Provinsi Sumatera Barat Tidak Peduli Anak, Jika Tidak Bentuk KPAI

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgduvNeJfks0jd3oPy4mxz1EdhD-XdO-UceP7O5rBRv883p_SZas3IOWL6PFNO9T3-ffCl40CQw97MbISloFSpP6FT0qKNcdJePqCpggL8DPJTLbKcPa3u63EJT_51rrC-mlxhcoolBcEXBDAqUubDbD8frFDK0E5EIMUSszzL6BUJtazo7u6iippYa/s500/%20u.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgduvNeJfks0jd3oPy4mxz1EdhD-XdO-UceP7O5rBRv883p_SZas3IOWL6PFNO9T3-ffCl40CQw97MbISloFSpP6FT0qKNcdJePqCpggL8DPJTLbKcPa3u63EJT_51rrC-mlxhcoolBcEXBDAqUubDbD8frFDK0E5EIMUSszzL6BUJtazo7u6iippYa/w640-h384-rw/%20u.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-  Padang </span></b><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 14pt;">UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah d</span><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">engan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan mandat dalam pembentukan KPAI, dimana dipertegas pada pasal 76, mengenai tugas komisi perlindungananak Indonesia. </span></div><div class="post-body entry-content" id="post-body-469558398047111559" itemprop="description articleBody" style="line-height: 1.6em; margin: 0px 0px 0.75em;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div style="clear: both; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Pada pasal 76 dijelaskan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas melaku kan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberi kan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Selain itu mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, me nerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelang aran Hak Anak, selanjutnya melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">KPAI juga melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Jelas itu merupakan hal yang sangat penting, guna menjamin keselamatan anak, baik dari lingkungan keluarga maupun dari luar atau lingkungan. Sekalian dengan hal tersebut, ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) Novrianto. SP, dengan tegas mengatakan, agar pemerintah provinsi Sumatera Barat segera membentuk KPAI di daerah ini. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Novrianto juga mengatakan, jika pemerintah provinsi Sumatera Barat tidak membentuk KPAI, itu menunjukan kalau tidak perduli terhadap keselamatan dan masa depan anak. </span></div><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";"><div style="text-align: justify;">Hal tersebut bukan tidak beralasan, jika anak tidak mendapat perlindungan, maka sesuatu yang negatif akan terjadi, dipastikan kehidupan masa depan anak akan buruk, karena secara psycologis atau fisik mendapatkan tekanan, namun tidak mendapat perlindungan. </div></span><p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">"Jika provinsi Sumatera Barat tidak membentuk KPAI di daerah ini, jelas me nunjukan ketidak pedulian pada anak, dan jelas kalau terjadi penganiayaan baik fisik maupun psykis pemerintah daerah ini akan masa bodoh, maka generasi penerus akan mengalami tekan dan akan  menekan yang lainnya, maka derah ini akan rusak," tegas Novrianto yang kerap dipanggil Ucok, Rabu (1/2/2023). </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Dia juga menegaskan, berkaitan dengan anggaran adanya KPAI, tentu bisa di siasati jika memiliki niat tulus dalam perlindingan terhadap anak. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">"Pemprov akan bicara anggaran, itu hanya alasan saja, karena semua bisa disiasati dan saya yakin dengan niat tulus itu tidak akan ada masalah," tegas nya lagi. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";">Ucok juga menghimbau, agar pemerintahan provinsi yakni Pemrintah dan legislatif, segera lakukan pembahasan bersama, dengan mengabaikan alasan dana, tapi mengacu pada niat melindungi anak, yang akan menjadi pemimpin masa depan.</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";"> "Jangan hanya alasan anggaran, lalu pemerintahan provinsi Sumatera Barat tidak mem bentuk KPAI, padahal masa depan anak lebih utama dan perlu diperhatikan," tutup Ucok(rel)</span><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman", "serif";"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p> </o:p></p><div style="text-align: justify;"><br /></div></div></div></div></div>

Provinsi Sumatera Barat Tidak Peduli Anak, Jika Tidak Bentuk KPAI

Realitakini.com-  Padang  UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah d engan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang P...

Read more »

Hadiri Kick Off Sosialisasi IFNET 2030, Sekda Hansastri Serahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumbar

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglJDFSEK3IMZOQnvFBcOyf5Bx7ysCMbobV_oY2O7w0u9P3PFXs2Aa0pieArq8gWa5YQUsZXeMKZF3Xrz_SJdMqUf5aC2GWC3mnXLRug4WGWamZLQAuFSemPpY7IfFPOm-htWtLVAV4IyxA5apwaC8mJZ7GLVKaG1K7ElGIhMZDfRUxx16OKjOX5wTC/s500/%20NT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglJDFSEK3IMZOQnvFBcOyf5Bx7ysCMbobV_oY2O7w0u9P3PFXs2Aa0pieArq8gWa5YQUsZXeMKZF3Xrz_SJdMqUf5aC2GWC3mnXLRug4WGWamZLQAuFSemPpY7IfFPOm-htWtLVAV4IyxA5apwaC8mJZ7GLVKaG1K7ElGIhMZDfRUxx16OKjOX5wTC/w640-h384-rw/%20NT.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- NTT</span></b><div style="text-align: justify;">Dalam acara Kick Off Sosialisasi IFNET 2030 yang diadakan di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/2/2023), turut hadir Sekda Provinsi Sumatera Barat Hansastri, didampingi Kepala Dinas Kehutan an Yozarwardi U.P. Dalam acara tersebut Sekda Hansastri secara resmi menyerahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumatera Barat dan memaparkan Program Unggulan dalam implemen tasinya di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030, sebagai bentuk komitmen Provinsi Sumatera Barat sebagai sub nasional dan Perhutanan Sosial menjadi salah satu program unggulan" ucap Sekda Sumbar Hansastri dalam sambutannya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyusunan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tahun 2022 dimana dalam penyusunannya difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPKH Wilayah I Medan yang didukung oleh Tenaga Ahli yg berasal dari IPB University dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Buku Rencana Kerja IFNET 2030 dijelaskan, secara umum aksi mitigasi perubahan iklim di Sumatera Barat terdapat sebanyak 8 RO (Rencana Operasional) dengan target areal seluas lebih kurang 1.115.218,60 hektar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya, dalam arahannya menyebutkan bahwa IFNET 2030 merupakan komitmen Indonesia dalam upaya penurunan emisi bagi dunia inter nasional di Bidang Kehutanan dan Lahan dengan targetnya cukup tinggi dibandingkan negara lain nya. Dokumen yang telah disusun perlu di follow up dengan melibatkan berbagai pihak. Sedikit berbeda dengan Gubernur NTT, Menteri LHK cukup optimis dengan kesiapan dan ketersediaan SDM dalam implementasinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menteri LHK juga memberikan apresiasi kepada 12 Provinsi yang telah menyusun rencana kerja FOLU NET SINK 2030.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apresiasi untuk 12 Provinsi yang telah menyusun rencana kerja folu net sink 2030 dan dukungan provinsi akan menguatkan kita untuk mencapai target nasional penurunan emisi sebanyak 140 juta ton CO2eq,” ucap Menteri LHK, Siti Nurbaya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Viktor Bangtilu Laiskodat, SH, M.Si. Gubernur NTT menyampaikan bahwa Rencana IFNET 2030 sudah tersusun dengan bagus dan detil, namun masih perlu dukungan anggaran untuk mencapainya. Disamping itu, kesiapan SDM juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan sangat penting.(af.phb/MMC)</div>

Hadiri Kick Off Sosialisasi IFNET 2030, Sekda Hansastri Serahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumbar

Realitakini.com- NTT Dalam acara Kick Off Sosialisasi IFNET 2030 yang diadakan di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/2/2023), turut ...

Read more »

Setelah 49 Tahun, Bundo Kanduang Sumatera Barat Akhirnya Miliki Rumah Gadang

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG31XnwP5PTZOGftb-liSOAN4zeq-d_CD6YLdwDm10eAK6F3yrfPWsY_2yFobI76IVX42rieRHgcoQ6jRgnfHxdgLFh6TIHaSuDDu_84XZoeD_Vqab2Y0tjVM2R20TsuM1TnJCktsyWGw1JzQ0fJnZX1gfC2cfIi2RttSVNPqLBIcMIXSuH2E1aYPI/s500/%20BU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG31XnwP5PTZOGftb-liSOAN4zeq-d_CD6YLdwDm10eAK6F3yrfPWsY_2yFobI76IVX42rieRHgcoQ6jRgnfHxdgLFh6TIHaSuDDu_84XZoeD_Vqab2Y0tjVM2R20TsuM1TnJCktsyWGw1JzQ0fJnZX1gfC2cfIi2RttSVNPqLBIcMIXSuH2E1aYPI/w640-h384-rw/%20BU.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Padang</span></b> <div><div style="text-align: justify;">Berlokasi di kawasan Kompleks Masjid Raya Sumatera Barat, Organisasi Perkumpulan Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat akhirnya memiliki rumah gadang setelah 49 tahun didirikan.Sebagai penanda diresmikannya rumah gadang, upacara menaiki Rumah Gadang digelar Bundo Kanduang Sumbar, Rabu siang (1/2/2023). Turut hadir dalam upacara tersebut, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Gubernur Audy Joinaldy ber sama Ketua Perkumpulan Bundo Kanduang Sumbar, Puti Reno Raudhatul Hannah Thaib, Ketua LKAAM  Fauzi Bahar, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala DP3AP2KB Sumbar Gemala Ranti, serta Bundo Kanduang dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diakui Wagub Audy Joinaldy, Organisasi Bundo Kanduang memiliki peran sentral dalam pembangunan di Sumatera Barat, terutama di era percepatan digitalisasi seperti sekarang. Menurutnya, era digital tidak dapat dipungkiri turut membawa negatif bagi generasi muda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tentunya Bundo Kanduang memiliki peran besar sebagai penengah dan penetralisir dalam percepatan digitalisasi," ujar Wagub.Tak hanya itu, Wagub juga mendorong agar Bundo Kanduang juga semakin proaktif meningkatkan perannya di masyarakat. Tidak hanya di bidang kebudayaan, tapi juga ekonomi, politik, pendidikan dan sektor lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Harus bisa berperan di segala aspek dan sendi kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Saya yakin bundo-bundo kita di Sumatera Barat ini mampu," sambung Wagub.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Puti Reno Raudhatul Hannah Thaib selaku Ketua Bundo Kanduang Sumbar mengata kan, rumah gadang nantinya tidak hanya akan dimanfaatkan oleh Organisasi Bundo Kanduang Sumatera  Barat, tetapi juga dapat dimanfaatkan semua perempuan Minangkabau, anak-anak, istri-istri orang Minang dimana saja berada. Ia berharap dengan adanya rumah gadang, akan dapat semakin menggali dan me ngembangkan potensi adat dan budaya Minangkabau yang selama ini terpendam akan dapat segera dimunculkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Baik melalui pelatihan, penataran, diskusi, maupun perlombaan, dan sebagainya," kata beliau.Diketahui juga dari Bundo Raudhah, sejak lahir dari Mubes ke tiga LKAAM di Payakumbuh tahun 1974 silam, baru saat ini Bundo Kanduang memiliki rumah gadang yang dapat menfasilitasi segala aktivitas dan kegiatan organisasi perempuan Minangkabau itu. Sebelumnya, berbagai aktivitas dan kegiatan Bundo Kanduang selama bertahun-tahun terlaksana dengan menumpang di gedung-gedung kantor maupun rumah pengurus-pengurus organisasi.(*R)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemprov. Sumatera Barat</div></div>

Setelah 49 Tahun, Bundo Kanduang Sumatera Barat Akhirnya Miliki Rumah Gadang

Realitakini.com- Padang   Berlokasi di kawasan Kompleks Masjid Raya Sumatera Barat, Organisasi Perkumpulan Bundo Kanduang Provinsi Sumatera ...

Read more »

Ombudsman RI Berikan Penghargaan Kebupati Pesisir Selatan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4_3c-BSjAhN5z9kCc_h407rYVx4OzM8mb-yJm2_lxQVu2PHJX7XIKBTs3E86RAzj5t5ErEWTIKZMCnsmTdgbzkj7OGGemIEDryftIeJH3DEcWNQ3nxO1O7PWJPndXLM2Fho_1TBLXFvJZubbebiVLKSt_UOgpSZAwnX-1cbcLd8330elPuYmfKmez/s500/OM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4_3c-BSjAhN5z9kCc_h407rYVx4OzM8mb-yJm2_lxQVu2PHJX7XIKBTs3E86RAzj5t5ErEWTIKZMCnsmTdgbzkj7OGGemIEDryftIeJH3DEcWNQ3nxO1O7PWJPndXLM2Fho_1TBLXFvJZubbebiVLKSt_UOgpSZAwnX-1cbcLd8330elPuYmfKmez/w640-h384-rw/OM.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pesisirselatan </span></b></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Prestasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 2022, dengan nilai 80,71. Nilai ini berada di zona hijau atau opini kualitas tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Rusma Yul Anwar yang diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani, di gedung Ombudsman RI Perwakil an Sumbar, Padang, Rabu (1/2).Turut mendamping, Asisten III, Emirda Ziswati Kadis Kesehatan Syahrizal Antoni, dan Kadis Kominfo Junaidi.Dalam sambutannya Bupati mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI yang sudah melihat memantau dan menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, Penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Dengan pengharga an ini ia ber harap standar pelayanan publik untuk masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Ia menginga tkan Penghargaan ini jangan sampai membuat jajarannya berpuas diri, sebab pelayan an publik bukan pekerjaan yang selesai ketika mendapat nilai bagus saja. Bupati juga memberi kan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan staf di seluruh OPD yang telah berhasil menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Penghargaan tersebut sangat penting tapi bukanlah tujuan utama kita, karena Pemerintah Kabupaten itu prioritas tugasnya memang melayani masyarakat, Itu Amanah kita," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati berharap pada penilaian tahun 2023 nilainya bisa meningkat lagi. Maka itu kepada setiap OPD wajib menjaga dan meningkatkan pelayanan publiknya.Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Per wakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani, S.Sos., Msi dalam sambutan menjelaskan penilaian layanan ini sudah tertuang dalam butir-butir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Ombudsman RI tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditandatangani tahun 2022 lalu.Disebut Yefri, tujuan dari penilaian itu yakni untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di daerahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Adapun komponennya berupa input (kompetensi penyelenggara dan sarana prasarana), proses (pemenuhan standar pelayanan publik), output (persepsi maladministrasi dari masyarakat), dan pengaduan (pengelola pengaduan),” ujarnya.Selain itu, penilaian kualitas standar publik berazas kan kepada prinsip integritas, keadilan, kepatuhan non-diskriminasi, berkesinambungan dan bersifat keterbukaan dan kerahasiaan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan itu, Bupati Rusma Yul Anwar juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas Kepatuhan Pada UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan podcast di akun Youtube Ombudsman RI secara live. ( RK/ Kmf)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Ombudsman RI Berikan Penghargaan Kebupati Pesisir Selatan

Realitakini.com-Pesisirselatan  Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Prestasi ...

Read more »

Hadiri Kick Off Sosialisasi IFNET 2030, Sekda Hansastri Serahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumbar

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYV0MZ9YITuCeSCMIuLpgNSeoUoXx9rY9FZovwx7Ajowf9ARxtlg_uE71QBKJ0qIzZzvnKC14rnDTbbkQP-9uheu-LFycWh9Z4FDgeOshzh47B36XNob2xpJywJ4I0YeeSuNyxeTyvZxtWBq_d1kgtHBIGw5lb9xxkTFnf_fBie4nlDbSRBn52cGQ2/s500/%20NT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYV0MZ9YITuCeSCMIuLpgNSeoUoXx9rY9FZovwx7Ajowf9ARxtlg_uE71QBKJ0qIzZzvnKC14rnDTbbkQP-9uheu-LFycWh9Z4FDgeOshzh47B36XNob2xpJywJ4I0YeeSuNyxeTyvZxtWBq_d1kgtHBIGw5lb9xxkTFnf_fBie4nlDbSRBn52cGQ2/w640-h384-rw/%20NT.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- NTT</b></span><div style="text-align: justify;">Dalam acara Kick Off Sosialisasi IFNET 2030 yang diadakan di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/2/2023), turut hadir Sekda Provinsi Sumatera Barat Hansastri, didampingi Kepala Dinas Ke hutanan Yozarwardi U.P. Dalam acara tersebut Sekda Hansastri secara resmi menyerahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumatera Barat dan memaparkan Program Unggul an dalam implementasinya di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030, sebagai bentuk komitmen Provinsi Sumatera Barat sebagai sub nasional dan Perhutanan Sosial menjadi salah satu program unggulan" ucap Sekda Sumbar Hansastri dalam sambutannya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyusunan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tahun 2022 dimana dalam penyusunannya difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPKH Wilayah I Medan yang didukung oleh Tenaga Ahli yg berasal dari IPB University dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Buku Rencana Kerja IFNET 2030 dijelaskan, secara umum aksi mitigasi perubahan iklim di Sumatera Barat terdapat sebanyak 8 RO (Rencana Operasional) dengan target areal seluas lebih kurang 1.115.218,60 hektar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya, dalam arahannya menyebut kan bahwa IFNET 2030 merupakan komitmen Indonesia dalam upaya penurunan emisi bagi dunia internasional di Bidang Kehutanan dan Lahan dengan targetnya cukup tinggi dibandingkan negara lainnya. Dokumen yang telah disusun perlu di follow up dengan melibatkan berbagai pihak. Sedikit berbeda dengan Gubernur NTT, Menteri LHK cukup optimis dengan kesiapan dan ketersediaan SDM dalam implementasinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menteri LHK juga memberikan apresiasi kepada 12 Provinsi yang telah menyusun rencana kerja FOLU NET SINK 2030.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apresiasi untuk 12 Provinsi yang telah menyusun rencana kerja folu net sink 2030 dan dukungan provinsi akan menguatkan kita untuk mencapai target nasional penurunan emisi sebanyak 140 juta ton CO2eq,” ucap Menteri LHK, Siti Nurbaya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Viktor Bangtilu Laiskodat, SH, M.Si. Gubernur NTT menyampaikan bahwa Rencana IFNET 2030 sudah tersusun dengan bagus dan detil, namun masih perlu dukungan anggaran untuk mencapainya. Disamping itu, kesiapan SDM juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan sangat penting.( RK )</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Hadiri Kick Off Sosialisasi IFNET 2030, Sekda Hansastri Serahkan Buku Rencana Kerja IFNET 2030 Sub Nasional Provinsi Sumbar

Realitakini.com- NTT Dalam acara Kick Off Sosialisasi IFNET 2030 yang diadakan di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/2/2023), turut ...

Read more »

Berprestasi Atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Peroleh Penghargaan Dari Ombudsman RI

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI22qHNEcHYLODn9ngGgd9rfBQvaPls5Tq5ImKCeqkuXWsiYS_0EXizKmS8Bya29JH_zvY2QGTcdITdSSnEwUm1ciQ64qHhq_uKuCEk9-P90N_ysd4JONzxCavHvfKO87EtJ4kvSogxByLwFOxOeNtyNxKgApfmJzqQLsxLZzAfal4OVIQ0i-_2yTZ/s500/st.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI22qHNEcHYLODn9ngGgd9rfBQvaPls5Tq5ImKCeqkuXWsiYS_0EXizKmS8Bya29JH_zvY2QGTcdITdSSnEwUm1ciQ64qHhq_uKuCEk9-P90N_ysd4JONzxCavHvfKO87EtJ4kvSogxByLwFOxOeNtyNxKgApfmJzqQLsxLZzAfal4OVIQ0i-_2yTZ/w640-h384-rw/st.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Dharmasraya</span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Prestasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, dengan nilai 88,67. Nilai ini berada di zona hijau atau opini kualitas tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nilai yang diperoleh Kabupaten Dharmasraya merupakan kedua tertinggi di Provinsi Sumatera Barat untuk kategori kabupaten, setelah Solok yang berhasil mengumpulkan nilai 88,73, tipis di atas Dharmasraya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas keberhasilan itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menerima sertifikat pengharga an, yang diserahkan Kepala  Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Hariani, Rabu (01/02/2023) di Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ahamdulillah, berdasarkan Keputusan Ketua Ombusman RI, kita kembali memperoleh prestasi atas Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, dengan opini kualitas tinggi, atau zona hijau,” ucap Bupati Sutan Riska. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas prestasi yang diraih, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI yang sudah melihat memantau dan menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang kian tahun semakin baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, Penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh komponen Pemkab Dharmasraya dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Dengan penghargaan ini ia berharap standar pelayanan publik untuk masa yang akan datang akan menjadi lebih baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sutan Riska mengaku, pihaknya terus berupaya menerapkan instrumen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyeleng gara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Standar layanan dimaksud berupa jenis layanan, syarat, tarif, prosedur dan waktu pelayanan dilakukan. Komponen standar ini sangat penting untuk mencegah pintu masuk korupsi atau pungli,” tutup Sutan Riska.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai informasi, tahun lalu Dharmasraya juga memperoleh prestasi serupa, di mana saat itu hanya Dharmasraya dan Kota Payakumbuh yang berhasil meraih zona hijau atau nilai kepatuhan tinggi, diantara 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.(FR)</div></div>

Berprestasi Atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Peroleh Penghargaan Dari Ombudsman RI

Realitakini.com-Dharmasraya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Prestasi ...

Read more »

Wagub Sumbar Ikuti Penanaman 1.000 Bibit Pohon Bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo

<div><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCFAj4_OrHxekkbdoD3A4lruVRz12U6IhduFrock8QHXeosxlVEP2XxIU942UXe3S9r2fmu_aSY56moygxAu-ROIdGeO_DNQDiSUtLm1to1PXJwMPzQnm2hgFG5crv0-1gptfpniy7BbKIGeMhOsWVCVBRAduapNslT0idlHkrP88YIJZjXdxdih5T/s500/ta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCFAj4_OrHxekkbdoD3A4lruVRz12U6IhduFrock8QHXeosxlVEP2XxIU942UXe3S9r2fmu_aSY56moygxAu-ROIdGeO_DNQDiSUtLm1to1PXJwMPzQnm2hgFG5crv0-1gptfpniy7BbKIGeMhOsWVCVBRAduapNslT0idlHkrP88YIJZjXdxdih5T/w640-h384-rw/ta.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy mengikuti penanaman 1.000 bibit pohon bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma'aruf Amin. Penanaman itu dilakukan secara serentak di 34 provinsi di seluruh Indonesia, Rabu (1/2/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengikuti secara daring dari Lahan Kantor Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Wagub Audy mengatakan Pemprov Sumbar ikut berpartisipasi menanam 207 bibit pohon. Selain ditanam di areal kantor, 207 bibit pohon yang terdiri dari 107 pohon durian varietas matahari dan sunan, serta 100 bibit pohon pinang wangi, dibagikan kepada kelompok tani dan masyarakat sekitar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita tanam durian karena Sumatera Barat termasuk provinsi penghasil durian nomor dua di Indonesia. Kita bagikan juga 100 durian dan 100 pinang kepada masyarakat,” ujar Wagub.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wagub juga menyampaikan Sumatera Barat sangat terbuka terhadap bantuan-bantuan bibit tanaman perkebunan dan hortikultura dari pemerintah pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi itu, Direktur Perbenihan dan Hortikultura Kementrerian Pertanian, Inti Pertiwi Nashwari menyambut baik permintaan dari wakil gubernur. Ia menyampaikan Sumatera Barat sangat dekat dengan Kementerian Pertanian. Melalui Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu) Sumatera Barat, serta Balai-balai di bidang pertanian, perkebunan dan holtikultura lainnya, pihaknya menyatakan siap menerima permohonan dan menyalurkan bantuan ke Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Cukup banyak kampung-kampung buah yang sudah dibangun di Sumatera Barat. Tentu kami siap menerima permohonan bantuan lagi apabila memang dibutuhkan,” ungkap Inti. (MC Prov Sumbar RK)</div>

Wagub Sumbar Ikuti Penanaman 1.000 Bibit Pohon Bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo

Realitakini.com- Padang  Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy mengikuti penanaman 1.000 bibit pohon bersama Ibu Negara, Iriana Joko ...

Read more »

Bamsoet: Dorong Realisasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Papua

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMSWGw_G4Jspa3XYAhJpcBht__wTWGPFPHhqbsE4i6NiBEsoLh3Nsacl_z6SGr3nvc9Mn6PG0Q7zKolVfRtNxpNscJMEGPBgn9l569ZzdIF6H4vD5i8VBX3dKF00NxAtM8CBYtMVQZMhBr/s1600/1675181878908100-0.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMSWGw_G4Jspa3XYAhJpcBht__wTWGPFPHhqbsE4i6NiBEsoLh3Nsacl_z6SGr3nvc9Mn6PG0Q7zKolVfRtNxpNscJMEGPBgn9l569ZzdIF6H4vD5i8VBX3dKF00NxAtM8CBYtMVQZMhBr/s1600-rw/1675181878908100-0.png" width="400"> </a> </div>Realitakini.com -- Jakarta </div><div>Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI For Papua (Forum Komunikasi Anggota MPR RI/DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat) Yorrys Raweyai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam. </div><div><br></div><div>Membahas jalan keluar atas berbagai permasalahan untuk memajukan Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya).</div><div><br></div><div>Selain pertemuan pada hari ini, MPR RI bersama MPR RI For Papua dan Kemenko Polhukam juga akan mengadakan pertemuan lanjutan pada pertengahan Februari 2023 di MPR RI. </div><div><br></div><div>Mengundang berbagai pihak dari kementerian/lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KPU, dan Bawaslu. Untuk membahas lebih detail berbagai permasalahan di Papua, khususnya dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai di empat daerah otonomi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.</div><div><br></div><div>"Dalam pertemuan di Kemenko Polhukam tadi, MPR RI mendukung berbagai tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif, salah satunya melalui berbagai tindakan tegas dan terukur yang diambil oleh personil TNI dan Polri.</div><div><br></div><div> Selain itu, kita juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah di Papua bisa membuat sistem kaderisasi yang baik dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengedepankan sistem meritokrasi. Sehingga siapapun yang menjadi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV, bisa memiliki kemampuan manajerial yang handal. </div><div><br></div><div>ASN asal Papua juga harus diberikan kesempatan menduduki posisi penting di berbagai Kementerian/Lembaga, tentu saja dengan tetap mengedepankan sistem meritokrasi," ujar Bamsoet usai bertemu Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, Selasa (31/1/23).</div><div><br></div><div>Turut hadir jajaran Kemenko Polhukam antara lain, Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Rina Soemarno, Plh Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Brigjen TNI Frenkly, serta Asdep Koordinasi Otonomi Khusus Brigjen TNI Danu Prionggo.</div><div><br></div><div>Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, MPR RI juga mendukung pemerintah pusat dan daerah Papua agar bisa segera mewujudkan pemberian pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya). Tentu saja dengan turut ditunjang peningkatan fasilitas infrastruktur serta prasarana dan prasarana di berbagai wilayah Papua.</div><div><br></div><div>"Sepanjang tahun 2002 hingga 2022, pemerintah pusat sudah mengucurkan sekitar Rp 1.092 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Harus diakui, pemanfaatannya masih kurang terealisasi dengan baik. Tidak salah jika pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat turut membantu pemerintah daerah di Papua dalam memanfaatkan dana Otsus yang mencapai Rp 8,5 triliun, agar bisa tepat guna dan tepat sasaran. Khususnya dalam memajukan pendidikan dan kesehatan warga Papua, sehingga bisa mewujudkan sumber daya manusia Papua yang berkualitas, baik dari sisi kebangsaan maupun dari sisi intelektualitas," jelas Bamsoet.</div><div><br></div><div>Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, MPR RI melalui MPR For Papua yang diisi para anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua juga siap mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan opini yang positif terhadap Papua di dunia internasional. </div><div><br></div><div>Misalnya, dengan menjadi juru bicara yang menyuarakan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, maupun mengklarifikasi dan mengcounter berbagai berita negatif yang keliru tentang Papua, yang seringkali disuarakan oleh berbagai pihak tidak bertanggung jawab di luar negeri.</div><div><br></div><div>"Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah on the track dalam memajukan Papua. Berbagai perangkat peraturan sudah dikeluarkan. Antara lain, penerbitan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; serta pengesahan empat Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.</div><div><br></div><div>Dalam upaya meng-akselerasi berbagai kebijakan tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No. 121 Tahun 2022 tentang Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin," terang Bamsoet.</div><div><br></div><div>Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, dengan berbagai perhatian besar yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap Papua, seharusnya sudah mampu mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. </div><div><br></div><div>Tidak ada lagi eskalasi kekerasan kemanusiaan sebagaimana yang hingga saat ini masih terjadi. Selama periode 2010 hingga maret 2022 saja, tercatat telah terjadi aksi kekerasan sebanyak 348 kasus yang menyebabkan 464 korban meninggal dunia, dimana 320 di antaranya adalah warga sipil.</div><div><br></div><div>"Karena itu, kita juga mendorong agar bisa tercipta dialog nasional yang akan mendukung Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua. Dialog nasional seakan menjadi dua kata yang mudah diucapkan, namun begitu sulit untuk dilakukan.</div><div><br></div><div>Selama gagasan itu belum diwujudkan, maka selama itu pula akar persoalan dan strategi penyelesaian persoalan Papua secara komprehensif, akan sulit terakomodasi," pungkas Bamsoet. (Tim/Nurman)</div><div><br></div>

Bamsoet: Dorong Realisasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Papua

Realitakini.com -- Jakarta  Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fa...

Read more »

Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam Korwil Bengkulu Resmi Dikukuhkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhafv70wGZ8uZM3GkaqYKnsTgWjX28u6JyLgaJwvGoM1wHjVfdUZb4L2BYnp1Wus8vTg_CMpAn_nc6K2Z5Z3zNOABzIFbnj-Xtdx95Oz_dHfLJXAQHJQEGjRT783YxJZzj3QC5LFQ94mtjnkucG0lgSUO0dzFSHQegnjiMHsDmP_8h4AtyhpRPy9D9H/s1600/IMG-20230131-WA0023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhafv70wGZ8uZM3GkaqYKnsTgWjX28u6JyLgaJwvGoM1wHjVfdUZb4L2BYnp1Wus8vTg_CMpAn_nc6K2Z5Z3zNOABzIFbnj-Xtdx95Oz_dHfLJXAQHJQEGjRT783YxJZzj3QC5LFQ94mtjnkucG0lgSUO0dzFSHQegnjiMHsDmP_8h4AtyhpRPy9D9H/w400-h266-rw/IMG-20230131-WA0023.jpg" width="400" /></a></div><div><span style="text-align: justify;">Realitakini.com - Bengkulu </span></div><div style="text-align: justify;">Pengurus Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam (ZBPD) Korwil Bengkulu periode 2023 - 2028 resmi dikukuhkan, Selasa (31/1/2023 bertempat di Gedung Balai Raya Semarak Bengkulu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berharap dengan dikukuhkannya kepengurusan ini sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Kesultanan Palembang Darrusalam semakin terjalin.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Selamat menjalankan tugas, kepada Korwil Bengkulu dan kawan-kawan yang sudah dikukuhkan, buatlah kegiatan-kegiatan yang praktis namun penuh akan kebersamaan, ini menjadi wadah organisasi kultural asal daerah, sehingga nanti menjadi wadah silaturahmi, bikin kegiatan sinergikan dengan pemerintah," jalas Gubernur Rohidin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Rohidin pun menambahkan bahwa semangat kebersamaan harus terus dibangun, karena Bengkulu adalah sebuah bangunan besar yang berisi berbagai macam suku juga adat istiadat juga budaya yang saling menguatkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya pernah punya mimpi disaat ulang tahun provinsi Bengkulu yang sarat akan adat budaya tampil kesenian-kesenian asal daerah masing-masing yang diracik dalam satu pertunjukan bahwa Bengkulu begitu berwarna," jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Mari kita saling memperkuat ibarat menyusun batu bata kita menyusun sebuah tembok, satu sama lain kita saling mengisi, saling menguatkan, hingga terasa betul ini menjadi bangunan kita bersama," ajak Gubernur Rohidin yang sebelumnya telah dianugerahi gelar Pangeran Wira Mandala dari Kesultanan Palembang Darussalam yang diberikan langsung oleh Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Rohidin dianggap sebagai seorang pemimpin yang mampu menaungi seluruh rakyatnya. Pangeran Wira Mandala memiliki arti yaitu Wira berarti pemimpin atau pahlawan dan Mandala adalah kekuasaan atau teritorial.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin menjelaskan pelantikan Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam (ZBPD) Korwil Bengkulu periode 2023 - 2028 adalah untuk mengangkat kembali marwah, kearifan serta adat istiadat Palembang Darrusalam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya beberapa pelaku pelestari wong Pelembang saat ini 60 persen sudah tergerus, di mana pengrajin keris sudah tidak ada lagi, juga beberapa pembuat batik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Maka dari pada itu pelantikan Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam ini dapat mengangkat kembali jati diri wong Palembang Darussalam," jelas Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. (Rk/Mc)</div>

Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam Korwil Bengkulu Resmi Dikukuhkan

Realitakini.com - Bengkulu  Pengurus Zuriat Bangsawan Palembang Darrusalam (ZBPD) Korwil Bengkulu periode 2023 - 2028 resmi dikukuhkan, Sela...

Read more »