbwO0/s320-rw/hering+KOM+1.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang, </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan hearing dengan Kabag Pemerintahan Setdako Padang, BKD Kota Padang dan Asisten Pemerintahan Setdako Padang serta 11 Camat se-Kota Padang,.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam hearing tersebut, DPRD menyinggung mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang yang akan digelar Juni 2018 mendatang. DPRD menilai, Pilkada kali ini lemahnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan dugaan keterlibatan ASN mendukung salah satu calon.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pemilih pemula tahun 2018 naik sebanyak 20 persen. Namun kita menyayangkan, belum ada upaya KPU Kota Padang untuk menarik dan mensosialisasikan pilkada kepada pemilih pemula ini,” cakap Azirwan, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Kamis, 18 Januari 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hearing Komisi I DPRD Kota Padang kali ini memang membahas tema tentang kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Parahnya, dalam hearing ini juga terungkap adanya ASN Pemko Padang yang terlibat politik praktis.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami menerima masukan tentang adanya ASN yang terlibat politik praktis. Kami minta kepada Kabag Pemerintahan, Asisten I dan Camat untuk menyikapi ini segera,” pungkasnya.Azirwan juga mendesak BKD dan Baperjakat untuk menindaklanjuti kebenaran laporan tersebut. Azirwan menegaskan, ASN dilarang dalam aturan untuk ikut serta menjadi tim sukses ataupun relawan salah satu pasangan calon.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada kesempatan itu, 11 Camat se Kota Padang menyampaikan telah melaksanakan dan mendukung tahapan Pilkada sejak 2017 yang lalu sesuai aturan yang berlaku. (S/w)</div> </div>

DPRD Nilai, Sosialisasi Yang Dilakukan(KPU Kota Padang Tentangpilkada Lemah

Realitakini.com-Padang,  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan hearing dengan Kabag Pemerintahan Setd...

Read more »

DPRD Kota Padang Adakan Paripurna Internal Dengan Tiga Agenda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipoeiIpgGVM9NZVozy6TFHlwCwpeLi47O9vQlMyegskNO7TQkgMtMO7m6X1WT25IGC1CsHymCf5s1h50SWbJLa_8aUwp0ebSmKn4NH2tkmWvB4a5GxqqYnmj_mseg8SSLQ7MPlwHuGoTE/s1600/KETUA+DPRD+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="213" data-original-width="598" height="141" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipoeiIpgGVM9NZVozy6TFHlwCwpeLi47O9vQlMyegskNO7TQkgMtMO7m6X1WT25IGC1CsHymCf5s1h50SWbJLa_8aUwp0ebSmKn4NH2tkmWvB4a5GxqqYnmj_mseg8SSLQ7MPlwHuGoTE/s400-rw/KETUA+DPRD+2017.jpg" width="400" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKwUtIpYPAYNVEY3fmPHSv9hB5ywXHdcow8efmAXQ1QBcMnWj8-P54t5g6l9G3d_KEQqx3NW8Jevf-TcHsZc2mktnnoGHgJWgIrfgHY9jBYBKzMY4mCPWPBJDavsp5uKCsljBibOqDL38/s1600/ATK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKwUtIpYPAYNVEY3fmPHSv9hB5ywXHdcow8efmAXQ1QBcMnWj8-P54t5g6l9G3d_KEQqx3NW8Jevf-TcHsZc2mktnnoGHgJWgIrfgHY9jBYBKzMY4mCPWPBJDavsp5uKCsljBibOqDL38/s400-rw/ATK.jpg" width="400" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.Com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> DPRD Kota Padang mengadakan rapat paripurna interna Senin (15/1).  Rapat tersebut  dengan tiga agenda yaitu pemilihan ketua dan anggota  badan kehomatan (BK) Dewan ,pemilihan ketua dan anggota  badan pembentukan peraturan daerah  (Bapemperda)dan pemilhan ketua  dan anggota  komisi.Rapat tersebut dihadri lebih dihadari 2/3 anggota  DPRD Kota Padang dan  di pimpin ketua DPRD Elly Thrisyanti,  di damping oleh Wahyu Iramaputra wakil ketua DPRD dan Sekwan DPRD Kota padang </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYta-gXbJi6i3QP0i_jv5pgF6A82uG_G1EUvhFHP99RdqVdMTibVkpYPE9CZgcwhQOZX_Ip_vCfYsI770bvO4bT1lzVfOFDRIfDiZ-uu0pK325TK5__MRVox8Dm7B3LsRALZ1pHJtoyNo/s1600/ATK1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYta-gXbJi6i3QP0i_jv5pgF6A82uG_G1EUvhFHP99RdqVdMTibVkpYPE9CZgcwhQOZX_Ip_vCfYsI770bvO4bT1lzVfOFDRIfDiZ-uu0pK325TK5__MRVox8Dm7B3LsRALZ1pHJtoyNo/s320-rw/ATK1.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dari komposisi  enam  AKD yang dilakukan perubahan yakni Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi I, II, II dan IV,  Seperti di BK, kali ini ketua dijabat Yendril (Hanura), wakil Ilham Maulana (Demokrat). Pada periode sebelumnya ketua BK dijabat Amril Amin (PAN) dan wakil Yulisman (Demokrat). begitupun di Bapemperda, ketua dipegang Wismar Panjaitan (PDIP) dan wakil Jumadi (Golkar). Dimana sebelumnya ketua dijabat Hadison (PKS) wakil Miswar Jambak (Golkar).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho38plIYKIpQjKna2xgUXDCRz2OM-qUp4yHXyAdq6CRJUf_bPtAwfL-ZpVIKt-5i2uWSo3q6Tw8e5tFOWokgX9kpEwkdXbC6x3ajAIBYzqpQuletyi_LpJAsJaM7Sb-XXj8a-vqyyTrFw/s1600/ATK5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho38plIYKIpQjKna2xgUXDCRz2OM-qUp4yHXyAdq6CRJUf_bPtAwfL-ZpVIKt-5i2uWSo3q6Tw8e5tFOWokgX9kpEwkdXbC6x3ajAIBYzqpQuletyi_LpJAsJaM7Sb-XXj8a-vqyyTrFw/s320-rw/ATK5.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara di komisi I, ketua Azirwan (Nasdem), wakil ketua Zaharman (Hanura) dan sekretaris Zulhardi Z. Latif (Golkar) dengan koordinator Elly Thrisyanti. Komisi II ketua Gustin Pramona (Demokrat), wakil ketua Miswar jambak (Golkar) dan sekretaris Dasman (PPP), dengan koordinator Wahyu Iramana Putra.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj5MO0Rn3bHrouPoqY3d-Xy-qcdDla9eOvBzk1Rv6Wie_U7RMkXVRV1s6ILnkHdo0Zc-f8wpjMVXzYiCp58HvYyGO4ec1BoUlXFBa_e6kuOdtf-g4m3V7Wi8UoWhJWZ8sckERjwulEf3Q/s1600/ATK2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj5MO0Rn3bHrouPoqY3d-Xy-qcdDla9eOvBzk1Rv6Wie_U7RMkXVRV1s6ILnkHdo0Zc-f8wpjMVXzYiCp58HvYyGO4ec1BoUlXFBa_e6kuOdtf-g4m3V7Wi8UoWhJWZ8sckERjwulEf3Q/s320-rw/ATK2.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada  Komisi III ketua Emnu Azamri (Gerindra), Wakil ketua Elvi Amri (Hanura), sekretaris Mailinda Rose (Nasdem) dengan koordinator Asrizal. Dan komisi IV ketua Maidestal Hari Mahesa (PPP), wakil ketua Surya Jufri (Demokrat) dan sekretaris Muzni Zen (Gerindra) dikoordinatori MuhidiWakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra membantah hal itu. Menurutnya apa yang terjadi di DPRD tak ada kaitannya dengan kontelasi politik, dimana ada koalisi tujuh partai mengusung Emzalmi-Desri Ayunda melawan dua partai mengusung Mahyeldi-Hendri Septa."Tak ada kaitan dengan itu. Apa yang terjadi di DPRD adalah keputusan politik. dan tak ada yang dilanggar dalam perubahan AKD itu. Semuanya sesuai Tatib DPRD dan melalu mekanisme yang semestinya," kata Wahyu usai paripurna pelewaan AKD.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu-z-NWxZ_TYbI4bwQRJh3yomOxmcK7w9x9oo646otMNRpys8CpHAuqcIbocUF9PrZMRdcH3FQPAUR1P6-qWszQuq6RzeggZfAWRtBeRs0VOqwYVMwJjbo5awEdTaT_hXf-pH7Af19Xuk/s1600/ATK3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu-z-NWxZ_TYbI4bwQRJh3yomOxmcK7w9x9oo646otMNRpys8CpHAuqcIbocUF9PrZMRdcH3FQPAUR1P6-qWszQuq6RzeggZfAWRtBeRs0VOqwYVMwJjbo5awEdTaT_hXf-pH7Af19Xuk/s320-rw/ATK3.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dikatakan, Wahyu yang dilakukan itu bermula dari masuknya surat dari fraksi-fraksi terkait pergantian AKD. Kebiasaannya memang setiap awal tahun terjadi perubahan komposisi komisi-komisi. "Sementara BK dan Bapemperda, biasanya diganti dalam dua setengah tahun. Tapi ada aspirasi fraksi yang meminta sekalian diganti. Kami dipimpinan hanya menyalurkan aspirasi itu," ujarnya.Dijelas Wahyu sebelum pergantian sudah dilakukan rapat bamus. Rapat ini dilakukan setelah adanya rapat pimpinan DPRD terkait surat masuk dari PAN dan PKS pemilihan dilakukan cukup untuk komisi-komisi saja, sementara Bapemperda dan BK, dinilai belum patut dilakukan pergantian. "Namun fraksi-fraksi lainnya tetap ingin lanjut diganti.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmecVF-ECEvdzMQvZEXGViIVkeVQiyNAHTmlVsxvL3inguedz2BztOE-elR83ulIglp-owotUTxCsrZM5tborSOF3_QibANimwjNyiES7ix6iAsOePmnGIIzBSwS6eMFsZ0e-_FhZ7aM4/s1600/ATK+4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmecVF-ECEvdzMQvZEXGViIVkeVQiyNAHTmlVsxvL3inguedz2BztOE-elR83ulIglp-owotUTxCsrZM5tborSOF3_QibANimwjNyiES7ix6iAsOePmnGIIzBSwS6eMFsZ0e-_FhZ7aM4/s320-rw/ATK+4.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit7seuzXxYOUwHAw8UKK1l8djHGQId4S9uO8UWjxxfUgduV-B90wWzQwfBeoZZ35Iftc3P-TZi_JfiAFK0uqd8cMksP-Z5KI_DE9oWJACv3jdnavBbj_TKOA5yCIfjZuO99sEMXWd27qs/s1600/ATK6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit7seuzXxYOUwHAw8UKK1l8djHGQId4S9uO8UWjxxfUgduV-B90wWzQwfBeoZZ35Iftc3P-TZi_JfiAFK0uqd8cMksP-Z5KI_DE9oWJACv3jdnavBbj_TKOA5yCIfjZuO99sEMXWd27qs/s320-rw/ATK6.jpg" width="320" /></a>Dijelaskan, memang dalam tatib, BK dan Bapemperda itu disebutkan maksimal masa jabatannya 2,5 tahun. "Namun tidak ada masa minimalnya. Artinya bisa kapan saja dilakukan pergantian asalkan sesuai prosedur yang berlaku. Namun memang selama ini kebiasaannya dilakukan pergantian 2,5 tahun," katanya.Rapat Bamus  yang dihadiri 22 orang anggota tersebut  berjalan cukup alot. Fraksi PKS dan Fraksi PAN sepakat untuk tidak perlu dilakukan perombakan terhadap Bapemperda dan BK. Sementara yang lainnya setuju.Ketua DPRD Padang Elly juga membantah pergantian itu terkait persaingan di Pilkada. Dalam rapat badan musyawarah, anggota Fraksi PAN dan PKS hadir untuk membahas. "Namun memang dalam paripurna pelewaan tidak satupun anggota mereka yang hadir, tapi tidak menjadi persoalan, karena paripurna dilakukan sesuai Tatip dan quorum," kata Elly.Anggota Bamus Aprianto mengakui dalam pembahasan sempat memanas. PKS dan PAN bersikeras meminta agar tidak dilakukan perombakan terhadap posisi BK dan Bapemperda. Seperti diketahui, selama ini BK ketuanya dari PAN dan Bapemperda ketuanya dari PKS(.Wt)</div>

DPRD Kota Padang Adakan Paripurna Internal Dengan Tiga Agenda

Realitakini.Com-Padang  DPRD Kota Padang mengadakan rapat paripurna interna Senin (15/1).  Rapat tersebut  dengan tiga agenda yaitu p...

Read more »