Breaking News
Join This Site

KPU Sumatera Barat

Wagub Sumbar Nasrul Abi: Tanggapi Pandangan Dan Harapan  GNPF MUI Sumbar

Wagub Sumbar Nasrul Abi: Tanggapi Pandangan Dan Harapan GNPF MUI Sumbar


Realitakini.com-Padangs
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar) menyambangi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Senin (9/4). Kedatangan mereka bertujuan membahas persoalan menonjol yang selama ini menjadi perbincangan publik
.
Sedikitnya, ada lima persoalan yang dianggap menggelisahkan sebagian masyarakat Sumbar. Diantaranya, soal pelarangan pemakaian cadar yang sempat ribut di IAIN Bukitinggi. Ada lagi kasus penolakan tambang geotermal di Kabupaten Solok yang sudah sekian kalinya mengundang konflik hingga menyebabkan polisi luka-luka.

GNPF MUI Sumbar berharap, Pemprov Sumbar dapat mendorong penyelesaian persoalan-persoalan tersebut dan menerangkan situasi terkini atas persoalan yang ada kepada masyarakat luas.Selain itu, GNPF MUI juga meminta keterangan situasi tentang proses hukum terhadap Sukmawati Sukarnoputri yang dinilai melecehkan perangkat syariat Islam
.
Tak hanya itu saja, pembangunan hotel di bekas penertiban bangunan masyarakat oleh PT KAI di stasiun Bukittinggi, dan persoalan investasi di Mentawai juga dibahas.Hal tersebut secara bergantian dipaparkan Ketua GNPF MUI Sumbar Jel Fathullah; Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) Sumbar Irfianda Abidin; beserta pengurus GNPF MUI kota/kabupaten dan pengurus sejumlah Ormas Islam kepada Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit
.
"Proses hukum terhadap Sukmawati mesti dikawal. Sebab, telah jelas terjadi penistaan terhadap Islam dalam pembacaan puisi berjudul Ibu Indonesia beberapa waktu lalu, yang membuat umat muslim heboh," kata ketua MTKAAM Sumbar Irfianda Abidin, Senin (9/4).Selain itu, GNPF MUI juga berharap Pemprov Sumbar meminta Rektor IAIN Bukittinggi untuk membatalkan surat pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus tersebut. GNPF MUI menilai, aturan tersebut merupakan aturan yang tidak beralasan.
"Kami coba mengkonfirmasi secara langsung, tapi rektor dengan segala retorikanya terus bersikeras. Pemprov Sumbar seyogyanya memberikan perhatian terkait hal ini," kata Irfianda lagi.

Terkait polemik geotermal, GNPF MUI berharap Pemprov Sumbar harus menggaransi, bahwa proyek tersebut betul-betul bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat sekaligus agama. Sebab, kedua proyek tersebut akan berjalan dengan permodalan dan pengerjaan oleh investor asing. Sehingga perlu jaminan manfaat bagi masyarakat setempat.

Menanggapi pandangan dan harapan dari GNPF MUI Sumbar, Wagub Sumbar Nasrul Abit mengatakan, pihaknya telah mencatat poin-poin penting dalam pertemuan tersebut. Mereka juga akan mengkaji satu per satu persoalan yang ada dan menggali informasi terkini kepada para pihak terkait. Ia berharap, dengan duduk bersama, segala persoalan yang ada bisa terselesaikan dengan cara yang baik.

"Karakter kita orang Minang ini adalah musyawarah mufakat. Kami di pemprov tentu saja berharap kita menyatukan pandangan dalam segala hal, dan duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan," kata Nasrul.
Persoalan Sukmawati Sukarnoputri, lanjut Nasrul, telah menuai reaksi banyak kalangan sehingga wajar GNPF MUI pun menyampaikan aspirasinya. Namun, karena persoalan hukumnya bukan di Sumbar dan yang bersangkutan telah meminta maaf secara terbuka. Maka patut dipikirkan kembali secara matang apa reaksi yang akan diberikan selanjutnya.

"Untuk persoalan pelarangan cadar di IAIN Bukittinggi, dalam pekan depan saya akan bertemu rektornya dan coba berdiskusi soal itu. Sesuai ketentuan, IAIN di bawah kementerian langsung, sehingga nanti akan diajak juga Kanwil Kemenag duduk bersama," katanya lagi.Masalah geotermal di Kabupaten Solok dan renacana percepatan pembangunan di Mentawai, Nasrul yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Satgas Investasi Sumbar mengatakan, pihaknya setuju bahwa apa pun pembangunan melalui jalur investasi yang dilakukan, wajib mengutamakan asas manfaat bagi masyarakat.

"Untuk di Solok, saya akan kaji lebih dalam. Kalau betul akan merusak, ya pasti ditolak. Saya sudah bertemu dengan utusan perusahaan itu. Kata mereka sudah sesuai prosedur, tapi orangnya tidak tahu Sumbar ini unik, musyawarah mufakat itu karakter Minang," katanya.(Jwc/wt)

Sukseskan Asian Games 2018